skip to main |
skip to sidebar
Pikiran Rakyat, 01 Desember 2008, A-160
Foto: Sobirin, 2005, Hutan Jatigede Yang Akan Terendam Waduk
Anggota DPKLTS Sobirin menilai, rekayasa teknis di DAS belum akan optimal bila kawasan hulu tidak mendapat perbaikan menyeluruh. Waduk Jatigede yang dibangun di DAS Cimanuk dikhawatirkan tidak berumur panjang bila kawasan hulunya tetap ditelantarkan.
BANDUNG, (PR).- Kepala Badan Perencanaan Daerah Jabar Deny Juanda P. menegaskan, kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) akan menjadi prioritas program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) pada 2009. Program itu pun akan difokuskan ke tiga DAS yang berpotensi banjir, yaitu DAS Ciliwung, DAS Citarum, dan DAS Cimanuk.
Perbaikan hulu, utamanya DAS Cimanuk yang akan mengaliri Waduk Jatigede, diharapkan menurunkan tingkat erosi itu. Waduk Jatigede yang akan difungsikan mulai tahun 2013 pun diharapkan bisa berumur setidaknya sampai 100 tahun.
Deny mengatakan, program yang mendapat alokasi anggaran senilai Rp 30 miliar pada APBD Jabar 2009 itu, juga diharapkan ditunjang program sejenis di kabupaten/kota. Program sejenis itu diharapkan secara eksplisit tercantum dalam APBD kabupaten/kota.
Sampai saat ini, katanya, belum ada APBD kabupaten/kota yang mencantumkan anggaran rehabilitasi lahan secara sebagai program tersendiri. Pemprov pun tidak bisa membuat pengalokasian anggaran sebagai suatu keharusan karena tergantung pertimbangan kabupaten/kota masing-masing.
"Mumpung APBD masih diproses, kami mengharapkan bisa dicantumkan secara eksplisit program rehabilitasi lahan di APBD kabupaten/kota. Namanya bisa apa saja. Setengah miliar saja sudah bisa berarti," ujar Deny.
Rekayasa
Sementara itu, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin menilai, rekayasa teknis di DAS belum akan optimal bila kawasan hulu tidak mendapat perbaikan menyeluruh dan terencana. Oleh karena itu, Waduk Jatigede di Kab. Sumedang yang dibangun pada DAS Cimanuk dikhawatirkan tidak berumur panjang bila kawasan hulunya tetap ditelantarkan.
"Sungai Cimanuk dan beberapa sungai lainnya di Jabar saat ini sedang ‘sakit’. Mereka harus disehatkan lebih dulu sebelum diberikan beban berat dengan adanya waduk di DAS tersebut," ujar Sobirin.
Sobirin mengatakan, waduk memang bermanfaat untuk mempertahankan ketersediaan air pada musim kemarau dan mengendalikan banjir pada musim hujan. Waduk Jatigede pun berperan penting untuk memasok air di wilayah pertanian kawasan pantai utara dan mencegah banjir di sana.
Akan tetapi, waduk yang pembangunannya menggunakan utang dari Cina itu dikhawatirkan tidak akan berumur panjang bila kawasan hulu tidak lebih dulu diperhatikan. Bila kawasan hulu DAS dibiarkan gundul, tanah akan mudah tererosi.
Menurut dia, kawasan hulu Sungai Cimanuk di sekitar Garut belum sepenuhnya optimal untuk menahan erosi tanah. Dikhawatirkan, Waduk Jatigede akan cepat dipenuhi lumpur atau tersedimentasi sehingga tidak terpakai lama seperti yang terjadi dengan Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah.
"Kita tidak menolak pembangunan, tetapi kalau waduk itu ternyata nantinya tidak berumur panjang, ya kita beri masukan. Yang utama, perbaiki dulu hulu DAS-nya. Bila konservasi ditinggalkan, waduk itu akan berumur pendek," ucapnya.
Waduk Jatigede dibangun dengan utang ke pemerintah Cina sebesar 240 juta dolar AS. Itu adalah 90 persen dari keseluruhan biaya pembangunan waduk yang sisanya dibiayai pemerintah pusat.
Mengenai program perbaikan lahan selama ini, Sobirin menilai, belum optimal dan terintegrasi. "Bila gerakannya berbasis projek, pasti konservasinya gagal. Seharusnya berbasis kesemestaan dengan rakyat sehingga lebih optimal," tuturnya. (A-160)***
Sinar Harapan, 06 Desember 2008, Didit Ernanto
Foto: www.rumahzakat.org, Banjir Bandung
Oleh: Didit Ernanto/ Sinar Harapan
Anggota DPKLTS Sobirin mengungkapkan, kawasan lindung di Cekungan Bandung gundul. Bahkan, 150.000 ha kawasan lindung telah beralih fungsi menjadi permukiman dan fasilitas komersial lainnya. Tak heran bila selalu terjadi banjir di sekitar Bandung.
Bandung – Memasuki musim hujan, warga yang tinggal di wilayah Bandung Selatan selalu berharap-harap cemas menanti datangnya banjir. Betapa tidak, banjir selalu datang ketika musim hujan tiba. ”Sudah biasa, setiap hujan pasti banjir,” kata Rudiyanto, warga Baleendah Bandung. Baleendah memang termasuk daerah langganan banjir.
Daerah lainnya yang sering terendam air adalah Dayeuhkolot dan Majalaya. Banjir seolah-seolah memiliki jadwal untuk datang ke Bandung Selatan. Pada musim hujan tahun ini banjir nyatanya makin meluas.
Wilayah di Bandung Timur seperti Rancaekek hingga Cicalengka mulai diakrabi oleh banjir. Jadi, banjir itu ibarat panen terjadwal dan tampaknya di masa-masa mendatang akan makin parah, karena adanya penggundulan di beberapa daerah yang selama ini merupakan hutan daerah tangkapan air hujan. Wajar saja areal yang terkena banjir di Bandung Selatan dari tahun ke tahun makin meluas.
Pada banjir kali ini, lebih dari 10.000 unit rumah terendam air. Banjir juga merendam fasilitas umum dan pabrik-pabrik. ”Banjir sekarang memang yang paling parah. Biasanya banjir baru terjadi di awal tahun,” ujar Deden Suwega, warga Majalaya. Ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter.
Kerugian materi sebagai dampak banjir cukup besar. Wilayah Bandung Selatan merupakan salah satu sentra industri dengan jumlah pabrik yang mencapai sekitar 350 buah. Menurut Ketua Apindo Kabupaten Bandung Yohan Lukius, banjir membuat industri mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar. Kerugian dialami akibat mesin, bahan baku, hingga produk yang telah jadi terendam air.
Bahkan, tak jarang pabrik harus berhenti beroperasi sementara. ”Bagaimana mau beroperasi kalau mesin terendam air, bahan baku rusak, dan karyawan tidak masuk karena kebanjiran,” keluh Yohan yang dihubungi SH, Jumat (5/12).
Banjir yang seakan-akan terjadwal ini tidak terlepas dari rusaknya kawasan lindung di Cekungan Bandung. Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin Supardiyono mengungkapkan, kawasan lindung di Cekungan Bandung gundul. Bahkan, lanjut Sobirin, seluas 150.000 ha kawasan lindung telah beralih fungsi menjadi permukiman maupun fasilitas komersial lainnya. Oleh karena itu, tak heran bila selalu terjadi banjir di sekitar Bandung. ”Mestinya kawasan lindung tidak boleh beralih fungsi. Daerah kawasan lindung tetap harus dipertahankan,” sesal Sobirin kepada SH, Jumat (5/12). Kawasan lindung termasuk hutan lindung ini seharusnya dipertahankan, seperti di Gunung Wayang maupun daerah aliran sungai (DAS) Citarum.
