HARAPAN MASYARAKAT DALAM KEBENCANAAN

Balitbangda dan Dewan Riset Daerah Prov Jabar, 14/5-2008
Foto: www.indonesia-1.com/ Tsunami Pangandaran/ 2006

Oleh: Sobirin
Bencana bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Mencari keuntungan dari setiap kejadian bencana akan menjadi suatu trend. Bisa dilakukan pengusaha, birokrat, dan lembaga masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita harus mewaspadai hal ini.





HARAPAN MASYARAKAT
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI JAWA BARAT

Oleh: SOBIRIN - Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda

LOKAKARYA
PENGUATAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI JAWA BARAT
KERJASAMA BALITBANGDA PROVINSI JAWA BARAT - DRD JAWA BARAT
BANDUNG, 14 MEI 2008


Kapasitas Masyarakat dan Konteks Kebencanaan Jawa Barat

Menurut Pater Brouwer, seorang humanis yang pernah tinggal di Jawa Barat sekitar 1960-an, dikatakan bahwa Jawa Barat yang cantik molek ini diciptakan saat Yang Maha Kuasa tersenyum. Namun dibalik keindahan dan kesuburan alamnya, Jawa Barat ternyata sangat rawan dan sensitif terhadap ancaman bencana. Sedikit saja kawasan lindungnya terusik oleh keserakahan manusia, maka akan mudah terjadi bencana yang membawa korban dan kerugian harta benda.

Potensi kebencanaan Jawa Barat yang cukup besar ini sangat korelatif dengan aspek geografis yang bergunung-gunung, aspek klimatologis yang memiliki curah hujan tinggi, aspek geologis yang memiliki banyak gunung api aktif dan zone sesar aktif, aspek demografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia.

Sebagai gambaran menurut data dari Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2007), disebutkan bahwa dari total kejadian gerakan tanah di Indonesia selama tahun 2003-2005, sebanyak 71% kejadian terjadi di Jawa Barat, dan selama 2006-2007 sebanyak 36%. Belum lagi bencana lainnya seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin ribut, dan kekeringan.

Berdasar banyaknya kejadian bencana dan jumlah korban, dapat dikatakan bahwa pengetahuan, kapasitas, dan peran masyarakat Jawa Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan.


Anggapan Masyarakat Tentang Tindak Penanggulangan Bencana

Pemerintah belum optimal dan terkesan lambat, parsial dan sektoral, tidak terpadu dalam penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang pada umumnya hanya berupa pemberian bantuan fisik.
Penanggulangan bencana masih berupa pengerahan bala bantuan relawan, dengan seragam, atribut dan bendera berwarna-warni, geraknya cepat tetapi tidak terkoordinasi.
Masyarakat merasa aman manakala dari TNI dan Kepolisian ikut terjun dalam penanggulangan bencana.
Sebagian besar bala bantuan relawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan di lapangan, bahkan beberapa sering menjadi masalah.
Banyak bahan bantuan yang menumpuk, lambat penyalurannya, bahkan tidak tepat sasaran.
Otonomi pemerintah daerah masih gamang dalam hal tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, sehingga pada saat bencana terjadi, seringkali menunggu tanggapan langsung dari pusat.
Seminar, loka karya, dan diskusi kebencanaan lebih banyak mengundang masyarakat elit dari pada masyarakat rawan bencana.
Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana hanya sekedar formalitas proyek.
Begitu tanggap darurat dianggap selesai, dan bantuan relawan pulang, maka masyarakat korban ditinggalkan di penampungan pengungsian dengan fasilitas minim.


Pemahaman Masyarakat Tentang Perundangan Penanggulangan Bencana

Peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana adalah produk kesepakatan pemerintah dan rakyat yang dikandung maksud sebagai ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu masyarakat berpemahaman bahwa amanat peraturan perundangan ini harus ditindak lanjuti dengan pentaatan dan penegakan, dengan alasan-alasan antara lain:

Peraturan perundangan penanggulangan bencana merupakan ketentuan yang efektif untuk secara proaktif mencegah masyarakat dan dunia usaha melakukan kegiatan atau investasi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan ancaman bencana. Contoh: larangan menambang bahan galian, larangan menebang pohon di kawasan hutan atau kawasan lindung, dan sebagainya.
Peraturan perundangan penanggulangan bencana dapat mencegah masyarakat dari ancaman bencana yang mungkin terjadi. Contoh: tidak bermukim di sempadan sungai, tidak bermukim di kawasan rawan gempa, dan sebagainya.
Peraturan perundangan penanggulangan bencana dapat memaksa masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan yang berpotensi meningkatkan ancaman bencana. Contoh: larangan membuang sampah sembarangan, larangan mengubah morfologi drainase, dan sebagainya.
Peraturan perundangan penanggulangan bencana dapat mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakukan penyelenggaraan kebencanaan yang lebih efektif. Contoh: sosialisasi rutin kesiapan penanggulangan bencana, investasi untuk perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, dan sebagainya.


