sobirin is back to nature

ACIL, "KEBIJAKAN YANG SALAH"

2012-01-29T09:05:00.000-08:00

Galamedia, 27 Januari 2012, kiki/yeni/"GM"
Foto: Google Earth
Pemerhati lingkungan DPKLTS, Sobirin berharap Pemprov Jabar harus ikut turun tangan menyelesaikan masalah yang kini terjadi di Punclut. Pemprov memiliki Perda No. 1/2008 tentang KBU, pembangunan harus dihentikan agar Punclut tidak dipakai untuk pengembangan ekonomi jangka pendek.

Kasus kawasan Punclut sangat sensitif dan bisa menimbulkan aksi anarkis masyarakat. "Yang terbaru kasus penutupan akses jalan oleh pengusaha dan masyarakat di kawasan Punclut, Kota Bandung. Itu bukti, persoalan Punclut sangat sensitif," kata Acil Bimbo, aktivis Bandung Spirit yang dihubungi "GM" melalui telepon, Kamis (26/1).

Menurut Acil, timbulnya gesekan antara pengusaha dan masyarakat karena adanya kebijakan-kebijakan yang salah dari pemerintah. Pemerintah terlalu berpijak pada salah siapa, bukan menjadi fasilitator antara pengusaha dan masyarakat.

"Padahal dalam kasus ini, banyak yang tersinggung dengan kebijakan pemerintah, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung maupun Pemprov Jabar," ujarnya. Acil menyebutkan, Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah lama menjadi perhatian para pemerhati lingkungan sebagai daerah resapan air. Namun adanya kebijakan pemerintah yang salah, KBU menjadi kawasan yang bebas dibangun.

"Tentunya masyarakat dan pemerhati lingkungan sangat tersinggung dengan kebijakan ini," katanya. Apalagi, lanjutnya, pengusaha yang mendapat izin membangun di KBU selalu ngajago, namun sangat mudah tersinggung jika ada yang menanyakan baik dari LSM maupun masyarakat.

Menurut Acil, masyarakat bukan tidak mungkin berlaku anarkis karena tidak diurus oleh pemerintah, apalagi selalu digalak-galakin (dihina) oleh pengusaha. "Bukan tidak mungkin terjadi aksi anarkis masyarakat terhadap pengusaha maupun pemerintah tentang kasus KBU ini," tandasnya.

Berkepanjangan

Sementara itu, pemerhati lingkungan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin berharap Pemprov Jabar harus ikut turun tangan menyelesaikan masalah yang kini terjadi di kawasan Punclut. Karena Pemprov memiliki Perda No 1 Tahun 2008 tentang KBU. Pembangunan harus bisa dihentikan agar Punclut tidak dipakai untuk pengembangan ekonomi jangka pendek.

Menurutnya, dilihat dari kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah, Punclut merupakan kawasan lindung yang potensial bagi Kota Bandung. Dengan adanya pengembang di Punclut, kawasan tersebut menjadi terintervensi dan kini menjadi masalah.

"Sebenarnya DPKLTS enggak setuju dengan pembangunan perumahan elite di sana, tapi pengembanganya sudah diberi izin dan sudah telanjur," ujar Sobirin.

Namun terkait kata telanjur ini, kata Sobirin, ada konsesi kebijakan yang bisa dilakukan agar Punclut sebagai kawasan lindung tak semakin parah. Yakni, Pemkot dan Pemprov harus turun tangan menyelesaikan masalah ini dan menegakkan aturan dalam Perda No. 1/2008 tentang KBU. "Kuncinya, Pemprov harus mampu hentikan pembangunan di Punclut," tandasnya.

Kalau tak turun tangan dan masalah dibiarkan, maka konflik akan terus menerus terjadi dan berkepanjangan. Apalagi masalah sertifikat tanah pun keliru, karena disana ada hak para pejuang. "Boleh saja ada sertifikat, asal tetap jadi hutan lindung," tutur Sobirin.

Proaktif

Pemerintah harus proaktif dan menjadi mediator untuk menuntaskan masalah yang terjadi antara warga dan PT DAM di kawasan punclut. Status tanah tersebut pun harus di-clear-kan, apakah tanah milik negara atau dikuasai PT DAM sehingga terdapat kejelasan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu. Agar tidak berlarut-larut, maka pemerintah harus proaktif dan memediasi masyarakat di kawasan Punclut yang melakukan pemblokiran jalan dengan PT DAM ini. Mediasi bisa dilakukan aparat pemerintah dari mulai lurah atau camat.

"Kita serahkan dulu ke pemerintah. Kalau mereka tak bisa barulah DPRD yang jadi mediator," ujar Haru, kemarin.

Haru mengharapkan masalah ini tak masuk ranah hukum. dan bisa diselesaikan pemkot Bandung. "Kita harap ini bisa diselesaikan oleh pemkot," tandasnya.

Karena bila masuk ranah hukum, maka pihaknya tak bisa ikut campur dan hanya bisa menyerahkan persoalannya pada yang berwenang.

"Aset jalan ini apakah sudah ada serah terima dari pengusaha pada pemerintah. Karena pengusaha harus menyediakan fasilitas sosial dan umum dan nantinya diserahkan pada pemerintah sehingga menjadi aset milik pemerintah," tandasnya.
(kiki/yeni/"GM")**

BENDUNGAN DI TATAR SUNDA, MANGPAAT JEUNG MUDHARAT

2011-12-29T20:11:00.000-08:00

Oleh: Sobirin
Gambar: Sobirin
Tanggal 19-22 Desember 2011 yang lalu, diselenggarakan Konferensi Internasional Budaya Sunda ke 2, di Bandung. Peserta meluap dari berbagai kelompok masyarakat. Saya kebagian menjadi pemakalah dengan dengan judul: “Bendungan di Tatar Sunda, Mangpaat dan Mudharat”. Klik makalah lengkapnya.

Acara Konferensi Internasional Budaya Sunda ke 2 ini (KIBS 2) diiikuti pula oleh banyak orang Luar Negeri, dan bahkan beberapa dari mereka juga menjadi pemakalah. Bahasa pengantar dalam KIBS 2 ini bisa dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Inggris. Saya sendiri mencoba memaparkan makalah saya dalam bahasa Sunda, kalau teks saya dalam 3 bahasa. Silahkan klik.

KEKURANGAN AIR, MASYARAKAT BISA AJUKAN CLASS ACTION

2011-11-27T14:50:00.000-08:00

Oleh: PRFM Bandung pada 17 September 2011 jam 12:03
Logo: PRFM Bandung
Sobirin Supardiyono, Pengamat Lingkungan yang juga Anggota DPKLTS, saat hadir dalam Talkshow Bincang Malam PRFM mengatakan, masyarakat bisa mengajukan class action bila pemerintah tidak mampu memenuhi aturan UU untuk menyediakan air bersih, sehingga terpaksa meminum air kotor.

BANDUNG, (PRFM) - Sobirin Supardiyono, Pengamat Lingkungan yang juga Anggota Dewan Pemerhati Kelestarian Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), saat hadir dalam Talkshow Bincang Malam PRFM mengatakan, jika masyarakat bisa mengajukan class action apabila pemerintah tidak mampu memenuhi aturan undang-undang untuk menyediakan air bersih, sehingga masyarakat terpaksa meminum dan menggunakan air kotor untuk kebutuhan sehari hari. Simak kembali penuturannya di PRFM, Minggu 18 September 2011, pukul 08.30, 13.30 dan 19.30 WIB, di 107.5 PRFM Bandung

INVESTASI HIJAU TIGA PULUH MENIT

2011-10-30T08:15:00.000-07:00

bataviase.co.id, 14 Nov 2010, (M-l)miweekend® mediaindonesia.com
Foto: Sobirin 2010, Cabai Hijau dalam Pot
Di belakang rumah, pot tanaman makin banyak. Mulai cabai sampai sosin. Pernah juga, ditanam padi di dalam pot. "Semua ini pakai kompos sendiri," kata Sobirin Supardiyono, pemilik rumah. Pria berusia 66 tahun itu mulai mengolah sampah rumah tangga sejak Bandung dilanda tsunami sampah pada 2005.

Mereduksi sampah rumah tangga tak membutuhkan waktu sepanjang durasi film di bioskop per hari. Hasilnya, kompos dan bahan kerajinan daur ulang. (Sica Harum)

RUMAH berhalangan luas di kawasan Cigadung, Bandung, Jawa Barat, itu tampak senyap. Beberapa pohon besar memayungi tanah yang berum-put itu. Sejumlah pot tanaman diletakkan berjejer, dekat ke beranda. Salah satunya memuat tomat clierry kuning. Di belakang rumah, pot tanaman bertambah banyak. Mulai cabai sampai sosin. Pernah juga, ditanam padi di dalam pot. Hasilnya bagus.

"Semua ini ya pakai kompos sendiri. Komposisi dengan tanah, se tengah-setengah," kata Sobirin Supardiyono, pemilik rumah. Ia mengaku bukan pecinta tanaman. "Ada tanaman itu, ya sebetulnya karena memanfaatkan kompos saja," katanya. Pria berusia 66 tahun itu mulai mengolah sampah rumah tangga sejak Bandung dilanda tsunami sampah pada 2005.

"Waktu itu Bandung sampai disebut kota terkotor. Nah, saya pikir kenapa enggak coba mengolah sampah rumah tangga," ujarnya. Rata-rata keluarga menghasilkan sampah rumah tangga mulai dari 0,5 -2 kilogram per hari. Sebanyak 65% sampah tersebut merupakan sampah basah, mulai dari daun kering sampai sisa makanan. Lantaran itu, Sobirin fokus mengolah sampah organik. "Karena enggak tau ilmunya, setahun pertama saya gagal," ujar mantan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air Bandung ini.

Kini Sobirin punya tujuh tempat pembuat kompos di rumahnya. Di halaman depan terdapat tiga lubang pembuat kompos metode anaerob dan satu komposter metode aerob yang terbuat dari batu bata. Sisanya, dua komposter anaerob ada di halaman belakang. Mulut litbang itu sengaja dibeton, agar tidak longsor. Namun bagian dalam lubang tetap ber dindingkan tanah telanjang.

Sobirin melangkah mendekati salah satu lubang lalu meminta asistennya-ia panggil Ndut-membuka tutup lubang yang terbuat dari beton tipis, berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 60 cm. Terlihat tumpukan sampah daun, hampir mendekati mulut lubang berkedalaman 1 meter itu. "Nah, ada cecunguknya (kecoa). Bagus., bagus," ujar Sobirin, lalu memerintahkan Ndut untuk mengambil cairan MOL (mikroorganisme lokal).

Resep manjur

MOL buatan Sobirin disimpan di dalam tong plastik berkapasitas 25 liter, juga diletakkan di halaman depan. Ia membuat MOL sendiri dari campuran 2 kilogram tapai singkong, 1 kilogram gula, dan 5 gelas air kelapa muda yang dilarutkan dalam 25 liter air. "Bisa juga tanpa air kelapa. Tapi lebih bagus menggunakan air kelapa, atau bisa diganti dengan air nira." Cairan itu dibiarkan empat hari. Tutup tong plastik dilubangi kecil-kecil untuk jalur udara. Lalu di atasnya ditutupi lagi agar rapi. Ketika tong itu dibuka, tercium bau khas alkohol.

Ndut tangkas mengambil penyendok besar, menciduk MOL dan menumpahkan ke dalam lubang perlahan. "MOL ini berfungsi menguraikan bahan kompos. Tinggal dicampur saja saat kita mengaduk bahan kompos tiga hari sekali. Hasil-nya, satu bulan saja kompos sudah bisa dipanen. Tanpa MOL, sampah organik tetap bisa jadi kompos, tapi lama," jelas pria yang kini aktif di Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) ini.

Sobirin mendapat ilmu MOL dari seorang petani di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurutnya, MOL bisa juga dibuat dari sampah sisa makanan. "Campurannya ya jijiklah. Sekarang saya pakai peuyeum (tapai singkong) saja. Saya juga ada urine kelinci, tapi ya baunya menyengat sekali," ujarnya sembari mendekat ke komposter aerob.

Komposter aerob milik Sobirin dibangun dari batu bata yang disemen. Sengaja, celah udara dibuat di dinding kom-posler setinggi satu meter. Pada bagian bawah, dibuat semacam gua untuk memanen kompos. Di atas, Sobirin menggunakan asbes sebagai penutup. Saat asbes disingkap Ndut, tak tercium bau busuk, sama halnya dengan komposter anaerob. Sobirin meminta Ndut menambahkan bahan kompos. "Kalau yang aerob seperti ini, bahan kompos harus dicacah lebih dulu. Makanya saya sebetulnya enggak terlalu suka dengan metode ini (aerob). Kalau yang itu kan langsung dimasukkan saja," kata Sobirin yang asli Magelang Jawa Tengah ini seraya menengok ke komposter anaerob.

Tak lama mencacah, Ndut lantas memasukkan irisan daun-daun kering berwarna cokelat, juga daun hijau. Perbandingannya, kira-kira 1:1. Daun yang telah cokelat memiliki unsur karbon dan daun hijau mengandung banyak nitrogen, bagus untuk kompos. Dia juga menambahkan MOL, lalu mengaduk bahan kompos yang baru agar bercampur sempurna dengan tumpukan lama. Seekor cacing terlihat di lapisan bawah, menggeliat. Ndut mengambil saringan, mengayak kompos agar tersisa yang halus saja untuk media tanam.

Zero waste

Berhasil dengan kompos, Sobirin seperti keranjingan menihilkan buangan limbah rumah tangga. Sampah plastik ia cuci bersih sebelum diserahkan kepada pemulung. Adapun sampah kertas, dihancurkan menjadi bubur dan disimpan di dalam tong plastik. Kelak, bisa dicampur dengan lem putih dan dikeringkan menjadi bahan dasar kerajinan tangan. Sifatnya seperti clay.

Ia bilang, cuma butuh 30 menit sehari untuk memilah sampah. Hasilnya, sampah yang benar-benar menjadi urusan dinas kebersihan kota hanyalah sampah elektronika, misalnya batu baterai bekas. "Waktu yang dibutuhkan enggak lama, milih sampah juga enggak susah. Tapi yang penting, ada satu anggota keluarga yang diserahi tanggung jawab," saran Sobirin.

Bukan cuma sampah yang digarap Sobirin. Begitu juga dengan air hujan. Di halaman belakang rumah Sobirin, torrent berkapasitas 650 liter siap memanen air hujan dari talang, diletakkan tak jauh dari kandang kelinci dan dua lubang komposter anaerob. "Sebetulnya sederhana saja kan, enggak ada yang aneh," kata ahli geologi lingkungan ini. Pengalaman mengelola sampah sendiri dituliskan Sobirin di blognya, www.clearwaste.blogspot.com yang kini jarang diperbarui lagi. "Sekarang lebih aktif di facebook," ujar kakek lima cucu yang juga menulis di sobirin-xyz.blosgpot.com ini. Berkat internet, semakin banyak orang yang terinspirasi. (M-l)miweekend® mediaindonesia.com

GREEN SABO DAN PENATAAN RUANG

2011-09-01T03:57:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS dan Bandung Spirit
Gambar: Sobirin
Tekno sabo merupakan salah satu infrastruktur pekerjaan umum yang mampu dan handal dalam membantu keberlanjutan penataan ruang wilayah, mampu mengendalikan gerakan tanah, melindungi kehidupan di kawasan bawahannya dari ancaman longsoran. Lalu apakah Green Sabo itu? Klik.

Segala upaya rekayasa pengendalian gerakan tanah baik skala kecil maupun skala besar, untuk maksud melindungi kehidupan dan lingkungan dari ancaman kebencanaan, semuanya sebenarnya adalah dalam klasifikasi kegiatan tekno sabo. Jenis tekno sabo pun bisa berbentuk tekno sabo fisik struktural (hard sabo) dan tekno sabo non fisik atau non struktural (soft sabo atau green sabo). Tidak mustahil membangun tekno sabo bisa mengajak partisipasi masyarakat, karena masyarakat ingin menyelamatkan kehidupannya dari ancaman bencana. Klik.

BISAKAH SUNGAI CIKAPUNDUNG BERSIH LESTARI?

2011-08-30T23:21:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS dan Bandung Spirit
Gambar: Sobirin
Pada peringatan Hari Air Sedunia, saya memberikan presentasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan judul: “Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai di Perkotaan”. Sejak Kota Bandung semakin dipadati oleh manusia, S. Cikapundung semakin keruh tercemar. Klik.

Apakah S. Cikapundung bisa bersih kembali seperti dulu? Manusia harus bersedia memelihara lingkungan dan berkolaborasi dengan sifat alami S. Cikapundung. Klik.

KEARIFAN TRADISIONAL DAN PERUBAHAN IKLIM

2011-08-30T06:58:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS dan Bandung Spirit
Gambar: Sobirin
Beberapa waktu berselang, saya diminta oleh bapak Dr. Hidayat Pawitan dari IPB, bekerjasama dengan Kantor Menristek, untuk menyampaikan makalah tentang “Kearifan Tradisional dan Perubahan Iklim”. Apakah kearifan tradisional masih ada? Mampukah menghadapi perubahan iklim? Klik.

Banyak kalangan ahli mengatakan bahwa kearifan tradisional itu tinggal merupakan dongeng dan mitos, sebab tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi sekarang. Sebenarnya kalau tidak cocok, seberapa besar ketidak-cocokannya itu? Menurut saya kearifan tradisional ini masih tangguh untuk menghadapi perubahan iklim. Hanya memang perlu digali kembali.Klik.

MISTERI AIR KEHIDUPAN

2011-08-29T20:10:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS
Gambar: Sobirin
Waktu ada perhelatan Pasar Seni ITB beberapa waktu lalu, sobat saya, kang Tisna Sanjaya dosen Seni Rupa ITB, meminta saya ceramah tentang "Misteri Air Kehidupan". Air memang penuh misteri, manusia yang tidak bisa dipisahkan dari air. Ini terlampir "file"nya. Silahkan klik untuk berbagi informasi.

Benarkah bumi adalah planet air? Berapa banyak jumlah air yang bisa dikonsumsi manusia dibumi? Bisakah air berkomunikasi dengan makhluk lain? Silahkan klik.

NEGOSIASI KONFLIK LINGKUNGAN

2011-08-29T14:20:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS
Gambar: Sobirin
Beberapa kali saya diminta ceramah di School of Business and Management (SBM)-ITB, melengkapi perkuliahan bapak Dr. Utomo Sarjono Putro, tentang fakta di lapangan mengenai "NEGOSIASI KONFLIK LINGKUNGAN”. Pembangunan justru sebaliknya bisa menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan. Klik.

Pembangunan belum tentu pro rakyat dan juga pro lingkungan. Sebaliknya bisa terjadi konflik dengan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Padahal yang dinamakan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdasar 3P (for people, for prosperity, for planet). Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemajuan ekonomi bangsa, dan untuk kelestarian lingkungan. Klik.

BENCANA DAN KEARIFAN LOKAL

2011-08-29T06:18:00.000-07:00

Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS
Gambar: Sobirin
Ketika peringatan Hari Lingkungan 5 Juni 2011 yang lalu, saya menyampaikan presentasi: “Bencana dan Kearifan Lokal”. UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan jenis bencana terdiri dari Bencana Alam, Bencana Non-Alam, dan Bencana Sosial. Presentasi saya dapat diklik di sini.

Kearifan lokal yang selama ini banyak ditinggalkan, karena banyak ahli yang mengatakan hanya sekedar mitos, ternyata bila ditelaah secara mendalam, masih cukup handal dalam rangka penanggulangan bencana, apalagi dalam implementasinya berbasis masyarakat. Sekali lagi silhkan klik, dan semoga ada manfaatnya

NGAJAGA LEMBUR, MENJAGA LINGKUNGAN

2011-08-25T22:37:00.000-07:00

MENJAGA KETENTERAMAN LINGKUNGAN
Oleh: Supardiyono Sobirin/ DPKLTS
Foto: Sobirin
Dalam seminar di hotel mewah, rapat di kantor, diskusi di kelompok, perdebatan di warung kopi selalu kita temui kegagapan dan kegagalan komunikasi, tidak menyambung, dan apa yang dibahas tidak sampai kepada sasaran, ujung-ujungnya tidak ada hasil apa pun, bahkan bisa timbul pertengkaran.

NGAJAGA LEMBUR
Oleh: Sobirin/ Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda/ 25 Juni 2011
Berkiprah tanpa ijasah - Berkibar tanpa gelar - Bermartabat tanpa pangkat

ISSUE:

Bencana telah banyak melanda dan mengganggu kehidupan masyarakat:
- Bencana alam oleh peristiwa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah langsor.
- Bencana non-alam oleh peristiwa gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit.
- Bencana sosial oleh peristiwa ulah manusia, konflik sosial, teror, narkoba, geng anak tanggung.

Ketika bencana datang, semua terkaget-kaget, merasa kecolongan. Ketika bencana datang, para ahli ribut, berteori, dan saling menyalahkan. Ketika bencana surut, maka surut pula perhatian akan bencana yang telah berlalu. Ketika bencana datang lagi, kita terkaget-kaget kembali………..!!

AKAR MASALAH:

- Masyarakat: tidak menghargai budaya di mana mereka tinggal
- Masyarakat: lupa waktu, lupa musim, lupa kalender
- Masyarakat: hilang ikatan dengan sesama
- Masyarakat: hilang silaturahmi dengan alam
- Masyarakat: mengalami gagap komunikasi.

ANALISIS:

Emha Ainun Najib (2007) dalam bukunya: Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki (Kompas 2007) menuliskan tentang kegagapan dan kegagalan komunikasi:
Dua orang berpapasan, saling menyapa:
- Mau ke mana kang? Mancing ya?
+ O enggak kok. Saya mau mancing kok!
- O ya sudah. Saya kira mau mancing.

Dalam seminar, rapat, diskusi, perdebatan di warung kopi selalu kita temui kegagapan dan kegagalan komunikasi, tidak menyambung, dan apa yang dibahas tidak sampai kepada sasaran, ujung-ujungnya tidak ada hasil apa-apa, bahkan bisa timbul pertengkaran, “pasea”.

Di satu peristiwa mungkin masyarakat lega atau tdk peduli, yg penting telah bicara tentang “mancing”, walau dialognya asal-asalan sekedarnya.
Tapi di peristiwa lain, bisa terjadi salah paham, sampai tawuran.
“Mancing” pun tidak jadi, keburu ikannya diambil orang lain.

Bisa jadi kekacauan pembangunan, kebobrokan mengurus negeri, oleh sebab kegagalan komunikasi, apalagi dibumbui dengan:
- tidak transparan
- tidak sesuai hukum
- tidak partisipatif

BAGAIMANA UPAYA:

Kembali ke PITUTUR TILU UGA KARUHUN (basa Sunda: Tiga Nasehat Nenek Moyang)

Tata Wayah:

Mencatat kalender jadwal alam, kapan halodo, kapan labuh, kapan ngijih, kapan dangdangrat.

Fenomena alam apa yg terjadi pd musim-musim tersebut: banjir, kekeringan, turaes berbunyi, kunang2 muncul, gempa, gunung meletus, gerhana, peta panonpoe, peta bulan, peta bentang.

Kegiatan apa yg dilakukan di kampung: kapan hari raya, kapan musim mantu, kapan menanam, kapan panen, kapan harus menabung.

Urutan waktu karuhun: Kongkorongok hayam, SUBUH, Balebat, Carangcang tihang, Meletek panonpoe, Isuk-isuk, Haneut moyan, Pecat sawed, Tangange, LOHOR, Lingsir, Tunggang gunung, Sore, Sariak layung, ASAR, Ngampih laleur, Burit, Sandekala, Sareupna, MAGRIB, Harieum beungeut, ISYA, Sareureuh budak, Sareureuh kolot, Tengah peuting, Janari leutik, Janari gede, Kongkorongok hayam.

Tata Wilayah:

-Gunung Kaian
-Gawir Awian
-Cinyusu Rumateun
-Pasir Talunan
-Sampalan Kebonan
-Dataran Sawahan
-Legok Balongan
-Walungan Pulasaraen
-Basisir Jagaeun
-Kalakay Angoneun
-Tunggul Pelakeun
-Kabuyutan Sucikeun

Tata Lampah:

-Urus Lembur: transparan, keterbukaan
-Panceg Dina Galur, sesuai aturan yg berlaku
-Akur Jeung Dulur, partisipasi, kebersamaan.

Desa Kuat Negara Kuat:
-Ketahanan pangan, energi, lingkungan, dan budaya lokal
-Gerakan moral, reformasi moral, etos kerja
-SKS (Studi Kampung Sendiri)
-Peta Rawan Bencana Desa buatan masyarakat sendiri
-Mengurangi ancaman bencana (mitigasi)
-Siap Siaga bila bencana datang tiba-tiba
-Mendorong warga mampu menolong diri-sendiri
-Daur ulang sampah (kompos, dll), desa bersih, desa sehat
-Pertanian rumah tangga, pertanian kampung, talun, wanatani
-Bersihkan selokan di kampung, berikan ruang lebih banyak untuk air bersih.
-Pembangun tidak merusak lingkungan (Low Impact Development)
-Koperasi perdesaan yang jujur untuk kesekjahteraan warga.
-Jangan geledug ces, bubar katawuran, paeh di tengah jalan.

Esensi pendekatan partisipatif masyarakat dalam ngajaga lembur secara implisit terangkum dalam puisi karya pujangga klasik Cina, yaitu Lao Tzu:
Pergi dan temuilah masyarakatmu,
Hiduplah dan tinggallah bersama mereka,
Cintai dan berkaryalah dengan mereka,
Mulailah dari apa yang mereka miliki,
Buatlah rencana dan bangunlah rencana itu,
Dari apa yang mereka ketahui,
Sampai akhirnya ketika pekerjaan usai,
Mereka akan berkata:
“Kami yang telah mengerjakannya!”.

Mari sedulur-sedulur, kita ngajaga lembur!

MENGAKRABKAN MASYARAKAT KEPADA SAMPAH

2011-08-21T05:37:00.000-07:00

Majalah Keluarga MUZAKKI, Edisi 70 Tahun ke VI April 2011, halaman 10
Peliput: JH, www.muzakki.com
Foto: Sobirin 2011
Sobirin Supardiyono bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya sekarang. Ia lulusan Teknik Geologi di sebuah universitas ternama di Bandung. Masalah sampah yang tak kunjung usai, membuatnya menjadi sesuatu yang harus ditangani secara serius.

“Jika sebuah Desa itu kuat, maka akan melahirkan sebuah Negara yang kuat pula.” Itulah yang dikatakan Sobirin Supardiyono, seorang pemerhati lingkungan yang peduli dengan daur ulang sampah dan kini dapat memetik hasil yang manis dari perjuangannnya untuk masyarakat.

Sobirin Supardiyono bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya sekarang. Ia lulusan Teknik Geologi di sebuah universitas ternama di Bandung. Dengan masalah sampah yang tak kunjung usai, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah, ditambah makin menumpuknya sampah rumah tangga, membuatnya menjadi sesuatu yang harus ditangani secara serius. Hal inilah yang membuatnya terjun untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai.

Dengan motto mewakafkan sisa umur untuk kemaslahatan sosial dan lingkungan, Ia mengajak semua lapisan masyarakat dan instasi manapun, untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dukungan dari keluarga pun sangat mempengaruhi keberhasilannya. Ditambah kemauan dan tekad yang tinggi, serta sikap pantang menyerah. Meskipun awalnya ia dicemooh warga sekitar karena mengumpulkan sampah, namun pada akhirnya semuanya menjadi baik.

Sobirin Supardiyono adalah penggagas rumah sehat dan mengelola sampah menjadi bernilai. Cara yang digunakannya dengan jalan mengubah beberapa jenis sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos dan handy craft. Untuk mengolahnya, Ia membentuk struktur keluarga peduli sampah; dan masing-masing bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungannya. Selanjutnya, sampah-sampah itu dipisah antara sampah organik dan non organik. Lalu ditimbun dalam tanah dengan alat yang disebut komposter organik. Setelah beberapa hari, sampah berubah menjadi pupuk kompos yang berkualitas, dapat digunakan untuk pertanian rumah tangga atau dijual.

