PEMKOT HARUS BERI BATASAN KETAT

PENATAAN BABAKAN SILIWANGI DI KOTA BANDUNG
Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2008, A-158
Foto: Sobirin 2008, Sebaiknya Babakan Siliwangi Menjadi Hutan Kota
Sementara itu, anggota DPKLTS Supardiyono Sobirin meminta supaya Pemkot tidak hanya mengurusi soal Babakan Siliwangi. "Pemkot Bandung punya posisi tawar untuk menata lingkungan dan masyarakat di sekitarnya," ujar Sobirin.



BANDUNG, (PR).-
Penataan Babakan Siliwangi (Baksil) harus menjadi titik awal penataan lingkungan di Kota Bandung. Kalaupun pembangunan rumah makan akan diteruskan, harus tetap memerhatikan ruang terbuka hijau (RTH). Pemkot Bandung mesti memberi batasan ketat.

Demikian benang merah pendapat dalam diskusi tentang Babakan Siliwangi di Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Padjadjaran (Unpad) Jln. Cisangkuy, Kota Bandung, Jumat (10/10) malam.

Dalam diskusi tersebut, Prof.Dr. Erry N. Megantara menilai, penataan Babakan Siliwangi bisa menjadi poin awal penataan lingkungan di seputar kawasan Cikapundung secara komprehensif. "Babakan Siliwangi sebaiknya menjadi awal mula penataan lingkungan yang terintegrasi pada ekosistem yang ada di Bandung. Selain itu, menjadi bagian dari keseluruhan kawasan di Babakan Siliwangi termasuk yang dikelola ITB," ujarnya.

Sementara itu, budayawan Iwan Abdurahman berpendapat, jika penataan tetap diserahkan ke swasta, Pemkot Bandung perlu memberi rambu-rambu yang tegas untuk membatasi pengembangan yang dilakukan PT EGI. "Setelah itu, bentuk hutan kota seperti sanctuary sebagai roh alam. Buat jadi lebat dan tidak perlu dijamah orang," ucap Abah Iwan pula.

Ketua Ikatan Alumni Planologi ITB Hetifah Syaifudian Sumarno menyatakan, penataan kawasan Babakan Siliwangi akan merusak citra Pemkot Bandung jika diteruskan. "Itu menunjukkan pemerintah tidak punya political will," katanya.

Bermasalah

Sementara itu, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiyono Sobirin meminta supaya Pemkot tidak hanya mengurusi soal Babakan Siliwangi. "Pemkot Bandung punya posisi tawar untuk menata lingkungan dan masyarakat di sekitarnya," ujar Sobirin.

Meski berbeda-beda pendapat, semua pihak yang hadir menyadari pentingnya sosialisasi penataan kawasan Babakan Siliwangi. "Kami akan mendukung Pemkot Bandung untuk menyosialisasikan soal penataan lingkungan di Babakan Siliwangi. Namun, kami tidak akan mendukung PT EGI jika tidak ada sosialisasi konsep pembangunan yang akan dilakukan," kata Ketua Lemlit Unpad yang juga Guru Besar Lingkungan Hidup Unpad Prof. Dr. Oekan S. Abdullah.

Adu mulut

Di sela-sela diskusi, sempat terjadi adu mulut antara Acil Bimbo dan pengamat politik Herman Ibrahim. Kejadian bermula ketika Acil hendak menutup acara tersebut pukul 23.00 WIB. Dalam kata penutup, Acil sempat menyatakan penolakan penataan Babakan Siliwangi. Acil juga mengungkapkan kaitan Babakan Siliwangi dengan perjuangan pasukan Siliwangi zaman dahulu.

Di tengah narasi Acil yang menggebu-gebu, Herman memotong pembicaraan. Merasa tak terima dengan pernyataan Herman, Acil pun berang. Perseteruan berakhir dengan keluarnya Herman dari ruang diskusi. Semua pihak menyesalkan kejadian tersebut. Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Acil. Para tamu pun bergegas bubar dari lokasi. "Kalau saya kelepasan, saya minta maaf," ujar Acil menandaskan. (A-158)***



PERLU KONTRAK SOSIAL SOAL BAKSIL
Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2008, A-158

BANDUNG, (PR).-
Penataan Babakan Siliwangi oleh pengembang PT Esa Gemilang Indah (EGI/Istana Group) sangat bergantung pada sikap masyarakat. Jika konsep penataan Babakan Siliwangi yang diajukan PT EGI tidak disetujui masyarakat, PT EGI tidak bisa memaksakan pembangunan tersebut.

"Perlu ada kontrak sosial antara pengembang dan masyarakat. Pengusaha memang ingin berbisnis, tetapi jangan hanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kalau masyarakat tidak setuju, mereka tidak bisa memaksa," ujar Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam acara diskusi terkait Babakan Siliwangi di Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Padjadjaran (Unpad) Jln. Cisangkuy 62 Kota Bandung, Jumat (10/10) malam.

Menurut Dada, dalam setiap perencanaan pembangunan, pemerintah pasti memerhatikan kepentingan rakyat. Kalau pemerintah hanya membela kepentingan pengembang atau pengusaha, pemerintah salah. "Karena itu, dalam penataan Babakan Siliwangi tidak hanya pemkot dan pengembang, tetapi juga memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Luas lahan Babakan Siliwangi mencapai 111.386 m2 (11 hektare), sebanyak 7,2 hektare di antaranya dikelola ITB sampai batas waktu kontrak sewa usai pada 2011 dan 2013. Luas lahan yang akan dikelola PT EGI mencapai 3 hektare, terdiri dari rumah makan dan pusat budaya Sunda 2.197 m2, parkir dan sarana jalan 5.179 m2. Sisa lahan efektif berupa ruang terbuka hijau (RTH) harus dipelihara, ditata, dijaga, dan dilestarikan.

Selain Dada, acara yang digagas Forum Antar Kampus, Jaga Lembur, dan Bandung Spirit ini menghadirkan Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Kepala Bappeda Tjetje Soebrata, Kepala Dinas Ruang dan Cipta Karya Juniarso Ridwan, para akademisi, budayawan, dan mahasiswa. Namun, perwakilan PT EGI tidak hadir.

Ketidakhadiran PT EGI disesalkan Dada. "Sebenarnya kehadiran PT EGI dapat sekaligus menjelaskan kegiatan yang akan dikerjasamakan. Apalagi, kecurigaan selama ini akan bisa diselesaikan kalau mereka memberi penjelasan. Oleh karena itu akan dilakukan pertemuan secepatnya untuk sosialisasi konsep penataan," katanya. (A-158)***