SISTEM POLDER UNTUK PERKOTAAN RAWAN BANJIR

RUMUSAN SEMILOKA
PUSAIR, Jakarta 3 Juli 2007
Gambar: PUSAIR, 2007, Model Sistem Polder
Oleh Tim Perumus:
Supardiyono Sobirin (DPKLTS)
Joyce Marthawidjaja (PUSAIR)
Waluyo Hatmoko (PUSAIR)
Triweko (UNPAR)


Peningkatan kegiatan di kawasan perkotaan dataran rendah rawan banjir

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, dan standar kebutuhan hidup, serta industrialisasi di kawasan perkotaan dataran rendah rawan banjir, maka diperlukan peningkatan manajemen tata air dan pengendalian banjir.

Untuk meningkatkan keberhasilan pengendalian banjir di kawasan perkotaan dataran rendah, seperti DKI Jakarta, diperlukan beberapa dukungan, antara lain peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan proses pembangunan, pengembangan perangkat hukum dan penegakan hukum, pemberlakukan kebijakan insentif dan disinsentif, serta pengembangan pendekatan dan teknologi baru dalam upaya pengendalian banjir.

Penataan Ruang Berbasis Sumber Daya Air

Dinamika air melalui siklus hidrologi sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, dinamika air ini merupakan unsur dominan dalam penataan ruang wilayah, agar daya guna air tidak berubah menjadi daya rusak air.

Penataan ruang dan tata air wilayah makro dengan wilayah yang lebih mikro harus dilakukan secara berjenjang, dan mengait secara komplementer.

Dalam mengimplementasikan penataan ruang kawasan perkotaan, diperlukan badan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah, yang dapat menjembatani permasalahan pada masing-masing daerah, dan penanganan pembangunan secara terpadu yang saling menguntungkan.

Sistem polder sebagai alternatif rekayasa yang tepat dan efektif

Sistem polder merupakan salah satu alternatif rekayasa yang dinilai tepat dan efektif untuk mengendalikan banjir dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan di daerah dataran rendah rawan banjir.

Sistem polder terdiri atas tanggul, kolam retensi, sistem drainase, pompa dan komponen lainnya yang merupakan satu sistem, dan dirancang sesuai dengan lokasi dan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan sistem polder tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tata air secara makro.

Kombinasi kapasitas pompa dan kolam retensi harus mampu mengendalikan muka air pada suatu kawasan polder dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem drainase secara makro.

Keterlibatan para pemilik kepentingan

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem polder, diperlukan keterlibatan para pemilik kepentingan di wilayah polder terkait. Namun demikian, pengembangan sistem polder tersebut harus mengacu kepada sistem drainase perkotaan secara makro yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sampai saat ini, pengelolaan sistem polder mengalami banyak kendala yang terkait dengan peraturan perundangan, keterlibatan para pemilik kepentingan, dan tata laksana yang belum dirumuskan secara rinci. Oleh karena itu diperlukan sistem kelembagaan yang bertumpu pada keterlibatan para pemilik kepentingan.

Salah satu faktor utama penghambat pengembangan sistem polder di Indonesia adalah mahalnya harga tanah, yang sangat menyulitkan pemerintah. Untuk itu diperlukan kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta melalui skema Public-Private-Partnership.

Pengelolaan polder secara berkelanjutan membutuhkan kemandirian dalam pembiayaan, yang hanya mungkin dicapai apabila para penerima manfaat ikut serta menanggung biaya pengelolaan polder melalui suatu mekanisme iuran. Besarnya iuran yang harus dibayar para penerima manfaat hendaknya proporsional terhadap kontribusi mereka terhadap limpasan dan pencemaran yang mereka lakukan. Untuk masing-masing kawasan polder perlu dikembangkan formula perhitungan iuran yang dapat diterima oleh para pemilik kepentingan

Perlu Segera disusun Pedoman

Perlu segera disusun “pedoman” pengembangan sistem polder sebagai suatu alternatif penanggulangan banjir untuk perkotaan di dataran rendah rawan banjir.