Dengan memanfaatkan halaman rumah yang cukup luas, Ia pun menggunakannya untuk pertanian rumah tangga. “Untuk sampah plastik, saya membersihkannya terlebih dahulu. Setelah itu dijemur dan diberikan ke pemulung. Air hasil pencucian sampah juga tidak dibuang begitu saja, tapi saya gunakan sebagai pupuk cair setelah disaring dari sisa-sisa kotoran, dan bisa langsung disiram ke tanamannya,”ungkap lelaki yang selalu tampil bersahaja ini.

Cara ini ternyata banyak mengundang perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari masyarakat biasa, namun dari artis hingga masyarakat luar negeri juga datang berkunjung ke kediamannya di Jl. Alfa Cigadung Bandung Jawa Barat. Beberapa hal yang membuatnya tetap eksis dalam kegiatannya ini, ia yakin akan kemampuan, membangun kesadaran diri peduli lingkungan, membangun korelasi pada masyarakat, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Saya dengar, saya ingat. Saya lihat, saya lupa. Saya melihat, dan saya mengerjakannya. Kemudian saya mampu melakukannya,”ujarnya. Tidak lupa, kegiatan yang dilakukan haruslah menjadi budaya diri sendiri. Dengan terciptanya keselarasan dan kebersihan terhadap lingkungan, maka segala bentuk penyakit dan bencana dari sampah akan teratasi. (jh)

Nama : Sobirin Supardiyono
TTL : Gombong, 4 Februari 1944
Profesi : Praktisi Lingkungan (anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat)
Pendidikan : Teknik Geologi, ITB Bandung (1962-1970)
Blog : www.clearwaste.blogspot.com

DRAMA AND DILEMMAS ON THE BANKS OF THE CIKAPUNDUNG RIVER

2011-07-28T18:10:00.000-07:00

By: Supardiyono Sobirin

CRBOM, http://www.crbom.org/SPS/Docs/SPS31-Drama-dilemmas.pdf

Photo: www.panoramio.com
Developing the Cikapundung Basin into a clean, pleasant and sustainable amenity is not only achieved by physical infrastructure but should also consider non-physical and negotiable aspects. An integrated and bottom-up approach will certainly add value as a supplement to the traditional top-down concept.

Summary

The small Cikapundung River intersects the city of Bandung, West Java from north to south. Its banks are densely settled, and its water quality is poor. The need to upgrade the river and its surroundings is broadly acknowledged, and several initiatives are in preparation.

Developing the Cikapundung Basin into a clean, pleasant and sustainable amenity is not only achieved by physical infrastructure but should also consider non-physical and negotiable aspects.

An integrated and bottom-up approach will certainly add value as a supplement to the traditional top-down concept.

This paper considers the preferences and concerns of development agents and the local community.

The compatibilities between them are examined by a drama and dilemma analysis, providing information about the interaction that is required for compromise or conciliation.

It is believed that a clean and pleasant Cikapundung River can be strongly supported by agreement among the involved parties on a sustainable and beneficial development.

(see full paper: http://www.crbom.org/SPS/Docs/SPS31-Drama-dilemmas.pdf)

TAK ADA LAGI KOMUNIKASI MANUSIA-ALAM

2011-06-05T06:24:00.000-07:00

KOMPAS.com, 5 Juni 2011, Dedi Muhtadi, Benny N Joewono
Foto: KOMPAS/ Adi Sucipto/ Ilusttrasi
Pengamat lingkungan yang juga anggota DPKLTS Sobirin Supardiyono menyatakan, kini tidak ada lagi ketabuan yang ditaati oleh masyarakat. Ini yang menyebabkan bencana lingkungan bertubi-tubi terjadi khususnya di Jawa Barat yang potensi ancaman bencananya lebih besar di banding daerah lainnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Hubungan komunikasi atau silaturahim antara alam dengan manusia kini telah putus sehingga kearifan lokal banyak yang dilanggar dan tidak dijalankan. Ini yang menyebabkan bencana lingkungan bertubi-tubi terjadi khususnya di Jawa Barat yang potensi ancaman bencananya lebih besar di banding daerah lainnya.

Hal itu mengemuka dalam peringatan lingkungan hidup yang mengusung tema pengarusutamaan budaya di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Bandung Minggu (5/6/2011). Pengamat lingkungan yang juga anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono menyatakan, kini tidak ada lagi ketabuan yang ditaati oleh masyarakat. Padahal ketabuan (pamali-Sunda) merupakan kearifan lokal untuk memelihara alam.

Misalnya kawasan pegunungan yang seharusnya dihutankan, malah digunduli dan dijadikan lahan pertanian semusim, jangka pendek. Tebing-tebing tidak lagi ditanami pohon bambu dan mata air banyak yang ditutup oleh hutan beton, misalnya di Bandung Utara. Akibat semua itu, akhirnya alam mengatur dirinya sendiri.

Ini seperti pepatah aliran air yang disampaikan oleh seorang seniman Sunda, kami moal ngelehan, kami moal ngelehkeun, tapi pasti nepi ka tujuan. Ngan hampura bisi aya nu kalabrak, kasered kabawa palid, kabanjiran jeung kakeueum, da bongan ngalahangan jeung aya dina jajalaneun kami. (Kami tidak akan mengalah, kami tidak akan mengalahkan, tapi pasti sampai tujuan. Namun maaf kalau ada yang ketabrak, terbawa arus banjir dan terendam, sebab menghalangi jalan kami).

Sobirin mencontohkan, luas kawasan lindung sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu harusnya 52 persen dari total luas sekitar 340.000 hektar. Namun yang ada kini hanya sekitar 39.000 hektar atau sekitar 11 persen. Dari luas itu pun hutan yang sehat hanya 10.000 hektar, sisanya sudah berubah fungsi mulai dari ladang, lahan pertanian hingga villa.

Akibatnya, bencana (banjir) terus menerus terjadi. Pasalnya dari curah hujan 108 meter kubik/detik/tahun meluncur ke Sungai Citarum yang kapasitasnya hanya mampu menampung debit 41 meter kubik per detik. Jika kawasan lindung di daerah tangkapan air itu mencapai 52 persen, maka sekitar 67 meter kubik/detik/tahun air hujan yang turun bisa tersimpan di hutan dan diserap masuk dalam tanah.

"Sekarang tinggal pilih, mau melebarkan penampang sungai hingga kapasitasnya bisa menampung debit air hujan yang berarti memindahkan penduduk, atau mengoptimalkan kawasan lindung," tegasnya.

Fakta lain adalah sebanyak 17 persen dari kawasan lindung di luar kawasan hutan yang ada sekarang terus diincar oleh investor. Penguasaannya dilakukan melalui iming-iming, intervensi, dan intimidasi. Karena kedua pilihan itu sangat dilematis, ia menyarankan agar dilakukan rekayasa sosial yang melibatkan warga agar mengubah perilaku menjadi berwawasan lingkungan. Misalnya setiap rumah harus memiliki sumur resapan. Kemudian, setengah dari jumlah anggota keluarga di masing-masing rumah tangga di wilayah DAS diwajibkan menanam masing-masing sebatang pohon untuk memenuhi fungsi lindung wilayah tangkapan air sehingga memadai.

PENGAMAT: REGULASI TATA RUANG KBU SELALU DILANGGAR

2011-05-08T04:53:00.000-07:00

bisnis-jabar.com/ Bisnis Indonesia/ oleh: Herdiyan, 8 Mei 2011
Foto: Longsor Parongpong, Kab. Bandung Barat/ Harry Surjana/ PR/ 24-11-2010
Sobirin, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menuturkan: “KBU telah dijadikan kawasan lindung melalui peraturan baik pusat maupun provinsi. Namun, percuma saja bila peraturan itu dilanggar oleh pemerintah setempat,” ujarnya kepada bisnis-jabar.com hari ini.

BANDUNG (bisnis-jabar.com):
oleh: Herdiyan
Sejumlah regulasi telah dibuat pemerintah terkait untuk menjaga lingkungan Kawasan Bandung Utara, tetapi terus dilanggar.

Sobirin Supardiyono, Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), menuturkan beberapa peraturan yang mengatur kawasan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain Perda No.1/2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang di KBU dan Perda No.22/2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Jawa Barat.
“KBU telah dijadikan sebagai kawasan lindung melalui beberapa peraturan. Namun, percuma saja bila peraturan yang telah dibuat itu diabaikan dan dilanggar oleh pemerintah setempat,” ujarnya kepada bisnis-jabar.com hari ini.

Bila KBU terus disalahgunakan, dia khawatir akan terjadi bencana seperti halnya bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, jumlah korban yang meninggal sebanyak tujuh orang. Setidaknya lima orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian, serta lima orang lainnya mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas DTP Pamengpeuk.

“Oleh karena itu, kesadaran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi peristiwa bencana itu,” tuturnya. Akibat penyalahgunaan lahan di KBU, tutur dia, sejumlah bencana tanah longsor pernah terjadi di kawasan itu beberapa waktu lalu, seperti di Parongpong (KBB), Lembang (KBB), dan Dago (Kota Bandung). (Yanto Rachmat Iskandar)

CITARUM BAGAI PELANGI

2011-05-08T04:04:00.000-07:00

KOMPAS.com, 26 April 2011, Sandro Gatra, Hertanto Soebijoto
Foto: Roderick Adrian Mozes/KOMPAS IMAGES, Limbah di S. Citarum/22-3-2011
Dadan Ramdan, aktivis WALHI Jawa Barat, Sobirin anggota Dewan Pemerhati Kelestarian dan Lingkungan Tatar Sunda, serta T.Bachtiar anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung, menilai ada pembiaran pelanggaran oleh penegak hukum di Majalaya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Tepat di bawah tembok belakang pabrik di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, limbah tekstil berwarna merah keluar dari pipa kecil yang menghubungkan ke bagian dalam pabrik. Limbah berbusa itu terus mengalir bersamaan deru mesin pabrik. Limbah dari perusahaan yang tak bertanggung jawab itu lalu mengalir ke Sungai Ciwalengke, anak Sungai Citarum, yang melintas di belakang pabrik.

Limbah lalu bercampur dengan air sungai yang telah tercemar mulai dari hulu di sekitar Situ Cisanti, Bandung Selatan. Pemandangan itu tak seberapa "ngeri". Sekitar dua kilometer dari lokasi itu, tepatnya di seberang Kampung Pondang, Kompas.com melihat kondisi yang jauh lebih memprihatinkan.

Limbah berwarna hitam pekat dan berbau keluar dari pipa selebar satu meter. Air berwarna hitam pekat lantaran telah tercampur berbagai warna sisa celupan tekstil pabrik serta limbah rumah tangga. "Limbah keluar kadang malam, kadang siang. Warna limbah macem-macem, ada merah, hijau, biru, kadang kuning," Kata Adang Suhendar, petugas pemantau muka air setempat.

Air yang telah tercemar bahan kimia itu dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk mandi, cuci, kakus. Warga hanya menyaring dengan tumpukan ijuk dan kain bekas. Akibatnya, warga harus berhadapan dengan penyakit kulit.

Dadan Ramdan, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Sobirin Supardiyono anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, serta T. Bachtiar anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung, menilai ada pembiaran pelanggaran oleh penegak hukum di Majalaya.

Dadan mengatakan, sekitar 500 pabrik berdiri di beberapa daerah di hulu Citarum. Mayoritas adalah pabrik tekstil. Dari seluruh pabrik yang berdiri, kata dia, hanya 20 persen yang mengolah limbah melalui Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Sisanya langsung dibuang ke anak-anak Sungai Citarum.

Sobirin menambahkan, selain memindahkan kawasan industri dari Majalaya, solusi lain mengatasi pencemaran yang telah terjadi sejak belasan tahun lalu itu yakni dengan membangun IPAL terpadu seperti di kawasan Cisirung. "IPAL bersama untuk menampung 80 industri. Diawasi pelaksanannya oleh berbagai pihak," ucap dia. Sumber: http://regional.kompas.com/read/2011/04/26/11435489/Citarum.Bagai.Pelangi

INVESTASI HIJAU TIGA PULUH MENIT

2011-05-07T21:32:00.000-07:00

Media Indonesia dan Bataviase.co.id, http://bataviase.co.id/node/458057
Foto: Komposter Aerob, Sobirin 2010
Kini Sobirin punya tujuh komposter di rumahnya. Di halaman depan terdapat empat lubang komposter anaerob dan satu komposter aerob. Sisanya, dua komposter anaerob ada di halaman belakang. Mulut lubang anaerob sengaja dibeton, agar tidak longsor, namun didalamnya tetap tanah telanjang.

INVESTASI HIJAU TIGA PULUH MENIT
14 Nov 2010, Lingkungan - Media Indonesia

Mereduksi sampah rumah tangga tak membutuhkan waktu sepanjang durasi film di bioskop per hari. Hasilnya, kompos dan bahan kerajinan daur ulang. Sica Harum

Rumah berhalaman luas di kawasan Cigadung, Bandung, Jawa Barat, itu tampak senyap-segar. Beberapa pohon besar memayungi tanah yang berumput itu. Sejumlah pot tanaman diletakkan berjejer, dekat ke beranda. Salah satunya memuat tomat cherry kuning. Di belakang rumah, pot tanaman bertambah banyak. Mulai cabai sampai sosin. Pernah juga, ditanam padi di dalam pot. Hasilnya bagus.

"Semua ini ya pakai kompos sendiri. Komposisi dengan tanah, setengah-setengah," kata Sobirin Supardiyono, pemilik rumah. Ia mengaku bukan pecinta tanaman. "Ada tanaman itu, ya sebetulnya karena memanfaatkan kompos saja," katanya.

Pria berusia 66 tahun itu mulai mengolah sampah rumah tangga sejak Bandung dilanda tsunami sampah pada 2005. "Waktu itu Bandung sampai disebut kota terkotor. Nah, saya pikir kenapa enggak coba mengolah sampah rumah tangga," ujarnya.

Rata-rata keluarga menghasilkan sampah rumah tangga mulai dari 0,5 -2 kilogram per hari. Sebanyak 65% sampah tersebut merupakansampah basah, mulai dari daun kering sampai sisa makanan. Lantaran itu, Sobirin fokus mengolah sampah organik. "Karena enggak tau ilmunya, setahun pertama saya gagal," ujar mantan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air Bandung ini.

Kini Sobirin punya tujuh tempat pembuat kompos di rumahnya. Di halaman depan terdapat empat lubang pembuat kompos metode anaerob dan satu komposter metode aerob yang terbuat dari batu bata. Sisanya, dua komposter anaerob ada di halaman belakang. Mulut lubang itu sengaja dibeton, agar tidak longsor. Namun bagian dalam lubang tetap berdindingkan tanah telanjang.

Sobirin melangkah mendekati salah satu lubang lalu meminta asistennya - ia panggil Ndut - membuka tutup lubang yang terbuat dari beton tipis, berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 60 cm. Terlihat tumpukan sampah daun, hampir mendekati mulut lubang berkedalaman 1 meter itu. "Nah, ada cecunguknya (kecoa). Bagus, bagus," ujar Sobirin, lalu memerintahkan Ndut untuk mengambil cairan MOL (mikro-organisme lokal).

Resep manjur

MOL buatan Sobirin disimpan di dalam tong plastik berkapasitas 25 liter, juga diletakkan di halaman depan. Ia membuat MOL sendiri dari campuran 2 kilogram tapai singkong, 1 kilogram gula, dan 5 gelas air kelapa muda yang dilarutkan dalam 25 liter air. "Bisa juga tanpa air kelapa. Tapi lebih bagus menggunakan air kelapa, atau bisa diganti dengan air nira."

Cairan itu dibiarkan empat hari. Tutup tong plastik dilubangi kecil-kecil untuk jalur udara. Lalu di atasnya ditutupi lagi agar rapi. Ketika tong itu dibuka, tercium bau khas alkohol. Ndut tangkas mengambil penyendok besar, menciduk MOL dan menumpahkan ke dalam lubang perlahan. "MOL ini berfungsi menguraikan bahan kompos. Tinggal dicampur saja saat kita mengaduk bahan kompos tiga hari sekali. Hasil-nya, satu bulan saja kompos sudah bisa dipanen. Tanpa MOL, sampah organik tetap bisa jadi kompos, tapi lama," jelas pria yang kini aktif di Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) ini.

Sobirin mendapat ilmu MOL dari seorang petani di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurutnya, MOL bisa juga dibuat dari sampah sisa makanan. "Campurannya ya jijiklah. Sekarang saya pakai peyeum (tapai singkong) saja. Saya juga ada urine kelinci, tapi ya baunya menyengat sekali," ujarnya sembari mendekat ke komposter aerob.

Komposter aerob milik Sobirin dibangun dari batu bata yang disemen. Sengaja, celah udara dibuat di dinding komposter setinggi satu meter. Pada bagian bawah, dibuat semacam gua untuk memanen kompos. Di atas, Sobirin menggunakan asbes sebagai penutup. Saat asbes disingkap Ndut, tak tercium bau busuk, sama halnya dengan komposter anaerob.

Sobirin meminta Ndut menambahkan bahan kompos. "Kalau yang aerob seperti ini, bahan kompos harus dicacah lebih dulu. Makanya saya sebetulnya enggak terlalu suka dengan metode ini (aerob). Kalau yang itu kan langsung dimasukkan saja," kata Sobirin yang asli Magelang, Jawa Tengah, ini seraya menengok ke komposter anaerob. Tak lama mencacah, Ndut lantas memasukkan irisan daun-daun kering berwarna cokelat, juga daun hijau. Perbandingannya, kira-kira 1:1.

Daun yang telah cokelat memiliki unsur karbon dan daun hijau mengandung banyak nitrogen, bagus untuk kompos. Dia juga menambahkan MOL, lalu mengaduk bahan kompos yang baru agar bercampur sempurna dengan tumpukan lama. Seekor cacing terlihat di lapisan bawah, menggeliat. Ndut mengambil saringan, mengayak kompos agar tersisa yang halus saja untuk media tanam.

Zero waste

Berhasil dengan kompos, Sobirin seperti keranjingan menihilkan buangan limbah rumah tangga. Sampah plastik ia cuci bersih sebelum diserahkan kepada pemulung. Adapun sampah kertas, dihancurkan menjadi bubur dan disimpan di dalam tong plastik. Kelak, bisa dicampur dengan lem putih dan dikeringkan menjadi bahan dasar kerajinan tangan. Sifatnya seperti “clay” (tanah lempung).

Ia bilang, cuma butuh 30 menit sehari untuk memilah sampah. Hasilnya, sampah yang benar-benar menjadi urusan dinas kebersihan kota hanyalah sampah elektronika, misalnya batu baterai bekas. "Waktu yang dibutuhkan enggak lama, milih sampah juga enggak susah. Tapi yang penting, ada satu anggota keluarga yang diserahi tanggung jawab," saran Sobirin.

Bukan cuma sampah yang digarap Sobirin. Begitu juga dengan air hujan. Di halaman belakang rumah Sobirin, toren (water storage) berkapasitas 1.000 liter (1 m3) siap memanen air hujan dari talang, diletakkan tak jauh dari kandang kelinci dan dua lubang komposter anaerob. "Sebetulnya sederhana saja kan, enggak ada yang aneh," kata ahli geologi lingkungan ini.

Pengalaman mengelola sampah sendiri dituliskan Sobirin di blognya, www.clearwaste.blogspot.com yang kini jarang diperbarui lagi. "Sekarang lebih aktif di facebook," ujar kakek lima cucu, yang juga menulis di www.sobirin-xyz.blosgpot.com. Berkat internet, semakin banyak orang yang terinspirasi. (M-l)miweekend® mediaindonesia.com

PENAMBANGAN PASIR BESI JABAR SELATAN RUSAK LINGKUNGAN

2011-04-17T03:42:00.000-07:00

RRI Bandung, 14 April 2011, http://rribandung.co.id/ Lestari Justian
Foto: lintasberita.com
Sementara itu menurut pemerhati lingkungan Tatar Sunda Sobirin Supardiyono, penambangan pasir illegal dari sisi lingkungan sudah jelas merusak lingkungan karena terjadi abrasi, amblasan, dan mundurnya garis pantai. Gubernur harus segera turun tangan karena kerusakan berdampak ke wilayah lain.

PENAMBANGAN PASIR BESI ILLEGAL DI JAWA BARAT SELATAN MERUSAK LINGKUNGAN

Sekjen Duta Sawala atau Masyarakat Adat Tatar Sunda, Eka Santosa menyatakan prihatin jika harus dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang memilukan karena kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa akibat penambangan pasir besi illegal di wilayah Jabar Selatan terutama di daerah Cipatujah dan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam dialog RRI menyoroti penambangan pasir besi illegal di wilayah jabar selatan, Eka Santosa mantan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2004-2009 ini menegaskan sebagai Sekjen Duta Sawala, dirinya mendapat amanat dari para sesepuh adat se Tatar Sunda yakni bagaimana menjaga tata nilai termasuk didalamnya yang berkaitan dengan kearifan lokal dan masalah lingkungan agar tetap dipertahankan antara kebutuhan manusia dengan keadaan alam.

“Jadi saya tidak tahu bagaimana awal berpikir pemerintah walaupun menurut undang-undang memang ada koridor hukum dimana bumi dan air atau kekayaan negeri ini digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat, namun demikian saya kira ada aturan main yang secara konstitusi diatur sedemikian rupa”.

Sementara itu menurut pemerhati lingkungan Tatar Sunda Sobirin Supardiyono, penambangan pasir illegal dari sisi lingkungan sudah jelas merusak lingkungan karena terjadi abrasi, amblasan, dan mundurnya garis pantai. “Saya melihat Gubernur harus segera turun tangan karena kerusakan satu titik di pantai bisa merusak sampai kepada titik pantai yang lain, jadi pantai Cikalong dan Cipatujah itu rusak bisa berdampak sampai ke Ciamis di pantai Pangandaran segala, itu nanti terasanya setelah setahun,dua tahun dan seterusnya. Kemudian penambangan di lahan masyarakat adat, dan ada juga yang di kawasan hutan, itu sangat memprihatinkan, karena berjalan terus walaupun SK penutupan dari Bupati sudah ada”.

Melihat kondisi tersebut, Sobirin yang juga aktifis Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda DPKLTS, ini juga menegaskan bahwa para penyelamat lingkungan sering tidak digubris, seolah ada sesuatu, meskipun banyak masyarakat menyoroti pelanggaran terhadap lingkungan. Oleh sebab itu Sobirin menyarankan agar dicari akar permasalahannya,diantaranya mengapa kajian amdal maupun lingkungan strategis masih sangat lemah tetapi ijin sudah keluar. (Lestari Justian)

PENEGAKKAN HUKUM TAK JALAN DI CITARUM

2011-03-27T18:16:00.000-07:00

KOMPAS.com, 26 Maret 2011, Sandro Gatra – Asep Candra
http://m.kompas.com/news/read/data/2011.03.26.0821295
Foto: komhukum.com/ Citarum Kotor
Demikian dikatakan Dadan Ramdan aktivis Walhi Jawa Barat, Sobirin anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, serta T. Bachtiar anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung, ketika berbincang dengan Kompas.com di Bandung.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penegakkan hukum terhadap perusakan lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Citarum dinilai tak berjalan. Pembiaran oleh pihak-pihak yang seharusnya menindak dinilai terus terjadi selama belasan tahun hingga kondisi Sungai Citarum memprihatinkan.

Demikian dikatakan Dadan Ramdan, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Sobirin Supardiyono, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, serta T. Bachtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung, ketika berbincang-bincang dengan Kompas.com di Bandung.

Dadan mengatakan, sekitar 500 pabrik berdiri di beberapa daerah di hulu Citarum. Mayoritas adalah pabrik tekstil. Dari seluruh pabrik yang berdiri, kata dia, hanya 20 persen yang mengolah limbah melalui Instalasi Pengolah Air Limbah (Ipal). "Sisanya dibuang ke sub-sub DAS yang larinya ke Citarum," ucap dia. Walhi, kata Dadan, pernah mendampingi tiga kasus pencemaran serius di Rancaekek, Majalaya, dan Saguling. Namun, tambah dia, tidak ada satu pun kasus itu yang masuk ke pengadilan. "Artinya penegakkan hukum untuk penjahat lingkungan sangat lemah," lontarnya.

"Komunitas peduli lingkungan berkali-kali laporkan pencemaran ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat. Tapi mereka tidak pernah melakukan penyelidikan secara serius. Mereka ke lapangan, tapi hasilnya disimpulkan tidak ada pencemaran. Padahal jelas-jelas kelihatan warna sungai berubah. Kepolisian tidak bisa lakukan apa-apa," tambahnya.

Sobirin mengatakan, kebanyakan langkah dari BPLHD hanya memberikan teguran kepada para pengusaha yang terbukti melanggar. "Hanya surat teguran. Diikutin boleh, ngga diikutin boleh," ucap dia. Akibat dari pembiaran atas laporan pencemaran, kata Sobirin, masyarakat semakin tak peduli terhadap lingkungan di sekitar mereka. "Kini terjadi keputusasaan masyarakat. Ketika dia lapor tapi tidak ditanggapi, yah biarlah seperti ini," katanya.

Melihat pembiaran pencemaran sungai yang terus terjadi, Bachtiar mengatakan, "Kepala BPLHD bisa diajukan ke pengadilan,". Dadan, Sobirin, dan Bachtiar mencurigai adanya suap dari para pengusaha nakal kepada pihak-pihak yang seharusnya menindak. "Masalah selesai ketika ada sogok atau suap dari pihak pabrik," tegas Dadan. (Penulis: Sandro Gatra, Editor: Asep Candra)

SISTEM DRAINASE KOTA BANDUNG TAK LAYAK

2011-01-28T01:22:00.000-08:00

Pikiran Rakyat ONLINE, Rabu, 01/12/2010, A-175/A-26
Foto: Sobirin, 2010, Cileuncang Jl Supratman Bandung

Sistem drainase di Kota Bandung saat ini dinilai tidak layak. Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin kepada "PRLM", Selasa (30/11) malam mengatakan, kondisi drainase di Kota Bandung saat ini tidak sebanding dengan pembangunan di Kota Bandung.

BANDUNG, (PRLM).- Sistem drainase di Kota Bandung saat ini dinilai tidak layak. Kondisi drainase yang hanya dimiliki oleh 25% jaringan jalan di Kota Bandung, dianggap tidak akan pernah menyelesaikan persoalan banjir cileuncang yang semakin meluas.

Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono kepada "PRLM", Selasa (30/11) malam mengatakan, kondisi drainase di Kota Bandung saat ini tidak sebanding dengan pembangunan di Kota Bandung.

Dia memperkirakan, hanya sekitar lima persen air hujan yang mampu tertampung melalui saluran drainase. "Begitu hujan, ruas jalan yang menjadi jalan air," ujarnya.

Penghijauan yang kini gencar dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, kata dia, tak mampu mengurangi debit cileuncang. "Penghijauan bagus untuk dilakukan, tapi sayangnya tak mampu menangani cileuncang, karena harus ada sistem penanganan terpadu, mulai hal teknis sampai perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan," kata Sobirin.

Dia menekankan, perlu adanya peta drainase di Kota Bandung, untuk mempermudah penataan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung Iming Ahmad mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki peta drainase. "Hanya saja datanya memang tidak memuaskan, makanya kami perlu membuat peta drainase yang lebih spesifik," katanya.Iming mengakui, dimensi drainase yang ada saat ini kurang dapat menampung air hujan. "Ada yang kurang lebar, dan ada juga yang kedalamannya kurang, tergantung kondisi jalan," ujarnya.

Saat ini, rata-rata lebar drainase di Kota Bandung hanya 50-80 cm, padahal idealnya sekitar 1 meter.Kondisi itu diperparah dengan adanya sampah yang menyumbat saluran air, sedimentasi sungai, dan penutupan saluran oleh pedagang dan kios-kios "nakal". Hal itu dikatakan Iming menjadi kendala pemeliharaan drainase.