Harapan Masyarakat Tentang Amanat Penanggulangan Bencana

Harapan filosofis, yaitu:

Bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga dan bermartabat, sehingga penanggulangan bencana merupakan sebuah kebutuhan mendasar.
Bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar, termasuk rasa aman dan terlindungi dari bencana adalah hak asasi rakyat.
Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia maka berimplikasi bahwa semua upaya dan langkah harus diambil demi mencegah dan meringankan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh bencana.
Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam melindungi rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah dapat melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya.

Harapan terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, antara lain yaitu:

Setiap orang berhak:

mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana
mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana
berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya
melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.


Kesadaran Masyarakat Dalam Kewajiban Penanggulangan Bencana

Walaupun penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam melindungi rakyatnya, dan rakyat mengharapkan pemerintah dapat melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya, namun dapat dipahami dan disadari bahwa pemerintah tidak akan mampu melaksanakan penyelanggaraan penanggaulangan secara sendiri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa paradigma penanggulangan bencana diubah dari tanggung jawab pemerintah menjadi urusan bersama masyarakat dan kemaslahatan bersama. Semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme diubah sedemikian rupa sehingga peran aktif masyarakat dan dunia usaha lebih nyata dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Contoh tindaknya antara lain penangulangan bencana berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi dunia usaha dalam penanggulangan bencana, dan sebagainya.

Ada tugas tentu ada hak, ada wewenang tentu ada tanggung jawab (THWT). Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 selain mengamanatkan hak-hak masyarakat, juga mengamanatkan kewajiban-kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.


Pilihan Strategis Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Banyak aspek, baik langsung maupun tidak langsung, sangat berpengaruh dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat di masa mendatang, baik aspek internal kedaerahan, nasional, regional, maupun global. Skenario penanggulangan bencana jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang sampai tahun 2025 harus dibuat agar penanggulangan bencana di Jawa Barat menyambung dan tersistem dengan baik.

Skenario kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sampai dengan tahun 2025 yang harus kita kaji dan waspadai, misalnya:
Ekonomi yang semakin tergantung kepada struktur ekonomi global.
Politik yang semakin memerlukan “leadership” handal, pro pemerataan kesejahteraan dan pro lingkungan.
Budaya yang semakin tidak peduli terhadap lingkungan
Pembangunan yang masih mengandalkan ekspolitasi sumber daya alam.
Kerentanan penduduk yang semakin meningkat, karena jumlah penduduk melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Bencana, baik alami maupun non alami, yang kemungkinan akan semakin sering dan berpotensi merusak.
Bisnis kebencanaan, bencana menjadi bisnis, mencari keuntungan dari setiap kejadian bencana, yang dilakukan baik oleh pengusaha, birokrat maupun lembaga masyarakat, dari dalam maupun dari luar negeri, yang akhirnya rakyat dan negara tetap dirugikan.

Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan mengandaikan karakteristik Jawa Barat menjelang sampai tahun 2025, maka perlu dibuat pilihan-pilihan strategis terkait dengan harapan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, misalnya:
Harus ada dukungan political action dari pemerintah untuk membangun pendidikan baik formal maupun non-formal dan membangun budaya tentang penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Menggalang animo dan membangun kepercayaan serta keyakinan bahwa masyarakat berpotensi memiliki andil besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat akan membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi masalah kebencanaan.
Lebih baik menyiapkan dan membangun kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana, dari pada memasang peralatan-peralatan canggih dan mahal yang belum tentu bisa beroperasi.
Membangun kelompok masyarakat sadar bencana yang dibina dengan kelengkapan aspek manajemen (kelembagaan, organisasi, aturan main), fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), unsur manajemen (visi, misi, program, sumber daya modal dan manusia, ketrampilan, motivasi dan insentif). Tanpa visi/ tanpa arah, tanpa misi/ tersendat, tanpa program/ tidak efektif, tanpa sumber daya modal dan manusia/ frustasi, tanpa ketrampilan/ lambat dan tidak kompetitif, tanpa motivasi dan insentif/ ragu-ragu dan setengah-setengah).
Advokasi agenda pembangunan yang dapat mengurangi resiko bencana.
Fokus pada ancaman-ancaman bencana yang paling sering dan serius.
Anggaran kebencanaan harus terbuka dan transparan serta terbuka untuk audit oleh publik/ masyarakat.
Memanfaatkan media massa, cetak dan elektronik, untuk menyebar-luaskan informasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Data dan informasi kebencanaan supaya dapat diakses secara terbuka dan mudah dari lembaga-lembaga yang terkait dengan kebencanaan.
Segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat, termasuk di dalamnya untuk mengakomodasi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi dan rembug warga sesering mungkin, sehingga pemahaman sumber bencana dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga kesadaran penanggulangan bencana dapat menjadi budaya kehidupan sehari-hari.

Pustaka

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ditetapkan 26 Januari 2008.

Tim RUU Penanggulangan Bencana. 2006. Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Penanggulangan Bencana.


