75% DRAINASE BERUBAH FUNGSI

Seputar Indonesia, 5-9-2008, wisnoe moerti/ miftahul ulum
Foto: Rian 2007, Banjir Perkotaan

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengungkapkan, sistem drainase di Kota Bandung tidak terpadu dari hulu menuju hilir. Pasalnya, lebih dari 75% drainase yang ada sudah berubah fungsi dan tidak terawat.




BANDUNG(SINDO) – Buruknya sistem drainase di kota Bandung disebabkan 75% saluran yang ada tidak berfungsi optimal dan beralih fungsi. Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengungkapkan, sistem drainase yang diterapkan di Kota Bandung tidak terpadu dari hulu menuju hilir. Pasalnya, lebih dari 75% drainase yang ada sudah berubah fungsi dan tidak terawat.

”Saya banyak menemukan drainase yang dibuat warung jongko, ada juga yang dijejali sampah dan menjadi tempat sampah. Ada pula yang dipersempit akibat pembangunan rumah di pinggir sungai. Hal inilah yang membuat air hujan tidak mengalir dari hulu ke hilir,” ujar Sobirin saat ditemui SINDO di ruang kerjanya kemarin.

Dia mencatat, 46 sungai kecil yang ada di Kota Bandung sudah menjadi tempat sampah. Padahal, sungai-sungai tersebut termasuk saluran drainase primer yang bisa berfungsi sebagai jalur air hujan yang turun dari wilayah utara Kota Bandung. Menurutnya, Bandung adalah daerah yang seharusnya tidak akan pernah banjir. Pasalnya, letak geografis Bandung yang miring membuat aliran air dapat mengalir lancar menuju selatan bila sistem drainasenya terpadu.

Beralih fungsinya sungai-sungai tersebut menyebabkan aliran air hujan dari wilayah utara tertampung di wilayah kota. Menurut dia, penyebab buruknya sistem drainase adalah karena pembangunan yang tidak pernah memperhatikan perilaku air dan unsur air tidak pernah masuk dalam desain perkotaan. Pembangunan di Kota Bandung hanya mementingkan unsur ekonomis.

Salah satunya pembangunan akses jalan dari timur menuju barat telah memotong alur drainase yang berasal dari utara menuju selatan Kota Bandung. ”Pembangunan terkesan hanya untuk kepentingan ekonomis tanpa memperhitungkan dampak yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Artinya, banyak bangunan yang didirikan di atas drainase. Yang harus diwaspadai adalah pembangunan SOR Gedebage. Kalau pemkot tidak memperhatikan unsur air sebagai unsur desain pembangunan, maka nasibnya akan sama seperti Kelapa Gading di Jakarta yang selalu terendam banjir,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, Pemkot Bandung belum memiliki peta sistem drainase yang dapat menanggulangi banjir cileuncang yang terjadi setiap tahun karena sistem drainasenya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Volume air hujan yang mencapai 2.000 milimeter kubik per tahun tidak mampu ditampung gorong-gorong yang sejak dulu tidak bertambah dan jauh dari fungsi hidraulik.

Senada dengan Sobirin, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Juniarso Ridwan menegaskan, pelanggaran sempadan sungai menyebabkan banjir selalu berulang setiap tahun. Setiap sungai harusnya memiliki ruang kosong yang berfungsi sebagai sempadan selebar tiga meter dari tepi sungai. Kenyataannya, setiap sempadan sungai digunakan untuk bangunan.

”Bahkan tidak jarang pembangunan di sempadan menyebabkan penyempitan badan sungai. Belum lagi penduduk di sekitar sungai membuang limbah ke sungai. Ini membuat kondisi sungai semakin parah,” tandas Juniarso.

Sedangkan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kota Bandung Rusjaf Adimenggala mengatakan, penegakan peraturan terhadap pelanggar sempadan sungai belum berjalan optimal sehingga pemulihan fungsi saluran drainase terhambat. Menurut Rusjaf, pembenahan drainase memang belum menjadi program prioritas. ”Anggaran selama ini memang diarahkan untuk pembenahan jalan lebih dulu, program yang lebih prioritas,” ucapnya.
(wisnoe moerti/ miftahul ulum)