DBMP Kota Bandung mencatat ada 68 titik genangan atau banjir cileuncang setinggi 10-50 sentimeter bila hujan lebat turun. Ketika itulah, hampir seluruh badan jalan terendam air berwarna cokelat dengan membawa beragam material sampah, tanah dan pasir kedalam gorong-gorong. (A-175/A-26)***

SOBIRIN, "CITARUM BUKAN YANG TERPOLUSI"

2010-09-17T02:13:00.000-07:00

Pikiran Rakyat ONLINE, 02 September 2010
Foto: Citarum-Dayeuhkolot, Dok “PRLM”
Menurut Sobirin, informasi yang disampaikan majalah NG itu harus dikaji lebih lanjut. Alasannya, penyebab sungai tercemar disebabkan oleh beragam polutan. Oleh karena itu, perankingan sungai terpolusi sedunia, harus didasarkan pada pembanding yang setara, tidak dibandingkan secara pukul rata.

BANDUNG, (PRLM).- Laporan majalah National Geography yang menyebutkan Citarum sebagai sungai terpolusi sepuluh besar dunia, tidak benar. Pasalnya, berdasarkan jenis polutan, cakupan wilayah yang terpolusi, dan efek yang diakibatkannya, maka dua sungai di dunia, yakni Sukinda di India dan Cubota di Brazil merupakan yang terpolusi sedunia.

Hal itu diungkapkan pengamat lingkungan hidup Sobirin saat dihubungi "PRLM" di Bandung, Rabu sore (1/9). Menurut Sobirin, informasi yang disampaikan majalah NG itu harus dikaji lebih lanjut. Alasannya, penyebab sungai tercemar disebabkan oleh beragam polutan. Oleh karena itu, perankingan sungai terpolusi sedunia, harus didasarkan pada pembanding yang setara. "Tiap sungai memiliki polutan yang berbeda. Jadi, tidak bisa dibandingkan secara pukul rata antara satu sungai dengan sungai lainnya," ujarnya.

Namun, jika dilihat dari bahan pencemar yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka Sungai Sukinda paling berbahaya karena telah tercemar oleh polutan kromit. Sementara Sungai Cubota, polutan pemicunya adalah limbah industri. "Citarum memang tercemar, tetapi kedua sungai tersebut jauh lebih tercemar," ucapnya. Oleh karena itu, dia berharap, NG dapat memverifikasi kembali laporan yang menyatakan Citarum terpolusi sedunia. "Harus didukung fakta dan data yang kuat bukan asumsi dan dugaan.

"Saya bukannya membela negara sendiri, tetapi penilaian ini didasarkan fakta, Citarum bukan yang terpolusi sedunia," ujarnya. Laporan NG edisi terkini menyebutkan sekilas bahwa Citarum merupakan sungai paling berpolusi di Bumi. Padahal, sekitar 5 juta orang hidup di dekat sungai tersebut dan mengandalkan Sungai Citarum sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari. (A-133/das)***

NGARAJAH KALA SUNDA

2010-04-29T00:51:00.000-07:00

Kompas Jabar, Forum, 22 Maret 2009
Gambar: www.reformata.com
Oleh SOBIRIN
Rajah adalah doa atau jampe yang biasanya dilagukan, supaya hidup selamat lahir batin. Ngarajah Kala Sunda, dapat diartikan berdoa mengantisipasi kejadian-kejadian alam yang mungkin dapat melanda kita, seperti diisyaratkan dalam kalender tradisional Kala Sunda, agar hidup kita selamat.

Dalam Kamus Basa Sunda yang disusun oleh R.A.Danadibrata (2006), rajah disebutkan sebagai doa atawa jampe nu biasana dilagukeun, memeh prak mantun supaya salamet lahir batin. Ngarajah Kala Sunda, dapat diartikan berdoa mengantisipasi kejadian-kejadian alam yang mungkin dapat melanda kita, seperti diisyaratkan dalam kalender tradisional Kala Sunda, agar hidup kita selamat.

Sejak tahun 2005, lima tahun telah berlalu, ketika kalender tradisional Kala Sunda resmi diperkenalkan kembali oleh Abah Ali Sastramidjaya almarhum, Roza Mintaredja dan kawan-kawan. Banyak yang menyambut hangat kehadiran Kala Sunda ini, tetapi banyak pula yang mempertanyakan tentang asal-usul dan manfaatnya. Saya termasuk yang sangat menyambut baik Kala Sunda, karena dari sisi lingkungan sangat dapat dimanfaatkan untuk alat peringatan dini tradisional terhadap peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita.

Kalender lingkungan

Kala Sunda terdiri dari tiga kalender, yaitu Surya Kala Saka Sunda, Chandra Kala Saka Sunda, dan Sukra Kala Saka Sunda, yang semuanya berkaitan erat dengan kejadian dan kehidupan alam, sehingga sangat pantas bila Kala Sunda disebut sebagai kalender lingkungan.

Pertama, mengenai Surya Kala Saka Sunda yang didasarkan pada posisi matahari dilihat dari muka bumi. Surya Kala Saka Sunda ini dibagi menjadi 12 sasih (bulan) dalam setahun, yaitu Kasa, Karo, Katilu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawalu, Kasanga, Kadasa, Desta, dan Sada.
Awal tahun Kala Sunda jatuh pada sasih Kasa, ketika matahari tepat meninggalkan posisinya di paling selatan pada 23,5 derajat Lintang Selatan, pada tanggal 22 Desember, untuk selanjutnya bergeser menuju ke utara.
Tengah tahun Kala Sunda jatuh pada sasih Kapitu, ketika matahari tepat meninggalkan posisinya di paling utara pada 23,5 deradjat Lintang Utara, pada tanggal 21 Juni, untuk selanjutnya bergeser menuju ke selatan. Perubahan posisi matahari ini berpengaruh pada usum (musim) di Tatar Sunda ini.
Sasih Kasa, Karo, Katilu disebut sebagai usum ngijih (musim hujan), sering terjadi bencana banjir dan longsor. Bahkan pada sasih Katilu, sekitar tanggal 1 Maret, ketika matahari tepat di atas Tatar Sunda, sering terjadi angin ribut atau puting beliung yang dapat merobohkan rumah dan pohon-pohonan.
Sasih Kapat, Kalima, Kanem disebut sebagai usum dangdangrat (musim pancaroba menjelang musim kemarau), biasanya ditandai oleh munculnya serangga turaes atau tonggeret (Tibicen linnei) yang berbunyi nyaring menyambut berakhirnya musim hujan.
Sasih Kapitu, Kawalu, Kasanga disebut sebagai usum halodo (musim kemarau), sungai-sungai berkurang airnya, dan sawah-sawah mengalami kekeringan.
Sasih Kadasa, Desta, Sada disebut sebag usum labuh (musim pancaroba menjelang musim hujan).
Istilah labuh dapat dibaca dalam Kamus Lengkap Sunda-Indonesia yang disusun oleh Budi Rahayu Tamsyah (1968), yang artinya musim turun ke sawah karena mulai ada hujan. Pada sasih Kadasa, tepatnya sekitar tanggal 13 Oktober, ketika matahari kembali tepat di atas Tatar Sunda, juga sering terjadi angin ribut atau puting beliung, yang dapat merobohkan rumah dan pohon-pohonan.

Kedua, mengenai Chandra Kala Saka Sunda yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Chandra Kala Saka Sunda ini sebenarnya manfaatnya sangat besar untuk warga pesisir, karena dapat mengantisipasi kapan datangnya gelombang pasang laut. Di daerah Indramayu, gelombang pasang ini biasa disebut sebagai “ombak jedor” yang dapat merusak dan merendam permukiman di pantai. Dalam Chandra Kala Saka Sunda, gelombang pasang ini terjadi ketika suklapaksa yaitu bulan purnama, dan ketika kresnapaksa yaitu bulan gelap atau bulan mati.

Ketiga, mengenai Sukra Kala Saka Sunda yang didasarkan pada posisi rasi bintang dilihat dari muka bumi. Kemunculan bentang Waluku (rasi Orion) dan bentang Kerti (rasi Pleyades) pada bulan tertentu di ufuk timur pada saat fajar menyingsing adalah pertanda datangnya musim hujan, dan kemunculan bentang Lumbung (rasi Crux) dan bentang Kalapadoyong (rasi Scorpion) pada bulan tertentu di ufuk timur pada saat fajar menyingsing adalah pertanda datangnya musim kemarau.

Ngarajah setiap saat

Pertanyaannya, apakah kalender tradisional Kala Sunda ini masih cocok dengan situasi dan kondisi sekarang? Sangat sedikit referensi tertulis peninggalan jaman dulu mengenai Kala Sunda ini, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan, karena nenek moyang kita lebih banyak mewariskan ilmu ke generasi berikutnya dengan cara lisan, yang faktanya lama kelamaan hilang tidak tercatat. Apalagi sekarang telah berkembang ilmu-ilmu modern tentang cuaca dan iklim, dan juga muncul isu tentang perubahan iklim, maka semakin banyak pihak yang mengatakan bahwa kalender Kala Sunda dan kalender-kalender tradisional sejenis di muka bumi ini hanya merupakan primbon belaka.

Saya justru berfikir sebaliknya. Dengan adanya ilmu-ilmu modern yang semakin akurat dalam prakiraan cuaca dan iklim, maka akan dapat ditelusuri sejauh mana ilmu Kala Sunda ini telah begeser, atau tidak cocoknya seberapa jauh. Menurut saya, Kala Sunda perlu digali kembali berdasar konsep-konsep ilmu modern, sehingga akan menjadi cocok dan akurat sebagai ilmu iklim tradisional yang merakyat dengan bahasa rakyat dan bermanfaat untuk antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap ancaman-ancaman bencana lingkungan yang mungkin akan terjadi. Paling tidak dengan sosialisasi Kala Sunda, diharapkan resiko bencana di Tatar Sunda ini dapat dikurangi.

Agar hidup kita selamat lahir batin, seyogyanya pada setiap awal musim ngijih, dangdangrat, halodo, dan labuh, kita perlu ngarajah Kala Sunda, sebagai upacara kewaspadaan dan peringatan dini secara tradisional terhadap kemungkinan ancaman bencana-bencana lingkungan yang dapat terjadi setiap saat. Jadwal ngarajah Kala Sunda dapat juga dilakukan bersamaan dengan hari-hari peringatan lingkungan yang erat kaitannya dengan kearifan Kala Sunda, misalnya pada hari-hari ini, yang bertepatan dengan peringatan Hari Hutan Sedunia 21 Maret, Hari Air Sedunia 22 Maret, dan Hari Meteorologi Sedunia 23 Maret. Selamat memperingati Hari Hutan Sedunia, Hari Air Sedunia, Hari Metorologi Sedunia, dan selamat ngarajah Kala Sunda untuk keselamatan kita bersama. Amien.

SOBIRIN Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda dan Bandung Spirit.

LONGSOR CIWIDEY

2010-02-28T01:11:00.000-08:00

DPKLTS Menilai Penanganan dari Aparat Lambat
detikBandung, Rabu, 24/02/2010 13:30 WIB, Baban Gandapurnama (bbn/bbn)
Foto: KASKUS The Largest Indonesian Community
Kendati lokasi bencana jauh dijangkau dan alat komunikasi tidak berfungsi, semestinya ini menjadi pelajaran semua pihak. Hal tersebut diungkapkan anggota dewan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, DPKLTS, Sobirin, saat dihubungi detikBandung Rabu (24/2/2010).

Bandung - Longsor yang terjadi di kawasan Perkebunan Dewata, Kabupaten Bandung, dinilai termasuk lambat ditangani oleh aparat terkait. Kendati lokasi bencana jauh dijangkau dan alat komunikasi tidak berfungsi, semestinya ini menjadi pelajaran semua pihak.

Hal tersebut diungkapkan anggota dewan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin, saat dihubungi detikbandung melalui ponsel, Rabu (24/2/2010). "Penanganan dari aparat terkait termasuk lambat. Kejadian pagi, tapi diketahui siang," jelasnya.

Pemerintah pusat maupun daerah, kata Sobirin, seharusnya cepat tanggap dalam bencana tersebut. Ia mengakui, kawasan menuju Perkebunan Dewata sulit untuk dicapai secara cepat dengan menggunakan kendaraan darat. Ditambah kondisi jalan yang terjal. Melihat kondisi demikian, kata Sobirin, tim tanggap darurat itu harus memikirkan kembali kelengkapan sarananya. "Helikopter itu bukan hanya digunakan saat inspeksi saja. Tapi digunakan untuk menolong bila kondisi lokasi bencana sulit dijangkau kendaraan darat," ungkapnya dengan nada kesal.

Soal sinyal untuk alat komunikasi yang sulit di lokasi kejadian, Sobirin menyarankan agar kejadian itu segera diatasi. Sebab, komunikasi melalui ponsel saat ini begitu penting untuk mengetahui atau mengabari adanya bencana. "Ini menjadi pelajaran. Sudah saatnya prioritas pembangunan tower telekomunikasi itu di daerah-daerah rawan bencana atau yang sulit terjangkau," ujar Sobirin.

Selain itu, tutur dia, bisa juga komunikasi warga itu memanfaatkan wadah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) setempat. Setidaknya, jelas Sobirin, informasi bencana bisa segera tersampaikan dengan cepat secara berantai. "Sekarang kan sudah beda zamannya. Masak harus menggunakan alat tradisional seperti kentongan untuk menyampaikan informasi bencana. Sekarang kan ponsel harganya juga ada yang murah," tutupnya. (bbn/bbn)

PENANGGULANGAN BANJIR

2010-01-02T19:43:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 2 Desember 2009, Opini
Foto: Pikiran Rakyat, 4 Desember 2008
Oleh: SOBIRIN
Ketika banjir datang, selalu terjadi saling menuding tentang siapa yang salah. Di lain pihak, para ahli cendekia lalu sibuk mengeluarkan pendapat tentang apa dan mengapa terjadi banjir. Ketika banjir surut, perhatian akan banjir ikut surut pula. Kemudian ribut-ribut lagi ketika musim berganti dan banjir datang berulang.

Ketika banjir datang, selalu terjadi saling menuding tentang siapa yang salah. Di lain pihak, para ahli cendekia lalu sibuk mengeluarkan pendapat tentang apa dan mengapa terjadi banjir. Ketika banjir surut, perhatian akan banjir ikut surut pula. Kemudian ribut-ribut lagi ketika musim berganti dan banjir datang berulang.

Secara filosofis, ada tiga metode penanggulangan banjir. Pertama, memindahkan warga dari daerah rawan banjir. Cara ini cukup mahal dan belum tentu warga bersedia pindah, walau setiap tahun rumahnya terendam banjir. Kedua, memindahkan banjir keluar dari warga. Cara ini sangat mahal, tetapi sedang populer dilakukan para insinyur banjir, yaitu normalisasi sungai, mengeruk endapan lumpur, menyodet-nyodet sungai. Faktanya banjir masih terus akrab melanda permukiman warga. Ketiga, hidup akrab bersama banjir. Cara ini paling murah dan kehidupan sehari-hari warga menjadi aman walau banjir datang, yaitu dengan membangun rumah-rumah panggung setinggi di atas muka air banjir.

Secara normatif, ada dua metode penanggulangan banjir. Pertama, metode struktur, yaitu dengan konstruksi teknik sipil, antara lain membangun waduk di hulu, kolam penampungan banjir di hilir, tanggul banjir sepanjang tepi sungai, sodetan, pengerukan dan pelebaran alur sungai, sistem polder, serta pemangkasan penghalang aliran. Kedua, metode nonstruktur berbasis masyarakat, yaitu dengan manajemen di hilir di daerah rawan banjir dan manajemen di hulu daerah aliran sungai.

Anggaran tak seimbang

Dalam pertemuan-pertemuan antarpemangku kepentingan (stakeholder) tentang penanggulangan banjir, telah ada political will dari pemerintah, yaitu akan melaksanakan penanggulangan banjir secara hibrida, dengan melaksanakan gabungan metode struktur dan nonstruktur secara simultan. Bahkan, telah dibuat dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, dalam implementasinya, penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah masih sangat sektoral, alokasi anggaran antarsektor tidak seimbang.

Anggaran penanggulangan banjir metode struktur alias konstruksi teknik sipil lebih besar dibandingkan dengan anggaran metode nonstruktur yang lebih berbasis masyarakat. Padahal, penanggulangan banjir dengan metode nonstruktur berbasis masyarakat tidak kalah pentingnya.

Pertama, berupa manajemen di hilir di daerah rawan banjir, antara lain pembuatan peta banjir, membangun sistem peringatan dini bencana banjir, sosialisasi sistem evakuasi banjir, kelembagaan penanganan banjir, rekonstruksi rumah akrab banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, serta kemungkinan asuransi bencana banjir.

Kedua, berupa manajemen di hulu daerah aliran sungai, antara lain pengedalian erosi, pengendalian perizinan pemanfaatan lahan, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, kelembagaan konservasi, pengamanan kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi.

Rumah akrab banjir

Hingga dekade yang lalu, cita-cita para ahli banjir masih terus mengumandangkan slogan "bebas banjir" dengan memaksakan teknologi untuk melawan banjir, antara lain sodetan, tanggul sungai, bendungan, dan sebagainya. Namun, dalam diskusi dan publikasi mutakhir tentang manajemen bencana banjir, terjadi perubahan paradigma. Di Vietnam, khususnya warga yang hidup di DAS Mekong, yang semula bermimpi untuk bebas dari banjir (free from flood), akhirnya memutuskan hidup bersama banjir (living with flood), antara lain dengan mengubah rumah-rumah mereka menjadi rumah panggung.

Saat ini, banyak institusi penelitian yang melakukan penelitian konsep rumah akrab banjir, salah satunya Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puskim), di Jalan Panyaungan, Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Ada yang unik dari desain rumah akrab banjir kreasi peneliti Puskim ini, bukan berupa rumah panggung, tetapi rumah apung, yang bisa naik turun sesuai ketinggian banjir.

Apa pun desainnya, sebaiknya kreasi para peneliti ini segera diimplentasikan di daerah rawan banjir bekerja sama dengan dunia usaha. Mengajak masyarakat membangun rumah panggung merupakan tantangan tersendiri, selain perlu uang ekstra untuk rekonstruksi rumah, juga perlu sosialisasi membiasakan diri hidup di rumah panggung. Namun, cara hidup akrab bersama banjir seperti ini relatif lebih murah dan berkelanjutan dibandingkan dengan cara relokasi maupun penerapan metode teknologi penanggulangan banjir yang belum tentu berhasil.

Tentunya komitmen hidup akrab bersama banjir, tetap dilandasi semangat tidak melanggar peraturan yang berlaku. Misalnya Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengamanatkan perlunya perlindungan terhadap sempadan sungai untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai serta mengamankan aliran sungai.

Salah satu kriteria sempadan sungai disebutkan sekurang-kurangnya tiga puluh meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai yang tidak bertanggul. Penanggulangan banjir memang kompleks, apalagi masyarakat tidak diajak berperan, jadi memang pantas ada sindiran bahwa sejak tiga dekade lalu telah sejuta rencana, tetapi penanggulangan banjir belum juga berhasil. ***

Penulis, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, dan Bandung Spirit.

SEGUDANG SOAL DI BOJONGSOANG

2009-12-26T22:35:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 26 Desember 2009, Ag. Tri Joko Her Riadi
Foto: itb.ac.id
Menurut anggota DPKLTS Sobirin, pengelolaan tata lingkungan, termasuk IPAL Bojongsoang, perlu terkoordinasi. Jika tidak, akan muncul kecemburuan kontraproduktif. "Tetangga bisa gerah. Masak kita yang nyapu halaman, mereka yang menerima sampahnya. Harus ada insentif dan disinsentif," ujarnya.

Tidak sampai satu kilometer dari kompleks instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di Jln. Cikoneng, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, belasan orang sibuk bekerja menimbun bekas kolam-kolam ikan. Sebagian dari mereka menurunkan batu dari bak truk, sebagian menurunkan pasir, sebagian lagi meratakan tanah dengan stoom kecil. Lahan itu lumayan luas, menghampar di kanan dan kiri jalan.

Permukiman-permukiman baru terus merangsek mendekati instalasi di areal seluas 85 hektare itu dalam beberapa tahun belakangan. Banyak kolam dan sawah di sekitar IPAL berubah menjadi bangunan. "Makin banyak rumah dibangun di sini. Harga tanah juga menjadi makin mahal," kata Heri Herdiwan, warga setempat yang menjadi staf di IPAL Bojongsoang, Rabu (16/12) lalu.

IPAL tempat mengolah limbah cair warga Kota Bandung ini memang ada di wilayah administratif Kabupaten Bandung. Produksi air pasca 1`pengolahannya pun hampir semua mengalir ke daerah tetangga tersebut. Sebagian dialirkan ke Sungai Citarum, sebagian yang lain dimanfaatkan para petani di sekitar kompleks untuk bertani dan beternak ikan. Perbedaan wilayah administratif inilah yang rentan memunculkan masalah jika tidak dikelola dengan baik.

Betty Wediawati, Kepala Bagian Pengolahan Air Limbah PDAM Kota Bandung, mengaku khawatir melihat permukiman yang menjamur di sekitar IPAL. Meski limbah domestik relatif tidak seberbahaya limbah berkategori B3 (bahan berbahaya dan beracun), bumper area (wilayah penahan) tetaplah diperlukan. "Jika permukiman dibiarkan terus mendekat, dikhawatirkan akan muncul masalah di kemudian hari. Bisa berupa keluhan bau atau pencemaran air tanah yang ujung-ujungnya bisa mengganggu keberadaan IPAL ini sendiri. Padahal, instalasi ini yang lebih dulu ada," ucapnya.

Menurut Betty, selama ini PDAM Kota Bandung telah menjalin komunikasi dengan Pemkab Bandung terkait dengan keberadaan IPAL mereka di kabupaten tersebut. Bahkan muncul wacana untuk segera menjadikan IPAL ini sebagai muara akhir limbah cair domestik warga Kab. Bandung.

Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengungkapkan, topografi cekungan Bandung mensyaratkan pengelolaan tata lingkungan, termasuk IPAL Bojongsoang, secara terkoordinasi. Jika tidak, akan muncul kecemburuan yang kontraproduktif. "Tetangga bisa gerah. Masak kita yang nyapu halaman mereka yang menerima sampahnya. Harus ada insentif dan disinsentif secara seimbang," ujarnya.

Persoalan tata ruang, menurut Sobirin, mesti mendapat perhatian serius. Berkaca dari pengalaman di berbagai tempat, berbagai persoalan lingkungan kerap terjadi akibat lemahnya penegakan aturan tata ruang. "Sebelum imbas buruknya meluas, pemerintah kedua daerah sebaiknya segera mencari kata mufakat soal ini," katanya.

**

Kehadiran IPAL di Bojongsoang diikuti dengan berbagai perubahan lingkungan di sekitarnya. Dari wilayah pertanian yang tandus, areal di sekitar instalasi berubah menjadi sawah dan kolam ikan yang produktif. Penyebabnya, air dari instalasi ini dapat diandalkan ketika kemarau panjang datang. PDAM mengklaim tidak kurang dari seratus hektare areal pertanian memanfaatkan air olahan IPAL.

Memasuki usia tujuh belas tahun, berbagai persoalan serius mulai menghadang instalasi ini. Mendekatnya permukiman hanyalah salah satu soal. Menurunnya kemampuan peranti pengolahan akibat usia adalah lain soal. Program revitalisasi pun dicanangkan. Rencananya, projek ini akan berjalan lewat APBD tahun depan. "Untuk merevitalisasi peranti mekanik dan elektrik, dana minimal Rp 2 miliar harus disediakan," ujar Betty.

Selain persoalan peranti yang sudah berumur, instalasi juga bermasalah dengan beranekaragam jenis sampah padat yang menyerbu saringan. Selain sampah plastik, ada juga tanaman eceng gondok dan kayambang. Setiap pekan, terkumpul dua hingga tiga bak truk.

Banyaknya sampah yang menyerbu IPAL terjadi akibat kebiasaan buruk masyarakat sekitar. Sampah dibuang di saluran terbuka sepanjang lima kilometer antara areal IPAL dan tol Buah Batu, tempat air kotor dimuntahkan dari pipa. "Masuknya sampah bisa sangat merepotkan. Selain berpotensi merusak peranti, sampah juga dapat mengganggu proses penguraian zat pencemar," ujar Betty.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kab. Bandung Atih Witartih mengungkapkan, pihaknya secara rutin melakukan pemeriksaan produk IPAL, setidaknya tiga kali setahun. "Hasilnya bervariasi. Kadang sudah sesuai dengan baku mutu, tetapi kadang air yang masuk ke sungai masih mengandung beberapa kandungan zat pencemar dalam porsi berlebih," katanya.

Instalasi yang dibangun dengan dana miliaran rupiah pada 1992 ini terus menuntut penggelontoran uang untuk biaya perawatan. Untuk bayar listrik saja misalnya, dibutuhkan dana Rp 20 juta per bulannya. Belum lagi tahun depan gelontoran limbah cair dari wilayah barat akan ikut masuk. Biaya operasional bakal lebih besar lagi.

Menurut pakar rekayasa air dan limbah cair ITB Marisa Handajani, berbagai tuntutan dana operasional yang tak sedikit inilah yang kerap merepotkan. Pasalnya, pendapatan lewat layanan air kotor tidak sebanyak air bersih. "Akibatnya, banyak persoalan turunan tak terselesaikan secara tuntas dengan alasan cekaknya biaya," katanya. (Ag. Tri Joko Her Riadi/"PR")***

KAJI ULANG TAMBANG MARMER

2009-11-25T17:52:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 11 November 2009, A-183
Foto: Novianti Nurulliah, PR, 2009
Hal itu diungkapkan pakar DPKLTS Sobirin saat dihubungi, Selasa (10/11). Menurut dia, semestinya, pemerintah setempat segera menghentikan kegiatan pertambangan. Terkecuali, penanam modal itu akan mengembangkan jasa lingkungan seperti ekowisata, agroforestry, dan penghijauan kembali.

NGAMPRAH, (PR).- Rencana Pemerintah Kab. Bandung Barat untuk menerima investor asing dalam pertambangan marmer perlu ditinjau kembali. Pasalnya, marmer merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui dan dalam proses penggaliannya akan memapas lahan hijau. Sementara itu, di Kab. Bandung Barat sejatinya mempunyai kawasan lindung sebanyak 65 persen dari wilayah keseluruhan yang kondisinya kini hanya baru terpenuhi sebanyak 20 persen.

Hal itu diungkapkan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono saat dihubungi, Selasa (10/11). Menurut dia, semestinya, pemerintah setempat segera menghentikan kegiatan pertambangan. Terkecuali, penanam modal itu akan mengembangkan jasa lingkungan seperti ekowisata, agroforestry, dan penghijauan kembali.

"Bukan berarti melarang investor masuk, tetapi lihat konsep usaha yang akan dilakukan. Apabila bergerak di bidang jasa lingkungan, maka hal itu harus didukung. Akan tetapi, apabila usaha pertambangan marmer hal itu jelas akan merusak keseimbangan alam di Kab. Bandung Barat," ucap Sobirin.

Menurut Sobirin, dengan memberikan tambahan peluang pertambangan di Kab. Bandung Barat sama halnya dengan mengurangi kawasan lindung. Padahal, kawasan lindung merupakan faktor iklim mikro yang dapat meningkatkan curah hujan. Apabila kawasan lindung itu dikurangi, akan berpengaruh terhadap persediaan air bagi warga Kab. Bandung Barat.

Rekomendasi

Ditemui terpisah di Kp. Warungpulus, Desa Batujajar, Kec. Batujajar, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat Anugrah mengatakan, sebelum memberikan rekomendasi terhadap peminat usaha di bidang pertambangan mereka diimbau untuk melakukan pengujian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi.

