PENANGANAN BANJIR KOMPAS, Jawa Barat, 16 Juli 2009, REK
Foto: http://www.tni.mil.id/
Anggota Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin, Rabu (15/7) di Bandung, mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya memerhatikan tiga aspek secara proporsional, yakni perbaikan kawasan hutan lindung, pembangunan infrastruktur fisik, dan pembangunan infrastruktur sosial
BANDUNG, KOMPAS - Dalam menangani persoalan banjir tahunan yang melanda Cekungan Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial berupa penanaman kesadaran masyarakat. Pemprov Jabar juga terjebak pada persoalan infrastruktur fisik, yakni dengan upaya pemaprasan Curug Jompong.
Anggota Dewan Pakar pada Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, Rabu (15/7) di Bandung, mengatakan, Pemprov Jabar seharusnya memerhatikan tiga aspek secara proporsional, yakni perbaikan kawasan hutan lindung, pembangunan infrastruktur fisik, dan pembangunan infrastruktur sosial.
"Perbaikan kawasan lindung memerlukan perhatian utama, yakni dengan peningkatan anggaran reboisasi. Sebab, laju kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya perbaikan yang memerlukan waktu puluhan tahun," katanya.
Pemprov Jabar harus memanfaatkan musim kemarau seperti sekarang ini untuk mengerjakan ketiga aspek tersebut. Selama ini banyak pihak baru berteriak tentang perlunya perbaikan lingkungan saat musim hujan tiba dan banjir melanda.
Upaya penanganan banjir tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat yang tinggal di kawasan banjir pun harus ikut mencegah banjir dengan membiasakan pola hidup bersih dan peduli lingkungan. "Biaya penanganan banjir seharusnya lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur sosial ini," kata Sobirin.
Ia mencontohkan Vietnam yang sering dilanda banjir karena banyak warganya tinggal di daerah aliran sungai. Setelah bertahun-tahun menderita karena banjir, warga di sana akhirnya sadar dan berdamai dengan banjir.
"Warga menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan mendirikan rumah panggung untuk menghindari banjir. Mereka sadar bahwa mereka tinggal di kawasan yang rentan banjir sehingga tidak mungkin banjir dihilangkan, kecuali mereka membangun kesadaran lingkungan," tuturnya.
Upaya pemaprasan Curug Jompong jangan sampai justru memperparah kondisi lingkungan, antara lain menyebabkan pendangkalan Waduk Saguling.
Belum rampung
Kepala Dinas Pengendalian Sumber Daya Air Jabar Iding Srihadi menjelaskan, rencana pemaprasan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Namun, penyusunan desain teknik detail (detail engineering design/DED) belum rampung. Awalnya DED ditargetkan selesai pertengahan tahun ini.
"DED selesai pada September atau Oktober 2009. Proyek pun tidak bisa langsung dijalankan karena harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan," kata Iding.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menargetkan pemaprasan Curug Jompong dimulai pada 2010. Dananya bersumber dari pemerintah daerah dan pusat. Biaya pemaprasan diperkirakan Rp 500 miliar. (REK)