Curriculum Vitae Sobirin

Nama: SOBIRIN, Supardiyono
Tempat/ Tanggal Lahir :Gombong/ 4 Februari 1944
Pendidikan Dasar :Geologi, ITB, lulus 1970

Pendidikan Kerekayasaan:
1974: Engineering and Environmental Geology, USBR, Colorado, USA
1975: Soil Mechanics, Colorado School of Mines, Colorado, USA
1980: Rock Mechanics, CWPRS, Poona, India
1983: Geotechnics for Infrastructures, Hong Kong
1985: Engineering Geology and Low Land Geology, IHE, The Netherlands
1990: Underground Dam, Kyoto University, Kyoto, Japan
1996: Research Equipment Management, Tokyo, Japan
1998: Infrastructure and Environmental Management, NILIM, Okinawa, Japan

Pendidikan Manajerial:
1985: Kursus Manajemen Tingkat IV
1988: Kursus Manajemen Tingkat III
1996: Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Menengah, LAN, (SPAMEN)
1999: Executive Management on Public Works Infrastructures, Japan
2000: Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Tinggi, LAN (SPATI)

Riwayat Pekerjaan:
Selama 30 tahun mengabdi di lembaga penelitian dan pengembangan Departemen Pekerjaan Umum
1997-1998: Sekretaris Badan Litbang Pekerjaan Umum
1998-1999: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman
1999-2000: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Sekarang aktif sebagai pekerja sosial dan lingkungan di:
1. Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)
2. Bandung Spirit
3. Komunitas Antisipasi Bencana

Pemilik blog:
www.sobirin-xyz.blogspot.com [sobirin is back to nature]
www.clearwaste.blogspot.com [sampah diolah menjadi berkah]

Email: sobirindpklts@yahoo.com
Telepon: 0812 141 6605

Prestasi: Rumah Zero Waste

Read More..

TPA SEMARANG UNIK: SAMPAH-TRUCK-BULDOSER-SAPI

Bandung, Jl. Alfa No. 92, Cigadung II, 10 Mei 2008
Foto: Sobirin 2008, TPA Jatibarang, Kota Semarang

Oleh: Sobirin
Baru sekali ini saya mengunjungi tempat pembuangan akhir sampah (seharusnya tempat pengolahan akhir sampah atau TPA) yang unik menarik. Begitu sampai di tempat, yang saya lihat adalah ratusan ekor sapi bercampur dengan truk sampah, buldoser, dan para pemulung.



Bersama tim peneliti dari Pusat Litbang Sumber Daya Air (Dr. Ir. William Putuhena, Drs. Waluyo Hatmoko M.Si, dan Ir. Hermono SB, M.Eng), saya meninjau TPA ini. Ada issue sudah overload atau beban TPA sudah berlebihan, ada issu air lindi-nya mengalir masuk ke sungai Kreo mencemari aliran sungai. Berikut adalah catatan perjalanan saya ditambah dengan bacaan data dari Pemerintah Kota Semarang dan beberapa media.

TPA yang dioperasikan sejak bulan Maret 1992 ini, lokasinya terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, di bagian barat Kota Semarang, Jawa Tengah, di tepi sungai Kreo, agak berseberangan sungai dengan lapangan golf Manyaran. Topografi TPA Jatibarang merupakan daerah yang berbukit, bergelombang dan ada yang memiliki kemiringan lereng lebih curam (lebih dari 24%), dengan elevasi bervariasi antara 63 sampai 200 meter dari permukaan air laut.

Topografi terendah merupakan bagian tepi sungai Kreo yang mengalir dari selatan ke utara. Jarak dari pusat Kota Semarang ke TPA ini sekitar 11,5 Km. Adapun daya tampungnya sekitar 4,15 juta m3 dengan kedalaman sampah bisa mencapai 40 meter. Menurut data dari Pemerintah Kota Semarang, areal TPA ini cukup luas yaitu 46,18 hektar di bagi-bagi dalam beberapa zone yang secara garis besar sekitar 60% (27,71 hektar) untuk lahan buang sampah, dan sekitar 40% (18,47%) untuk infrastruktur kantor, pengolahan air lindi, sabuk hijau.


Disebutkan bahwa Kota Semarang dengan jumlah penduduk hampir 1,4 juta jiwa memproduksi timbulan sampah tiap harinya sampai 4.725 m3, yang terangkut sekitar 4.150 m3, yang belum terlayani sekitar 565 m3 setiap harinya. Tetapi menurut beberapa media masa dikatakan bahwa sampah yang dibuang ke TPA ini tiap harinya 2.500 m3 atau sekitar 600 ton. Berikutnya disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2000, timbunan sampah sudah mencapai 5,75 juta m3, padahal daya tampung TPA hanya 4,15 juta m3 sampah. Jadi sudah melebihi daya tampung sekitar 1,6 juta m3 sampah.