Hal itu sebagai langkah awal agar tak terjadi kerusakan alam, meskipun dari segi ekonomi menguntungkan. Sejauh ini, Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat telah merekomendasi larangan penambangan beberapa radius dari wilayah Gua Pawon. Sementara itu, terdapat zonasi layak tambang untuk penambangan batu kapur dan marmer sesuai dengan RDTR dan RTRW di wilayah Cipatat. (A-183)***

MENEROPONG KOTA BANDUNG MENDATANG

2009-10-25T08:39:00.000-07:00

KOMPAS,Jawa Barat, 29 September 2009, Forum
Foto: my.oper.com/ Icon Kota Bandung
Oleh SOBIRIN
Setelah kemerdekaan, Kota Bandung masih memiliki nama sanjungan sebagai Bandung Kota Kembang (1950), Bandung Ibu Kota Asia Afrika (1955). Namun pada waktu-waktu berikutnya, Kota Bandung memiliki nama sindiran sebagai Bandung Kota Lubang (1980), Bandung Kota Sampah (2005).

Tanggal 25 September 2009 yang lalu, Kota Bandung berusia 2 abad kurang satu tahun. Banyak sekali peristiwa yang terjadi seiring dengan usia kota yang semakin lanjut, yang memunculkan nama-nama sanjungan dan sindiran terhadap Kota Bandung. Pada jaman penjajahan Belanda, Kota Bandung memiliki nama sanjungan sebagai Paradise in Exile ( abad 18), Bandung Excelsior (1856), The Sleeping Beauty (1884), De Bloem van Bersteden (abad 19), Parisj van Java (1920), Intellectuelle Centrum van Indie (1921), Staatkundig Centrum van Indie (1923), Europe in de Tropen (1930).

Setelah kemerdekaan, Kota Bandung masih memiliki nama sanjungan sebagai Bandung Kota Kembang (1950), Bandung Ibu Kota Asia Afrika (1955). Namun pada waktu-waktu berikutnya, Kota Bandung memiliki nama sindiran sebagai Bandung Kota Lubang (1980), Bandung Kota Sampah (2005), Bandung Kota Factory Outlet (2006). Bahkan telah lama Kota Bandung juga memiliki julukan sindiran sebagai kota yang heurin ku tangtung, apalagi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang boleh dikatakan telah sangat melampaui batas.

Julukan sanjungan dan sindiran yang diberikan kepada Kota Bandung tidak lepas dari perilaku pengelola kota dan perilaku warga kota pada waktu itu. Seorang ahli perencanaan kota, Eko Budihardjo, dalam sebuah tulisannya sempat mengatakan: “Tunjukkan padaku wajah kotamu, maka aku akan bisa menebak siapa walikotanya”. Sebaliknya Shakespeare, seorang sastrawan dunia terkenal, sempat berujar: “Kota adalah cerminan perilaku warganya”. Keberadaan sebuah kota memang tergantung dari perilaku pengelola kota dan juga perilaku warga kota.

Banyak orang memimpikan Kota Bandung kembali seperti jaman dulu ketika masih sejuk dan nyaman. Tentunya tidak mudah, karena Kota Bandung jaman dulu beda dengan Kota Bandung jaman sekarang. Dulu jumlah penduduk masih ratusan ribu jiwa, sekarang berjumlah jutaan jiwa. Dulu jaman penjajahan, warga kota boleh dikatakan takut dan patuh kepada birokrasi pengelola kota. Jaman sekarang, di alam demokrasi, warga kota merasa boleh bebas berbuat apapun, peraturan perundangan kota diacuhkan begitu saja. Siapapun yang menjadi walikota atau pengelola kota akan banyak menemui kendala dan hambatan karena jumlah warga yang telah begitu banyak dengan perilakunya yang seenak sendiri.

Dalam pemahaman sehari-hari, warga kota adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam kota sebagai penduduk tetap kota. Bila dicermati, warga kota ini terdiri dari bermacam kelompok, antara lain yaitu space holder, yaitu semua warga yang menghuni kota. Kelompok knowledge holder, yaitu warga yang merasa memiliki keahlian dan mengetahui permasalahan kota. Kelompok race holder yaitu warga yang merasa sebagai warga asli kota, Kelompok interest holder, yaitu warga yang berinvestasi bisnis di kota. Kelompok status holder yaitu warga yang sedang berperan sebagai pejabat pengelola kota. Kelompok loser holder yaitu warga kota yang hidupnya terpinggirkan tidak terperhatikan.

Sangat disayangkan, fakta menunjukkan bahwa tidak semua kelompok warga tersebut mempunyai kepedulian terhadap kotanya, bahkan sebagian besar berbuat kontra produktif yang menjurus kepada vandalisme yang merugikan kota. Lihat saja yang terjadi di Kota Bandung, nosel air mancur di Sukajadi di curi, bola-bola lampu hias penerang jalan dilempari hingga berpecahan, pohon-pohon kota disiksa, para pelaku bisnis yang hanya bermaksud mengeruk potensi ekonomi kota. Bahkan hampir 90 persen warga kota tidak peduli dengan sampahnya, berserakan di mana-mana, memenuhi selokan drainase, dan menyebabkan banjir cileuncang di musim hujan. Kota Bandung yang dulu dikatakan sebagai kota yang sejuk nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja, sekarang telah bermetamorfosa menjadi kota yang hiruk pikuk tidak nyaman, penuh pedagang kaki lima, pengamen dan pengemis.

Skenario Kota Bandung

Di masa mendatang, Kota Bandung bisa menjadi kota yang lebih baik dari sekarang, atau sebaliknya bisa menjadi kota yang lebih buruk dari sekarang. Semua tergantung dari kombinasi perilaku pengelola kota dan perilaku warga kota.

Skenario pertama, Kota Bandung bisa menjadi kota yang nanjung atau berjaya, yaitu bila pengelola kota profesional dan warga kota berperilaku patuh: ruang kota tertata rapih, hukum berwibawa, ruang terbuka hijau 30 persen dari luas kota, lingkungan sejuk nyaman, banjir cileuncang tidak ada lagi, warga kota sejahtera, perekonomian surplus.

Skenario kedua, Kota Bandung bisa menjadi kota yang nguyung ibarat orang sakit, yaitu bila pengelola kota profesional tetapi warga kota berperilaku seenak sendiri: perusakan dan pencurian aset kota selalu terjadi, warga membuang sampah sembarangan, musim hujan selalu terjadi banjir cileuncang, rumah kumuh bermunculan dimana-mana, pedagang kaki lima merajalela, pengamen dan pengemis memenuhi jalanan.

Skenario ketiga, Kota Bandung bisa menjadi kota yang linglung ibarat orang mabok, yaitu bila pengelola kota tidak profesional walaupun warga kota berperilaku patuh: korupsi merajalela, pembangunan tidak pro warga, jalan penuh lubang, ruang terbuka hijau dialih fungsi, banjir cileuncang menjadi langganan di musim hujan.

Skenario keempat, Kota Bandung bisa menjadi kota yang burung alias seperti orang tidak waras, yaitu bila pengelola kota tidak profesional dan warga kota berperilaku seenak sendiri: penataan ruang amburadul, hukum tidak ada artinya, korupsi membudaya, kriminalitas merupakan kejadian sehari-hari, kota menjadi kumuh, bencana lingkungan mengancam setiap saat.

Mengembalikan Kota Bandung seperti jaman Parisj van Java dahulu kala tidaklah mungkin, namun kita tetap berharap semoga Kota Bandung mendatang dapat menjadi kota yang nanjung seperti gambaran pada skenario pertama. Selamat ulang tahun Kota Bandung, kota kita semua, semoga tetap berjaya.
SOBIRIN, Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)

JEJAK KABAN DI TANGKUBAN PERAHU

2009-09-29T06:04:00.000-07:00

Pembangunan Taman Wisata
Pikiran Rakyat, 10 September 2009, Catur Ratna Wulandari/ Ag. Tri Joko Her Riadi
Foto: astomshed.blogspot.com
Anggota DPKLTS Sobirin mengungkapkan, kasus ini bukan hanya perkara hilangnya 250 hektare kawasan hijau di Tangkubanparahu, tetapi tercederainya Kawasan Bandung Utara secara keseluruhan. "Kalau ini lolos, kawasan lindung lain dengan mudah akan terjarah juga," ujarnya.

Tangkubanparahu memanas beberapa bulan terakhir ini. Penyebabnya bukanlah karena aktivitas vulkanik di bawah kawah raksasa gunung itu. Pemantik api adalah Departemen Kehutanan (Dephut) yang memberikan izin pengusahaan pariwisata alam kepada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP), perusahaan swasta yang berkedudukan di Jakarta.

Pemberian izin itu dinilai menyalahi prosedur karena melangkahi kewenangan pemerintah daerah setempat, sebagai pemilik lokasi. Rumor yang beredar menyebutkan, Dephut mau bersusah-payah memotong kompas di Tangkubanparahu karena adanya kedekatan personal antara pucuk pimpinannya dan bos perusahaan swasta tadi. Nama Menteri Kehutanan Malem Sambat (M.S.) Kaban pun dikait-kaitkan dengan nama Putra Kaban, Direktur Utama PT Graha Rani Putra Persada. Oleh sebagian orang, kesamaan nama belakang kedua tokoh ini dipandang bukan sebuah kebetulan. Benarkah ini simpul segala silang sengketa terkait dengan berbagai keganjilan perizinan?

Menelisik ke belakang, gelagat masuknya swasta untuk mengelola Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu sudah tercium sejak pertengahan 2007, ketika Menhut M.S. Kaban mencabut izin pengusahaan pariwisata alam Perum Perhutani di kawasan tersebut. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan bernomor SK.206/Menhut-II/2007 bertanggal 22 Mei, Perum Perhutani dinyatakan gagal sebagai pengelola. Pengelolaan kawasan seluas 370 hektare tersebut lantas diserahkan kepada Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Dephut. Di tingkat provinsi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat menjadi perpanjangan tangan Ditjen ini.

Belum genap tiga bulan setelah pencabutan itu, Kaban kembali menandatangani surat yang lain bernomor S.508/Menhut-IV/2007 yang isinya memberikan izin prinsip pengusahaan pariwisata alam kepada PT GRPP di TWA Tangkubanparahu. Surat itu menjawab permohonan GRPP yang baru diajukan pada 22 juni 2007. Tidak tanggung-tanggung, izin diberikan untuk lahan seluas 250 hektare, yang terdiri atas 175 hektare blok pemanfaatan dan 75 hektare hutan lindung.

Izin prinsip ini berujung pada keluarnya Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dua tahun kemudian lewat SK.306/Menhut-II/2009, 29 Mei 2009. Izin ini persisnya diberikan pada lahan seluas 250,70 hektare, terdiri atas 171,40 hektare di Kab. Bandung Barat dan Kab. Subang, serta kawasan hutan lindung Cikole seluas 79,30 hektare di Kab. Bandung Barat.

Dua bulan setelah IPPA keluar, terjadi pergantian nakhoda di BBKSDA Jabar. Mantan Kepala BBKSDA Riau, Rachman Sidik menjadi Kepala BBKSDA Jabar yang baru. "Saya masuk ke sini sudah terima paket. IPPA sudah diberikan. Jadi, (saya) harus melaksanakannya," katanya.

Menurut Rachman, izin yang diberikan pada GRPP bukan proses kilat. Permohonan izin dilakukan GRPP langsung ke Dephut sejak 2005. Namun, jika menilik surat persetujuan izin prinsip yang ditandatangani Menhut M.S. Kaban bernomor S.508/Menhut-IV/2007, diketahui permohonan pengusahaan pariwisata alam di TWA Tangkubanparahu diajukan Dirutnya melalui surat bernomor 03/GRPP/VI/2007 tertanggal 22 Juni 2007, atau tidak lebih dari tiga bulan sebelum izin prinsip diberikan.

Secara prosedural, izin prinsip mestinya dikeluarkan atas rekomendasi Gubernur Jabar. Pasalnya, izin pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung untuk skala provinsi merupakan kewenangan provinsi. Mengingat Gunung Tangkubanparahu berada di dua kabupaten, Subang dan Bandung Barat, maka perizinannya berada dalam kewenangan Pemprov Jabar. Hal ini sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.

**

GRPP melayangkan surat permohonan rekomendasi izin lokasi kepada Gubernur Jabar pada 19 Desember 2007, atau empat bulan setelah mengantongi izin prinsip dari Menhut. Surat yang ditembuskan ke Dinas Kehutanan (Dishut) Jabar itu lantas ditindaklanjuti dengan telaahan surat GRPP yang bermaksud melakukan pengusahaan pariwisata alam di TWA Gunung Tangkubanparahu, Februari 2008.

Dishut Jabar menilai pemberian izin oleh Dephut kepada GRPP menyalahi mekanisme perizinan, sebab izin prinsip keluar mendahului rekomendasi. Kajian Dishut Jabar juga menyebutkan, pemda belum mengetahui tingkat bonafiditas GRPP sebagai pemohon IPPA. "Kami menyarankan kepada gubernur agar tidak memberikan rekomendasi," kata Kadishut Anang Sudarna.

Wakil Gubernur Jabar Yusuf M. Effendi kemudian melayangkan surat ke Menhut. Sayangnya, surat tersebut baru dilayangkan September 2008. Sementara itu, menurut surat balasan Menhut sebulan kemudian, pada 3 Juni 2008 GRPP telah memaparkan proposalnya dihadapan Kadishut atas nama Gubernur dan Sekwilda Jabar dan dihadiri jajaran Pemda Jabar, Kepala BBKSDA Jabar, tokoh masyarakat setempat, dan Perum Perhutani Unit III Jabar. "Sampai saat ini tidak ada arahan, sanggahan, ataupun hasil rapat yang menjadi dasar penolakan, sehingga kami menindaklanjuti," demikian petikan surat jawaban Menhut tertanggal 14 Oktober 2008 yang ditandatangani sendiri oleh M.S. Kaban.

Anehnya, dalam surat itu juga baru terungkap bahwa tembusan surat Kadishut Jabar bernomor 522.82/201/PH tentang saran penundaan rekomendasi izin lokasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat tidak pernah diterima Menhut. Kalaupun ada, kajian dan saran Dishut tidak lagi berlaku sebab telah terjadi pertemuan pada 3 Juni itu yang mengisyaratkan persetujuan semua pihak.

Dalam surat jawabannya, Menhut juga menyatakan, perizinan GRPP tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pemberian izin prinsip itu didasari pada semangat pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang diamanatkan kepada Dephut. Melalui surat itu pula, Menhut mendesak Pemprov Jabar segera memberi tanggapan positif atas niatan GRPP.

Pemprov Jabar memang tidak pernah memberikan rekomendasi yang diminta itu. Namun, toh IPPA keluar juga.

**

Lalu siapa GRPP? perusahaan itu berkantor di Jln. Kramat VI No. 45 Jakarta Pusat. "PR" beberapa kali menelefon ke kantor itu, namun menurut penerima telefon, tak ada siapa pun di kantor itu. Adapun di Bandung, menurut keterangan Rachman Sidik, GRPP belum punya kantor perwakilan.

Dari hasil penelusuran internet diketahui, nama Putra Kaban, juga ada di belakang sebuah kantor pengacara, Putra Kaban & Rekan. Alamatnya sama persis dengan GRPP. Sebuah surat elektronik telah dilayangkan melalui alamat yang tertera di sana. Hingga kini, belum ada jawaban.

Saat mendatangi lokasi projek perbaikan jalan di TWA Tangkubanparahu, Rabu (4/9) lalu, "PR" tak berhasil menemui pejabat GRPP. Putra Kaban tidak ada di sana. Menurut keterangan pekerja, Putra jarang datang ke lokasi. Yang lebih sering datang adalah penanggung jawab projek yang biasa dipanggil "Pak Ruslan". Namun Ruslan pun tak berhasil ditemui.

Kepada beberapa media di Jakarta, M.S. Kaban menyangkal dugaan adanya hubungan kekerabatan dengan Dirut PT GRPP. Dia beranggapan, isu kekerabatan ini sengaja dipolitisir segelintir orang. Dalam beberapa kesempatan Putra Kaban menolak berkomentar mengenai dugaan aroma nepotisme dalam kasus ini. Dia menegaskan, yang tengah berlangsung di Tangkubanparahu sudah sesuai prosedur.

PT GRPP berencana membuat paket wisata Tangkubanparahu yang dikaitkan dengan areal wisata di sekitarnya serta wisata belanja di Bandung. Di kawasan sekitar area parkir Jayagiri akan dilengkapi taman bermain, outbond, canopy trail, panggung budaya, kolam renang, restoran, dan cottage.

Rencana ini mendapat tentangan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tangkuban Parahu (AMPTP). Menurut koordinatornya, Dadang Hermawan, perizinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini menimbulkan preseden buruk. AMPTP melihat ada indikasi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini.

Dadang berharap Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat bersikap tegas. Dia geram melihat GRPP maju terus, meski gelombang protes bermunculan. "Yang seharusnya marah adalah Pemprov Jabar dan Kab. Bandung Barat. Sudah ditolak tetapi (GRPP) kok masih bisa maksa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bandung Barat Asep Sodikin belum memberikan teguran formal pada GRPP. "Kami kesulitan mau memberikan surat teguran. Ke mana surat itu harus ditujukan? Selama ini belum ada komunikasi apa pun," ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengungkapkan, kasus ini bukan hanya perkara hilangnya 250 hektare kawasan hijau di Tangkubanparahu, tetapi tercederainya Kawasan Bandung Utara (KBU) secara keseluruhan. "Kalau kebijakan salah ini lolos, nantinya akan diteruskan dengan injak sana - injak sini. Kawasan lindung lain dengan mudah akan terjarah juga," ujarnya. (Catur Ratna Wulandari/Ag. Tri Joko Her Riadi/"PR")***

EKSPLOITASI PANAS BUMI HARUS LINDUNGI HUTAN

2009-08-23T02:50:00.000-07:00

Nilai Investasi Pengembangan di Tiga Lokasi Rp 4,5 Triliun
KOMPAS, Jawa Barat, 30 Juli 2009, REK
Foto: www.geothermal-energy.org
Anggota DPKLTS, Sobirin, mengatakan, potensi geotermal di Jabar selayaknya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh warga Jabar. "Namun, jangan sampai eksploitasi ini memicu industri-industri berdiri berdekatan dengan sumber energi, yakni di kawasan lindung," ujarnya.

BANDUNG, KOMPAS - Upaya eksploitasi energi panas bumi (geotermal) di Jawa barat diharapkan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Meskipun eksplorasi energi ini tergolong ramah lingkungan, pemerintah harus tetap mewaspadai efek samping pembangunan industri yang makin mendekati lokasi eksplorasi.

Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, mengatakan, potensi geotermal yang besar di Jabar selayaknya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh warga Jabar. "Namun, jangan sampai eksploitasi ini memicu industri-industri pendukung eksploitasi yang menginginkan berdiri berdekatan dengan sumber energi, yakni di kawasan lindung," ujarnya, Rabu (29/7).

Bila hal itu terjadi, keseimbangan kawasan lindung akan terganggu. Kerusakan lain akan menyusul, yakni dengan pengurangan jumlah pohon akibat penebangan untuk pembangunan lokasi industri. Selama ini aktivitas eksploitasi geotermal di mata ahli merupakan kegiatan yang ramah lingkungan. Sebab, keberlangsungan usaha ini amat bergantung pada kelestarian lingkungan.

Geotermal pada dasarnya adalah energi panas bumi berupa uap yang berasal dari air di dalam tanah yang di panaskan oleh magma gunung berapi. Bila jumlah pohon berkurang, otomatis kapasitas air tanah yang bisa diserap pun berkurang. Dampaknya, energi panas bumi tidak bisa lagi dimanfaatkan. "Oleh karena itu, sebisa mungkin memperbanyak pohon guna memperbesar potensi energi yang ditimbulkan," kata Sobirin.

Investasi Rp 4,5 triliun

Menurut catatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, provinsi ini masih memiliki potensi geotermal 2.949 megawatt (MW) yang tersebar di 36 lokasi. Potensi itu menyumbang 90 persen potensi total geotermal di Indonesia.

Sebelumnya, di Jabar telah beroperasi empat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan kapasitas 770 megawatt elektrik (MWe), yakni Kamojang (140 MWe), Gunung Salak (375 MWe), Darajat (145 MWe), dan Wayang Windu (110 MWe).

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas ESDM Jabar Achmad Fadillah mengatakan, tiga lokasi lain dalam perizinan dari Gubernur Jabar. Tiga lokasi itu ialah di Tangkubanparahu (100 MW), Gunung Tampomas (45 MW), dan Cisolok-Cisukarame (110 MW).

"Perusahaan pemenang tender di ketiga lokasi itu sedang membentuk badan usaha agar bisa mendapatkan izin penambangan dari Gubernur," kata Fadillah. Ketiga pemenang tender itu ialah Tangkubanparahu Geothermal Power (Tangkubanparahu), Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Jasa Sarana dan PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia (Tampomas), dan Jabar Halimun Geothermal (Cisolok-Cisukarame).

Nilai investasi pengembangan di ketiga lokasi itu diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun. Saat ini ketiganya juga telah menyerahkan uang jaminan pengelolaan senilai masing-masing 10 juta dollar AS. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku sangat antusias mengembangkan potensi geotermal di Jabar. "Pada tahun 2010 akan diupayakan tender pengelolaan di Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Papandayan," katanya. (REK)

JANGAN ABAIKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

2009-07-16T15:54:00.000-07:00

PENANGANAN BANJIR
KOMPAS, Jawa Barat, 16 Juli 2009, REK
Foto: http://www.tni.mil.id/
Anggota Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin, Rabu (15/7) di Bandung, mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya memerhatikan tiga aspek secara proporsional, yakni perbaikan kawasan hutan lindung, pembangunan infrastruktur fisik, dan pembangunan infrastruktur sosial

BANDUNG, KOMPAS - Dalam menangani persoalan banjir tahunan yang melanda Cekungan Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial berupa penanaman kesadaran masyarakat. Pemprov Jabar juga terjebak pada persoalan infrastruktur fisik, yakni dengan upaya pemaprasan Curug Jompong.

Anggota Dewan Pakar pada Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, Rabu (15/7) di Bandung, mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya memerhatikan tiga aspek secara proporsional, yakni perbaikan kawasan hutan lindung, pembangunan infrastruktur fisik, dan pembangunan infrastruktur sosial.

"Perbaikan kawasan lindung memerlukan perhatian utama, yakni dengan peningkatan anggaran reboisasi. Sebab, laju kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya perbaikan yang memerlukan waktu puluhan tahun," katanya.

Pemprov Jabar harus memanfaatkan musim kemarau seperti sekarang ini untuk mengerjakan ketiga aspek tersebut. Selama ini banyak pihak baru berteriak tentang perlunya perbaikan lingkungan saat musim hujan tiba dan banjir melanda.

Upaya penanganan banjir tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat yang tinggal di kawasan banjir pun harus ikut mencegah banjir dengan membiasakan pola hidup bersih dan peduli lingkungan. "Biaya penanganan banjir seharusnya lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur sosial ini," kata Sobirin.

Ia mencontohkan Vietnam yang sering dilanda banjir karena banyak warganya tinggal di daerah aliran sungai. Setelah bertahun-tahun menderita karena banjir, warga di sana akhirnya sadar dan berdamai dengan banjir.

"Warga menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan mendirikan rumah panggung untuk menghindari banjir. Mereka sadar bahwa mereka tinggal di kawasan yang rentan banjir sehingga tidak mungkin banjir dihilangkan, kecuali mereka membangun kesadaran lingkungan," tuturnya.

Upaya pemaprasan Curug Jompong jangan sampai justru memperparah kondisi lingkungan, antara lain menyebabkan pendangkalan Waduk Saguling.

Belum rampung

Kepala Dinas Pengendalian Sumber Daya Air Jabar Iding Srihadi menjelaskan, rencana pemaprasan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Namun, penyusunan desain teknik detail (detail engineering design/DED) belum rampung. Awalnya DED ditargetkan selesai pertengahan tahun ini.

"DED selesai pada September atau Oktober 2009. Proyek pun tidak bisa langsung dijalankan karena harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan," kata Iding.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menargetkan pemaprasan Curug Jompong dimulai pada 2010. Dananya bersumber dari pemerintah daerah dan pusat. Biaya pemaprasan diperkirakan Rp 500 miliar. (REK)

KEARIFAN TRADISIONAL DAN PERUBAHAN IKLIM

2009-06-29T16:44:00.000-07:00

KOMPAS, JAWA BARAT, FORUM, 5 Juni 2009
Gambar: www.bentarabudaya.com dan www.inmagine.com
Oleh: SOBIRIN
Ketika bencana datang, masyarakat korban selalu meminta pertolongan yang sifatnya instan. Mereka tidak membutuhkan kearifan tradisional. Ketika hujan mereka hanya ingin tidak banjiran dan longsor, ketika kemarau mereka hanya ingin kebutuhan airnya terpenuhi.

Hari Lingkungan Dunia yang dirayakan setiap 5 Juni oleh lebih dari 100 negara di muka bumi ini didasarkan pada ketetapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1972. Tujuannya menanamkan kesadaran lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan melalui gerakan politik, pendidikan, dan budaya. Tema peringatan Hari Lingkungan Dunia tahun 2009 adalah ‘Bersatu Menghadapi Perubahan Iklim’.

Perubahan iklim secara global telah diindikasikan dan dikhawatirkan oleh banyak ahli sejak dua dekade belakangan ini. Bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang semakin sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa dan harta telah dituduhkan sebagai dampak dari perubahan iklim global. Dampak ini semakin diperparah oleh kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi, antara lain oleh sebab pertambahan penduduk yang mengintervensi kawasan lindung, alam tidak lagi bernilai sakral dan dieksploitasi besar-besaran, gaya hidup antroposentrisme semakin berkembang, hilangnya hak-hak masyarakat adat, tersingkirnya kearifan tradisional karena dianggap tidak ilmiah.

Mitos dan primbon

Ketika bencana datang, masyarakat korban selalu meminta pertolongan yang sifatnya instan. Mereka tidak membutuhkan kearifan tradisional. Ketika musim hujan mereka hanya ingin tempat tinggalnya tidak kebanjiran dan kelongsoran, ketika musim kemarau mereka hanya ingin kebutuhan airnya terpenuhi.

Jaman dahulu, nenek moyang kita memanfaatkan kenampakan bintang Waluku atau Kidang (rasi Orion) dan bintang Kerti atau Guru Tani (rasi Pleyades) sebagai pertanda awal musim bercocok tanam, dan memanfaatkan bintang Kelapa Doyong (rasi Scorpio) dan bintang Gubuk Penceng (rasi Crux) sebagai pertanda musim panen. Sekarang ketika bintang Waluku dan Guru Tani menampakkan diri di langit, musim hujan belum juga datang. Ketika bintang Kelapa Doyong dan Gubuk Penceng terlihat di langit, malah sawah-sawah sedang mengalami kekeringan dan puso.

Dalam Kamus Basa Sunda hasil karya R.A. Danadibrata (2006), terdapat istilah dangdangrat yaitu musim antara musim ngijih jeung musim katiga, lilana tilu bulan, nyaeta ti bulan Januari nepi ka bulan Maret, dina musim ieu turunna hujan ngan kakapeungan, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak. Beliau ini lahir tahun 1905 dan wafat tahun 1987. Mungkin saja pada waktu beliau hidup, dangdangrat terjadi antara bulan Januari hingga Maret, dan pada musim itu bunyi turaes atau tonggeret (Tibicen linnei) terdengar di mana-mana. Tetapi sekarang pada bulan-bulan tersebut justru curah hujan sedang hebat-hebatnya, banjir di mana-mana, dan turaes pun entah sedang berada di mana. Jumlah penduduk bertambah, alam berubah, iklim pun menyimpang.

Masyarakat modern yang berpaham instan menganggap bahwa kearifan tradisional adalah sesuatu yang dianggapnya sudah kuno, tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, tidak ilmiah, dan pantas ditinggalkan karena telah mengarah kepada mitos dan primbon.