Perlu Solusi
Masih sering terjadinya banjir membuktikan berbagai upaya penanganan yang dilakukan selama ini tidak maksimal. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui kegagalan ini. Sebagai contoh adalah pengerukan Sungai Citarum di tahun 2006 lalu. Dengan anggaran yang mencapai Rp 80 miliar, ternyata pengerukan Sungai Citarum tak berarti sama sekali. ”Buktinya banjir tetap terjadi,” tegas Gubernur.
Gagalnya penanganan banjir dengan cara mengeruk Sungai Citarum dibenarkan Yohan. Menurut Yohan, pengerukan Sungai Citarum jelas tidak ada hasilnya karena yang dikeruk adalah pinggir sungai saja, sementara di tengah sungai yang justru mengalami pendangkalan sama sekali tidak dikeruk. Solusi lain dengan membuat sodetan anak Sungai Citarum juga tak berhasil.
Berdasarkan data DPLKTS, pada tahun 1980-an pernah dilakukan sebanyak 30 sodetan anak Sungai Citarum, namun tetap saja gagal. Gubernur mengatakan penanganan banjir di Bandung Selatan merupakan kewenangan pemerintah pusat. ”Pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur.
Upaya yang akan dilakukan adalah dengan memotong Curug Jompong. Upaya ini belum dilakukan karena selain terganjal masalah dana, juga masih ada penolakan dari sejumlah pihak.
Pesimisme juga muncul terhadap upaya tersebut. Yohan mengatakan pengusaha lebih baik direlokasi daripada harus terus-menerus kebanjiran. Banjir di Bandung Selatan dan sekitarnya sudah memiliki jadwal, seharusnya memang pemerintah punya solusi yang jitu untuk mengatasinya. Terlebih lagi banjir ini sudah terjadi sejak lama.
CURUG JOMPONG PENAHAN SEDIMENTASI SAGULINGKOMPAS, Jawa Barat, 04-11-2008, REK/ELD Foto: Sobirin 2006, Curug Jompong, Citarum "Pemprov Jabar dan Departemen PU harus menyadari bahwa penyebab utama banjir ialah gundulnya hutan di kawasan hulu. Pemapasan Curug Jompong hanya akan merusak lingkungan dan mengakibatkan sedimentasi lebih cepat di Waduk Saguling," ujar Sobirin.
Bandung, Kompas -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan upaya konservasi kawasan hulu sungai untuk mencegah banjir dan longsor dalam jangka panjang. Sementara untuk mengantisipasi dampak bencana alam di sejumlah daerah pada musim hujan ini telah disiapkan pasokan pangan dari Badan Urusan Logistik dan alat-alat berat dari Dinas Bina Marga.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung Senin (3/11). Ia mengakui, konservasi di kawasan hulu memerlukan waktu cukup lama. Maka, penanganan cepat adalah menyediakan kebutuhan bagi korban bencana. Aturannya, Gubernur bisa meminta Bulog mengeluarkan pasokan beras bila terjadi keadaan darurat.
Saat ini ada sekitar 200 ton beras yang disiapkan Bulog sebagai antisipasi dampak bencana di Jabar. Sejumlah alat berat pun, kata Heryawan, telah disiapkan oleh Dinas Bina Marga. "Karung-karung pasir, jembatan bailley, alat pemompa air, dan alat-alat pengeruk telah disiapkan provinsi untuk menghadapi banjir," kata Heryawan.
Dalam waktu dekat, Gubernur akan membentuk tim ad hoc penanganan bencana banjir yang terdiri dari lintas dinas dan sejumlah instansi, antara lain Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Bulog, dan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam. Setiap bupati dan wali kota juga diharapkan menyiapkan sistem mitigasi bencana secara mandiri.
Anggota Forum Daerah Aliran Sungai Citarum Koordinasi Wilayah Bandung Selatan Agus Suherman mengatakan, pihaknya sedang menyosialisasikan warga untuk bersiap menghadapi banjir. "Kami juga menyiapkan lima perahu dan sejumlah pelampung bila banjir terjadi, katanya.
Hal senada diungkapkan Camat Baleendah Ruli Hadiana. Pemerintah Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan daerah langganan banjir untuk mengantisipasi kebutuhan untuk tanggap darurat. Kebutuhan tersebut seperti makanan atau perahu untuk evakuasi warga.
Sementara itu, Kepala Unit III Perum Perhutani Jabar Banten Mohamad Komarudin menjelaskan, daerah hulu Sungai Citarum, seperti di Kecamatan Kertasari, umumnya dalam kondisi baik. Seluruh lahan kritis sudah selesai dihijaukan.
"Sebulan sebelumnya, kami sudah menginformasikan kepada seluruh camat mengenai daerah yang rawan bencana seperti longsor. Namun, kebanyakan berjauhan dari permukiman penduduk," kata Komarudin.
Pertahankan Curug Jompong
Secara terpisah, anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, mengatakan, penanganan bencana banjir di Bandung selatan sebaiknya tidak dilakukan dengan menurunkan ketinggian Curug Jompong atau membuat sudetan sungai baru.
"Pemprov Jabar dan Departemen Pekerjaan Umum harus menyadari bahwa penyebab utama banjir ialah gundulnya hutan di kawasan hulu. Pemapasan Curug Jompong hanya akan merusak lingkungan dan mengakibatkan sedimentasi lebih cepat di Waduk Saguling," ujar Sobirin.
Untuk mencegah banjir serupa pada masa mendatang, Sobirin mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat berkoordinasi mengonservasi kawasan hulu. Perilaku masyarakat yang kurang memerhatikan lingkungan, kata Sobirin, merupakan faktor utama terjadinya bencana.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jabar Iding Srihadi mengungkapkan, rekayasa di Curug Jompong adalah solusi yang tidak bisa dihindari dengan tujuan mengurangi lama genangan. Selama ini rekayasa fisik, seperti normalisasi sungai, hanya efektif mengurangi luas genangan. Curug Jompong di Kecamatan Margaasih merupakan pemberhentian terakhir air Sungai Citarum sebelum masuk Saguling. (REK/ELD)
Read More..
HARUS PERTAHANKAN FUNGSI LINDUNG
KOMPAS, Jawa Barat, 03-11-2008, GRE
Foto: www.dephut.go.id/ www.lintasdaerah.com
Anggota DPKLTS, Sobirin, mengingatkan, kawasan Perhutani yang dijadikan ekowisata pada hakikatnya adalah hutan lindung. Oleh karena itu, setiap rancang bangun yang diajukan harus tetap menjaga ekosistem lingkungan terutama resapan air bagi wilayah di bawahnya.
Bandung, Kompas -
Pengelolaan ekowisata atau wisata hutan di area Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten belum optimal. Padahal, di tengah krisis ekonomi global yang turut mengancam harga komoditas kayu, sektor ekowisata diyakini tidak akan terpengaruh dan tetap berpotensi. Hingga September 2008, pendapatan Perum Perhutani Unit III dari sektor wisata baru Rp 11,5 miliar atau 3 persen dari total pendapatan tahun 2008 sebesar Rp 386 miliar.
Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten Mohamad Komarudin mengakui, dalam beberapa tahun ke depan, sektor ekowisata dapat diandalkan untuk mendongkrak pemasukan Perhutani. "Kami telah memulai beberapa kerja sama untuk mengembangkan kawasan wisata terpadu dengan sejumlah investor dalam negeri. Para investor itu berminat mengelola lahan Perhutani menjadi kawasan ekowisata," ujarnya di kawasan wisata Resor Gunung Patuha, Bandung selatan, Jumat (31/10).
Pemasukan Perhutani dari sektor ekowisata sebenarnya meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2007. Berdasarkan data Kompas, pendapatan Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten hingga periode yang sama 2007 mencapai Rp 6,89 miliar.