Sebagai pemerhati lingkungan saya mencoba membandingkan dengan TPA-TPA di kota-kota lain termasuk TPA di sekitar Kota Bandung. Untuk TPA Jatibarang ini saya melihat ada beberapa hal positif dan peluang, disamping ada negatif dan ancaman bahaya lingkungan, sebagai berikut:

Segi positif:
- lahan terlihat masih ada sisa cukup
- lokasi relatif cukup jauh dari pusat keramaian
Segi negatif:
- jumlah bulldozer pemerata tanah kurang banyak
- tanah penutup utk landfill-nya sangat kurang
- pengolahan lindi kurang serius
- gubuk-gubung pemulung tidak tertata
- rencana pabrik olah sampah tidak cocok di daerah atas
Peluang:
- konsep angon sapi di TPA cukup unik dan menarik
- industri pengolahan sampah dan lindi sangat berprospek
- seyogyanya dipikirkan pabrik sampah di bawah dekat olah lindi
- dipinggiran sungai ditanami pohon-pohon untuk hutan tepi sungai
Ancaman:
- tumpukan sampah yang semakin tinggi bisa longsor ke sungai
- air lindi yang kurang diolah bocor ke sungai
- sapi peliharaan terkontaminasi logam berat beracun
- instalasi air bersih PDAM di hilirnya menjadi tercemar berlebihan
- bau sampah sampai ke lapangan golf Manyaran
- TPA sebagai sumber penyakit

Issue mencari lokasi TPA baru memang bagus, tetapi bukan barang yang gampang, semua lokasi pasti akan ditolak warga, menimbulkan konflik berkepanjangan. Sampah harus dibuang, tetapi jangan di tempat saya, kira-kira begitu pendapat semua warga. Sampah itu NIMBY (not in my back yard).


Analisis memanfaatkan segi positif dan peluang, serta mengurangi dan mancari solusi untuk mengatasi segi negatif dan ancaman adalah merupakan langkah yang bijaksana. Ide membangun pabrik pengolahan sampah patut dipuji dan segera diprioritaskan.

Beberapa hal lain yang perlu dikaji yaitu sapi-sapinya menjadi relatif gemuk-gemuk, mungkin makan sampah organik yang ter-fermentasi menjadi silase (silage), memang ada juga sebagian yang kurus. Kotoran sapi yang banyak berserakan bisa menambah unsur untuk membuat kompos. Juga perlu dikaji bahwa cairan lindi ini kemungkinan besar bisa dimanfaatkan untuk starter pembuatan kompos, juga untuk pupuk cair atau pakan ikan. Tentunya setelah dianalisis dan dipisahkan dari pencemar logam berat atau limbah beracun.

Hati-hati agar tumpukan sampah di tebing jangan sampai berlebihan, tingginya melebihi keamanan lereng gundukan sampah, sehingga bisa terjadi longsoran sampah seperti peristiwa longsor sampah Leuwigajah di Bandung yang sangat memalukan karena memakan banyak korban jiwa.

Semoga juga tidak ada ide untuk membuat pabrik listrik seperti rencana Kota Bandung, yaitu pabrik listrik tenaga sampah, atau sampah dibakar. Ide-ide ini akan banyak ditentang oleh ahli lingkungan, karena gas pembakaran dikatakan mengandung racun, sangat meningkatkan gas rumah kaca, dan lain-lainnya.

Read More..

PENGHIJAUAN AGAR AIR TAK LEKAS KE MUARA

Pikiran Rakyat, Lingkungan, 6 Mei 2008, Kodar S/”PR”
Foto: Kodar Solihat, PR, 2008, Hutan Lindung Sumedang
"Kawasan lindung di tiap Kabupaten/Kota Jabar harus tetap menjadi prioritas perhatian, dengan konsep euweuh leuweung euweuh cai, rakyat jadi balangsak (tak ada hutan berarti tak ada air, rakyat menjadi sengsara). Semoga persoalan ini mampu dikedepankan oleh kepemimpinan baru daerah Jabar," kata Sobirin

Banyak pihak berharap langkah dan upaya rehabilitasi kehutanan dan perkebunan menjadi penggerak untuk memulihkan kondisi lingkungan di Jabar. Di tengah isu efek pemanasan global, Provinsi Jabar ikut menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian utama untuk pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.

Harapan langkah berkelanjutan atas program rehabilitasi lingkungan kehutanan dan perkebunan, yang dinilai memiliki peran strategis bagi pembangunan Jabar. Setidaknya, tetap menjadi fokus perhatian dan langkah serius di Jabar, yang kini sedang mengalihkan tongkat estafet kepemimpinan, usai Pilgub 2008.

Daerah Jabar sendiri dikenal sebagai kawasan tersubur di Pulau Jawa. Kesuburan lahan di Jabar mampu menjadi pendukung bagi sektor perekonomian dari sektor pertanian yang masih mendominasi mata pencaharian dan kultur masyarakatnya, mulai kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan darat, sampai peternakan.

Namun berbagai kepentingan lain, misalnya bisnis nonpertanian, permukiman, kebutuhan hidup, sampai kepentingan sekelompok politikus, kerusakan lingkungan di Jabar terus terjadi, terutama pada subsektor kehutanan dan perkebunan. Kondisi demikian memerlukan regulasi serta tindakan tegas dari pimpinan daerah agar teratasi sehingga kondisi lingkungan di Jabar tak bertambah rusak bahkan menjadi gersang.

Berdasarkan Perda No. 2/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar disebutkan bahwa kawasan lindung daerahnya berdasarkan curah hujan, kemiringan lereng, dan jenis tanah, harus mencapai 45% dari total luas Jabar 3,7 juta hektare. Dengan demikian, lahan 1,7 juta hektare harus berfungsi sebagai kawasan lindung yang melindungi Jabar dari potensi ancaman bencana.