Revitalisasi

Berbeda dengan masyarakat modern, sebaliknya masyarakat pemerhati lingkungan, budayawan yang paham ekosentrisme berkeinginan menggali kembali konsep kearifan tradisional yang dianggap akan mampu menghadapi bencana lingkungan sebagai dampak perubahan iklim. Beberapa kearifan tradisional memang tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, tetapi bila di telaah secara teliti dari yang tradisional itu dapat diperoleh berbagai pengetahuan yang sangat bermanfaat.

Kearifan tradisional ini banyak tersebar di pelosok nusantara, pakem-nya berupa kalender tradisional yang bersifat fenologis yaitu dikaitkan dengan perubahan perilaku tanaman, binatang, dan gejala alam lainnya. Contoh beberapa kalender tradisional nusantara antara lain Kala Sunda (Jawa Barat), Pranata Mangsa (Jawa Tengah), Tike Lime (Lombok), Dayak Ngaju (Kalimantan Tengah), Lamaholot (Flores), Tetemasa (Madura), Katiko (Minangkabau), Keunong (Aceh), Wariga (Bali), Pananrang (Makassar), dan masih banyak lagi. Diperlukan revitalisasi kearifan tradisional dengan modifikasi, menggabungkan unsur-unsur pengetahuan modern, pembuktian ilmiah, dan ditampilkan dengan format baru, sehingga kearifan tersebut bisa tetap cocok untuk masa sekarang, dan mungkin masa yang akan datang, terutama dalam rangka adaptasi menghadapi perubahan iklim global.

Modifikasi kearifan tradisional dengan pembuktian ilmiah yang mudah dipahami oleh masyarakat awam akan sangat bermanfaat dalam rangka pelestarian budaya dan lingkungan. Misalnya daun-daun yang berguguran dan pohon meranggas sebagai pertanda berakhirnya musim hujan, karena curah hujan lebih kecil dari penguapan atau evapotranspirasi. Telur cengkerik atau jangkrik (Gryllus assimilis) menetas di awal musim kemarau, karena temperatur menghangat dan kelembaban udara cukup moderat. Turaes atau garengpung (Tibicen linnei) terdengar di pepohonan pada saat dangdarat menjelang kemarau, karena temperatur relatif tinggi dan curah hujan semakin sedikit. Tentunya masih banyak lagi pengetahuan modern yang bisa digabungkan dengan kearifan tradisional sebagai terobosan dalam rangka sosialisasi adaptasi dan mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim.

Beberapa tindak nyata yang dapat dilakukan dalam upaya merevitalisasi kearifan tradisional, antara lain: pertama, perlu kajian ilmiah tentang semua kearifan tradisional yang ‘ada’ atau ‘pernah ada’ di wilayah nusantara berkaitan dengan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kedua, beberapa lokasi asal-usul kearifan tradisional seyogyanya dipilih sebagai percontohan dan dibangun stasiun klimatologi untuk membuat korelasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah. Ketiga perlu peningkatan kapasitas tenaga penyuluh lapangan dalam bidang kearifan tradisional dan kaitannya dengan dampak perubahan iklim. Keempat, perlu pemulihan hak dan peningkatan kelembagaan kearifan tradisional. Kelima, perlu dukungan aspek legal sebagai realisasi political will pemerintah tentang sosialisi dan penyuluhan kearifan tradisional menghadapi dampak perubahan iklim.

Diyakini dengan kearifan tradisional, maka musim hujan akan membawa berkah, dan musim kemarau pun akan membawa berkah.Tanpa tindak nyata dari setiap bangsa di muka bumi ini, dampak perubahan iklim bisa berpengaruh negatif kepada semua pilar kehidupan meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Selamat merayakan Hari Lingkungan Dunia pada 5 Juni hari ini.

SOBIRIN
Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda

DEMOKRASI SDA

2009-05-22T23:06:00.000-07:00

Pikiran Rakyat, Opini, 22 April 2009
Gambar: http://www.geardiary.com/
Oleh SOBIRIN
Semakin kuat posisi kelompok politik pemenang pemilu, semakin berkuasa menentukan alokasi sumber daya alam. Sumber daya alam dikuasai dan menjadi komoditas politik oleh kelompok partai pemenang pemilu. Sumber daya alam dicerabut dari fungsi ekologinya.

Pada awalnya, di tahun 1970, peringatan Hari Bumi jatuh pada 21 Maret, dicanangkan oleh Wali Kota San Fransisco atas dorongan warganya bernama John McConnell yang sangat menaruh perhatian kepada Bumi. Akan tetapi, 21 Maret kemudian dinyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Hutan Dunia. Namun kemudian, PBB juga menyatakan 21 Maret merupakan Hari Bumi, sebagai awal kehidupan lingkungan dan sumber daya alam.

Tanggal 21 Maret memang sangat istimewa, disebut pula vernal equinox, yaitu awal musim semi di belahan bumi utara, dan awal musim gugur untuk belahan bumi selatan, saat siang dan malam di muka bumi ini sama durasinya. Pada hari tersebut, PBB mengajak warga dunia untuk mengakui dan menghormati bahwa bumi itu memiliki sistem keseimbangan yang indah, antara keberadaan tanah, air, hewan, tumbuhan, dan manusia. Harus ada kesadaran bahwa sistem sumber daya alam di bumi ini sangat sensitif, dan akan terjadi bencana bila sistemnya terganggu.

Hari Bumi yang banyak diperingati warga dunia sekarang ini jatuh pada 22 April sejak 1970, sering disebut pula sebagai Hari Bumi kedua, dicanangkan oleh Gaylord Nelson, Senator Amerika Serikat dari Wisconsin. Walaupun asal usul Hari Bumi ini dari warga Amerika Serikat, namun jiwanya telah mendorong gerakan penyelamatan sumber daya alam melalui agenda-agenda politik lingkungan di berbagai negara.

Demokrasi

Dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 yang akan datang, boleh dikatakan sebagian besar calon pemimpin memanfaatkan pesta demokrasi ini dengan berkoalisi untuk merebut kursi kepemimpinan dengan obral janji yang membingungkan masyarakat. Hanya segelintir calon pemimpin yang mengusung konsep politik penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan dalam kampanye-kampanyenya. Politik penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan memang tidak populer untuk modal kampanye pemilu. Atau malah sengaja tidak dipopulerkan, karena di dalamnya banyak terkandung agenda-agenda tersembunyi.

Semakin kuat posisi kelompok politik pemenang pemilu, semakin berkuasa menentukan alokasi sumber daya alam. Sumber daya alam diperlakukan sebebas-bebasnya sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan jangka pendek. Sumber daya alam dikuasai dan menjadi komoditas politik oleh kelompok partai pemenang pemilu. Sumber daya alam dicerabut dari fungsi ekologinya. Dampak yang dirasakan adalah semakin banyaknya bencana merusak yang banyak menelan korban.

Calon Pemimpin

Peringatan Hari Bumi 2009 dipastikan tidak akan semeriah pesta politik perebutan kursi presiden dan wakil presiden, bahkan banyak yang tidak peduli 22 April adalah peringatan Hari Bumi. Calon pemimpin cukup banyak dan semuanya sangat bersemangat, namun sangat sulit menemukan sosok calon pemimpin yang mampu menghentikan penggundulan hutan, penambangan liar, penyelundupan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan lainnya. Calon pemimpin berjiwa lingkungan bukan yang mampu menggalakkan penanaman pohon atau penghijauan saja. Calon pemimpin berjiwa lingkungan bukan yang hanya bersedia membuat kontrak politik lingkungan, kemudian ingkar janji. Apalagi, jika birokrat pembantunya tidak profesional dan mudah sekali terkena "3 i" dari para pemodal, yaitu iming-iming, intervensi, dan intimidasi.

Pemimpin yang arif harus memiliki kebijakan dan strategi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dengan rumusan: bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa harus mengorbankan pembangunan ekonomi, dan tanpa harus mengorbankan keadilan sosial. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah ruah, antara lain sebagai negara terluas ke-15 di dunia, berpenduduk terbanyak ke-4, penghasil biji-bijian ke-6, penghasil teh ke-6, penghasil kopi ke-4, penghasil cokelat ke-3, penghasil minyak sawit (CPO) ke-2, penghasil lada putih ke-1 dan lada hitam ke-2, penghasil puli dari buah pala ke-1, penghasil karet alam ke-2 dan karet sintetik ke-4, penghasil kayu lapis ke-1, penghasil ikan ke-6, penghasil timah ke-2, penghasil tembaga ke-3, penghasil gas alam ke-6 dan LNG ke-1, dan banyak lagi. Namun ironisnya, rakyat Indonesia sebagian besar masih miskin dan utang negara tidak terhitung lagi, karena sumber daya alam tersebut telah menjadi jarahan negara-negara serakah dan kelompok-kelompok yang mementingkan dirinya sendiri.

Bagaimanapun kita harus sadar dan yakin, bahwa harapan menuju Indonesia jaya dan beradab itu masih ada dan terbuka.

Pertama, harus ditumbuhkan gerakan sosial madani yang terorganisasi dan terus diperbesar untuk mengkritisi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang menyeleweng dari pasal 33 UUD 1945. Kekuatan gerakan sosial akan menimbulkan daya desak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam pembangunan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kedua, reformasi legislatif untuk mampu dan mau berperan sesuai fungsinya sebagai penyaring dan penyelaras peraturan dan perundangan yang prorakyat dan prolingkungan.

Ketiga, harus dibangun politik penyelamatan sumber daya alam, pendidikan penyelamatan sumber daya alam, dan budaya penyelamatan sumber daya alam.

Semoga peringatan Hari Bumi 22 April ini mampu membangun demokrasi sumber daya alam yang sebenarnya, yaitu kekayaan alam Indonesia ini dapat membuat rakyat Indonesia sejahtera, dan Pemilu 2009 ini tidak membuat pilu rakyat Indonesia.***

Penulis, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), pengelola www.clearwaste.blogspot.com.

600 WADUK TAK TERPANTAU

2009-04-04T03:30:00.000-07:00

Pikiran Rakyat, 4 April 2008, A-132/A-133
Foto: Sobirin 2007, Senja di Waduk Jatiluhur

Sementara itu, pengamat lingkungan dari DPKLTS, Sobirin, mengatakan, banyak perda mengenai lingkungan di kabupaten/kota tumpang tindih satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan pergub kawasan lindung diharapkan akan membuat hukum yang ada sebelumnya menjadi efektif.

BANDUNG, (PR).- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar dibuat prosedur operasional standar (SOP) pemantauan waduk dan situ di seluruh Jawa Barat. Data terakhir menunjukkan, di Jawa Barat terdapat 573 hingga 600 waduk dan situ yang tidak terpantau keamanannya.

Kepala Dinas PSDA, Iding Srihadi Adiwinata, Jumat (3/4) mengatakan, usulan untuk membuat SOP itu sudah diajukan ke pemerintah pusat sejak beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini tidak juga ada tanggapan.

Seharusnya, kata Iding, pemantauan waduk dan situ diserahkan secara berkala kepada pemerintah provinsi, sehingga semua perkembangan yang terjadi dapat dipantau. Pemantauan itu harus mencakup observasi terhadap bocoran, penurunan muka tanggul, dan lainnya.

"Kami mengusulkan agar ada pemantau lapangan, yang setiap hari mengamati kondisi situ atau waduk. Data dari lapangan itu harus disampaikan ke Balai PSDA Wilayah Sungai atau ke Balai Besar Wilayah Sungai. Laporan tersebut dilanjutkan ke provinsi, kemudian diteruskan ke Puslitbang Air, dan diteruskan ke Komisi Keamanan Bendungan di Dirjen Sumber Daya Air," ucap Iding.

Menurut dia, hasil pemantauan keamanan terhadap waduk dan situ, sampai saat ini langsung diberikan ke Puslitbang Air. Demikian pula, pemantauan keamanan waduk dan situ masih dilakukan secara parsial.

Pantau Waduk Darma

Iding mengatakan, pihaknya juga mendapat laporan dari Puslitbang Air bahwa Waduk Darma Kab. Kuningan harus terus dipantau. Berdasarkan penelitian Puslitbang Air, kebocoran Waduk Darma saat ini berada pada kisaran 52 liter/detik. Air yang keluar dari bocoran itu masih jernih dan masih dikategorikan normal.

Menurut informasi dari Puslitbang Air, jika air yang keluar dari bocoran terlihat keruh, situasi itu harus diwaspadai. Alasannya, air yang keruh menunjukkan telah terjadinya kerusakan pada dinding waduk.

Iding mengungkapkan, saat ini ada dua puluh waduk dan situ yang terus diawasi, di antaranya Waduk Jatiluhur dan Waduk Darma.

Belum Ada Survei

Pasca tragedi Situ Gintung, belum ada survei dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jabar terhadap kondisi sejumlah waduk di Jabar. Meskipun demikian, keadaan waduk-waduk tersebut sejauh ini tidak bermasalah karena pihak pengelola waduk melakukan survei internal secara berkala.

Manajer Sipil dan Lingkungan PT Indonesia Power Waduk Saguling, Pitoyo Pinu mengatakan, kondisi Waduk Saguling saat ini aman. Menurut dia, pihaknya selalu melakukan inspeksi secara reguler terhadap konstruksi waduk untuk mencegah terjadinya bencana.

Pitoyo menuturkan, keberadaan waduk sangat dipengaruhi oleh daerah tangkapan hujan seperti kawasan lindung. Oleh karena itu, kata dia, jika jumlah kawasan lindung semakin berkurang, akan berimplikasi negatif terhadap konstruksi waduk. "Jika hutan lindungnya sedikit, infiltrasi air menjadi rendah dan sedimentasi menjadi tinggi," ujar Pitoyo.

Sementara itu, pengamat lingkungan yang juga dewan pakar pada Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin mengatakan, banyak perda mengenai lingkungan di kabupaten/kota tumpang tindih satu sama lainnya. Oleh karena itu, keberadaan pergub tentang kawasan lindung diharapkan akan membuat hukum yang ada sebelumnya menjadi efektif. (A-132/A-133)***

DIPERLUKAN PERGUB UNTUK LINDUNGI ALAM

2009-04-02T21:16:00.000-07:00

Pikiran Rakyat, 3 April 2009, A-133
Foto: Sobirin 2007, Kawasan Lindung Jawa Barat yang Gundul

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai kawasan lindung untuk mencegah peningkatan degradasi alam. Sobirin mengatakan hal itu kepada "PR" , Kamis (2/4). Banyak kawasan lindung, telah beralih fungsi.

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai kawasan lindung untuk mencegah peningkatan degradasi alam. Pengamat Lingkungan Supardiyono Sobirin mengatakan hal itu kepada "PR" , Kamis (2/4).

Menurut dia, keberadaan pergub tersebut sangat esensial untuk melindungi kawasan lindung di Jabar yang luasnya sekitar 1,7 juta hektare. Dalam Perda No. 2/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Jabar, luas keseluruhan hutan di Jabar sekitar 3,7 hektare. Dari jumlah tersebut, 45% di antaranya harus berfungsi sebagai kawasan lindung.

Hanya, menurut Sobirin, luas kawasan lindung tersebut sampai saat ini belum tercapai. "Akibatnya, Jabar rentan dengan berbagai kerusakan alam," tuturnya.

Sobirin menjelaskan, kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Perda RTRW mencakup dua bagian, yakni kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Kawasan lindung di dalam kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi seluas 3% yang dikelola BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan hutan lindung 16% yang dikelola Perhutani. Selanjutnya, kawasan lindung di luar kawasan hutan mencakup 26% yang dimiliki masyarakat umum.

Konflik Lahan

"Banyak kawasan lindung, khususnya yang berada di luar kawasan hutan, telah beralih fungsi menjadi permukiman dan perkebunan. Dalam kawasan ini, sering terjadi konflik lahan," ucap anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) tersebut.

Sementara itu, Nanang Suwardi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung utara menegaskan, keberadaan pergub sangat penting untuk menghindarkan kawasan lindung dari degradasi alam akibat ulah manusia. Menurut dia, dalam hal pengelolaan kawasan lindung di KPH Bandung utara, tidak ada masalah karena aturannya sudah jelas dan manajemennya langsung di bawah Perhutani. (A-133)***

SEMPADAN SUNGAI TAK TERAWASI

2009-03-23T15:21:00.000-07:00

MEMPERTAHANKAN WILAYAH PERTEMUAN DUNIA AIR DENGAN TANAH
KOMPAS Jawa Barat, 23 Maret 2009, ELD
Foto: photos.igougo.com, Sempadan Sungai

Peneliti dari DPKLTS, Sobirin, menegaskan, sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah.

BANDUNG, KOMPAS - Sempadan sungai di kawasan Bandung nyaris tidak berfungsi karena sudah dipenuhi permukiman penduduk dan perumahan mewah. Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, padahal penataan sempadan sungai memberikan manfaat ekologis, budaya, dan pariwisata.

Itu terungkap dalam kegiatan Lava Tour Cibeureum, Minggu (22/3). Kegiatan yang diselenggarakan Mahanagari itu berupa penyusuran Sungai Cibeureum yang sekaligus menjadi jalur lava Gunung pra-Sunda di Bandung. "Sebenarnya sempadan sungai sudah diatur mulai dari peraturan daerah. Nyatanya, permukiman hingga perumahan bisa mengklaim sempadan sungai," ujar anggota Masyarakat Geografi Indonesia, T Bachtiar, Minggu.

Selama menyusuri Sungai Cibeureum sepanjang 2,5 kilometer saja, beberapa titik sempadan sungai ditembok untuk menandai batas perumahan. Padahal, ujarnya, itu seharusnya tidak dilakukan karena sempadan sungai termasuk dalam tanah negara.

Peneliti dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, menegaskan, sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah.

Hanya saja, banyak pemerintah daerah masih menganggap daerah sempadan sungai sebagai kesempatan menambah pendapatan asli daerah sehingga tidak memikirkan fungsi regulasi dalam pengurusan izin kepemilikan tanah.

Daerah Amfibi

Bachtiar menjelaskan, sempadan sungai tidak hanya bersifat sebagai tebing penahan. Sempadan sungai juga berfungsi sebagai tempat tumbuh serta berkembangnya flora dan fauna khas Jawa Barat yang memiliki manfaat secara langsung dan tidak langsung.

Salah satu contohnya adalah pohon loa yang biasa tumbuh di tepian sungai. Pohon loa dengan buahnya mendatangkan kawanan burung cerukcuk yang selalu bersuara nyaring menjelang mereka tidur.

Sobirin menuturkan, salah satu alasan daerah sempadan sungai harus dipertahankan adalah untuk mempertahankan daerah amfibi atau wilayah pertemuan dunia air dengan dunia tanah. Sempadan sungai menjadi tempat keluarnya mikroorganisme dan binatang kecil yang bertugas mengurai sampah.

"Itulah sebabnya, air sungai berbau busuk setiap musim kemarau karena tidak ada lagi organisme yang mengurai sampah di sungai," ujar Sobirin. Koordinator Kelompok Kerja Komunikasi Air Dine Andriani mengungkapkan, masih ada salah kaprah di masyarakat dan pemerintah mengenai estetika yang menganggap, jika ditembok, sempadan sungai akan terlihat rapi. Padahal, itu mengganggu keseimbangan ekologis. (ELD)

INDUSTRI NAKAL HARUS DITUTUP

2009-03-23T09:10:00.000-07:00

Koran SINDO, 22 Maret 2009, Krisiandi Sacawisastra
Foto: http://envis.maharashtra.gov.in, Limbah Industri Perusak Air

ANGGOTA Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiyono Sobirin mengatakan, butuh keberanian pemerintah untuk menindak industri yang nakal dan tidak memiliki alat penyaringan limbah.

Dia menilai saat ini pemerintah sangat lemah dalam penegakan hukum dan implementasi UU. ”Jika memang ada industri yang mencemari dan nakal, tutupsaja. Pemerintah harus berani karena limbah industri inilah yang sangat berbahaya,” ucapnya. Menurut dia, 50% pencemaran berasal dari limbah rumahtangga, 30% dari limbah industri, dan sisanya berasal dari pertanian.

”Namun limbah rumah tangga dan limbah pertanian bisa dikendalikan. Yang tidak bisa diurai adalah limbah industrinya karena ratusan industri membuang limbah, ini sangat berbahaya,” paparnya. Sobirin melanjutkan, imbas pencemaran, terlebih Sungai Citarum yang 75% sudah tercemar, yakni berbagai macam penyakit yang akan diderita masyarakat yang hidup di sekitaran sungai. Apalagi, Citarum merupakan sungai yang memasok air minum. (krisiandi sacawisastra)

HARI AIR, MENAUTKAN KEHIDUPAN HULU DAN HILIR

2009-03-22T03:07:00.000-07:00

Pikiran Rakyat, Opini, 21 Maret 2009
Foto: www.columbia.edu, Tiada Air Tiada Kehidupan
Oleh: SOBIRIN
Sejak hampir 17 tahun yang lalu, setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Dunia, yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi di Rio de Janeiro dan sidang umum PBB tahun 1992 yang menghasilkan kesepakatan Agenda 21 untuk menyelamatkan bumi.

Hari Air Dunia yang diselenggarakan setiap tahun adalah sebagai peringatan kepada seluruh penduduk dunia yang semakin meningkat jumlahnya, agar selalu berupaya menyelamatkan air yang semakin sulit diperoleh. Sejak awal dicanangkan, tema-tema Hari Air Dunia telah dipilih sebagai berikut: peduli sumber daya air adalah urusan setiap orang (1994), wanita dan air (1995), air untuk kota-kota yang haus (1996), air dunia: cukupkah (1997), air tanah: sumber daya yang tak kelihatan (1998), setiap orang tinggal di bagian hilir (1999), air untuk abad 21 (2000), air untuk kesehatan (2001), air untuk pembangunan (2002), air untuk masa depan (2003), air dan bencana (2004), air untuk kehidupan (2005), air dan budaya (2006), mengatasi kelangkaan air (2007), dan sanitasi (2008). Hari Air Dunia tahun 2009 diperingati dengan tema berbagi air, berbagi peluang, dengan fokus khusus bahwa air sebagai sumber daya alam yang mengalir melintas batas kewilayahan, seharusnya dikelola untuk menautkan kehidupan hulu dan hilir.

Air Jawa Barat

Ketika musim hujan potensi air Jawa Barat mencapai 80 milyar m3/tahun, sangat berlebihan. Namun keberadaan kawasan lindung sebagai pengendali air hujan sebagian besar telah kritis tidak mampu lagi menjalankan fungsinya, maka terjadilah bencana banjir dan longsor. Ketika musim kemarau, potensi air Jawa Barat hanya 8 milyar m3/tahun, kualitasnyapun sangat buruk karena tercemar oleh limbah. Alhasil di musim hujan selalu terjadi bencana banjir dan longsor, di musim kemarau selalu terjadi bencana kekeringan yang kerontang.

Bila kawasan lindung pulih sesuai penataan ruang yang ideal, maka dari 80 milyar m3/tahun ini yang bisa dimanfaatkan langsung sebagai air permukaan dan air tanah oleh warga Jawa Barat hanya seperempatnya, yaitu 20 milyar m3/tahun, sisanya yang tiga perempat kembali ke atmosfer oleh proses evapotranspirasi sebagai pembentuk iklim mikro. Keberadaan 20 milyar m3/tahun bagi penduduk Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 40 juta orang, menunjukkan bahwa indek ketersediaan air Jawa Barat hanya 500 m3/kapita/tahun.

Padahal mengacu kepada katagori yang biasa dipakai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, bahwa kebutuhan dasar akan air untuk kehidupan berkelanjutan, antara lain untuk keperluan minum, pangan, kesehatan, perkotaan, industri, irigasi, transportasi, perikanan, pembangkit tenaga listrik, estetika, religi, budaya, dan lain-lainnya minimum 2.000 m3/kapita/tahun. Rasio antara kebutuhan dan ketersediaan air Jawa Barat sama dengan nilai 4 (empat), padahal rasio tidak boleh melebihi nilai 1 (satu). Kondisi ini berdampak terjadinya konflik atas air, apalagi di musim kemarau.

Jawa Barat memang sebuah provinsi yang berada dalam situasi krisis air. Provinsi ini memiliki luas hanya 2% dari daratan Indonesia, dan hanya memiliki 2% dari potensi air tawar Indonesia. Tetapi masalahnya provinsi ini menampung 20% dari penduduk Indonesia. Banjir, longsor, kekeringan, konflik air telah menjadi bencana rutin setiap tahunnya.

Langkah Strategis

Peringatan Hari Air Dunia dari tahun ke tahun masih sangat kental dengan bobot seremonial. Hari ini kita memperingati, hari esok kita melupakannya. Hal ini terlihat dari tema-tema yang dipilih setiap tahunnya, sangat bombastis, tetapi dari tahun ke tahun faktanya air semakin sulit diperoleh dan kualitasnya pun buruk. Hari Air Dunia adalah saat yang baik, untuk tidak sekedar berseremonial, tetapi bertindak dengan langkah strategis agar Jawa Barat mampu menyelamatkan diri dari krisis air.

Pertama, daerah aliran sungai berikut karakteristiknya menjadi acuan dalam penataan ruang wilayah. Siapapun yang tinggal baik di hulu maupun di hilir, semuanya berada dalam satu daerah aliran sungai. Semua harus memiliki satu kesepakatan, yaitu satu daerah aliran sungai, satu pandangan menyeluruh, satu visi bersama, satu perencanaan paripurna, dan satu manajemen terpadu. Air adalah sumber daya alam yang mengalir, maka antara hulu dan hilir perlu memiliki kesepakatan yang saling menguntungkan. Air adalah hak azasi manusia, dengan pengelolaan yang baik, maka air mampu menautkan kehidupan hulu dan hilir.

Kedua, bencana banjir, longsor, dan kekeringan adalah oleh sebab curah hujan ditambah kualitas lingkungan yang tidak memadai. Sampai saat ini kita belum mampu mengatur jumlah volume curah hujan yang jatuh dari langit, maka tugas kita semua adalah bersepakat menjaga kualitas lingkungan, agar dapat mengurangi ancaman bencana banjir, longsor, dan kekeringan.

Ketiga, realisasi pencapaian kawasan lindung Jawa Barat 45% harus dipercepat dan dikawal dengan seksama. Kawasan lindung yang baik mampu berfungsi sebagai pengendali air dari hulu dan ke hilir. Saat ini angka 45% nyaris hanya sekedar menjadi angka politis saja, sebab dari pengamatan citra satelit, kemajuan pemulihannya sangat lambat.

Keempat, tindak nyata harus dimulai dari diri sendiri. Menyelamatkan dan mengawetkan air dimulai dengan air yang ada di sekitar kita. Air hujan yang jatuh di atap rumah, dipanen, ditampung, dan dimanfaatkan di kala perlu. Ibarat musim mangga panen mangga, musim duren panen duren, maka musim hujan juga panen hujan. Bila memiliki halaman, membuat sumur resapan sederhana atau membuat lubang-lubang biopori merupakan cara-cara bijak, tidak membiarkan air hujan terbuang percuma. Air limbah rumah tangga juga perlu kita rekayasa secara sederhana, yaitu menjadi taman air limbah (waste water garden) dengan tanaman air yang sesuai. Di satu pihak air limbah masih bisa bermanfaat, di lain pihak air limbah menjadi bersih sebelum mengalir masuk ke badan sungai, sehingga tidak merugikan orang lain yang tinggal di hilir kita.

Bulan Maret adalah bulan yang istimewa, selain Hari Air Dunia tanggal 22 Maret, kita juga memperingati Hari Kehutanan Dunia tanggal 21 Maret, dan Hari Meteorologi Dunia tanggal 23 Maret. Sangat selaras dengan penyelamatan air, semoga acaranya tidak sekedar seremonial belaka.***

Penulis, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS),
pengelola www.clearwaste.blogspot.com

PENDIDIKAN LINGKUNGAN JANGAN SEBATAS TEORI

2009-03-11T16:54:00.000-07:00

SEKOLAH HARUS MENJADI TEMPAT YANG NIHIL LIMBAH
Pikiran Rakyat, 11 Maret 2009, A-157/A-165
Foto: WPL 2002, Murid SD Pinggir Citarum Berpraktek Zerowaste
Pemerhati lingkungan Supardiyono Sobirin mengungkapkan, sekolah sebagai institusi memiliki potensi besar untuk memulai penerapan prinsip-prinsip cinta lingkungan. Salah satu penerapan yang dia sarankan adalah merintis sekolah sebagai tempat nihil limbah (zero waste).

