Wednesday, April 09, 2008

BELAJAR POLITIK: DEBAT PUBLIK DAN TEBAR JANJI

sobirin is back to nature, 10 April 2008
Gambar: Free Clip Art, Sobirin 2008
Oleh: Sobirin
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 13 April 2008 diawali kampanye yang masih tradisional, pengerahan massa yang mengganggu lalu lintas dan spanduk dimana-mana. Kampanye diakhiri debat publik yang cukup demokratis. Walau para calon hanya sekedar tebar janji, tapi bagus untuk rakyat belajar berpolitik.



Pertanyaan para panelis yang “menguji” para calon Gubernur, dijawab secara normatif dan bernuansa janji-janji. Boleh dikata jawaban-jawaban tidak memuaskan baik bagi para panelis maupun masyarakat yang mendengarkan.

Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Sesdalopbang yang hadir dalam acara debat publik di Hotel Horison Bandung, juga merasa kecewa atas jawaban para calon. Ada 3 (tiga) hal yang sebenarnya diinginkan oleh Solihin GP yang seharusnya menjadi pegangan para calon, yaitu: Revitalisasi Aparatur, Lingkungan Hidup, dan Mobilisasi Masyarakat. Adapun 3 (tiga) hal tersebut adalah sebagai berikut:


REVITALISASI APARATUR


Pertama: Revitalisasi aparatur dan penataan struktur organisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk membangun aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, bebas KKN, menuju “good governance” dan “clean government”.

Kedua: Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus disederhanakan tanpa mengurangi mutu pelayanan, menuju pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Ketiga: Revitalisasi BUMD juga harus dilakukan dengan serius menuju badan usaha yang profesional, mandiri, dan berwawasan lingkungan untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada Daerah.

Keempat: Penempatan personalia harus “the right man in the right place”, berbasis bidang keahlian dan pengalaman, bukan karena koneksi dan nepotisme.
Kelima: Aparatur harus bisa memberikan tauladan kepada rakyat. Tidak konsumptif, tidak bermewah-mewah, tidak berkeliaran pada jam kerja, tidak arogan, tidak menggunakan mobil dinas dan fasilitas dinas lainnya untuk keperluan pribadi.

Keenam: Dalam rangka memotivasi prestasi, harus diberikan penghargaan yang layak kepada aparatur yang secara nyata memiliki prestasi kerja dan kontribusi positif kepada Daerah. Sebaliknya kepada aparatur yang secara nyata melanggar sumpah pengabdian dan merugikan Daerah harus diberikan sanksi tanpa pandang bulu.

LINGKUNGAN HIDUP

Pertama: Lingkungan hidup adalah hak azasi rakyat. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi dasar pembangunan Jawa Barat. Konservasi harus merupakan prioritas pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan basis pemulihan kawasan hutan dan pemulihan kawasan lindung. Oleh sebab merupakan hajat hidup rakyat banyak, maka lingkungan hidup harus dijauhkan dari ancaman privatisasi.
Kedua: Pemulihan kawasan hutan dan kawasan lindung ini dimaksudkan menuju Jawa Barat yang memiliki kemandirian sumber daya air. “No Forest, No Water, No Future” atau “Leuweung Ruksak, Cai Beak, Manusa Balangsak” harus dipakai sebagai “motto” pembangunan berkelanjutan Jawa Barat.
Ketiga: Keberhasilan pembangunan Jawa Barat bukan didasarkan kepada “pertumbuhan ekonomi”, tetapi harus didasarkan kepada “pemerataan ekonomi”. Dengan “pemeratan ekonomi” berarti pembangunan juga difokuskan kepada “pembangunan pedesaan”, antara lain dengan membangun pertanian yang berazas konservasi, “agroforestry”, dan “agropolitan”, sehingga dapat mengurangi laju arus urbanisasi. Konsep “DESA KUAT, NEGARA KUAT” harus menjadi “motto” pembangunan pedesaan di Jawa Barat.
Keempat: Jawa Barat memiliki tanah yang subur dan alam yang sedemikian indah, maka Jawa Barat sangat berpotensi menjadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional. Konsep Ketahanan Pangan ini harus berbasis tanaman pangan “organik” dengan “kompos” buatan rakyat sendiri, bukan dengan pemupukan secara kimia. “Kompos” adalah jaminan suksesnya usaha pertanian Jawa Barat.

MOBILISASI POTENSI MASYARAKAT


Pertama: Berbagai elemen atau unsur yang ada di Jawa Barat, antara lain perguruan tinggi, para ahli/pakar, tokoh agama, pemuda, dan pengusaha, semua itu adalah modal potensi yang harus dapat disinergikan secara kesemestaan dalam rangka membangun Jawa Barat yang berkelanjutan.

Kedua: Birokrasi, masyarakat, dan dunia usaha: adalah pilar pelaku pembangunan Jawa Barat berbasis “sili asih, sili asah, sili asuh” dengan konsep “sili wangi”, yaitu bersama-sama bergandengan tangan, dukung mendukung, meraih cita-cita Jawa Barat yang adil dan sejahtera.

Ketiga: Jawa Barat sangat beruntung karena banyak memiliki perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Jawa Barat juga sangat beruntung memiliki kearifan beragama dan berbudaya Sunda yang sudah teruji dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kombinasi kebersamaan antara pola pikir para ahli/pakar dan pola pikir keagaaman dan kearifan budaya Sunda dapat diyakini akan mempercepat keberhasilan pembangunan Jawa Barat.
Keempat: Kearifan kehidupan dengan konsep kebersamaan antara “batur sakasur - batur sadapur - batur sasumur - batur salembur” harus tetap dipelihara untuk meraih Jawa Barat yang makmur dengan berpegang kepada “tata lampah” kebersamaan dan kesemestaan, yaitu: “urus lembur - akur jeung dulur - panceg dina galur”. Tidak menyeleweng dari tata aturan alam yang disepakati bersama.

1 comment:

Joni Dayat said...

mungkin para panelis, hadirin maupun pendengar sudah datang dengan konsep mereka sendiri sendiri sehingga seakan tidak memberikan ruang untuk konsep yang datang dari para cagub/cawagub