Dari luas 1,7 juta hektare tersebut, 800.000 hektare berada di bawah kekuasaan hutan negara termasuk hutan konservasi, lindung, dan produksi, lantas 900.000 hektare terdiri perkebunan seluas 500.000 hektare perkebunan (negara, swasta, dan rakyat), sisanya 400.000 hektare milik rakyat berupa kebun, ladang, dan campuran.

**

Deputi Bidang Agroindustri Meneg BUMN Agus Pakpahan menilai, langkah penyelamatan dan pemulihan kawasan kehutanan dan perkebunan bersifat vital bagi daerah seperti Jabar. Ini bukan hanya berkaitan kelangsungan industri berbasis pertanian, juga berefek kepada pasokan dan cadangan air bagi hajat hidup orang banyak.

Dia menyebutkan, ada perbedaan karakteristik kondisi alam wilayah berbentuk kepulauan seperti Indonesia, dibandingkan dengan wilayah yang berupa hamparan luas dalam kecepatan aliran air. Daerah Jabar justru berpotensi paling rawan terancam semacam bencana kekeringan, longsor, jika daerah-daerah penyangga air terus diganggu.

"Untuk daerah kepulauan, apalagi Jabar yang kondisinya bergunung-gunung, kecepatan aliran air dari pengunungan sampai ke muara lautan sangat cepat. Agar pasokan air tetap terjaga dan lambat sampai ke muara, kawasan penyangga seperti hutan dan perkebunan perlu dioptimalkan, sebagai daerah serapan dan cadangan air," ujarnya.

Berbeda dengan wilayah hamparan luas dan banyak dataran seperti di Amerika, kecepatan air dari gunung sampai ke muara sangat lamban, dan memakan waktu berbulan-bulan. Ini sebabnya, cadangan air di daerah hamparan luas umumnya lebih banyak dibandingkan dengan daerah bergunung-gunung.

Pemerhati lingkungan anggota Dewan Pemerhati Lingkungan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS), Sobirin, menyebutkan, adalah kelanjutan program rehabilitasi lingkungan sejak tahun 2003 untuk memulihkan 600.000 hektare lahan kritis di Jabar, yang seharusnya dapat berperan kawasan lindung. Dari jumlah itu, kondisi areal hutan negara dan perkebunan negara/swasta separuhnya masih gering alias tak sehat karena populasi tanaman kurang, namun kondisi terparah sebagian besar terjadi pada lahan milik masyarakat.

Untuk kawasan kehutanan negara adalah masih besarnya ancaman kerawanan penebangan liar. Ini dilatarbelakangi terus meningginya kebutuhan kayu, sedangkan pasokan dari hutan negara maupun hutan rakyat diprediksi masih terus jauh di bawah kebutuhan.

Kondisi serupa dialami berbagai unit perkebunan yang masih rawan penjarahan dan berbagai kasus penjarahan perkebunan yang umumnya belum tertangani. Situasi demikian akhirnya memunculkan berbagai hak guna usaha (HGU) telantar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan lahan kritis.

Menurut Sobirin, kondisi-kondisi seperti ini kebanyakan disebabkan adanya ulah pemodal yang mengincar lahan bersangkutan dan politis, untuk dialihfungsikan menjadi bisnis permukiman, industri, lapangan golf, mencari dukungan masyarakat menjelang pilkada, dan lain-lain. Dengan sistem "3i" (iming-iming, intervensi, dan intimidasi), masyarakat diprovokasi untuk menjarah kehutanan dan perkebunan, di mana kondisinya terkesan terus-terusan "dipelihara".

Di luar itu, katanya, adalah lahan milik masyarakat, yang kondisinya paling sulit ditangani, akibat perbedaan perilaku dan kepentingan masyarakat pemilik. Apalagi, sejauh ini belum ada aturan yang mampu mengikat masyarakat untuk sadar memelihara lingkungan.

Sobirin menghitung, setiap Kabupaten/Kota di Jabar sebenarnya tak memiliki kesamaan kebutuhan lingkungan kehutanan dan perkebunan, belum termasuk areal pertanian lain. Ada perbedaan karakteristik, kondisi wilayah dan kemasyarakatan, dan jenis perekonomian, misalnya di Garut diperlukan sampai 85%, Sukabumi 70%, dan Kabupaten Bandung Barat 60% - 65%.

"Kawasan lindung pada berbagai Kabupaten/Kota Jabar masih harus tetap menjadi prioritas perhatian, dengan konsep euweuh leuweung euweuh cai, rakyat jadi balangsak (tak ada hutan dan kebun berarti tak ada air, rakyat menjadi sengsara). Semoga adanya persoalan ini mampu dikedepankan oleh kepemimpinan baru daerah Jabar," kata Sobirin. (Kodar S./"PR")***

Read More..