BANDUNG, (PR).- Pengajaran pendidikan lingkungan hidup (PLH) seyogianya diikuti dengan tindakan nyata warga sekolah mempraktikkan prinsip pelestarian. Salah satu yang bisa dikedepankan adalah praktik tata kelola sampah. Dengan demikian, pengajaran muatan lokal (mulok) tersebut tidak berhenti sebagai teori.

Pemerhati lingkungan Supardiyono Sobirin mengungkapkan, sekolah sebagai institusi memiliki potensi besar untuk memulai penerapan prinsip-prinsip cinta lingkungan. Salah satu penerapan yang dia sarankan adalah merintis sekolah sebagai tempat nihil limbah (zero waste), yang tidak menghasilkan sampah keluar dari lingkungannya. "Jangan sampai PLH berhenti sebatas teori. Tata kelola sampah di sekolah masing-masing bisa menjadi praktik yang mengena. Pemisahan antara sampah organik dan anorganik dapat dijadikan kegiatan menyenangkan," kata Sobirin di Bandung, Selasa (10/3).

Pengelolaan sampah disarankan sebagai ajang praktik karena sampai saat ini masih menjadi masalah di Kota Bandung. Data PD Kebersihan menunjukkan, produksi sampah Kota Bandung mencapai 7.500 meter kubik per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 4.000 meter kubik terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dari sisa sampah 3.500 meter kubik, baru 25% di antaranya diolah warga menjadi kompos. Sisanya dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan sementara (TPS), dibakar, dan tidak sedikit yang dibuang ke sungai.

Sekolah juga menjadi penyumbang sampah walaupun belum ada data pasti berapa kontribusinya setiap hari. Namun jika dilihat dari jumlah sekolah Kota Bandung yang mencapai 1.360 sekolah, dengan perincian tingkat SD/MI sekitar 800, SMP/MTs. 290, dan SMA/MA/SMK 270, jumlah sampah yang dihasilkan tidak sedikit. Dengan menerapkan pola nihil limbah di sekolah, bisa dipastikan adanya penurunan volume sampah secara signifikan.

Evaluasi

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan program mulok PLH dilakukan Juni mendatang, atau tepat dua tahun mulok diajarkan di semua sekolah. "Evaluasi kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni mendatang sebab mulok PLH ini baru efektif dalam satu tahun terakhir. Sebelumnya adalah masa transisi pada Juli 2007 sampai Juni 2008," katanya.

Setelah hasil evaluasi didapat, kata Oji, Disdik baru bisa menyimpulkan efektivitas dari mulok ini terutama dilihat dari nilai kualitatif siswa dan institusi. Oleh karena itu, menurut dia, untuk saat ini Disdik belum bisa menjawab sejauh mana efektivitas pelaksanaan mulok PLH di lapangan dan bagaimana kontribusinya terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan Kota Bandung.

"Yang jelas selama ini kurikulum PLH kita susun dengan menitikberatkan pada praktik. Sebagian besar diisi oleh kegiatan praktik yang presentasenya mencapai 70%. Namun ada juga di jenjang tertentu yang praktiknya 60%, tergantung dari sekolah dan tenaga pengajarnya," ujarnya.

Oji pun mengakui jika sampai saat ini belum ada pengajar khusus dengan latar belakang PLH sebab sangat sulit mencari guru yang berlatar belakang khusus PLH. "Kepala sekolah yang berperan dalam menentukan siapa yang dianggap mampu mengasuh mulok ini," ucapnya. (A-157/A-165)***

KAWASAN HUTAN RAWAN LONGSOR

2009-02-05T14:43:00.000-08:00

DINAS KEHUTANAN SOSIALISASIKAN DAERAH RAWAN BENCANA
Pikiran Rakyat, 6 Februari 2009, A-185
Foto: http://portalinfaq.org, Banjir Bandang
Pengamat lingkungan Sobirin mengatakan kawasan hutan yang longsor menyebabkan daerah di hilirnya rawan banjir bandang. Sobirin berharap pemerintah segera memulihkan kawasan lindung dengan menggalakkan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis.

BANDUNG, (PR).- Sekitar 22,2 persen lahan yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan merupakan kawasan hutan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar menghindari membuat permukiman yang berbatasan dengan daerah hutan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna saat menjadi pembicara dalam seminar nasional dengan tema "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mitigasi Dampak Bencana Longsor di Indonesia" di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, Jln. Banda No. 40 Bandung, Kamis (5/2).

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, luas hutan di Jawa Barat sebanyak 21 persen dari luas daratan atau 806.630 hektare. Sementara 95.575,18 hektare hutan tersebut berpotensi menyebabkan bencana lingkungan. Total luas lahan baik hutan maupun bukan yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan di Jawa Barat seluas 431.069,35 hektare.

Anang mengatakan, secara geologi daerah hutan tersebut merupakan kawasan rawan longsor. Menurut dia, dampak sosial, ekonomi, dan gangguan jiwa akibat longsor di kawasan hutan memang kecil karena tidak bersentuhan langsung dengan permukiman. Namun, saat ini banyak tumbuh permukiman yang berada di kawasan hutan. Sementara untuk permukiman di dalam hutan, kata Anang, secara hukum sudah dinyatakan dilarang.

Curah Hujan

Adanya longsor di kawasan tersebut dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Hal itu mengakibatkan tingginya kandungan air dalam tanah sehingga terjadi longsor. "Di Jawa Barat hal itu terjadi saat longsor di Leles Kabupaten Garut, daerah itu bukan kawasan hutan, tapi di sana ada bukit yang berbatasan dengan hutan," ujar Anang.

Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian di Leles Garut, Anang mengatakan, Provinsi Jawa Barat dalam revisi tata ruang wilayah telah merekomendasikan kriteria penetapan kawasan lindung. Salah satu dari kriteria tersebut adalah rawan gerakan tanah. Penetapan lokasi tersebut seluas 654.388 hektare yang tersebar di wilayah Jawa Barat.

Anang mengatakan, Dinas Kehutanan juga berupaya untuk melakukan revegetasi terhadap kelas perusahaan yang terdapat daerah rawan longsor. Namun, Dinas Kehutanan mengalami kendala dengan jenis tanaman yang ditanam. "Apabila di daerah ladang, yang cocok ditanam adalah rumput. Itu berarti kita harus menggandeng Dinas Peternakan untuk melakukan revegetasi tersebut," ujar Anang.

Selain itu, Anang mengatakan, Dinas Kehutanan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar daerah rawan bencana. "Kami juga melakukan pelaksanaan preventif dengan memberikan papan peringatan pada daerah rawan bencana," ucapnya.

Sementara itu, pengamat lingkungan, Sobirin, mengatakan bahwa kawasan hutan yang longsor menyebabkan daerah di bagian hilirnya rawan terhadap banjir bandang. Sobirin berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan kawasan lindung dengan menggalakkan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis. (A-185)***

JARINGAN DRAINASE DI KOTA BANDUNG AMBURADUL

2009-02-05T02:25:00.000-08:00

Kompas, Jawa Barat, Perkotaan, 5 Februari 2009, MHF
Foto: anduz.blubox.us, Banjir di Riung Bandung
Anggota Dewan Pakar DPKLTS Sobirin, Rabu (4/2), mengatakan, drainase Kota Bandung sangat parah. "Angkutan kota saja memiliki peta. Nah, kenapa drainase Kota Bandung tidak ada petanya?" kata dia menggambarkan amburadulnya drainase Kota Bandung.

Bandung, Kompas - Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki rencana induk atau peta drainase kota. Jaringan drainase yang amburadul menyebakan banjir ciluencang datang setiap musim hujan.

Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Supardiyono Sobirin, Rabu (4/2), mengatakan, drainase Kota Bandung sangat parah. "Angkutan kota saja memiliki peta. Nah, kenapa drainase Kota Bandung tidak ada petanya?" kata Sobirin menggambarkan amburadulnya drainase Kota Bandung.

Tidak adanya peta drainase, lanjutnya, mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik ke sungai. Ini memicu munculnya genangan air di jalan atau banjir cileuncang. Sobirin mengingatkan, jika drainase kota tidak segera diperbaiki, banjir cileuncang selalu mengepung kota.

Titik-titik warga membuang sampah juga harus dipetakan dengan detail sehingga Pemkot dapat mengantisipasi penyumbatan saluran air. Dia mencatat, tidak kurang dari 46 sungai di Kota Bandung mati dan menjadi tempat sampah. Padahal, sungai berfungsi sebagai drainase primer yang menampung aliran air hujan.

Wali Kota Bandung Dada Rosada mengakui, Pemkot tidak memiliki rencana induk ataupun peta drainase. "Saya belum tahu apakah drainase ini nanti akan diperbaiki secara menyeluruh oleh saya atau oleh wali kota sesudah saya. Tapi, tahun 2010 paling tidak harus sudah ada rencana induk drainase," katanya.

Meski demikian, lanjut Dada, Pemkot selalu memperbaiki saluran air yang ditengarai rusak. Perbaikan ini bertahap dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Rusjaf Adimenggala menjelaskan, pihaknya belum memungkinkan merancang ulang sistem drainase kota. Alasannya, itu membutuhkan banyak biaya dan waktu. "Selama ini yang kami lakukan adalah tambal sulam dan pemeliharaan drainase yang ada," ujarnya.

Belum Maksimal

Catatan Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan, sepanjang tahun 2007 Pemkot membangun saluran atau gorong-gorong sepanjang 18,7 km. Selain itu, juga pemeliharaan saluran mencapai 6,2 km. Pada 2008, Dinas Bina Marga dan Pengairan membangun gorong-gorong sepanjang 13,07 km.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga merehabilitasi saluran irigasi dan melakukan penggelontoran sepanjang 5,8 km selama 2008. Pada saat sama, dinas ini menormalisasi Sungai Cisaranten dan Cinambo sepanjang 3,52 km untuk mengantisipasi banjir di Bandung Timur.

Sobirin menilai, upaya tersebut belum maksimal. Dinas Bina Marga dan Pengairan semestinya mampu meyakinkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tentang pentingnya pembuatan peta drainase. (MHF)

BANDUNG BELUM MILIKI "GRAND DESIGN" DRAINASE

2009-02-04T23:40:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 5 Februari 2009, A-188
Foto: http://foto.detik.com/, Drainase Perkotaan dan Sampah
Anggota Dewan Pakar DPLKTS Sobirin Supardiyono menilai, sudah seharusnya Pemkot Bandung segera membuat peta drainase, peta aliran air, dan peta banjir di Kota Bandung. Peta tersebut merupakan gambaran awal penyusunan grand design sistem drainase terpadu.

BANDUNG, (PR).- Kota Bandung belum memiliki grand design sistem drainase terpadu untuk mencegah banjir cileuncang. Hal tersebut diakui Wali Kota Bandung Dada Rosada di Gedung Landmark, Jln. Braga, Bandung, Rabu (4/2).

Dada menuturkan, saat ini permasalahan sistem drainase yang kurang optimal menjadi salah satu pemicu sering terjadinya banjir cileuncang di beberapa daerah dan jalan di Kota Bandung. Terlebih lagi, ketika musim hujan seperti sekarang.

"Memang belum dibuat master plan-nya. Namun, sambil berjalan, drainase yang kurang baik atau tersumbat tengah diperbaiki dengan pembangunan kota yang terus bergulir," ujar Dada.

Dada mengakui grand design drainase terpadu memang dibutuhkan Kota Bandung untuk mengatasi masalah banjir cileuncang. Oleh sebab itu, Dada menargetkan pada 2010 grand design tersebut mulai disusun dan segera terealisasi.

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS) Sobirin Supardiyono menilai, sudah seharusnya Pemkot Bandung segera membuat peta drainase, peta aliran air, dan peta banjir di Kota Bandung. Peta tersebut merupakan gambaran awal penyusunan grand design sistem drainase terpadu.

"Grand design ini mendesak untuk menyelesaikan masalah banjir cileuncang yang terus-terusan terjadi di Bandung," ungkap Sobirin. Selanjutnya, pemkot juga harus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena sampah menjadi salah satu pemicu banjir cileuncang.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung Rusjaf Adimanggala menjelaskan, beberapa kawasan di Kota Bandung telah memiliki peta drainase meski belum secara menyeluruh. "Untuk Bandung lama, sebenarnya telah memiliki saluran drainase yang sangat baik ketika dibangun oleh Belanda. Namun, dengan adanya perkembangan dan pembangunan, saluran tersebut banyak yang berubah dan tidak berfungsi," ujar Rusjaf. (A-188)***

WALI KOTA KONSULTASI SOAL POHON BERACUN

2009-02-04T23:04:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 5 Februari 2009, A-188
Foto: www.goldmedalgrowers.com, Nerium Oleander
Anggota DPLKTS Sobirin mengatakan, Pemkot tidak perlu menebang dan mengganti pohon tersebut. Pasalnya, meski beracun pohon itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Contoh tanaman mentega (Nerium Oleander), sangat kuat menyerap polusi yang ada di udara.

BANDUNG, (PR).- Pohon beracun yang menjadi tanaman hias di Kota Bandung, seharusnya ditebang dan diganti dengan tanaman yang lebih aman. Namun, di sisi lain ada usulan agar pohon tersebut tetap dibiarkan.

"Ada yang minta ditebang, ada juga yang berpendapat jangan ditebang karena berfungsi sebagai tanaman dekorasi bukan tanaman produktif," kata Wali Kota Bandung Dada Rosada seusai membuka acara Pesta Buku Bandung 2009, di Gedung Landmark, Jln. Braga, Bandung, Rabu (4/2).

Mengenai adanya pro-kontra tersebut, Dada saat ini tengah berkonsultasi dengan para ahli untuk membuat kajian yang lebih matang. "Kita sedang memilah dan memilih, mana yang ditebang dan mana yang tidak," ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS) Sobirin Supardiyono mengatakan, pemkot tidak perlu menebang dan mengganti pohon tersebut. Pasalnya, meski beracun pohon itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya pohon mentega (Nerium Oleander), lanjut Sobirin, pohon itu sangat kuat dalam menyerap polusi yang ada di udara.

Hal yang sama dikatakan anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali. "Jangan terburu-buru menebang. Pemkot bisa memikirkan sesuatu yang kreatif agar keberadaan pohon bermanfaat. Mungkin saja, ke depan pengunjung datang ke Bandung hanya ingin melihat pohon beracun," kata Lia.

Kepala Dinas Pertamanan (Distam) Kota Bandung, Yogi Supardjo mengatakan telah menebang 30 pohon beracun yang ada di kawasan Dago. Namun, Yogi menjelaskan penebangan tersebut dilakukan karena pohon yang ada dianggap sudah terlalu rimbun dan mengganggu lalu lintas.

Pelaku Perusakan Diamankan

Sementara itu, pelaku perusakan pohon dengan menguliti pohon, berhasil diamankan aparat Kecamatan Lengkong bekerja sama dengan Polsek Lengkong, Koramil Regol-Lengkong, Lurah Lingkar Selatan, serta RT dan RW setempat. RH (33) warga daerah tersebut berhasil diamankan petugas pada pukul 13.00 WIB di kediamannya. Camat Lengkong Susi Susilayani mengatakan, berdasarkan pengakuan pihak keluarga RH memang mengalami gangguan jiwa.

"Tujuh bulan lalu dia baru keluar dari RSJ Provinsi Jabar (Riau) dan dinyatakan sembuh. Namun, sekitar seminggu ke belakang ia kembali kambuh," kata Susi. Kini sebagai tindak lanjut, Susi mengatakan, RH tengah menunggu konfirmasi dari RSJ di Cisarua untuk mendapatkan perawatan. (A-188)***

3R JANGAN SEKADAR SLOGAN

2009-02-03T14:35:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, Selisik, 2 Februari 2009, Handri Handriansyah
Gambar: http://copyservices.tamu.edu, 3R
Sobirin menilai, persoalan sampah adalah persoalan bersama yang harus diatasi secara sinergis oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia menekankan penanganan sampah dimulai dari produsennya. Seharusnya sampah menjadi tanggung jawab masing-masing.

Segera berakhirnya izin pakai lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun 2018, akan menjadi kendala utama dalam penanganan masalah sampah di Kota Bandung. Mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki kota ini.

Adapun rencana penggunaan kawasan Legoknangka di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung yang akan dijadikan TPA bersama, juga masih memiliki kendala. Salah satunya adalah soal biaya pengangkutan sampah. Namun apa daya, Kota Bandung tidak memiliki lahan lagi untuk dijadikan TPA.

Sejak lama, banyak pihak memperkirakan bakal muncul masalah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sistem TPA dianggap tidak lagi sesuai untuk menangani masalah sampah. Berbagai alternatif solusi pun bermunculan, mulai dari penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle), pembuatan kompos, sampai pengolahan sampah menjadi energi listrik.

PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL), sebuah perusahaan swasta, menawarkan pemecahan masalah sampah di Kota Bandung dengan usulan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Munculnya ide itu bukannya tanpa pertimbangan.

Menurut Direktur PT BRIL, Yoseph Soenaryo, pihaknya dan pemerintah Kota Bandung pada awalnya tidak hanya berpikir mengenai PLTSa sebagai solusi masalah sampah Kota Bandung. "Kami sempat mempertimbangkan sistem 3R, pembuatan kompos, dan pembuatan pupuk organik. Semua sudah dipikirkan kelebihan dan kekurangannya," kata Yoseph di Bandung, Sabtu (31/1).

Prinsip 3R, kata Yoseph, memang masih dianggap paling baik, karena bisa membuat orang memberdayakan sesuatu yang sudah tidak digunakan agar dapat digunakan kembali. Namun, pada praktiknya, penerapan 3R memerlukan kesadaran tinggi dari seluruh masyarakat dan harus menjadi suatu budaya. "Untuk membudayakan sesuatu memerlukan waktu sangat lama, sedangkan sampah kita saat ini terus menumpuk," tuturnya.

Sementara itu, untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik memerlukan teknologi tinggi yang biaya investasinya terlampau besar. Dari sudut pandang lain, komposisi sampah Kota Bandung juga tidak mendukung untuk bisa menghasilkan pupuk organik.

"Hal itu juga berlaku untuk pembuatan kompos, terlebih teknologi pembuatan kompos paling modern, paling cepat memerlukan waktu 15 hari. Artinya, kita memerlukan lahan tetap untuk menampung sampah yang terkumpul selama 16 hari. Belum lagi masalah pemasaran kompos yang dihasilkan," ujar Yoseph menjelaskan.

Dari semua pertimbangan tersebut, akhirnya PT BRIL dan pemerintah Kota Bandung menetapkan PLTSa sebagai solusi terbaik dalam memecahkan masalah sampah. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah yang wajar oleh pakar lingkungan dari Pusat Rekayasa Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Ari Darmawan Pasek. Menurut Ari, setiap kota/kabupaten pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam penentuan solusi persampahan mereka, sesuai dengan kondisi yang ada.

Tanpa mengesampingkan pertimbangan tersebut, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono menilai, persoalan sampah adalah persoalan bersama yang harus diatasi secara sinergis oleh pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Untuk itu, ia lebih menekankan penanganan sampah yang dimulai dari produsennya masing-masing.

"Kita bicara dalam konteks rumah tangga di masyarakat yang menjadi sumber awal produksi sampah. Seharusnya sampah menjadi tanggung jawab masing-masing," tuturnya. Menurut Sobirin, berat sampah yang diproduksi di Kota Bandung saat ini sudah hampir menyamai berat 1.000 ekor gajah. "Jika dibentangkan, sampah plastik tiap harinya bisa menutupi 250 lapangan sepak bola. Kertasnya dibuat bubur kertas dalam jumlah yang mengimbangi jumlah bubur kertas dari 500 batang pohon kayu. Di kota besar lain juga keadaannya tidak jauh berbeda.

Namun, Kota Bandung menjadi spesial dalam masalah sampah karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan dan merupakan sentral komunitas manusia," tuturnya. Masalah itu, kata Sobirin, tidak akan selesai jika hampir 90% penduduk Kota Bandung masih tidak peduli dengan sampah masing-masing, seperti sekarang ini.

"Mereka hanya berharap sampah diangkut petugas, karena merasa sudah bayar retribusi. Mereka tidak tahu, kondisi PD Kebersihan kadang tidak ideal. Ada kalanya truk pengangkut mogok karena onderdilnya rusak dan segala macam kendala lain," ujar Sobirin. Ia mengakui, untuk bisa mewujudkan hal ini memang memerlukan proses yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

"Meski banyak yang mengatakan 3R itu hanya slogan, tapi kalau dilaksanakan bisa dilihat hasilnya. Yang penting, ada keyakinan, kesadaran, dan keinginan untuk mendapat keuntungan, kontrak moral, tindakan nyata, dan pembudayaan. Jika itu dipenuhi, saya yakin semua bisa terwujud meskipun menghabiskan waktu satu generasi atau sekitar 30 tahun," tuturnya.

Melihat kondisi sekarang ini, Sobirin menghargai semua rencana yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi sampah yang terus menggunung. Termasuk pembangunan PLTSa sebagai pengganti TPA. "Tetapi kita tidak akan pernah tahu PLTSa itu bagus atau tidak jika tidak dicoba dalam skala kecil. Kalau memang hasilnya bagus, perlihatkan kepada masyarakat dan teruskan. Jika tidak, ya harus dihentikan," ujarnya.

Mengenai kemungkinan uji coba PLTSa skala kecil, Yoseph mengatakan bahwa keputusannya ada di tangan pemerintah. Namun, untuk pelaksanaannya, perlu investasi mati layaknya untuk membangun jalan minimal Rp 35 miliar. "Investasi PLTSa bukanlah investasi bisnis yang menguntungkan. Untuk skala kecil, investasi jelas tidak akan kembali. Namun, sebenarnya kita tidak perlu ragu dan mencoba dalam skala kecil. Toh skala besar yang sudah ada di luar negeri sudah terbukti memang baik dan berjalan tanpa gangguan," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai keuntungan yang akan didapatnya sebagai pengelola PLTSa nantinya, Yoseph tidak memungkiri keuntungan itu memang ada meski jumlahnya tidak besar. Untuk PLTSa Gedebage dengan kapasitas produksi 500 ton sampah/hari dan menghasilkan sekitar 6 mw energi listrik, PT BRIL harus mengeluarkan investasi sedikitnya Rp 300 miliar (perhitungan 2005).

Menurut Yoseph, dari pemasukan biaya pengolahan sampah dan hasil penjualan listrik yang dihasilkan, investasi tersebut baru akan kembali dalam waktu 12-15 tahun. "Oleh karena itu kami meminta waktu pengelolaan 20 tahun. Itu kan lama dan untungnya tidak seberapa. Namun, ini bukan semata bisnis, tapi bentuk kepedulian kami sebagai warga Bandung terhadap masalah sampah. Jika menghitung untung-rugi, masih banyak investasi yang lebih menguntungkan," ujar Yoseph. (Handri Handriansyah/"PR")***

ASTRONOMI DAN RIWAYAT NINI ANTEH

2009-01-19T02:55:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, 19 Januari 2009, Catur Ratna Wulandari/”PR”
Foto: Harry Surjana/"PR", Bulan di antara ilalang, Lembang
Menurut Sobirin DPKLTS, kearifan lokal astronomi sudah saatnya digali kembali. Warisan nenek moyang tersebut berguna untuk pelestarian lingkungan. Masyarakat Sunda tradisional menggunakan gejala alam untuk menandai waktu, jauh sebelum kalender modern digunakan.

ieu nini ucing nyusul
sorangan indit di langit
kadieu ninggalkeun bulan
meureun hayang milu ulin
ucing teh liwar kacida
cik urang sintreuk sing tarik
eta nini ulah kitu
masing karunya ka ucing
keun bae hayangeun incah
heunteu beda kawas nini
lah enya nini karunya
hayu ucing urang ulin

Begitu kira-kira tembang Sunda yang biasa dinyanyikan anak-anak di bawah bulan purnama, zaman dulu. Nyanyian tersebut seolah sedang bercakap dengan Nini Anteh, tokoh imajiner dalam dongeng Sunda. Berharap sang Nini mau turun ke bumi. Dikisahkan, Nini Anteh adalah satu-satunya penghuni bulan. Bahkan, tidak hanya penghuni, Nini Anteh adalah bulan itu sendiri. Setiap hari ia menenun kain ditemani seekor kucing bernama Candramawat.

Nini Anteh digambarkan seorang nenek tua yang berwajah keriput dan bopeng. Namun, dari kejauhan, ia tampak begitu indah. Orang Sunda menyebutnya Sari Gunung.

Konon, kecantikan bulan membuat matahari mabuk kepayang. Membuat matahari terus mengejarnya, berputar mengelilingi bumi.

**

Budayawan Sunda Us Tiarsa mengatakan, penggambaran orang Sunda mengenai bulan berbeda dengan imajinasi bangsa lain. "Hampir semua komunitas di dunia memuja bulan sebagai dewi malam yang sangat cantik. Orang barat menyebutnya the queen with shining golden crown (ratu dengan mahkota bercahaya emas). Ratu dari semua peri cantik penghuni bulan," tuturnya kepada "PR", pekan lalu.

Ternyata, menurut dia, dongeng Sundalah yang lebih akurat. Setelah Neil Armstrong dan rekannya berhasil menginjakkan kaki di bulan, dapat diketahui bahwa rupa bulan tak seindah saat dipandang dari bumi. Permukaannya tidak rata, sebagaimana kulit keriput Nini Anteh.

Bahkan, dongeng Sunda tak hanya berhasil menebak gambaran muka bulan, tetapi juga suasananya. Jika orang di belahan bumi lain beranggapan bulan seperti kerajaan kurcaci dengan seorang ratu yang cantik, orang Sunda justru menggambarkan sebaliknya. Bulan digambarkan sebagai tempat yang tak berpenghuni. Kosong. Seolah, sebelumnya, orang Sunda sudah tahu bahwa tidak ada kehidupan di bulan.

"Bisa jadi, kucing dan alat tenun milik Nini Anteh itu sebagai penegas kesendiriannya. Seperti aksentuasi dalam dunia sastra yang berfungsi mempertegas dominasi suasana," tuturnya. Tidak hanya itu, orang Sunda pun tidak berasumsi bahwa bulan itu berbentuk lingkaran, seperti banyak asumsi yang berkembang. Tetapi bundar seperti batok. "Makanya, ada nyanyian anak yang berbunyi, bulan tok bulan tok, aya bulan segede batok," ujarnya.

**

Jika melihat hal-hal tersebut, orang Sunda bukanlah masyarakat yang awam terhadap astronomi. Ilmu benda-benda langit, ternyata sudah dikenal sejak zaman dulu. "Orang Sunda purba sudah mampu memaknai peredaran matahari, bumi, dan bulan," kata Us Tiarsa.

Bahkan, mereka menjadikan rasi bintang sebagai pedoman dalam bercocok tanam maupun menangkap ikan. Masyarakat Sunda purba sudah mengenal rasi bintang yang dinamai Bentang Kidang, Bentang Waluku, Bentang Langlayangan, Bentang Timur, Bentang Sulintang, dan Bentang Kuskus. "Orang Sunda tidak akan menanam padi ketika matahari bergeser ke utara. Mereka tidak akan mitembeyan (memulai) bertani jika Bentang Kidang (Bintang Kijang) tidak tampak," ujarnya. Rasi bintang lainnya digunakan sebagai pertanda musim.

Menurut Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), kearifan lokal dalam bidang astronomi sudah saatnya digali kembali. Warisan nenek moyang tersebut berguna untuk pelestarian lingkungan.

