PENGAMAT: REGULASI TATA RUANG KBU SELALU DILANGGAR

bisnis-jabar.com/ Bisnis Indonesia/ oleh: Herdiyan, 8 Mei 2011
Foto: Longsor Parongpong, Kab. Bandung Barat/ Harry Surjana/ PR/ 24-11-2010
Sobirin, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menuturkan: “KBU telah dijadikan kawasan lindung melalui peraturan baik pusat maupun provinsi. Namun, percuma saja bila peraturan itu dilanggar oleh pemerintah setempat,” ujarnya kepada bisnis-jabar.com hari ini.




BANDUNG (bisnis-jabar.com):
oleh: Herdiyan
Sejumlah regulasi telah dibuat pemerintah terkait untuk menjaga lingkungan Kawasan Bandung Utara, tetapi terus dilanggar.

Sobirin Supardiyono, Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), menuturkan beberapa peraturan yang mengatur kawasan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain Perda No.1/2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang di KBU dan Perda No.22/2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Jawa Barat.
“KBU telah dijadikan sebagai kawasan lindung melalui beberapa peraturan. Namun, percuma saja bila peraturan yang telah dibuat itu diabaikan dan dilanggar oleh pemerintah setempat,” ujarnya kepada bisnis-jabar.com hari ini.

Bila KBU terus disalahgunakan, dia khawatir akan terjadi bencana seperti halnya bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, jumlah korban yang meninggal sebanyak tujuh orang. Setidaknya lima orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian, serta lima orang lainnya mengalami luka berat dan dirawat di Puskesmas DTP Pamengpeuk.

“Oleh karena itu, kesadaran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi peristiwa bencana itu,” tuturnya. Akibat penyalahgunaan lahan di KBU, tutur dia, sejumlah bencana tanah longsor pernah terjadi di kawasan itu beberapa waktu lalu, seperti di Parongpong (KBB), Lembang (KBB), dan Dago (Kota Bandung). (Yanto Rachmat Iskandar)