Beberapa investasi yang dikembangkan Perhutani di antaranya pembangunan kawasan wisata hutan di Ranca Upas seluas 5.000 hektar senilai Rp 25 miliar. Selain itu, telah dibangun pula hunian sewaan yang dipadu dengan wisata alam di wilayah Cikole, Kabupaten Bandung, dengan nilai investasi Rp 35 miliar.
Sejumlah obyek wisata andalan Perhutani antara lain Carita, Banten; Curug Cilember, Bogor; Penangkaran Buaya Blanakan, Subang; Tangkubanparahu, Bandung utara; dan Resor Gunung Patuha, Bandung selatan.
Fungsi dipertahankan
Dihubungi terpisah, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, mengingatkan, kawasan Perhutani yang dijadikan ekowisata pada hakikatnya adalah hutan lindung. Oleh karena itu, setiap rancang bangun yang diajukan harus tetap menjaga ekosistem lingkungan terutama resapan air bagi wilayah-wilayah di bawahnya.
Menanggapi hal itu, Komarudin mengatakan, perjanjian kontrak investasi ekowisata di area Perhutani berlaku sekitar 10 tahun, dengan klausul perpanjangan kontrak. Kendati demikian, lanjutnya, pihak Perhutani tidak akan sembarangan menerima proposal investasi untuk menjadikan wilayah hutan menjadi kawasan wisata.
Komarudin menambahkan, selama ini Perhutani mendapat sekitar 30 persen dari keuntungan tempat wisata. Namun, ia mengakui, beberapa kawasan wisata masih menemui kendala, khususnya terkait akses transportasi. "Jalan menuju area Ciwidey masih sempit dan minim penerangan. Kondisi ini kerap dikeluhkan pengunjung," ungkapnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia Jabar Herman Rukmanandi berpendapat, kondisi ekowisata di Jabar saat ini belum layak jual. Kondisi ini terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. "Ekowisata di Jabar sebenarnya sangat berpotensi. Namun, bagaimana kami berani menawarkan ke wisatawan asing jika kondisi infrastruktur jalan belum layak. Selain itu, juga belum ada resor yang sarananya lengkap, setidaknya tidak membuat wisatawan repot," ujar Herman. (GRE)
Read More..
KOMPAS, Minggu, 02-11-2008, MHF Gambar: Sobirin 2008 (modifikasi: www.placer.ca.gov) Anggota DPKLTS, Sobirin, mengatakan, sebanyak 75 persen drainase Kota Bandung telah beralih fungsi. Sebagian dijadikan tempat sampah, tertutup warung pedagang kaki lima, dan ada yang menyempit karena pembangunan rumah.
Bandung, Kompas -
Hujan yang mengguyur Kota Bandung sejak pagi hingga sore, Sabtu (1/11), menyebabkan banjir. Meskipun hujan tidak deras, drainase yang buruk mengakibatkan beberapa ruas jalan di kota tersebut terendam air dengan ketinggian hingga 40 sentimeter.
Banjir ”cileuncang”, istilah untuk banjir yang disebabkan oleh drainase yang amburadul, itu antara lain terjadi di Jalan Viaduct, Sudirman, Laswi, Martanegara, Lengkong Besar, dan Dago. Air hujan yang tidak tertampung di selokan menutupi badan jalan.
Mobil dan sepeda motor yang melaju di kawasan tersebut pun dengan sendirinya harus berhati-hati sehingga kemacetan tak terhindari. Untuk memperlancar aliran air, warga di Jalan Lengkong Besar kemarin beramai-ramai membersihkan selokan. Sebagian warga menyodok-nyodok saluran air dan sebagian lainnya mengangkat sampah dari selokan. Ini menjadi aktivitas rutin warga selama musim hujan.
”Wah, Bandung sudah tidak nyaman lagi. Hujan baru sehari sudah banjir begini. Masak setiap musim hujan warga harus disuguhi banjir,” kata Maman Abdurhaman (45), warga Ciroyom, yang sedang mengendarai sepeda motor dan terjebak kemacetan di Jalan Lengkong Besar.
Belum bisa bebas banjir
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Rusjaf Adimenggala mengakui, Kota Bandung belum bisa bebas banjir cileuncang karena sistem drainasenya memang masih parsial. Bahkan, Kota Bandung belum memiliki sistem drainase yang menyatu sehingga aliran air pun tidak sempurna.
”Saat ini kami belum memiliki masterplan (rencana induk) drainase. Sistem drainase Kota Bandung masih kacau,” kata Rusjaf menambahkan. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan.
Ribuan warga yang tinggal di tepi Sungai Cikapundung, misalnya, membuang sampah ke sungai. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang senang membuang sampah ke selokan, sedangkan pedagang di pasar tumpah kerap membiarkan sampahnya begitu saja di lapangan dan akhirnya terseret ke selokan saat hujan.
Berdasarkan data Perusahaan Daerah Kebersihan Bandung, dari sampah 7.500,58 meter kubik per hari, sebesar 20 persen di antaranya dibuang ke sungai dan saluran air. Saat ini, kata Rusjaf, Dinas Bina Marga dan Pengairan belum dapat memperbaiki drainase secara menyeluruh. Yang bisa dilakukan sebatas perawatan dan penanganan jangka pendek saat banjir cileuncang datang.
Menanggapi banjir tersebut, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, mengatakan, sebesar 75 persen drainase Kota Bandung telah beralih fungsi. Sebagian dijadikan tempat sampah, tertutup warung pedagang kaki lima, dan ada yang menyempit karena pembangunan rumah. Tak kurang dari 46 sungai di Kota Bandung mati dan menjadi tempat sampah. Padahal, sungai berfungsi sebagai drainase primer yang menampung aliran air hujan. (MHF)
UNTUK ATASI BANJIR JAKARTA
KOMPAS, Tata Ruang, 26-09-2008, MHF
Foto: Ria Novosti, 2007, www.budpar.go.id, Puncak
Anggota Dewan Pakar DPKLTS, Supardiyono Sobirin, mengatakan, DAS-DAS di kawasan hulu Jakarta rusak sehingga Jakarta rawan banjir. Ada delapan DAS terkait Jakarta, yakni DAS Cisadane, Angke, Ciliwung, Krukut, Sunter, Cilincing, Cikarang, dan Bekasi.
Bandung, Kompas -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad menghijaukan kawasan Puncak sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengatasi banjir di Jakarta.
”Setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, keluar kesepakatan membangun megapolitan yang ramah lingkungan yang kemudian menjadi Peraturan Presiden tentang Penataan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Ini merupakan kerja sama Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis (25/9).
Kerja sama itu bertujuan untuk konservasi air, mengatasi banjir, masalah sampah, dan transportasi di Jabodetabekjur.
Menurut Heryawan, ada tim dari Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta yang dikooordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Tugas tim antara lain menghidupkan kembali situ-situ (telaga) yang sudah mati dan membuat situ baru. ”Pemerintah pusat merehabilitasi dan membuat situ, sementara Pemprov Jabar merawat situ yang ada,” kata Heryawan.
Di daerah Puncak sampai Jakarta terdapat sedikitnya 150 situ. Departemen PU telah membuat 72 situ, sedangkan 78 situ lain dalam pengerjaan.
Menurut Heryawan, penghijauan di Puncak terhambat kepemilikan lahan. Sebanyak 70 persen lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, termasuk Puncak, dimiliki masyarakat. ”Kami harus memberi pengertian agar warga tidak menjual tanahnya dan tidak dibangun vila. Juga harus ada sumur resapan dan penghijauan,” katanya.
Kendala lain adalah sebagian besar vila di Puncak dimiliki oleh orang yang tinggal di Jakarta. Butuh strategi khusus untuk membujuk mereka agar mau menghijaukan lahannya.
Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Supardiyono Sobirin, mengatakan, DAS-DAS di kawasan hulu Jakarta rusak sehingga Jakarta rawan banjir. Ada delapan DAS terkait Jakarta, yakni DAS Cisadane, Angke, Ciliwung, Krukut, Sunter, Cilincing, Cikarang, dan Bekasi.