Masyarakat Sunda tradisional menggunakan siklus gejala alam untuk menandai lintasan waktu, jauh sebelum kalender modern digunakan. Terbit dan terbenamnya matahari, terang dan gelapnya hari, pasang surut air laut, saat berbunga dan berbuahnya tanaman, berpindah dan berkembang-biaknya hewan, merupakan beberapa gejala yang selalu diamati.

"Masyarakat dulu selalu menggunakan bintang untuk menentukan waktu panen. Jika tidak sesuai itu, maka panen bisa gagal karena diserang hama," kata Sobirin. Warisan semacam itu, seharusnya digali kembali.

Berubahnya keadaan alam dan kemajuan teknologi membuat berbagai gejala alam semacam itu tidak lagi teramati. "Sebaiknya, pakar-pakar biologi melakukan penelitian kembali mengenai hal itu. Kalau memang sekarang terjadi perubahan, bisa diketahui perubahannya sejauh mana," tuturnya.

Tanpa mengesampingkan pentingnya teknologi, langkah ini akan berguna ketika perhitungan angka-angka ternyata meleset. "Jadi, tidak akan kehilangan obor," ujarnya. Jika masyarakat lampau mampu memanfaatkan alam semesta untuk memajukan peradabannya, seharusnya dengan teknologi yang dimiliki, masyarakat modern saat ini juga bisa melakukannya.

Astronomi bukan milik ilmuwan saja. Semua yang tampak bertebaran di langit, hanya sebagian kecil dari tata surya. Alam semesta membentang luas masih menyisakan ribuan misteri yang menunggu terkuak. (Catur Ratna Wulandari/"PR")***

CURUG JOMPONG DIPANGKAS 6 METER

2008-12-30T08:03:00.000-08:00

MASIH MENUNGGU UJI MATERIIL KAJIAN ILMIAH
Pikiran Rakyat, 30 Desember 2008, A-158
Foto: Budi Brahmantyo 2008, Kualat memangkas Curug Jompong
Sementara itu Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung.

BANDUNG, (PR).- Kepastian pemangkasan Curug Jompong untuk mengatasi banjir di Cekungan Bandung menunggu uji materiil kajian ilmiah tersebut dalam enam bulan ke depan. Sambil menunggu hasil uji materiil, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) berbasis daerah aliran sungai (DAS) diintensifkan dengan anggaran Rp 30 miliar untuk tahun anggaran 2009.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditemui seusai menggelar rapat bersama Komite Perencana Provinsi Jawa Barat di ruang rapat sayap kanan Gedung Pakuan Jln. Otista, Senin (29/12). "Hasil kajian para pakar diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai usulan dari Jabar. Sebaiknya tunggu detail engineering design (DED) selesai dulu. Yang penting, ada solusi komprehensif yang perlu disiapkan oleh Jabar untuk menyelesaikan masalah banjir Cekungan Bandung," katanya.

Tim perencana merekomendasikan pemangkasan Curug Jompong sedalam 6 meter. Dengan metode simulasi, hal tersebut diyakini dapat menghilangkan genangan di Cekungan Bandung. Upaya penanganan banjir ditambah dengan penghijauan di daerah hulu sehingga dapat menurunkan sedimentasi yang mencapai 15 ton/hektare/tahun.

Secara garis besar, metode yang direkomendasikan berupa metode hibrida, yaitu menyiapkan grand design penanggulangan banjir, memprioritaskan penanggulangan banjir metode nonstruktur, seperti penurunan erosi, membangun permukiman akrab banjir, serta DED untuk metode struktur modifikasi Curug Jompong. "Boleh jadi, hasil uji materiil menyatakan kajian untuk pemangkasan Curug Jompong tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perlu menunggu sampai kesimpulan akhir," ucapnya.

Biaya Besar

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar Deny Juanda menyatakan hal serupa. Penanggulangan yang komperehensif tidak boleh menyisakan banjir. "Bila Curug Jompong tidak dipangkas, masih ada 945 hektare lahan permukiman warga yang terletak di Cekungan Bandung akan terus dilanda banjir," katanya.

Diperkirakan, kebutuhan dana untuk pemangkasan Curug Jompong memakan biaya sekira Rp 400 miliar-500 miliar. Kebutuhan dana tersebut akan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum setelah ada kesimpulan akhir dari rekomendasi Komite Perencana Provinsi Jawa Barat. Deny menegaskan, upaya relokasi warga dari daerah banjir tidak mudah dilakukan. Apalagi, menurut Deny, warga juga tidak ingin dipindahkan. Mereka lebih senang tinggal di daerah banjir.

"Dengan dana yang terbatas dan dibagi-bagi dalam beberapa program, tidak menyelamatkan apa-apa. Untuk itu, difokuskan pada penanganan yang paling prioritas dulu, yaitu penanganan DAS Citarum untuk menghentikan banjir serta DAS Cimanuk untuk menyelamatkan Waduk Jatigede," ungkap Deny. Keseimbangan baru Curug Jompong usai dipangkas akan didapat setelah dua tahun berjalan.

Sementara itu Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung. "Sedimentasi malah akan bertambah 2-3 kali lipat kalau Curug Jompong dipangkas," katanya. (A-158)***

PETANI SASARAN POLITISASI

2008-12-21T15:06:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, Opini, 22-12-2008, Kodar Solihat
Foto: dok.LPS-DD/ http://www.pertaniansehat.or.id/
Oleh KODAR SOLIHAT
Anggota DPLKTS, Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan”. Ciptakan situasi para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, pandai melihat peluang usaha.

BAGI sektor pertanian, tahun 2008 adalah masa-masa di mana pemanfaatan petani bagi kepentingan politik kembali meningkat. Banyak politisi dan partai politik, secara terang-terangan kembali berusaha mencari simpati dengan iming-iming perbaikan nasib petani, demi meraih suara pada Pemilu 2009. Euforia politisasi petani pun bukan hanya dilakukan politisi, namun pula menarik hati sejumlah kalangan pengurus organisasi petani. Banyak di antara mereka kini sibuk mempersiapkan dirinya ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala daerah, sampai menjadi presiden.

Pemanfaatan suara petani untuk kepentingan politik merupakan kilas balik 1950-an s.d. 1960-an lalu. Pada 1970-an s.d. 1990-an sektor pertanian kurang dilirik, karena sasaran dialihkan kepada buruh dan pegawai negeri seiring politik pembangunan ekonomi saat itu.

Namun, kembali diliriknya petani sebagai salah satu sasaran politik, tidak otomatis disambut gembira bahkan menimbulkan perbedaan sikap di antara petani sendiri. Belajar dari pengalaman, tak sedikit yang berharap dari manfaat positif, namun banyak pula yang sinis melihat kenyataan.

Yang menilai positif, adalah harapan kemampuan usaha para petani ikut meningkat, dengan tantangan nilai tukar petani (NTP) umumnya terus melemah, dan kepemilikan lahan pertanian semakin berkurang. Manggungnya pimpinan organisasi petani, baik asli petani maupun "petani jadi-jadian" pada kancah politik, diharapkan pemerintah menjadi lebih banyak mengetahui dan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Namun, dari pihak-pihak yang pesimistis, tampilnya tokoh organisasi petani ke panggung politik, dianggap tak lebih dari sekadar barang siar atau mencari usaha tambahan. Banyak petani kini kecewa, karena kehilangan harapan pilihan pengurus dan organisasi yang dinilai masih "bersih" dari kepentingan politik.

Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmaja, mengatakan, petani merupakan pangsa pemilih yang cukup potensial. Apalagi, diketahui bahwa kesadaran politik bangsa ini relatif rendah, karena partai politik "belum optimal menggelar pendidikan" politik bagi rakyat.

Ia melihat, massa mengambang seperti petani, merupakan pangsa yang harus dipertimbangkan ke mana mereka memilih. Wajar saja, kalau petani atau nelayan, serta masyarakat termarginalkan oleh pembangunan, akan menjadi rebutan partai politik untuk mencari simpati, terutama menjelang pemilu. Ada yang membedakan dengan tahun 1960-an, di mana suara petani juga menjadi andalan utama partai politik. Saat itu, petani dijadikan alat politik sekaligus kepentingan politik, sehingga posisinya menjadi objek. Namun sekarang, petani justru menjadi subjek dari partai politik untuk merebut simpati.

Arah Pembinaan

Sementara itu, arah pembinaan usaha petani untuk menghindari dampak politisasi tetap diwaspadai kerawanannya oleh sejumlah kalangan, karena kampanye politik umumnya masih berkutat faktor produksi dan nyatanya ikut dipengaruhi luas lahan. Padahal luas lahan pertanian, khususnya di daerah Jabar, semakin hari terus digalaksak oleh alih fungsi, sehingga mempengaruhi produksi walaupun masih dicoba diperbaiki dari peningkatan produktivitas. Situasinya dimanfaatkan pemain-pemain politik yang berupaya mencari simpati, dengan memanfaatkan petani yang kini "tunalahan". Konflik horizontal pun muncul berkaitan kepentingan lahan, sehingga areal kehutanan dan perkebunan menjadi korban.

Di lain pihak, pemerintah tengah merevitalisasi kehutanan dan perkebunan, yang secara nyata termasuk di antara sub-sektor pertanian. Fungsi lainnya, sebagai kawasan penyangga dan pendukung suplai air bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya.

Politisasi petani secara kurang bertanggung jawab tersebut, ikut memberikan peran besar bagi kerusakan lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan lahan pertanian umum. Yang menderita, adalah rekan-rekan mereka sesama petani sendiri pada lahan lainnya, misalnya suplai air terganggu dan memunculkan serangan hama babi hutan.

Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS), Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan" semua pihak. Ciptakan situasi yang mampu menjadikan para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, semakin pandai melihat peluang usaha. Ada baiknya, politik dan arah pembinaan pembangunan pertanian diubah kepada industri dan perdagangan agro, yang kini menjadi penentu pasar. Tingkatkan keterampilan petani dengan usaha bersifat nilai tambah, sehingga kurang bergantung kepada luas lahan.

Ia juga melihat situasi ironis di mana Pemprov Jabar kini malah terkesan kembali ke masa lalu, di mana sektor budidaya kembali digenjot melalui program Gemar (Gerakan Multiaktivitas Agribisnis), di mana masyarakat petani dimotivasi untuk ramai-ramai menanam produk yang ditargetkan bukan hanya pada lahan-lahan pertanian umum, juga di kawasan kehutanan. Lain halnya sektor industri dan perdagangan agro, terkesan belum jelas lagi perhatiannya.

Perlunya pembangunan pertanian berkelanjutan sudah disadari bagi para petani desa hutan negara. Perum Perhutani Unit III misalnya, menargetkan pembangunan industri pengolahan kopi di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, sebagai upaya stabilisasi harga secara baik dan perolehan nilai tambah petani kopi untuk menghindari dampak krisis global.

Perlu diwaspadai adalah dampak krisis ekonomi dunia menjelang akhir 2008, di mana sebagian harga komoditas pertanian, terkena imbasnya sehingga harganya anjlok bahkan sampai setengahnya. Jika dampak ini belum pulih pada 2009, ditambah kemudian terjadi "ledakan" produksi, patut diantisipasi kemungkinan harga panenan komoditas pertanian yang menurun tajam bahkan kurang bernilai. Jika sudah begini, maenya bakal didahar ku sorangan? *** Penulis, wartawan "Pikiran Rakyat"

AGAR HARMONIS DENGAN ALAM

2008-12-20T04:13:00.000-08:00

ADA YANG USUL PEMBANGUNAN MAL DIHENTIKAN
Koran Tempo, 06-11-2008, JOBPIE S / IRVAN S (dikutip Prakarsa Rakyat)
Foto: Rian 2007, Banjir Kelapa Gading
Bagi pengamat lingkungan Sobirin, banjir di Kelapa Gading, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa tempat berhentinya air.

Bagi pengamat lingkungan Sobirin, persoalan banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa yang menjadi tempat berhentinya air.

Selanjutnya wilayah itu direklamasi karena menjadi sumber malaria dan pada 1960-an sudah menjadi persawahan. Sekitar 40 tahun kemudian tempat itu berubah menjadi permukiman. "Dulu Jakarta Utara memang daerah parkir air sehingga kalau sekarang banjir, ya, kembali ke sifat alamnya," tutur mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum yang tinggal di Bandung ini.

Sobirin, yang pernah meneliti sistem drainase di Kelapa Gading, mengungkapkan bahwa banjir di Kelapa Gading adalah kombinasi tiga banjir. Kombinasi itu adalah banjir kiriman dari hulu, banjir akibat curah hujan, serta luapan air dari Kali Cakung dan Kali Sunter akibat air berbalik karena air pasang di muara.

Itu sebabnya, sekalipun di tiap waduk dipasang pompa penyedot, tetap tak mampu mengatasi banjir. "Apalagi seluruh drainase dan waduk hampir separuh terisi endapan lumpur dan sampah plastik," ucapnya kepada Tempo, Senin lalu.

Lantas adakah solusi? Sobirin mengajukan empat alternatif. Pertama, membuat polder atau semacam tanggul tangkapan air seperti di Belanda. Dari polder, air disedot ke luar menuju sungai utama atau kanal banjir. Kedua, seperti yang dilakukan Kota Kirigaoka, Jepang, dibuat penampungan air hingga 100 ribu meter kubik. Tapi, pada musim kemarau, bagian atas penampungan air menjadi fasilitas olahraga warga.

Sedangkan alternatif ketiga: memindahkan warga di kawasan banjir. Tapi, "Akan dipindahkan ke mana?" Biaya memindahkan banjir dari suatu wilayah juga mahal. "Solusi lainnya, warga harus hidup harmonis dengan lingkungan. Cara ini murah dan aman," katanya. Keharmonisan dapat dicapai jika masyarakat memahami alam dan musim.

Perilaku bersahabat dengan alam antara lain bagaimana warga suatu kawasan berikut pengembangnya peduli pada kebersihan dan sampah. Selokan dan saluran drainase di sekitar permukiman mesti sering dibersihkan dari sampah. Pemerintah dan pengembang juga perlu mencari terobosan-terobosan anggaran.

Sobirin juga mengimbau lokasi-lokasi langganan banjir dipasangi papan pengumuman: "Di sini rawan banjir, jangan membuang sampah sembarangan". Menurut pengamatan Tempo, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan pengembang sudah melaksanakannya, tapi tetap saja setiap kali dipenuhi sampah.

Warga Kelapa Gading pun punya solusi. David Chandra, misalnya, mengusulkan pembangunan mal dihentikan. Ia beralasan area yang seharusnya menjadi lahan fasilitas sosial malah dijadikan pusat belanja. "Padahal bisa dijadikan situ atau ruang terbuka hijau," ujar principal Ray White Kelapa Gading ini. JOBPIE S / IRVAN SJAFARI

KEMBALIKAN CITRA BAIK TAMAN KOTA

2008-12-19T00:05:00.000-08:00

BANYAK FASILITAS RUSAK DAN TIDAK BERFUNGSI
Pikiran Rakyat, 19-12-2008, Catur RW/ Tri Joko/ Eva Fahas
Foto: Ade Bayu Indra, PR, 2008, Pemagaran Taman Cilaki
Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung gelandangan, sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian bahkan terkenal sebagai tempat penjaja seks.

Seusai menyelesaikan putaran keduanya mengelilingi Taman Lansia yang terletak di Jln. Diponegoro Kota Bandung, Hendrawan (55) duduk di atas bangku hijau yang terbuat dari besi. Ia mengatur kembali napasnya yang sedikit tersengal setelah berlari pagi. Di bawah pepohonan yang rindang, ia mendapatkan udara segar untuk paru-parunya.

"Saya cukup sering olah raga di sini. Setidaknya seminggu sekali. Kalau pagi-pagi begini sih enak, udaranya segar," katanya sambil mengelap bulir keringat di dahinya.

Pepohonan di Taman Lansia memang sangat rimbun. Seperti hutan di tengah kota, taman ini ditumbuhi pohon-pohon besar dengan daun yang lebat, bercabang ke berbagai arah. Pagi hari, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di sana. Ada yang berolah raga, bermain bersama anak-anaknya, atau sekadar duduk-duduk di bangku taman.

Akan tetapi, tidak demikian halnya saat petang tiba. Nyaris tidak ada kegiatan yang terlihat dari luar. Taman kota seolah mati suri. Gelap. Lampu-lampu yang ada di dalam taman tidak menyala. Suasana serupa ditemui di hampir semua taman kota yang ada.

"Idealnya memang taman kota itu ada lampunya. Kondisi sekarang, banyak lampu di taman yang mati. Ada juga yang dirusak," kata Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Taman Dinas Pertamanan Kota Bandung Evida Artaty di ruang kerjanya di Jln. Seram, Kamis (18/12).

Suasana yang gelap membuat masyarakat enggan pergi ke taman kota pada malam hari. Citra negatif telanjur menempel pada taman kota. Pedagang kaki lima, prostitusi, peredaran narkoba, hingga masalah gelandangan menjadi wajah buruk taman kota di malam hari.

Beberapa upaya sudah pada ambil untuk mengatasi kondisi itu. Fasilitas umum, seperti lampu diberi pelindung agar tidak mudah dicuri. Terakhir, dengan memagari taman seperti yang dilakukan di Taman Maluku. "Itu juga untuk mencegah agar taman tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif tadi," katanya.

Masalah gelandangan dan pengemis memang menjadi salah satu hal yang mengganggu perawatan taman kota. Sering kali mereka menggunakan taman kota untuk tinggal. "Untuk mengatasi itu memang membutuhkan koordinasi dari dinas-dinas yang lain. Selama ini kami juga bekerja sama dengan Satpol PP," katanya.

Pemeliharaan taman kota, menurut Evida, menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterbatasan personel yang memiliki keterampilan pemeliharaan taman. Saat ini, dinas pertamanan mempekerjakan 135 tenaga sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji. "Ya kalau ada rezeki, kita bagi-bagi," katanya.

Kota Bandung memiliki 511 taman, sekitar 50 lebih di antaranya adalah taman kota. Sebagian besar merupakan peninggalan zaman Belanda. Tidak heran kalau ukuran pohonnya besar-besar.

Selain taman "warisan", pemkot juga membangung taman-taman baru. Beberapa di antaranya merupakan bekas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). "Sudah diresmikan tiga taman bekas SPBU. Tahun depan, rencananya akan dibuat lima taman lagi," katanya. Tiga taman yang ia maksud adalah Taman Sukajadi, Taman Cikapayang, dan Taman Pramuka di Jln. L.L.R.E. Martadinata.

**

DALAM pandangan pemerhati lingkungan Supardiyono Sobirin, taman kota tidak boleh terlepas dari fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, berbagai tanaman keras harus ada. Taman jangan hanya berisi bunga-bungaan. Kedua jenis tanaman ini harus disandingkan serasi.

"Kalau taman berisi bunga semua, fungsi penyerapan air dan penghasil oksigen tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, kalau berisi pohon keras saja, taman berkesan menyeramkan, tidak nyaman. Apalagi, jika tidak ada penerangan yang memadai. Bisa-bisa disalahgunakan saat malam," ujar anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda itu.

Membuat taman kota haruslah diikuti dengan proses pemeliharaan yang serius. Jika tidak, semua langkah yang diambil akan mengesankan projek belaka yang bersifat parsial. Kematangan program dan pembiayaan menjadi tuntutan mutlak.

Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang digunakan sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung dan gelandangan, ada yang identik sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian lain bahkan terkenal sebagai tempat mangkal para penjaja seks.

Melihat kenyataan itulah, Sobirin menegaskan pentingnya penegakan hukum. Dia mencontohkan penanganan taman Tegallega. "Dulu Tegallega banyak digunakan sebagai tempat transaksi seks. Tetapi, berkat penindakan tegas, sekarang orang kembali nyaman berkunjung," tutur pria 64 tahun kelahiran Gombong Jawa Tengah ini.

Akan tetapi, menurut Sobirin, penegakan hukum mesti diimbangi dengan sosialisasi dan pengajaran ulang bagi warga tentang arti dan manfaat taman kota. Dengan sosialisasi yang tepat, taman kota akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakatnya. "Fungsi utama taman itu kan membuat orang nyaman? Itu yang harus terus diusahakan," ujarnya.

Menurut pandangan planolog Hetifah Sjaifudian Siswanda, sudah saatnya seluruh masyarakat mengembalikan citra baik sebuah taman kota. "Bisa dimulai dengan membangun fasilitas penunjang taman seperti trotoar dan lampu penerangan serta memudahkan aksesibilitas bagi semua kalangan untuk mendatangi taman," katanya di Jln. Serayu No. 8 Kota Bandung, Senin (15/12).

Ada dua strategi untuk mewujudkannya yaitu melalui pihak investor yang diwajibkan mengalokasikan 10% pembangunannya untuk RTH, serta memberikan tanggung jawab kepada penduduk untuk memelihara taman. Jika perlu, pemkot bisa "membeli" lahan dari masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka publik seperti yang dilakukan beberapa kota di luar negeri.

"Selain itu, masih perlu ditingkatkan fungsi lingkungan dari taman. Dan ini bisa dimulai dari melengkapi fasilitas taman seperti toilet, tempat duduk, penerangan, atau bahkan hotspot seperti yang bisa dijumpai di taman kota Surabaya. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentu fungsi sosial dan edukasi sebuah taman bisa tercapai," ungkap Hetifah.

Hetifah menilai, saat ini kecenderungan terhadap pembangunan taman dan ruang terbuka publik masih pada pendekatan projek. Hal itu terlihat dari belum maksimalnya upaya pemeliharaan taman-taman yang sudah ada. "Banyaknya fasilitas yang kehilangan fungsi memang ditujukan untuk diganti dengan yang baru," katanya.

Bagi pihak-pihak tertentu, "projek" pengadaan akan lebih menguntungkan ketimbang dana untuk pemeliharaan. Oleh karena itu, taman kota terkesan hanya asal ada karena fungsinya tidak dapat dinikmati masyarakat luas. (Catur Ratna Wulandari/Ag. Tri Joko Her Riadi/Eva Fahas/"PR")***

DISKUSI BAKSIL DIAKHIRI ADU MULUT

2008-12-17T23:16:00.000-08:00

TRIBUN JABAR, 12 Oktober 2008, kisdiantoro, tiah sm
Foto: Google Earth, 2008, Babakan Siliwangi

Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung dan wakilnya terdiam.

BANDUNG, TRIBUN - Suasana tegang dan adu mulut mewarnai diskusi penataan wilayah Babakan Siliwangi (Baksil) di Kantor Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad), Jumat (10/10) malam. Ketua Jaga Lembur, yang juga pemrakarsa diskusi, Acil Bimbo, sempat terlibat adu mulut dengan pengamat militer Herman Ibrahim, hingga Herman akhirnya keluar ruangan.

Saat menutup diskusi, Acil mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pengembangan kawasan Baksil menjadi wilayah privat. Acil menilai setiap jengkal tanah di daerah itu harus dipertahankan seperti semula karena para pejuang mempertahankan dengan tetesan darah. Saat itu, Herman Ibrahim menginterupsi dan meminta diskusi segera ditutup. "Diskusi ditutup saja, itu mitos," kata Herman, meminta Acil menghentikan cerita sejarah Babakan Siliwangi.

Acil spontan membalas dengan kalimat bernada marah. "Bukan mitos," kata Acil membentak. "Saya keluar," kata Herman. "Silakan keluar," balas Acil. Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya, Ayi Vivananda, terdiam. Ekpresi muka mereka tampak tegang.

Para peserta lainnya yang berada di luar ruangan pun merapat hendak mengetahui peristiwa itu. Sesaat kemudian di depan pintu ruang diskusi sudah berdiri beberapa orang petugas keamanan. Ketegangan sudah terasa sejak Acil Bimbo diberi kesempatan memberikan pendapat dan menutup acara diskusi oleh moderator Dede Mariana. Acil berbicara dengan nada yang meledak-ledak.

"Sejak 2003, saya tidak setuju Babakan Siliwangi diprivatisasi. Silakan yang lain setuju, saya tidak," kata Acil. Ia mengatakan, diskusi ini diharapkan akan dihadiri pihak pengembang, PT Esa Gemilang Indah (EGI). Tapi ia kecewa karena tak satu pun wakil PT EGI hadir. Saking kecewanya, Acil menggebrak meja di depan tempat duduk Dada Rosada dan Ayi Vivananda. "Saya sudah tahu PT EGI tidak akan datang. Saya ingin gambar (rencana pembangunan, Red), bukan peta-peta seperti ini," kata Acil.

Ketegangan semakin memuncak ketika Herman Ibrahim meminta diskusi itu ditutup karena pembahasannya sudah irasional. Melihat situasi memanas ini, "Abah" Iwan Abdurahman berdiri dan meminta diskusi ditutup. Ia sangat menyesalkan kejadian itu. Semua orang sangat antusias datang ke Lemlit Unpad untuk memberikan saran tentang penataan Baksil. Namun acara itu dirusak dengan pertengkaran.

"Saya sebagai Ketua Dewan Penyantun menyesalkan rumah ini menjadi tempat untuk memecah belah dan pertengkaran," kata Iwan. Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah juga mengatakan hal serupa. Acil kemudian meminta maaf atas insiden itu. Ia mengaku dirinya emosi. Untuk meredakan amarah dan ketegangan, Iwan meminta mengakhiri acara dengan berdoa bersama. Acil diminta untuk memimpin doa.

Herman, yang dihubungi Sabtu (11/10), mengatakan, masalah adu mulut adalah hal biasa dalam forum. Ia menyambut baik kritikan masyarakat dan pakar atas rencana kawasan Baksil. Namun ia menilai ketua panitia memojokkan dan membentak-bentak serta menggebrak meja di depan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan pejabat lainya. "Sebagai warga negara dan warga Kota Bandung, saya tidak terima sikap Acil yang tidak menghargai pejabat, artinya penghinaan terhadp institusi," ujarnya. (dia/tsm)

PEMANGKASAN CURUG JOMPONG PERLU DIKAJI

2008-12-17T22:35:00.000-08:00

BANJIR CIEUNTEUNG MULAI SURUT
GALAMEDIA, 18 Desember 2008, B.83/B.89
Foto: Sobirin 2006, Curug Jompong Cadas Alami Citarum
Pengamat lingkungan hidup dari DPKLTS, Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.

DJUANDA,(GM)- Pengamat lingkungan hidup dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.

"Dengan dua kebijakan itu, diperkirakan masih akan ada daerah-daerah yang terkena banjir. Karena itu, saya tidak setuju dengan pemangkasan Curug Jompong," kata Sobirin kepada wartawan seusai pertemuan para pakar di Gedung Bappeda Jabar, Jln. Ir. H. Djuanda Bandung, Rabu (17/12).

Hal senada disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), Mudjiadi pada rapat gabungan yang difasilitasi Komisi C DPRD Kab. Bandung di Soreang, Selasa (16/12).

Menurut Mudjiadi, pemangkasan Curug Jompong hanya akan menyelesaikan masalah secara parsial. Dampaknya setelah itu, air yang mengalir lebih cepat sehingga pada saat musim kemarau banyak daerah yang akan kekeringan.

"Pengaruhnya hanya kecil saja dan debit air yang mengalir setelah pemangkasan tersebut hanya sejauh sekitar 7 kilometer. Jarak dari Dayeuhkolot ke Curug Jompong sekitar 20 kilometer," kata Mudjiadi.

Diungkapkan Mudjiadi, wilayah Bandung Selatan seperti Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot, merupakan daerah rendah tempat bermuaranya sungai. "Usulan harus dikaji dengan seksama, jangan sampai apa yang dilakukan hanya solusi yang sifatnya parsial," jelasnya.

Banjir Surut

Sementara itu, banjir yang melanda RW 20 Kp. Cieunteung, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Rabu (17/12), mulai surut. Tinggal puluhan rumah di RT 02 dan RT 04 yang masih terendam, karena lokasinya di dataran rendah.