JALAN HARUS DIPRIORITASKAN

Pikiran Rakyat, Selisik, 5 Mei 2008, Mega Julianti
Foto: M.Gelora Sapta, PR, 2008, Gedebage Bandung

Selain sarana jalan, drainase juga harus mendapat perhatian serius. Anggota DPKLTS Sobirin mengatakan 75% dari 1.000 km jalan di Kota Bandung drainasenya buruk. Bahkan, 25% sisanya tidak memiliki drainase di kiri dan kanannya. "Jika hujan, air menggenangi jalan dan menyebabkan jalan mudah rusak," katanya.



Pembangunan jaringan jalan mutlak diperlukan untuk mempercepat pengembangan kawasan Bandung Timur karena keberadaan infrastruktur itu diharapkan mampu mempermudah pergerakan juga menjadi alternatif antara wilayah sebelah selatan dengan wilayah utara Gedebage. Akses jalan wilayah Gedebage ini sangat terbatas, melalui Jln. Gedebage dan Jln. Cimencrang. Jalan di dalam tapak sendiri hanya beberapa dan hanya merupakan jalan akses ke perumahan. Tidak ada jalan yang menembus dari Jln. Cimencrang ke Jl. Gedebage.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, jalan utama existing rata-rata dari kawasan perencanaan adalah sembilan meter dengan badan jalan enam meter dan bahu jalan 1 meter-1,5 meter. Kondisi jalan utama pada dasarnya sudah beraspal dan masih baik. Hanya beberapa tempat sudah berlubang, naik turun dengan saluran drainase yang kondisinya tidak menerus, terus terputus.

Jaringan jalan penghubung antar desa berupa jaringan jalan yang sebagian sudah beraspal dan sebagian lagi masih berupa jalan tanah. Beberapa bagian ruas jalan ini bila hujan banyak yang tergenang oleh banjir dan menyebabkan ketidak-efisienan karena akan menimbulkan dampak yaitu besarnya biaya untuk pemeliharaan. Keberadaan jalan utama kawasan tersebut dinilai sangat penting sebagai poros pintu masuk kawasan perencanaan sehingga akan memengaruhi perkembangan kawasan sebagai Pusat Primer Kota Bandung.

Kawasan perencanaan juga diperkaya dengan sistem jaringan jalan lokal (jalan tanah) yang menghubungkan kedua jalur utama tersebut ke kawasan perumahan. Sistem jaringan jalan tersebut cukup sempit dan tanpa trotoar sehingga bila digunakan dua jalur kendaraan, pengguna harus berhati-hati. Jalan-jalan di lingkungan di kawasan perencanaan memiliki beragam kondisi, sebagian besar tidak beraspal, masih berupa tanah yang bila hujan tiba akan becek, tergenang.

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung Rusjaf Adimenggala, pengembangan wilayah Gedebage sangat bergantung pada pembangunan akses tol. Hal ini karena jika akses tol tidak segera dibangun, akan terjadi titik kemacetan. "Belum jelas sejauh mana pemerintah pusat akan membangun jalan tol dari Soekarno - Hatta - Gedebage - Rancaekek," ungkapnya. Rusjaf juga mengatakan bahwa kawasan Gedebage memiliki jalan-jalan yang kecil yang belum bisa link-road dengan daerah lain. Ini tentu saja akan menghambat akses warga untuk mengunjungi tempat tersebut.

"Wilayah Gedebage memiliki infrastruktur yang belum memadai. Pada 2008 ini, akan dilakukan pembangunan jalan di Gedebage selatan yang sejajar dengan jalan tol," katanya. Pengembangan pola jaringan jalan ini sangat bergantung pada limitasi kawasan seperti rencana jalan tol, rencana lokasi danau buatan yang cukup besar, kondisi existing bangunan serta kebutuhan ruang yang harus dialokasikan di kawasan perencanaan jaringan jalan yang dikembangkan curviliner dengan dua jalan akses utama yang membelah kawasan dari barat daya hingga timur laut.

Pola jaringan jalan yang diterapkan di kawasan Gedebage berupa campuran curveliner dan grid. Pola ini pada umumnya terbagi atas dua klas jalan yaitu jalan kolektor dan jalan lingkungan. Jalan kolektor tersebut berfungsi sebagai pembatas yang tegas di dalam subblok-subblok kawasan perencanaan. Agar konstruksi jalan itu kuat dan tepat guna, digunakan konstruksi perkerasan lentur serta konstruksi perkerasan kaku, yaitu konstruksi ini digunakan untuk jenis tanah yang lembek.

Menurut Rusjaf, jalan yang akan dibuat ini menggunakan perkerasan kaku atau menggunakan beton sebagai lapisan perekatnya. Model jalan dengan perkerasan kaku ini relatif lebih kuat dibandingkan dengan perkerasan lentur (menggunakan aspal). Jenis jalan ini dipilih karena wilayah Gedebage akan dilewati truk-truk peti kemas. Pembangunan jalan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar ini, rencananya dibangun empat lajur dengan lebar 20 meter dan panjang 3,4 km. Pembangunan jalan ini rencananya dibangun melewati overpass dan terowongan Cimencrang.

Jalan yang akan dibangun ini merupakan jalan utama timur barat sejajar tol. "Tahun ini, rencananya hanya dibangun dua lajur yang bagian tengahnya. Itu pun hanya akan dibangun sampai base coarse (fondasi bawah). Mudah-mudah pada tahun anggaran berikutnya bisa terselesaikan," kata Rusjaf.