Sobirin mengatakan, semestinya 30 persen dari DAS Ciliwung dan Cisadane berupa hutan. ”Pemerintah harus berani mencanangkan pembangunan hutan kembali untuk meredam banjir,” katanya. (MHF)
Read More..
Pikiran Rakyat, 24-10-2008, Joko/Catur/Danis/Eva
Foto: Sobirin 2008, Pohon di Rumah Sobirin
Sobirin punya nostalgia dan dia tidak mau hanya menyimpannya di kepala. Saat semua sudut kota mulai memanas akibat pembangunan yang tak terkendali, dia mewujudkan sejuknya Bandung tempo dulu di rumah tercinta. Sesekali mampirlah ke Jln. Alfa No. 92 Cigadung Unpad II.
Di daerah dingin, setiap kali kita bicara, ada sesuatu semacam asap keluar dari mulut dan hidung. Orang-orang sering menganalogikannya dengan semburan api yang keluar dari binatang dongeng naga. Mundur beberapa puluh tahun ke belakang, Bandung masih memiliki penanda seperti itu. "Semburan-semburan api naga" meluncur dari mulut warga saat mereka berbincang di pagi hari.
Datang ke Kota Bandung pada awal 1960-an, Sobirin Supardiyono membuktikan kebenaran cerita itu. Asap selalu keluar dari mulutnya setiap pagi karena udara memang benar-benar dingin. Apalagi, jika dia tengah mengayuh sepeda dari kosnya di Muararajeun ke kampus ITB tempat dia menimba ilmu. "Asapnya keluar banyak sekali. Lha wong saya ngos-ngosan ngegenjot sepeda," kata Sobirin dengan logat Jawa yang masih kentara saat ditemui di tempatnya sehari-hari berdinas (nongkrong, Sob) di Pusair, Jln. Ir. H. Djuanda (Dago), beberapa waktu lalu.
"Semburan naga" di pagi hari hanyalah salah satu nostalgia yang dimiliki Sobirin. Banyak lagi kenangan indahnya tentang Kota Kembang, tentang pohon-pohon yang rimbun di kanan-kiri jalan, tentang sawah hijau yang menghampar. Bersepeda dan tidak jarang dengan jalan kaki, menjelajahi sudut-sudut kota yang hijau. Dia senang melihat sawah. Oleh karena itu, pergilah ia ke Buahbatu atau Cisitu, yang ketika itu masih berupa hamparan padi menghijau. Bandung, bagi Sobirin muda, merupakan desa yang ada di dalam kota, yang tak habis-habis memberikan kesegaran.
Sobirin punya nostalgia dan dia tidak mau hanya menyimpannya di kepala. Saat semua sudut kota mulai memanas akibat pembangunan yang tak terkendali, dia mewujudkan sejuknya Bandung tempo dulu di rumah tercinta. Sesekali mampirlah ke Jln. Alfa No. 92 Cigadung Unpad II, dan akan Anda temui miniatur nostalgianya.
Dari 800 m2 tanah yang dia tinggali, 70% di antaranya dia jadikan lahan terbuka. Di sana hidup berbagai macam tumbuhan, mulai dari cengkih, belimbing, jambu, kersen, hingga sayur-sayuran. "Bahkan, saking cintanya saya pada hamparan sawah, saya tanam padi di dalam pot," kata anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) itu.
Tidak hanya menyediakan lahan bagi ruang terbuka hijau, Sobirin juga menerapkan kebijakan nihil limbah (zero waste) di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak ada sampah yang keluar dari rumah sebab semua diproses terlebih dahulu. Penanganan berbeda pada sampah organik dan nonorganik merupakan kunci utama.
"Kita memang tidak akan pernah bisa kembali ke Bandung pada masa lalu yang serbahijau dan sejuk. Itu menjadi nostalgia. Akan tetapi setidaknya, ada yang bisa kita kerjakan. Kalau mengeluh kota ini semakin panas, ya mulailah berbuat dari lingkungan terkecil, rumah kita masing-masing," kata Sobirin yang juga aktif mengampanyekan kepedulian terhadap lingkungan lewat dunia maya melalui blog pribadinya.
**
Nostalgia juga dimiliki musisi kawakan Iwan Abdurrahman. Melintas di Jln. dr. Cipto, 40 tahun lalu, ditemuinya hamparan karpet merah memanjang berupa guguran bunga flamboyan yang banyak tumbuh di kanan-kiri jalan. Dari sanalah lahir lagu legendarisnya, "Flamboyan", dan jadilah kenangan tentang Kota Kembang yang asri itu abadi.
Saat ini, meski jalanan menjadi luar biasa sesak oleh kendaraan dan asap membuat udara pengap. Iwan, biasa disapa Abah, menolak mengatakan sudah tidak ada lagi bunga flamboyan di kota tercinta. "Masih banyak pohon flamboyan di tepi jalan. Hanya mungkin tidak kita lihat lagi karpet merah karena sudah tergilas roda-roda kendaraan yang makin sesak," kata pegiat kelompok pencinta alam Wanadri tersebut.
Abah membaca kesetiaan flamboyan sebagai sifat baik alam, yang sayangnya, kerap gagal dipahami manusia. Contoh kecil yang menjadi keprihatinannya adalah keengganan kebanyakan orang menanam pohon di tempat tinggal masing-masing. "Bayangkan jika setiap rumah di kota ini menanam paling tidak satu pohon, entah besar atau kecil. Bandung pastilah lebih sejuk. Tidak usah terus menunggu pemerintah membuat taman kota," katanya.
Memiliki lahan seluas lebih dari 5.000 m2 di Jln. Cigadung Raya Tengah No. 18, Abah memberikan hampir 90% darinya untuk rumput, perdu, dan pepohonan. Puluhan cemara setinggi 20-an meter, kelapa, sakura, bugenvil, dan jambu, yang semua dia tanam sendiri sejak 30 tahun lalu, tumbuh bebas di sana. Rumah Abah ibarat gubuk kecil di tengah hutan.
"Saya serasa masih tinggal di Bandung tahun 60-an. Udara di sini dingin. Setiap kali bangun pagi dan melayangkan pandangan ke luas pekarangan, saya masih dapat menjumpai kabut. Semua karena pepohonan yang saya tanam," ucap Abah yang hingga kini terus rajin mencipta dan menyanyikan lagu-lagu bertema lingkungan dan kemanusiaan.
Abah dan juga Sobirin memiliki nostalgia tentang kemolekan Bandung puluhan tahun lalu. Akan tetapi, meski kini mengalami kota yang terus memanas, mereka tidak mau larut dalam nostalgia dan penyesalan. Mereka berbuat.
Nah, jika mereka punya nostalgia, bukankah kita, yang lebih muda, memiliki mimpi tentang hal yang sama, tentang Kota Bandung yang makin sejuk dan nyaman? Oleh karena itu, sama seperti mereka, mari berbuat!. (Ag. Tri Joko Her Riadi/Catur Ratna Wulandari/ Daniswara/Eva Fahas)***
Read More..
RUANG TERBUKA HIJAU KOMPAS Jawa Barat, 20-10-2008, Mohammad Hilmi Faiq Foto: www.play-montreal.com Anggota DPKLTS, Sobirin, menguraikan, 1 hektar hutan kota sangat efektif untuk menetralisasi 736.000 liter limbah cair buangan dari 16.355 orang, menghasilkan 0,6 ton oksigen yang dapat menyegarkan 1.500 warga per hari, dan menyimpan 900 meter kubik air tanah per tahun.
Tak kurang dari enam anak usia belia asyik bermain pancing-pancingan di kolam plastik di Taman Lansia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Minggu (19/10). Mereka tak takut berbasah-basahan di antara kecipuk air. Meskipun orangtuanya berkali-kali mengajak anak-anaknya menyudahi permainan itu, mereka seolah tak acuh dan tetap asyik dengan mainan itu.