Ketua RW 20, Jaja mengatakan, air mulai surut sejak Selasa (16/12) malam. "Kondisi seperti ini sudah sering terjadi. Asalkan tidak hujan, banjir cepat surut. Tapi banjir akan kembali datang bila hujan kembali turun," katanya.

Kondisi tersebut menyebabkan masih ada warga yang bertahan di lokasi pengungsian. "Hanya beberapa warga saja yang rumahnya sudah tidak digenangi air, memilih pulang untuk bersih-bersih rumah. Sebagian besar tetap di tempat ngungsi karena hujan dan banjir masih mungkin terjadi," jelas Jaja. (B.83/B.89)**

KAMPUNG CIEUNTEUNG KEMBALI TERENDAM

2008-12-16T16:13:00.000-08:00

SISWA SDN MEKARSARI GUNAKAN GEDUNG DARURAT
KOMPAS Jawa Barat, 16 Desember 2008, ELD/REK
Foto: www.opinimasyarakat.com, Banjir Bandung
"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin.

Bandung, Kompas - Kampung Cieunteung di RW 20, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (15/12) dini hari, kembali terendam air yang bersumber dari limpasan Sungai Citarum. Ketinggian air berkisar 70 sentimeter-2 meter. Itu terjadi setelah hujan deras mengguyur Bandung Raya sehari sebelumnya.

Menurut Acit, warga RT 1 Kampung Cieunteung, air Sungai Citarum mulai menggenangi wilayah ini pada Minggu pukul 20.00. Setelah itu, kenaikan air terus meningkat dan sekitar pukul 24.00 mencapai minimal 70 cm. Bahkan, di beberapa lokasi ketinggian air berkisar satu meter sampai dua meter.

Melihat kondisi yang makin buruk, masyarakat berinisiatif berlindung di lokasi lebih aman, seperti loteng rumah. Ada juga warga yang mengungsi di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Bandung di pusat Kecamatan Baleendah. Gedung itu memiliki aula besar dan luas.

Menurut pantauan Kompas, kejadian itu membuat ujian di SDN Mekarsari yang berada di tengah Kampung Cieunteung terpaksa dipindah ke Grha Purna Laga Jaya dan sebagian ke Gedung Serbaguna Kelurahan Baleendah. "Banjir masuk ruang kelas dengan ketinggian 30 cm. Padahal, bangunan sekolah sudah ditinggikan sampai 1,2 meter pada 2006," kata guru kelas VI SDN Mekarsari, Cucu Rohayati.

Menurut dia, keputusan memindahkan lokasi ujian dilakukan Camat Baleendah setelah berkoordinasi dengan pengajar. Sejak dini hari ketinggian air terus bertambah. Dikhawatirkan, ada anak yang terpeleset dan cedera jika lantai tergenang air. Akibat keterbatasan tempat, siswa mengerjakan ujian sambil bersila di lantai.

Penjabat Sementara Kepala Sekolah SDN Mekarsari Ela Laela Rusliani menuturkan, pemindahan lokasi ujian ini bergantung kondisi banjir. Jika tinggi air tidak sampai masuk ke ruang kelas, pelaksanaan ujian bisa dilakukan di SDN Mekarsari. "Namun, lumpur yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu agar ada kenyamanan untuk belajar-mengajar," ujar Ela.

Masih dicari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan akan memutuskan solusi penanganan banjir di Bandung selatan secara komprehensif paling lambat 1 Januari 2009. Sebelum itu, Pemprov akan meminta pendapat pakar lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. "Solusi banjir tidak hanya bisa diajukan dalam kerangka ekologi sebab banyak persoalan sosial dan ekonomi yang menyertai bencana ekologis itu," kata Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda.

Warga Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menolak rencana pembelian lahan milik masyarakat di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Rencana itu dinilai tidak realistis sebab kawasan itu bukan satu-satunya penyebab banjir di Bandung selatan. Bahkan, kondisi kawasan itu telah membaik dengan turunnya perambah hutan sejak 2003 (Kompas, 15/12).

Anggota Komite Perencana Jabar, Sobirin, berpendapat, solusi yang diberikan Pemprov sebaiknya mempertimbangkan konsep tata ruang di kawasan hilir. Kawasan Baleendah dan Majalaya, misalnya, adalah tempat parkir air di Cekungan Bandung.

"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin. (ELD/REK)

JATIGEDE DAM CAMPAIGN GAINS MOMENTUM

2008-12-14T16:32:00.000-08:00

Water For The People Network, 14 February 2008
Contributed by Administrator
Foto: SOBIRIN, 2005, Jatigede Reservoir Area, So Sad……!

According to S. Sobirin of DPKLTS, the whole river system in this area is in a bad condition. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.

A campaign to halt a large dam project in West Java has put government officials in the spotlight over allegations of corruption.

It looks as if more than Rp 6 billion (around USD 700,000) has been embezzled from funds meant for compensation and public facilities for displaced villagers, according to research by the Bandung Legal Aid Institute (LBH Bandung). In February, LBH Bandung publicly announced its suspicions that the huge sum had been misused, throwing government officials involved in project onto the defensive.

The findings come from a 2003 study into land acquisition at the Jatigede dam project, in Sumedang district, West Java, which also documented human rights violations and environmental concerns. The dam, which has been planned since the 1960s, will affect around 6,000 hectares of farm and forest land, forcing around 28,000 people to move. The World Bank, which provided a loan to design the dam, does not think the dam merits further financial support. (see DTE 59 for background).

In one village, Cisurat, for example, the researchers found that villagers received only 12-33% of the land value fixed by the Sumedang district head (Bupati). Overall, from 2000 - 2002, Rp58 million was paid out in compensation, but the sum should have been more than Rp 1 billion. LBH Bandung also found that money allocated for public facilities had not been spent as stated by the Department for Regional Infrastructure and Settlement. For example, the department stated that 105.8 ha in Cibuluh village was used for facilities costing Rp1.4 billion, but when they checked on the ground, this location was still being used by local people and nothing had been constructed.

The West Java governor, Danny Setiawan, was reported to be 'visibly shocked' at LBH Bandung's findings, and said he would check whether the information was true. One former official denied there was any corruption at the project during his term as project leader, and the current co-ordinator of the dam project also denied any wrongdoing. But LBH Bandung points out that these officials are legally responsible for any corruption of funds destined for rights-holders.

LBH Bandung has formed an ad hoc coalition with other NGOs to support the Jatigede community organisation, FKRJ, in bringing the case before Indonesia's Anti-Corruption Commission. The coalition is also pushing for the dam project's environmental impact assessment, completed by Padjajaran University in 1986, to be cancelled because it did not take account of a geological fault in the area and failed to address the social impacts.

Flooding

The provincial and central governments are pushing for the project to proceed, saying it is the only answer to severe flooding and drought problems along the northern coast of the province. Indramayu district experienced bad flooding in February, leaving three people dead and 23,000 hectares of rice-fields submerged. The area was seriously hit by the long dry season in 2002. But opponents of the dam say the social and environmental costs of building the Jatigede dam are too high.

According to S. Sobirin, of the Sunda Forestry and Environment Expert Board (Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) in Bandung, the whole river system in this area is in a bad condition, with narrow river channels and riverbeds silted up. If 'revitalised', the rivers flowing to the coast would be better able to cope with flood waters. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.

Loss of income

Local people represented by FKRJ are angry that their concerns are being ignored, while government officials continue to make pronouncements about a dam being the only solution to the flooding. Estimates of the loss of income to the local economy that the dam will cause range up to Rp 5 trillion (around USD 578 million) per year, from rice, tobacco, groundnuts, forest products and other crops.

Around 1,200 ha is controlled by state forestry company Perhutani, which has agreed to release the land, if replacement forest land is provided.

Local people are also arguing that the area contains a number of important historical or archaeological sites, including graves where the founders of the city of Sumedang are buried.

Water for the People Network - Asia
http://w4pn.org Powered by Joomla! Generated: 15 December, 2008, 08:04
http://dte.gn.apc.org/61DAM.HTM

KELEMBAGAAN POLDER BERKELANJUTAN

2008-12-13T06:34:00.000-08:00

Foto: www.flickr.com, Kincir Angin Polder Belanda Abad 17

Oleh: Sobirin/ Pemerhati Lingkungan tinggal di Bandung
Sistem polder merupakan salah satu alternatif rekayasa yang dinilai tepat dan efektif untuk mengendalikan banjir dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan di daerah dataran rendah rawan banjir. Perlu keterlibatan masyarakat untuk suksesnya kelembagaan polder.

Sistem polder terdiri atas tanggul, kolam retensi, sistem drainase, pompa dan komponen lainnya yang merupakan satu sistem, dan dirancang sesuai dengan lokasi dan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan sistem polder tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tata air secara makro.

Kombinasi kapasitas pompa dan kolam retensi harus mampu mengendalikan muka air pada suatu kawasan polder dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem drainase secara makro.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem polder, diperlukan keterlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat bertempat tinggal di kawasan polder terkait.

POLDER SEBAGAI KOMITMEN BERSAMA

Peran kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan program polder perkotaan.

Melalui kelembagaan masyarakat polder berkelanjutan, maka masyarakat akan tetap mampu mengelola kegiatan-kegiatan terkait polder secara menerus berkelanjutan, walaupun secara resmiadministrasi proyek yang telah dirintis semasa proyek dibangun.

Apabila kelembagaan tetap berkelanjutan, maka ini pertanda bahwa masyarakat telah mulai mandiri. Mereka telah memiliki keyakinan, kemampuan dan komitmen bersama untuk mengelola infrastruktur polder yang telah dibangun untuk mengatasi masalah banjir dan genangan di tempat mereka tinggal, mengkonservasi lingkungan setempat, mungkin juga meningkatkan keadaan ekonomi, dan meningkatkan kestabilan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang akan melakukan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat polder, yaitu bagaimana menyusun strategi agar pihak-pihak lain juga memberi dukungan penuh pada kelembagaan masyarakat polder ini, agar berkelanjutan.

KRITERIA MASYARAKAT POLDER BERKELANJUTAN

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan dapat diindikasikan sebagai berikut:

Tata Kelola Organisasi Masyarakat Polder yang baik, yaitu yang dicirikan oleh beberapa sub indikator:
Umumnya organisasi masyarakat pengelola infrastruktur sumber daya buatan hanya mengandalkan kepada pengurus organisasi saja, padahal organisasi masyarakat akan sukses dan berkelanjutan apabila pengurus dan semua para warga anggota merupakan satu kesatuan sinergi. Pengurus pengelola polder hendaknya dipilih secara aklamasi dan terbuka oleh seluruh warga masyarakat yang tinggal di dalam polder. Untuk itu diperlukan adanya pemimpin kelompok masyarakat polder yang berdedikasi dan kompeten. Kualifikasi pemimpin dan pengelola polder meliputi kombinasi antara keahlian dan personal network yang relevan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
Adanya organisasi masyarakat polder yang dinamis, yang selalu mampu melakukan pembelajaran, pengembangan, dan peningkatan kapasitas baik pemimpin maupun anggotanya. Organisasi masyarakat polder sebaiknya mengalokasikan sejumlah dananya setiap tahun untuk pengembangan dan penguatan organisasi, pemimpin dan para anggota organisasi. Visi, misi dan tujuan organisai masyarakat pengelola polder harus dinyatakan secara tertulis. Organisasi masyarakat polder juga harus mampu merencanakan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Organisasi masyarakat polder merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seluruh masyarakat yang berada di dalam kawasan polder sebagai penerima manfaat.
Organisasi masyarakat polder sepantasnya diregistrasi secara resmi oleh instansi Pemerintah Daerah terkait.
Ciri organisasi masyarakat polder yang baik adalah akuntabilitas mekanisme dan sistem yang jelas, transparan, dan berfungsi, sehingga peranan dan tanggung jawab baik pemimpin maupun para anggota organisasi menjadi jelas, tertulis dan dipatuhi.
Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sebuah kawasan polder (kurang lebih 1.500 Kepala Keluarga) harus bersedia sebagai anggota organisasi masyarakat polder ini. Masing-masing warga anggota organisasi masyarakat polder harus jelas kontribusnya, yaitu waktu, tenaga, uang. Besarnya kontribusi sebanding dengan kapasitas masing-masing anggota.
Partisipasi kaum wanita (gender) harus mendapat perhatian dalam pengelolaan polder berbasis masyarakat ini.
Pengurus pengelola polder dan seluruh warga sebagai anggota masyarakat polder mengadakan pertemuan secara periodik untuk mendiskusikan kebijakan dan arahan organisasi dan program. Semua pertemuan dicatat dengan baik.
Organisasi polder harus memiliki kapasitas untuk memecahkan konflik internal. Untuk itu organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup jelas, tertulis mengenai pemecahan konflik internal termasuk konflik antar anggota.

Manajemen organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Struktur organisasi masyarakat polder yang efektif dan efisien harus sudah dibuat dan berfungsi. Bagan organisasi secara jelas mengindikasikan garis kewenangan, alur kegiatan, dan akuntabilitas yang meliputi tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengurus.
Perencanaan dan program organisasi masyarakat polder yang harus tertulis. Perencanaan dan program harus berdasarkan pada komitmen, visi, misi dan tujuan organisasi.
Perencanaan dan program mencakup daftar kegiatan yang diusulkan untuk dua tahun ke depan dengan target yang ingin dicapai serta dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan.
Perencanaan dan program harus jelas, menyangkut kebutuhan person yang diperlukan atau sukarelawan untuk masing-masing kegiatan yang diusulkan.
Adanya kebijakan yang jelas untuk klasifikasi penerima manfaat, partisipasi dan distribusi manfaat.
Sistem monitoring dan evaluasi harus sudah dibuat dan bisa dioperasikan. Pengukuran dan penilaian indikator keberhasilan harus melibatkan partisipasi seluruh penerima manfaat termasuk kaum wanita (gender).
Sistem pelaporan baik teknis, administrasi, maupun keuangan harus dikerjakan sesuai dengan jadwal dan pokok masalah yang telah disepakati oleh semua anggota masyarakat polder. Sistem pelaporan ini dilengkapi dengan dokumentasi hal-hal terkait.
Memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan manajemen polder berbasis masyarakat. Staf teknis dan administrasi termasuk sukarelawan harus memiliki keahlian terkait dengan kegiatan polder dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Manajemen keuangan organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berikut:
Organisasi pengelola polder memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengikuti prinsip akuntansi dan audit internal yang telah diterima oleh umum.
Organisasi pengelola polder memiliki anggaran tahunan.
Organisasi pengelola plder memiliki dana internal yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
Organisasi pengelola polder memiliki beragam sumber dana dan kapasitas untuk meningkatkan dana selain dari penerimaan rutin warga dan bantuan pemerintah.
Dokumen masuk dan keluarnya uang disertai data pendukungnya harus dikelola dengan baik untuk tujuan mempermudah kegiatan audit.
Audit tahunan dilaksanakan oleh auditor independen.
Harus ada komitmen kemandirian organisasi pengelola polder, yaitu mampu mengembangkan dan melaksanakan perencanaan keuangan yang berkelanjutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sistem pelayanan yang baik dari organisasi kepada seluruh anggota masyarakat polder, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berikut:
Memiliki kemampuan teknis pengelolaan polder sehingga seluruh masyarakat anggota polder terhindar dari bencana banjir dan genangan.
Organisasi mampu melakukan kajian kinerja secara berkala dan dampaknya bagi keselamatan seluruh anggota masyarakat polder.

Memiliki jejaring atau networkning yang luas dengan pihak-pihak luar, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berkut:
Memiliki jejaring atau networkong yang aktif dan efektif. Organisasi masyarakat polder sebaiknya merupakan anggota dari network LSM atau network lainnya yang satu pandangan dengan organisasi.
Organisasi mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, swasta dan lainnya.
Organisasi mampu meningkatkan partisipasi politik dan advokasi yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.
Kemampuan organisasi untuk menegosiasi dan mengakses sumber daya baik berupa sumber daya manusia, alam, tekonologi, informasi dan keuangan.
Organisasi memiliki kontrol pada proses kebijakan dan pendanaan.

Mampu memelihara budaya organisasi yang baik, memiliki kekompakan, rasa memiliki, kebanggaan organisasi, sehingga organisasi menjadi lebih solid dan sehat. Keadaan ini bisa diindikasikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Selalu taat dan disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
Selalu melakukan review visi, misi dan tujuan organisasi sesuai nilai dan budaya organisasi Rasa persaudaraan yang erat, tidak saling curiga, saling membantu antar anggota secara sukarela
Organisasi mempunyai reputasi/ image yang positif
Memiliki kebiasaan memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa, dan berani memberikan sanksi kepada anggota yang menyeleweng dari kesepakatan tugas pokok dan fungsi.

REDEFINISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan adalah proses: perubahan dari status rendah ke status lebih tinggi, kapasitas rendah ke kapasitas lebih tinggi (capacity building).
Pemberdayaan adalah metode: pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya.
Pemberdayaan adalah program: tahapan2 dng hasil terukur menuju kehidupan rakyat mandiri dan sejahtera.
Pemberdayaan adalah gerakan: peluang bg masyarakat utk berpartisipasi dlm pembangunan.
Pemberdayaan adalah keterbukaan: No Hidden Agenda, No Tricky, No Hit and Run, No Single Model.
Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi: menempatkan dan mempercayakan masyarakat sbg subyek dlm pembangunan.

Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi para pihak pelaku pemberdayaan masyarakat untuk memiliki orientasi agar kelompok yang didampingi memiliki organisasi dengan ciri-ciri menuju kemandirian dan berkelanjutan.

Jika kelompok sasaran mampu mewujudkan ciri-ciri organisasi masyarakat mandiri dan berkelanjutan, berarti kita telah mengantarkan pada proses kemandirian mereka.

Bila kelompok ini telah memiliki ciri-ciri kelembagaan menuju kemandirian dan berkelanjutan, maka ketika oleh pendamping disapih, dan ketika diperkenalkan dengan berbagai pihak baru (melalui technical building atau penambahan modal), maka diharapkan organisasi sasaran akan mampu mengelolanya.

Tetapi sebaliknya jika organisasi sasaran sejak awal sudah terburu-buru diberikan technical building tanpa penguatan kapasitas kelembagaan melalui capacity building, maka sudah dapat dipastikan organisasi sasaran segera akan berakhir dengan berakhirnya program.

ENAM SUKSES SEBUAH ORGANISASI MANDIRI

Sebuah organisasi berpotensi menjadi organisasi yang sukses, mandiri, dan berkelanjutan, apabila memiliki 6 (enam) komponen sukses, yaitu: visi, misi, program keja, sumber daya modal dan sumber daya manusia, ketrampilan profesional, motivasi dan insentif.

Bila organisasi memiliki 6 (enam) komponen sukses, maka dapat dipastikan bahwa organisasi ini akan sukses dan berkelanjutan.
Bila organisasi tidak memiliki visi, maka organisasi akan berkembang tanpa arah
Bila organisasi tidak memiliki misi, maka perkembangan organisasi akan tersendat-sendat
Bila organisasi tidak memiliki program kerja, maka organisasi menjadi tidak efektif dan banyak terjadi pemborosan.
Bila organisasi tidak memiliki sumber daya modal dan sumber daya manusia, maka organisasi akan frustasi.
Bila organisasi tidak memiliki ketrampilan profesional, maka organisasi akan lambat berkembang dan tidak kompetitif.
Bila organisasi tidak mampu memberikan motivasi dan insentif kepada para pengurus dan anggotanya, maka organisasi akan berjalan penuh keraguan dan setengah-setengah.

Sebagai penyegaran, berikut disampaikan pengertian dan batasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program:

VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang bersisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi

Rumusan visi antara lain:
mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
memiliki orientasi masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi

Rumusan visi diharapkan:
menarik komitmen dan menggerakkan orang
menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi
menciptakan standar keunggulan
menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

MISI
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran organisasi.
Misi suatu organisasi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Rumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Memberikan peluang utk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Rumusan misi:
Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh organisasi

TUJUAN
Tujuan adalah apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat targetnya masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

STRATEGI
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

KEBIJAKAN
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yg sistematis dan terpadu utk mendptkan hasil yg dilaksanakan oleh satu atau beberapa institusi atau dlm rangka kerjasama dng masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Program dilakukan setiap tahun dlm kurun waktu 5 (lima) tahun.
Pembiayaan melalui sumber pendanaan tertentu atau dalam rangka kerjasama dengan pihak lain. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang dirinci ke dalam kegiatan yang merupakan peran aktif masyarakat dan peran aktif wanita (gender).

MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN MENGGALI KESADARAN

Sukses sebuah organisasi tidak terlepas dari keyakinan bahwa suatu masalah yang menimpa masyarakat hanya bisa diselesaikan bila seluruh masyarakat ikut menangani masalah tersebut secara kebersamaan.
Oleh sebab itu perlu dibangun trust, awareness, interest, decision, action, dan akhirnya merupakan culture.

PUSTAKA
Rimun Wibowo. 2008. Pentingnya Kelembagaan Masyarakat Yang Berkelanjutan. LSM Nasional Program PIDRA. 15 Mei 2008.

Sobirin. 2008. Peran Ganda Masyarakat Sebagai Pemakai dan Penyelamat Air. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air dengan tema: Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Globalisasi. Penyelenggara: UNJANI, UNPAR, ITENAS, PUSAIR, HATHI, Bandung 29 Juli 2008.

RENSTRA PUSLITBANG PERMUKIMAN 2010-2014

2008-12-12T07:07:00.000-08:00

MASUKAN UNTUK PUSLITBANG PERMUKIMAN
Foto: www.tzuchi.or.id, Oase di Muara Angke
Oleh: Sobirin - 10 Desember 2008

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN HAK DASAR MANUSIA
UU No. 11 Th 2005 telah meratifikasi tentang “Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN HAK DASAR MANUSIA

UU No. 11 Th 2005 telah meratifikasi tentang "Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya".
Masalah kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk didalamnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman kumuh, melekat dengan kovenan tersebut.
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia. Hak dasar adalah hak setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.
Menjadi kewajiban setiap negara dan pemerintahan untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak dasar manusia atas perumahan ini bagi seluruh penduduk dan warganya dengan tanpa pilih-pilih. Tanpa mempedulikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara/ pemerintahan, kewajiban pokok minimum atas pemenuhan hak dasar tersebut harus dilaksanakan. Demikian pula kewajiban internasional untuk mendukung segenap upaya pelaksanaan hak atas perumahan yang layak.

HAK DASAR MANUSIA DAN HAK DASAR ALAM

Perlu diperhatikan bahwa hak dasar manusia tidak boleh melanggar hak dasar alam. Banyak perumahan dan permukiman berkembang dengan dalih hak dasar manusia, tetapi mengintervensi kawasan lindung, yang akhirnya menimbulkan bencana. Pembangunan perumahan dan permukiman seharusnya menganut filosofi: “low impact development” dan “zero delta Q”, serta “living harmony together between people and nature”.

TANTANGAN

Tantangan internal: Konversi lahan pertanian produktif dan kawasan lindung menjadi permukiman (urban sprawl) menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Masalah lain yg menyangkut perumahan dan permukiman: air minum, sanitasi (PLP), kebutuhan perumahan, penataan bangunan dan penataan kota/desa, transportasi, sumber daya air lokal, pengembangan daerah perbatasann/terpencil, sumber daya manusia peneliti bidang permukiman.
Tantangan external: global public goods (pemanasan global, krisis ekonomi global), tuntutan "sustainable development", tuntutan Indek Pembangunan Manusia (IPM), kerawanan sosial, gangguan keamanan, dinamika politik, MDG 2005, tuntutan kelestarian lingkungan.

LANDASAN ASPEK LEGAL

Seyognyanya penyusunan Renstra Pusat Litbang Permukiman ini menggunakan landasan aspek legal, antara lain:

UUD 1945
UU No 04 Th 1992: Perumahan dan Permukiman
UU No 23 Th 1997: Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No 07 Th 2004: Sumber Daya Air
UU No 25 Th 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No 32 Th 2004: Pemerintahan Daerah
UU No 24 Th 2007: Penanggulangan Bencana
UU No 26 Th 2007: Penataan Ruang

VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang ttg keadaan masa depan yg bersisikan cita2 dan citra yg ingin diwujudkan sebuah institusi
Rumusan visi antara lain:

mencerminkan apa yg ingin dicapai sebuah institusi
memberikan arah dan fokus strategi yg jelas
memiliki orientasi masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan institusi
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm lingkungan institusi
mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan institusi

Rumusan visi diharapkan:

menarik komitmen dan menggerakkan orang,
menciptakan makna bagi kehidupan anggota institusi
menciptakan standar keunggulan
menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi, sbg penjabaran visi yg tlh di tetapkan. Dng pernyataan misi diharapkan pihak2 yg berkepentingan dptt mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi. Misi suatu instansi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rumusan misi harus memperhatikan masukan pihak2 yg berkepentingan. Memberikan peluang utk perubahan sesuai dng tuntutan perkembangan lingkungan strategik.
Rumusan misi:

Melingkup semua pesan yg terdpt dlm visi
Memberikan petunjuk terhdp tujuan yg akan dicapai
Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh institusi

TUJUAN

Tujuan adalah apa yg akan dihasilkan dlm jangka waktu 1 (satu) sampai dng 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dng mengacu kpd pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu2 dan analisis strategik.
Tujuan tdk harus dinyatakan dlm bentuk kuantitatif, akan tetapi hrs dpt menunjukkan suatu kondisi yg ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dlm rangka merealisasi misi.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh institusi dlm rumusan yg lebih spesifik, terukur, dlm kurun waktu yg lebih pendek dari tujuan.
Dlm sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran utk diwujudkan pd tahun bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat targetnya masing2.
Sasaran diupayakan utk dpt dicapai dlm kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dng tujuan yg ditetapkan dlm rencana strategik.

STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yg dijabarkan ke dlm kebijakan2 dan program2.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan2 yg telah ditetapkan oleh yg berwenang utk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dlm pengembangan atau pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya keterpaduan dlm perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yg sistematis dan terpadu utk mendptkan hasil yg dilaksanakan oleh satu atau bbrp institusi atau dlm rangka kerjasama dng masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Program dilakukan setiap tahun dlm kurun waktu 5 (lima) tahun.
Pembiayaan melalui APBN atau dlm rangka kerjasama dng pihak lain. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang dirinci ke dalam kegiatan yg merupakan peran aktif masyarakat.

COMMON GOALS

Belum dapat dipastikan apakah agenda RPJM 2010-2014 akan sama dengan RPJM 2004-2009, yaitu Indonesia yang Aman-Damai, Indonesia yang Adil-Demokratis, Indonesia yang Lebih Sejahtera? Namun melihat kondisi Indonesia saat ini, maka Renstra Puslitbang Permukiman 2010-2014 perlu digali tujuan bersama atau ”common goals” yang masih bisa mengacu kepada butir-butir Renstra sebelumnya. Paling tidak terindikasi ada 5 “common goals” utama yaitu: sumber daya manusia peneliti, NSPM, teknologi bidang permukiman, kelembagaan, kemitraan, dan peran masyarakat.
Beberapa indikasi “common goals” litbang permukiman antara lain:

Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia peneliti Bidang Permukiman.
----------------------
Penyusunan, revisi, pemutakhiran NSPM bidang permukiman
-------------------------------
Litbang teknologi permukiman mendukung issu strategis dengan perhatian khusus pada daerah perbatasan, terisolir, kawasan endemis, kawasan bencana/ rawan bencana.
Litbang teknologi permukiman mewujudkan eco-settlement.
Litbang teknologi permukiman pedesaan mandiri (mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air baku, mandiri infrastruktur pedesaan)
Litbang teknologi permukiman di kawasan yang berfungsi lindung.
Litbang teknologi permukiman tradisional.
-------------------------------
Membangun jejaring kelembagaan litbang teknologi bidang permukiman dalam dan luar negeri.
-------------------------------
Membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam bidang permukiman.
-------------------------------
Membangun kapasitas peran masyarakat dalam bidang permukiman.

Bandung, 10 Desember 2008 Supardiyono Sobirin (Kapuskim Periode 1998-1999)