**

Pembuatan jalan yang sudah tahap penandatanganan kontrak ini, rencananya selesai pada enam bulan ke depan. Selain masalah anggaran yang masih belum tercukupi untuk pembangunan jalan baru tersebut, masalah pembebasan milik warga pun disinyalir menjadi penghambat pembangunan tersebut. Dana yang dibutuhkan untuk membangun pembangunan infrastruktur jalan di kawasan primer Gedebage ini yaitu Rp 234,5 miliar.

Setelah pembuatan fondasi bawah ini selesai, pada tahun anggaran berikutnya akan diselesaikan dua lajur sisanya, termasuk pembuatan jembatan serta terowongan. Jembatan ini rencananya dibangun enam jembatan yaitu jembatan Cinambo selatan, jembatan Cisalatri selatan, jembatan Cinambo tengah, jembatan Cisalatri tengah, jembatan Cinambo utara, serta jembatan Cisalatri utara. Sementara terowongan yang akan dibangun adalah terowongan Sapan dan terowongan Cimencrang.

Melihat rencana pembuatan infrastruktur jalan ini, tentu saja berhubungan kondisi infrastruktur jalan yang sekarang ini, Berdasarkan data dari Samsat Bandung timur terdapat 201.546 kendaraan yang dimiliki warga Bandung timur, jumlah ini terdiri atas 67.215 kendaraan roda empat dan 133.692kendaraan roda dua. Jika dilihat jumlah kendaraan yang ada dan luas jalan, memang kondisi jalan di sana masih jauh dari memadai untuk menampung kendaraan. "Negara maju sekalipun merasa tidak mampu mengatasai masalah tersebut, namun sekarang kan kita bisa menggalakkan transportasi massal dan manajemen lalu lintas," tutur Rusjaf.

Menurut Tjuk Widianto, Kepala Humas Dinas Perhubungan Kota Bandung, rencananya di kawasan Gedebage itu dibuat jalur kereta api Tanjungsari, Padalarang, dan Cicalengka. Mengenai penambahan trayek setelah untuk mendukung pengembangan Bandung timur, Tjuk mengatakan itu akan disesuaikan dengan permintaan konsumen.

**

Selain sarana jalan, drainase juga harus mendapat perhatian serius. Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengatakan 75% dari 1.000 km jalan di Kota Bandung memiliki saluran drainase yang buruk. Bahkan, 25% sisanya tidak memiliki saluran drainase di kiri dan kanan jalannya. "Jika hujan turun, air akan menggenangi jalan yang akan menyebabkan jalan di Kota Bandung mudah rusak," katanya.

Oleh karena itu, penataan jaringan drainase di Bandung timur harus dibangun dengan prinsip agar aliran air hujan di atas permukaan tanah (surface run off) dapat secepatnya meresap ke dalam tanah (bilamana mungkin) atau secepatnya dialirkan menuju sungai atau saluran pembuangan agar tidak terjadi genangan air hujan dan pengikisan badan jalan.

Sobirin juga menambahkan, kondisi sebuah kota dapat menunjukkan perilaku masyarakatnya. "Saluran drainase yang buruk ditambah dengan kurangnya kesadaran warga akan lingkungan akan memperparah buruknya saluran drainase di Kota Bandung, Kondisi yang ada saat ini banyak saluran drainase yang dipersempit dan ditimbun oleh warga, bahkan dimanfaatkan untuk membuang sampah. Dengan demikian, yang terpenting dari rencana perbaikan saluran drainase adalah juga membangun kesadaran warga." (Mega Julianti)***

Read More..

MIMPI JADI SAUDAGAR

Pikiran Rakyat Online, 5 Mei 2008, Endi Sungkono/"PR"
Foto: Sobirin 2007, Curug Jompong di Sungai Citarum

Meski rencana ini ditentang pakar lingkungan, Ir. S. Sobirin, saya tetap optimistis. Saya bahkan telah menyiapkan nama penggantinya, yakni Curug Ompong. Terlebih tahun depan berlangsung pemilu legislatif, para kandidat di Kab. Bandung, pasti akan berkampanye bertajuk banjir Citarum.

Jika Kwik Kien Gie, mantan Ketua Bappenas era Presiden Megawati, bermimpi menjadi konglomerat, saya malah bermimpi jadi saudagar Sunda. Tak dimungkiri, isi mimpi itu terinspirasi artikel Kwik, meski ada beberapa perbedaan dalam mewujudkannya. Kwik menjadi konglomerat dengan modal dengkul, menipu pemerintah, dan main bursa saham. Kalau saya agak santun.

Perbedaan itu, bukan lantaran saya masih memiliki sedikit nurani, tapi karena era sudah berubah. Pemerintah, akuntan publik, Bank Indonesia maupun Bapepam tidak mudah ditipu lagi, seperti ketika Kwik membuat artikelnya tahun 1989. Kiat saya menuju saudagar memang agak unik. Untuk mewujudkan mimpi itu saya akan membeli Curug Jompong yang lokasinya di hilir Sungai Citarum, Kab. Bandung seharga Rp 500 juta.