Tak jauh dari mereka, Sigit Aris (38) duduk bersama istri dan dua temannya di atas plastik terpal. Di tengah mereka tersuguh minuman botol dan aneka kue. Mereka berbincang diselingi tawa ringan. Sementara anak Sigit asyik bersepeda di atas rerumputan tak jauh dari mereka.
"Di sini karena udaranya sejuk dan nyaman. Pepohonan yang rindang dan daun-daun yang hijau itu enak banget dipandang," kata Sigit. Sigit mengingat, sekitar 15-20 tahun lalu, masih banyak tempat rindang dan sejuk seperti Taman Lansia ini yang bisa ditemui di berbagai tempat di Kota Bandung. Pria asli Yogyakarta yang sudah puluhan tahun hidup di Bandung ini kerap bermain di taman waktu itu. Daerah belakang Gedung Sate adalah salah satu tempat favoritnya.
Saat ini, bagi Sigit, hanya Taman Lansia yang tersisa. Belakang Gedung Sate telah berubah menjadi bangunan. Kalaupun ada, taman-taman yang baru dibangun belum menyuguhkan kesejukan yang memadai.
Hal senada dikatakan Heriyanto (28). Baginya, Kota Bandung sudah tidak sejuk dan tak teduh lagi karena hutan kota dan taman kota terus berkurang. Ini diperparah dengan polusi udara yang makin menggila.
Padahal, lanjutnya, sebagai orang kota, Heriyanto sangat membutuhkan taman kota untuk mengurangi stres setelah seharian beraktivitas sekaligus menyegarkan pernapasan. "Pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan warga, terutama fasilitas umum seperti Taman Lansia ini," katanya.
Liana (27) yang hampir setiap sore jalan-jalan di hutan kota Babakan Siliwangi mengatakan, di Kota Bandung semestinya tersedia minimal enam atau delapan hutan kota seperti Babakan Siliwangi. Fasilitas umum seperti ini amat mendukung bagi peningkatan kualitas warga, terutama dalam bersosialisasi.
Warga bisa berkumpul dan beraktivitas positif, entah itu sekadar jalan-jalan atau melukis di hutan kota Babakan Siliwangi. Anak-anak dapat mempelajari aneka tumbuhan secara lansung di habitatnya yang asli. "Jika dilihat dari segi kesehatan, tentu tidak terbantahkan lagi manfaat taman atau hutan kota. Polusi dan suhu udara bisa terkurangi," ujarnya.
Menyegarkan Warga
Anggota Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin, menguraikan, 1 hektar hutan kota sangat efektif untuk menetralisasi 736.000 liter limbah cair buangan dari 16.355 orang, menghasilkan 0,6 ton oksigen yang dapat menyegarkan 1.500 warga per hari, dan menyimpan 900 meter kubik air tanah per tahun.
Seluas 1 hektar hutan kota juga mampu menguapkan air untuk kelembaban kota sebanyak 4.000 liter per hari, kesejukannya setara dengan pengurangan suhu 5-8 derajat Celsius, mampu meredam kebisingan suara 25-75 persen, dan meredam kekuatan angin sebanyak 75 persen.
Saat ini RTH Kota Bandung hanya 8,76 persen dari 16.729 hektar total luas kota. Pemerintah Kota Bandung perlu kerja serius untuk meningkatkan RTH sebagaimana yang diinginkan warga. (Mohammad Hilmi Faiq)
Read More..
HETIFAH, "SEHARUSNYA BISA DIAKSES CUMA-CUMA"
Pikiran Rakyat, 19 Oktober 2008, A-158/CA-177
Foto: Sobirin 2008, Seniman di Babakan Siliwangi
Saat ini, Kota Bandung baru memiliki sekitar 1.700 hektare Ruang Terbuka Hijau (sebelumnya ditulis 1,7 hektare). "Padahal, untuk kota seluas 16.729,65 hektare, Kota Bandung harus memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 6.000 hektare," kata Anggota DPKLTS Sobirin.
BANDUNG, (PR).-
Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, ruang publik yang tersedia di kawasan Babakan Siliwangi akan dikenakan biaya masuk. Namun, Dada menyanggah telah melakukan komersialisasi terhadap kawasan tersebut.
Menurut Dada, saat ditemui di ruang kerjanya Jln. Wastukancana Bandung, Jumat (17/10), masyarakat masih dapat mengakses Babakan Siliwangi sebagai ruang publik. "Yang komersial kan rumah makan dan taman bermain, masyarakat juga membutuhkan," katanya.
Dalam rencana penataan Babakan Siliwangi yang merupakan bagian dari kawasan Tamansari, tercantum penyediaan arena bermain anak seluas 703 m2. PT Esa Gemilang Indah (EGI) akan mengelola kawasan seluas 41.552 m2 itu, kecuali kantor kelurahan.
Terkait tempat bermain yang dikomersialkan, Dada menyerahkannya pada pengembang. "Namanya juga pengusaha, pasti disewakan dan ada tarif masuk. Bentuk permainan macam-macam, seperti di Taman Lalu Lintas," ujarnya.
Harus Terjangkau
Berbeda dengan Wali Kota, planolog dan pemerhati masalah perkotaan Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., Ph.D., mengatakan, ruang publik seyogianya dapat diakses semua golongan masyarakat. Komersialisasi ruang publik dikhawatirkan akan menyebabkan kawasan tersebut hanya dapat diakses warga yang memiliki uang.
Sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dalam tata guna lahan dan pemanfaatan ruang perkotaan, ruang publik merupakan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma.
Menurut Hetifah, meskipun menetapkan tarif masuk, dana tersebut harusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Karena pengelolaan sudah dialihkan ke swasta, Pemkot Bandung tidak bisa membatasi keputusan pengembang untuk menentukan tarif masuk. Sementara itu, pihak swasta biasanya menghitung tarif sesuai dengan dana investasi dan profit semata.
RTH 6.000 Ha
Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari ruang publik sebesar 30 persen di Kota Bandung harus menjadi perhatian semua pihak. Saat ini, Kota Bandung baru memiliki sekitar 1.700 hektare RTH (sebelumnya ditulis 1,7 hektare).
"Padahal, untuk kota seluas 16.729,65 hektare, Kota Bandung harus memiliki RTH seluas 6.000 hektare," kata Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Supardiyono Sobirin. Salah satu penyebab panasnya Kota Bandung, lanjut Sobirin, merupakan kontribusi dari berkurangnya RTH.
Jika Bandung tanpa RTH, 90 persen sinar matahari menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan. Sedangkan sisanya kembali dipantulkan ke angkasa. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menciptakan RTH di lingkungan masing-masing. (A-158/CA-177)***
Pikiran Rakyat Online, 19-10-2008, CA-177
Foto: http://www.greenplanphiladelphia.com/
Jika Bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan hanya 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya, dan Bandung akan sejuk, ujar Sobirin menjelaskan.
BANDUNG, (PRLM).-
Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% di Kota Bandung sangat penting dan harus menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan dunia usaha.
Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Supardiyono Sobirin di Bandung, Jumat(17/10).
Upaya menciptakan RTH baru, seperti yang dilakukan oleh Walikota, dinilai Sobirin sudah cukup baik. Namun, ia menilai, permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi pemerintah kota pun tidak bisa diabaikan begitu saja.
"Menjadi hal yang sulit bagi Pemkot. Bagaimana agar dapat membangun kota ini tapi dengan tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, disatu pihak Pemkot harus berupaya agar PAD naik, tapi dilain pihak lingkungan pun harus terjaga," kata Sobirin.
Permasalahan RTH harus benar-benar menjadi perhatian, baik pemerintah maupun masyarakat. Sobirin mengatakan, salah satu penyebab panasnya Kota Bandung akhir-akhir ini adalah kurangnya RTH.
"Jika kota bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa.
