Pikiran Rakyat, 29 Maret 2008, CA-164
Foto: Sobirin 2004, Utamakan Rembug Warga DAS Citarum
Anggota DPKLTS Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah penyediaan anggaran pembangunan nonfisik kesadaran masyarakat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.
SOREANG, (PR).- Tiga projek besar Sungai Citarum yang digulirkan pemerintah pusat dinilai tak dapat memecahkan persoalan secara menyeluruh di Kabupaten Bandung. Sebab, pembangunan yang memakan biaya jutaan dolar AS tersebut hanya bersifat fisik dengan kemungkinan gagal cukup besar.
Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ir. Soepardiyono Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk membuat kebijakan dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. "Segala hal yang dilakukan untuk mengatasi persoalan Citarum adalah sebuah kebaikan. Namun, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah adanya penyediaan anggaran untuk pembangunan nonfisik yakni pembentukan kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sayang sekali kalau dana yang begitu besar tidak menghasilkan apa-apa," tutur pakar lingkungan ini, Jumat (28/3).
Tak sesuai harapan
Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung Moch. Ikhsan menuturkan, pertemuannya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak sesuai dengan harapan. "Bappenas hanya mengungkapkan projek-projek beserta anggarannya. Padahal yang kami inginkan, rencana untuk menangani faktor nonstruktural juga. Sehingga masyarakat Citarum pun akan terlibat di dalamnya," tuturnya saat bertemu anggota Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), di kantor DPRD, Jumat (28/3).
Menurut dia, penanganan Sungai Citarum tidak boleh terbatas pada pembenahan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Sungai Citarum adalah sistem hidrologi dan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan di sekitarnya harus terlibat dalam memperbaiki segala persoalan di sana.
Ketidakpuasan mengenai projek penanganan Sungai Citarum membuat anggota DPRD komisi C berencana mengadakan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan persoalan tersebut di Majalaya, Senin (7/4). Dalam pertemuan itu, akan dibahas penanganan yang efektif untuk mengatasi persoalan fisik dan nonfisik Sungai Citarum. (CA-164)***
Foto: Sobirin 2004, Utamakan Rembug Warga DAS Citarum
Anggota DPKLTS Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah penyediaan anggaran pembangunan nonfisik kesadaran masyarakat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.
SOREANG, (PR).- Tiga projek besar Sungai Citarum yang digulirkan pemerintah pusat dinilai tak dapat memecahkan persoalan secara menyeluruh di Kabupaten Bandung. Sebab, pembangunan yang memakan biaya jutaan dolar AS tersebut hanya bersifat fisik dengan kemungkinan gagal cukup besar.
Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ir. Soepardiyono Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk membuat kebijakan dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. "Segala hal yang dilakukan untuk mengatasi persoalan Citarum adalah sebuah kebaikan. Namun, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah adanya penyediaan anggaran untuk pembangunan nonfisik yakni pembentukan kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sayang sekali kalau dana yang begitu besar tidak menghasilkan apa-apa," tutur pakar lingkungan ini, Jumat (28/3).
Tak sesuai harapan
Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung Moch. Ikhsan menuturkan, pertemuannya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak sesuai dengan harapan. "Bappenas hanya mengungkapkan projek-projek beserta anggarannya. Padahal yang kami inginkan, rencana untuk menangani faktor nonstruktural juga. Sehingga masyarakat Citarum pun akan terlibat di dalamnya," tuturnya saat bertemu anggota Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), di kantor DPRD, Jumat (28/3).
Menurut dia, penanganan Sungai Citarum tidak boleh terbatas pada pembenahan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Sungai Citarum adalah sistem hidrologi dan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan di sekitarnya harus terlibat dalam memperbaiki segala persoalan di sana.
Ketidakpuasan mengenai projek penanganan Sungai Citarum membuat anggota DPRD komisi C berencana mengadakan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan persoalan tersebut di Majalaya, Senin (7/4). Dalam pertemuan itu, akan dibahas penanganan yang efektif untuk mengatasi persoalan fisik dan nonfisik Sungai Citarum. (CA-164)***
No comments:
Post a Comment