Hal itu memicu udara kota bandung menjadi panas. Namun, jika Bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya. Jika begitu, Bandung akan sejuk," ujar Sobirin menjelaskan.
Untuk itu, tidak hanya kepedulian pemerintah saja yang harus ditingkatkan, tapi masyarakat pun harus ikut serta dalam pemeliharaan lingkungan juga. Sobirin menghimbau, agar masyarakat bersama-sama menciptakan RTH di lingkungan masing-masing. "Mulailah dari yang terkecil, seperti di rumah sendiri. Cukup dengan menanam tiga atau empat pohon untuk setiap rumah yang berpenghuni sedikitnya enam orang. Kalau tidak memiliki halaman, bisa juga dengan tanaman di pot atau tanaman gantung yang banyak dijumpai saat ini," kata Sobirin. (CA-177)***
KOMPAS Jawa Barat, FORUM, 25 September 2008
Foto: Sobirin 2008, Danau Depan Gedung Sate Bandung
Oleh SOBIRIN
Sungai-sungai kecil, kolam di taman, dan saluran drainase di Kota Bandung adalah ruang gerak air atau rumah air yang saat ini keberadaannya terabaikan dan sangat memprihatinkan. Rumah air ini telah lama tidak terurus. Sebagian besar menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah yang sulit terurai.
Ini menyedihkan karena bentuknya pun telah berubah. Ada yang dipersempit, dibeton, ditimbun, atau dialihfungsikan menjadi permukiman, tempat parkir, dan sebagainya.
Pada musim kemarau, rumah air tidak lagi berair. Kalaupun ada, airnya berupa air comberan yang menggenang dan tidak mengalir, berwarna hitam pekat, berbau busuk menyengat hidung, serta menjadi sumber penyakit. Sebaliknya, pada musim hujan, rumah air tidak mampu menampung air hujan sehingga menyebabkan banjir bandang dan cileuncang yang merugikan kehidupan warga dan kegiatan ekonomi Kota Bandung.
Air sebagai sumber daya alam yang dinamis bergerak sepanjang waktu berdasarkan siklus hidrologinya. Di atmosfer ia menjadi uap air dan jatuh ke bumi sebagai air hujan. Sebagian mengalir di permukaan tanah melalui sungai, bantaran sungai, situ, dan kolam. Sebagian lagi masuk ke dalam tanah menjadi aliran air tanah, bermuara di laut, kemudian menguap kembali ke angkasa. Demikian seterusnya.
Air membutuhkan ruang gerak di angkasa, permukaan tanah, dan dalam tanah dalam ukuran alami tertentu. Manakala rumah air dialihfungsikan dan air membutuhkannya pada musim hujan, air akan menuntut kembali hak miliknya. Ia akan mengalir, melabrak apa saja yang menghalanginya, serta menimbulkan bencana yang merusak wilayah dan kawasan.
Ketika Kota Bandung diresmikan pada 25 September 1810, tepat 198 tahun lalu, luasnya hanya sekitar 3.000 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa. Air hujan yang turun di Kota Bandung waktu itu masih dapat tertampung dengan baik oleh sungai-sungai kecil dan sebagian besar mudah meresap ke dalam tanah karena belum banyak tertutup bangunan.
Sekarang keadaannya sangat berubah. Luas Kota Bandung hampir mencapai 17.000 hektar dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, kepadatan bangunan meningkat pula. Kota Bandung bagaikan jasad hidup yang terus tumbuh tanpa kendali. Rumah air telah diintervensi oleh kegiatan manusia, yaitu dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, pertokoan, pabrik, dan restoran. Rumah air telah ditutup aspal, beton, dan bangunan lainnya.
Menata Rumah Air
Sebagai gambaran, bila hujan turun di Kota Bandung pada tahun 1960-an, sebanyak 60 persen air dapat meresap ke dalam tanah. Sebanyak 40 persen sisanya melimpas di permukaan, kemudian mengalir melalui sungai-sungai dan sistem drainase yang masih berfungsi baik.
Akan tetapi, sekarang ini, bila hujan turun, hanya 10 persen air yang masih dapat meresap ke dalam tanah. Sebanyak 90 persen melimpas tidak tertampung oleh sungai dan sistem drainase yang ukurannya tidak lagi memenuhi syarat dan penuh sampah, mengalir ke segala arah mencari jalan sendiri, tidak peduli pada apa pun yang menghalanginya.
Menata kembali rumah air di Kota Bandung merupakan keharusan. Bila luas ruang terbuka hijau (RTH) telah ditentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu harus mencapai 30 persen dari luas kota, luas ruang gerak air atau rumah air tidak demikian.
Rumah air di dalam kota ditentukan oleh hukum alam berbasis siklus hidrologi dan sifat gerak air di kota tersebut, terutama pada musim hujan. Luas RTH masih bisa dimanipulasi atau dikurangi dengan berbagai alasan, tetapi luas rumah air sama sekali tidak bisa dimanipulasi atau dikurangi karena jumlah air hujan yang turun di kota telah menjadi ketentuan alam.
Pemerintah Kota Bandung seyogianya segera menerbitkan peraturan daerah khusus tentang ruang gerak air atau rumah air untuk menyelamatkan keberlanjutan kota. Peraturan ini menyangkut penyelamatan 47 sungai yang mengalir di dalam kota, bantaran sungai, sistem drainase dalam kawasan permukiman, sistem drainase di kiri-kanan jalan, kolam-kolam taman kota, pengelolaan air limbah, sumur resapan, konsep panen air hujan, dan sebagainya.
Hak Asasi Air
Sungai alam dan kolam di taman kota adalah infrastruktur lingkungan sebagai etalase dan aset untuk menciptakan Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat. Goethe, sastrawan dan filsuf terkenal dari Jerman, mengatakan, "Everything is originated by water. Everything is sustained by water." Segalanya dimulai dari air. Segalanya didukung oleh air.
Sebagai kado ulang tahun ke-198 Kota Bandung, perkenankan saya menyampaikan pesan dari air yang menuntut hak asasinya sebagai berikut:
Perkenalkan, aku adalah air.
Aku datang ke bumi sebagai titik-titik hujan.
Sebelum mengalir menuju laut, aku punya tempat
di hutan, di sungai, di danau, dan di dataran rendah.
Menjelang musim hujan, aku selalu memberi kabar bahwa aku akan datang.
Supaya engkau mengembalikan tempatku yang engkau pinjam
sehingga aku bisa istirahat dan lewat dengan tenang.
Saat musim hujan tiba, aku datang berbondong-bondong.
Sebelumnya engkau telah kuberitahu
bahwa tempatku yang kau pinjam akan kupakai.
Saat musim kemarau, sebenarnya sebagian dari aku senang tinggal di hutan
supaya udara segar dan mengatur mata air untuk kehidupanmu.
Tapi, hutan tempatku istirahat telah habis engkau babat.
Di musim hujan, terpaksa engkau kutenggelamkan dalam nestapa.
Di musim kemarau, terpaksa engkau kutinggalkan dalam kehausan
karena engkau telah merampas hak-hak asasiku.
Selamat ulang tahun Kota Bandung. Semoga segera tercapai cita-cita menjadi kota jasa yang bermartabat.
SOBIRIN Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) dan Bandung Spirit
Read More..
UNTUK MENGAMANKAN KEBUTUHAN SAWAHPikiran Rakyat, 23-09-2008, A-81 Foto: Sobirin 2007, Air Pegunungan Terancam KomersialisasiAnggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin menyebutkan, dibangunnya waduk-waduk baru, diperkirakan akan menghabisi banyak lahan kehutanan dan kebun, baik milik masyarakat maupun tanah negara.
BANDUNG, (PR).-
Perum Perhutani Unit III tolak ajuan 11 perusahaan swasta yang berminat melakukan bisnis eksploitasi air pada wilayah kehutanan negara di Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan. Ini dilakukan untuk pengamanan kebutuhan air bagi lahan-lahan sawah di ketiga kabupaten itu, yang selama ini tergolong wilayah sentra produksi padi di Jabar.
Kepala Unit III Perum Perhutani, Moh. Komarudin, di Bandung, Jumat (22/8) mengatakan, penolakan izin eksplorasi air itu disebabkan kondisi kehutanan negara setempat belum memungkinkan untuk dimasuki bisnis eksplorasi air. Apalagi, kawasan kehutanan negara di Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan termasuk lokasi yang harus segera dioptimalkan rehabilitasinya.
"Hanya saja, Perum Perhutani mempertanyakan komitmen setiap pemkab ketiga kabupaten itu dalam menjaga cadangan air dari kehutanan negara bagi kepentingan petani, terutama pada musim kemarau.
Sejumlah perusahaan swasta ternyata diizinkan pemkab setempat melakukan bisnis eksplorasi air dari kawasan kehutanan konservasi," ujarnya. Sejumlah wilayah pada kehutanan konservasi diketahui juga sebagai cadangan air bagi sawah sekitarnya. Tersedotnya air dari kawasan hutan, terutama pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sawah dikhawatirkan akan mengundang konflik kepentingan air dengan petani.
Disebutkan, pemerintah memang mengizinkan Perum Perhutani mengoptimalkan cadangan air pada kawasan kehutanan negara untuk dibisniskan demi pemasukan negara. Namun, Perum Perhutani tetap mengikuti berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang sehingga bisnis air yang dilakukan jumlahnya terbatas.
Menurut Komarudin, Perum Perhutani Unit III hanya membisniskan maksimal 20% dari total debit air, itu pun hanya dilakukan pada daerah-daerah yang cadangan airnya banyak, misalnya di Bandung Selatan dan Cilember. Selama ini, bisnis air dilakukan secara hati-hati dan terencana karena lebih berfungsi hajat hidup orang banyak.
Ancaman Panas
Sementara itu, daerah Jabar diduga terancam mengalami peningkatan pemanasan lingkungan berlipat-lipat, sebagai dampak rencana pembangunan sembilan waduk baru dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2008-2013. Ini disebabkan akan bermunculannya gas metan yang ditimbulkan endapan dari dalam perairan waduk sebagai salah satu pemicu terjadinya pemanasan lingkungan seperti sekarang dialami.
Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin menyebutkan, dibangunnya waduk-waduk baru, diperkirakan akan menghabisi banyak lahan kehutanan dan kebun, baik milik masyarakat maupun tanah negara. Padahal, lahan hutan tropis di Jabar mampu menyerap gas metan 500-1.000 gram setara CO2/m2/tahun, dibandingkan dengan waduk yang dapat mengeluarkan emisi gas metan sampai 4.000 gram setara CO2/m2/tahun.
"Pembangunan waduk hanya sebagai jalan pintas mengatasi masalah irigasi, padahal seharusnya diprioritaskan rehabilitasi kehutanan sebagai sumber cadangan air. Kalau Tuhan mengurangi atau tak menurunkan hujan dalam setahunnya, bisa jadi banyaknya waduk malah kekurangan pasokan air, sedangkan sumber pengendali airnya malah dialihfungsikan," katanya. (A-81)***
Read More..
PEMBANGUNAN RUMAH MAKAN RUSAK LINGKUNGANKOMPAS Jawa Barat, 17-09-2008, MHF/REK
Foto: Sobirin 2005, Hutan Kota Babakan Siliwangi TerancamAnggota DPKLTS Supardiyono Sobirin, mengatakan, masyarakat harus mencegah Pemkot Bandung memberi izin pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi. “Babakan Siliwangi merupakan satu-satunya hutan kota yang tersisa sehingga harus menjadi kawasan lindung”.
Bandung, Kompas -
Aktivis lingkungan di Kota Bandung, Jawa Barat, menolak rencana pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi. Hal itu akan merusak daerah tangkapan air, mengurangi ruang terbuka hijau serta menyebabkan Bandung terancam banjir pada musim hujan dan krisis air pada musim kemarau.
Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan, Tatar Sunda Supardiyono Sobirin, mengatakan, masyarakat harus mencegah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberi izin pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi. “Babakan Siliwangi merupakan satu-satunya hutan kota yang tersisa sehingga harus menjadi kawasan lindung,” kata Sobirin di Bandung, Selasa (16/9).
Kawasan Babakan Siliwangi seluas 3,8 hektar merupakan bagian kawasan Bandung utara yang menjadi daerah tangkapan air. Warga di sekitar Babakan Siliwangi selama ini tidak kekurangan air karena pohon-pohon besar di Babakan Siliwangi menjaga ketersediaan mata air. Di sana tumbuh pohon mahoni, akasia, suren, pakis, angsana, dan kaliandra yang berumur 20-50 tahun.
Jika ada bangunan komersial di Babakan Siliwangi, dikhawatirkan terjadi krisis air pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Saat ini, jalan di sekitar Babakan Siliwangi kerap macet karena ada rumah makan siap saji dan apartemen. Kalau dibangun lagi bangunan komersial, kemacetan akan makin parah.
Menurut Sobirin, rencana itu harus dibatalkan. Pemkot Bandung jangan hanya mementingkan investasi tanpa memikirkan kerusakan lingkungan. “Biarkan Babakan Siliwangi tetap menjadi hutan kota,” kata Sobirin.
Tahun 2003, Pemkot Bandung menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Esa Gemilang Indah untuk membangun rumah makan di Babakan Siliwangi. Kini rencana itu kembali mengemuka. Lahannya menggunakan lahan bekas rumah makan milik Pemkot Bandung yang terbakar. “Pembangunan rumah makan diperkirakan membutuhkan 5 persen dari lahan yang ada,” kata Ketua Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung Eric M Athauric.
Merusak lingkungan
Koordinator Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat, Rahmat Jabaril, sependapat dengan Sobirin. Izin pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi menguatkan citra Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai perusak lingkungan. Sebelum ini Dada mengizinkan pembangunan di Punclut yang juga kawasan tangkapan air.
Dihubungi terpisah, Dada Rosada mengatakan, semua pembangunan di Kota Bandung harus berwawasan lingkungan. "Rencana pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi masih akan kami kaji," katanya.
Selasa pagi, sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Merdeka Bandung, saat pelantikan Wali Kota Dada Rosada. Mereka menolak perubahan fungsi Babakan Siliwangi dari ruang terbuka hijau (RTH) menjadi fungsi privat. “Kami meminta kepedulian wali kota terhadap kondisi lingkungan yang makin memburuk di kota ini,” ujar pimpinan aksi, Irfan Priananda.
Saat ini, RTH di Bandung tinggal 7,86 persen dari total luas wilayah kota. Menurut Undang- Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, RTH sebuah kota minimal 30 persen dari total luas wilayah. Pengalihan fungsi Babakan Siliwangi, kata Irfan, jelas-jelas menyalahi UU. “Pemkot Bandung sebaiknya tidak membiarkan pengalihan fungsi RTH untuk kepentingan investasi,” kata Irfan. (MHF/REK)
Read More..
Pikiran Rakyat, Geulis, 12-10-2008, Lia Marlia
Foto: Rokhani, 2006, Kreasi Plastik Bekas
Menurut anggota DPKLTS Sobirin, jika komposisi sampah plastik rata-rata 5%, setiap hari Bandung menghasilkan 100 ton sampah plastik. Bila ukuran satu kantong plastik 50 x 40 cm dan berat 10 gram, sampah plastik Kota Bandung setara 200 lapangan sepak bola per harinya.
Rumah tangga mempunyai kontribusi sangat besar terhadap penumpukan sampah plastik yang sangat merusak lingkungan. Jika keadaan tersebut terus berlangsung, bagaimana nasib anak cucu kita kelak. Asal ada kemauan, perempuan sebagai ibu rumah tangga bisa kok mengurangi sampah plastik.
Saat ini, belanja rasanya tidak lengkap tanpa kantong plastik. Mulai dari cabai rawit sampai daging sapi, semuanya dibungkus oleh kantong plastik. Belum lagi makanan seperti mi instan dan sosis, pasti dilengkapi kemasan plastik. Nyaris tak ada lagi bahan makanan yang dibungkus daun, seperti halnya zaman dulu daging dikemas dengan daun waru.
Saat menjadi kemasan, plastik memang terasa sangat berguna. Akan tetapi, sesampainya di rumah, plastik-plastik itu menjadi sampah, lalu dibuang begitu saja. Paling banter kantong plastik menjadi pembungkus sampai rumah tangga yang tentu saja ujung-ujungnya dibuang juga. Padahal, plastik termasuk penyumbang kerusakan lingkungan dan bencana alam terbesar!
Plastik = Bencana
Tahukah Anda, rata-rata timbunan sampah Kota Bandung adalah 7.500 meter kubik atau 2.000 ton per hari, di mana setiap orang di Bandung menyumbang sekitar 2,5 liter sampah per hari. Jumlah tersebut didapat dengan asumsi jumlah pembuang sampah di Kota Bandung (penduduk setempat dan pendatang) dibulatkan ke angka 3 juta orang.
Menurut anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono, jika komposisi sampah plastik rata-rata 5% dari jumlah itu, setiap hari Bandung menghasilkan 100 ton sampah plastik. Dengan asumsi ukuran satu kantong plastik 50 x 40 cm dan berat 10 gram, sampah plastik di Kota Bandung setara dengan 200 lapangan sepak bola per harinya.
Dampaknya sudah bisa kita rasakan sekarang. Tumpukan sampah plastik yang dibuang sembarangan selalu menyumbat aliran sungai dan saluran drainase, dan menyebabkan banjir di berbagai daerah di Jawa Barat bila musim hujan tiba.
Jika dicampakkan ke atas tanah, sampah plastik memerlukan ratusan tahun untuk dapat mengurai dan hancur. Artinya, kekayaan tanah akan terganggu. Tanah akan terkena dampak lebih buruk lagi kalau plastik yang dibuang mengandung zat beracun. Sementara itu, jika sampah plastik dibiarkan di tempat sampah, sisa-sisa makanan di atas sampah plastik akan mengundang lalat dan mikroorganisme yang berpotensi menjadi sumber penyakit.
"Maka jika konsumsi plastik dibiarkan membabi buta seperti saat ini, bencana lingkungan yang lebih besar bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia atau mungkin di Jawa Barat," katanya khawatir.
Gaya hidup
Ironisnya, sebagian besar sampah plastik ini justru berasal dari rumah tangga. Sobirin mengatakan, 90% warga Bandung belum bertanggung jawab terhadap sampahnya. Setiap anggota tanpa sadar mengonsumsi sampah plastik, tanpa memikirkan bagaimana caranya menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, atau mendaur ulangnya. Padahal, hampir setiap rumah tangga membesarkan anak calon penerus bangsa. Tidak terbayang masa depan seperti apa yang akan dialami mereka, jika para orang tua tanpa sadar merusak alam yang akan diwariskannya kelak.
Beberapa negara maju sudah menyadari bahaya sampah plastik. Pemerintah Australia mewajibkan semua supermarket dan pusat perbelanjaan menggunakan kantong kertas, sedangkan Korea Selatan mulai memproduksi kantong plastik biodegradable yang lebih mudah diurai tanah karena terbuat dari bahan organik. Akan tetapi, hal yang sama sulit dilakukan di Indonesia karena menggunakan kantong plastik sudah menjadi gaya hidup. Selain itu, harga plastik biodegradable yang 8-10 kali lipat dari harga plastik biasa, membuat produsen menolak beralih.
Tiga kesalahan
Sebenarnya sudah sejak lama pemerintah menggembor-gemborkan program 3R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (daur ulang) untuk mengatasi masalah sampah. Lalu ada pula kampanye memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah-rumah. Namun, semua itu bagaikan angin lalu. Hanya segelintir orang yang secara disiplin melakukan hal tersebut.
"Soalnya dalam proses itu, pemerintah dan pihak terkait melakukan tiga kesalahan. Pertama, orang yang menyosialisasikannya tidak kompeten, kedua masyarakat sudah sangat terbiasa menggunakan sampah plastik, dan ketiga metode yang diterapkan salah," ungkap Sobirin.
Oleh karena itu, Sobirin berharap Wali Kota Bandung, memiliki target untuk mengubah perilaku warga Bandung untuk lebih peduli terhadap sampahnya.
Menurut sosiolog Budi Radjab, selama belum ada sanksi yang berat bagi warga yang membuang sampah sembarangan, Indonesia khususnya Jawa Barat tidak akan pernah terbebas dari masalah sampah. Jadi, imbauan pemerintah untuk melakukan 3R atau pemisahan sampah, hanya akan dianggap angin lalu. Soalnya, masyarakat Indonesia hanya peduli dengan apa yang terjadi saat ini, masa di mana mereka hidup.
"Sampah plastik ini kan dampaknya jangka panjang. Nah, kita sulit sekali untuk melihat apa yang akan terjadi, bahkan ketika anak dan cucu kita yang menjadi taruhannya," kata Budi menjelaskan.
Peran perempuan
Perempuan, dalam hal mengurangi sampah plastik ini memegang peranan penting untuk melakukan gerakan sosial terhadap masalah sampah plastik. Bukan hanya karena sebagian besar perempuan bertindak sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga karena aksi terbuka seorang perempuan selalu mendapat sorotan lebih. Ini disebabkan masih ada pandangan subordinatif terhadap perempuan. Jadi, ketika perempuan melakukan sesuatu yang besar, anggota keluarga dan masyarakat akan merasa malu karena tidak melakukan hal yang sama sebelumnya.
"Makanya bagi perempuan yang sudah melakukan 3R atau apa pun, tolong jangan didomestikasi kegiatan itu. Kasih lihat sama orang lain, biar dicontoh," ujar Budi Radjab.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pemerintah sudah mulai mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Yaitu dengan mengesahkan UU No. 18/2008 pada Mei lalu. UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap perusahaan bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang mereka hasilkan. Dengan demikian, sampah plastik menjadi memiliki nilai jual sehingga orang tidak akan lagi sembarangan membuang sampah.
"Nanti mungkin akan ada bank daur ulang, di mana masyarakat bisa menabung bahan-bahan daur ulang, dengan sistem perbankan. Setiap bahan punya kurs dan dapat dicairkan dalam bentuk uang jika tabungan sudah mencapai jumlah tertentu," tuturnya.
Melihat urgensi masalah sampah plastik, Setiawan berharap perangkat pendukung UU seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Perda dapat selesai tahun ini. Di lain pihak, Sobirin maupun Setiawan sepakat aksi individu menghindari, mengurangi, atau mendaur ulang sampah plastik akan berdampak masif terhadap kebaikan lingkungan.
Setiap orang bisa menghindari menggunakan kantong plastik dengan selalu membawa tas belanjaan ke pasar. Jika masih ingin menggunakan kantong plastik, setidaknya jangan menambah jumlah konsumsi plastik. Caranya, dengan menggunakan kembali kantong plastik yang ada. Jika kedua hal itu tidak dapat dilakukan, pilihan berikutnya adalah mendaur ulang sampah plastik.
"Coba cuci sampah plastik seperti kemasan mi instan dan kantung keresek, lalu jemur supaya sumber penyakitnya mati. Setelah itu, kalau tidak bisa mengolahnya kan bisa diberikan kepada orang-orang yang bisa mengolahnya menjadi kerajinan," kata Sobirin. (Lia Marlia) ***
Read More..
Pikiran Rakyat, 01 Desember 2008, A-160 