Supaya kuat, harus ada sertifikatnya. Mengurus semua itu pasti bukan pekerjaan mudah, tapi saya optimistis. Toh puluhan rumah dinas untuk pejabat eselon I, yang nilainya puluhan miliar rupiah bisa dialihkepemilikan. Ribuan hektare hutan lindung bisa dialihfungsikan. Jaksa yang tengah menangani kasus yang menjadi sorotan publik, masih bisa disuap. Terlebih ini hanya sebuah curug yang jarang dipedulikan.

Saya membeli Curug Jompong, karena kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar Iding Srihadi, jadi penyebab air Citarum meluap setiap turun hujan lebat. Satu-satunya cara untuk mengatasi banjir Citarum, Curug Jompong harus dipangkas. Meski rencana ini ditentang pakar lingkungan, Ir. S. Sobirin, saya tetap optimistis. Saya bahkan telah menyiapkan nama penggantinya, yakni Curug Ompong.

Terlebih tahun depan berlangsung pemilu legislatif, yang diikuti presiden serta wakil presiden. Para kandidat saat kampanye di Kab. Bandung, daerah pemilihan potensial, pasti akan berkampanye bertajuk banjir Citarum. Jika pemangkasan curug sudah jadi janji politik, tinggal tunggu waktu saja untuk menjadi saudagar. Saya akan menawarkan curug tersebut kepada pemerintah Rp 5 miliar.

Penawaran sebesar itu, karena saya sudah menyiapkan proposal yang dibuat para ahli yang "mata duitan". Di Curug Jompong seolah akan dibangun wisata air yang indah dan nyaman dilengkapi sejumlah vila dengan investasi miliaran rupiah. Proposalnya sudah masuk ke sebuah bank dan disetujui akan diberi kredit, karena kebetulan direktur utamanya sahabat. Sehingga kalau mau membeli Curug Jompong berarti harus termasuk ide-ide saya yang cemerlang. Tak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memenuhi keinginan saya.

Namun, saat tinggal menandatangani akta jual-beli dan transfer uang Rp 5 miliar ke rekening, tiba-tiba muncul makhluk berwarna putih. Ia mengaku jin Islam yang suka bermain di curug tersebut. Dia mewanti-wanti, boleh saja mengganti nama jadi Curug Ompong atau apa saja, tapi jangan dipangkas. Banjir Citarum bukan karena Curug Jompong, tapi ulah manusia. Silakan kamu baca berkali-kali Surat Arrum: 41 "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia...."

Saya akhirnya terbangun. Bermimpi jadi saudagar Sunda urung. Saya juga menjadi tersadar, alam marah seperti terjadinya banjir dan kekeringan, iklim tak menentu, karena ulah manusia. Saya takut, jika Curug Jompong dipangkas akan menimbulkan efek negatif yang tak diduga. Lebih baik menata bagian hulu daripada memangkas curug. (Endi Sungkono/"PR")***

Read More..

OPTIMALISASI KAYU RAKYAT

Pikiran Rakyat Online, 27/4-5/5-2008, Kodar.S/”PR”
Foto: Kodar Solihat, PR, 2008, Jati Rakyat, Kab. Majalengka

"Pengusahaan kayu rakyat bukan hanya bersifat bisnis masyarakat, tetapi juga berperan penting berkaitan terhadap Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) di Jabar. Hal ini dapat memotivasi masyarakat sadar memelihara lingkungan untuk mengantisipasi dan menghindari bencana alam," kata Sobirin DPKLTS.



PEMBUDIDAYAAN pohon-pohon untuk keperluan kayu oleh rakyat, menjadi salah satu usaha yang memasyarakat di Jabar. Ada sejumlah jenis pohon kayu yang sedang menjadi tren diusahakan masyarakat, misalnya albasia, mindi, akasia, jati, mahoni, dan suren.

Pengusahaan kayu-kayu rakyat tersebut, ada yang diusahakan secara mandiri maupun dikelola bersama Perum Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Ini terutama diusahakan pada lahan-lahan yang memungkinkan di berbagai daerah, terutama Ciamis, Sumedang, Majalengka, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung.

Pengusahaan kayu rakyat diperkirakan memiliki prospek yang terus membaik untuk skala bisnis maupun kebutuhan sendiri, seiring terus meningkatnya kebutuhan kayu untuk berbagai industri. Misalnya bahan bangunan, bahan furnitur, alat-alat rumah tangga, produk seni, dan industri terkait lainnya. Apalagi, jumlah pasokan kayu dari perusahaan besar BUMN maupun swasta, cenderung belum mampu mencukupi kebutuhan.

Data dari Dinas Kehutanan Jabar menyebutkan, dengan luas Jabar 3,7 hektare, seharusnya 1,6 juta hektare sebagai kawasan lindung, saat ini yang 800.000-an hektare berupa hutan negara yang dikelola Perum Perhutani Unit III, sisanya adalah kawasan milik rakyat dan areal perkebunan. Kendati belum terdata, luas lahan hutan masyarakat yang diusahakan untuk pohon jenis kayu-kayuan, namun berpotensi menghasilkan produksi kayu sampai 3 juta m3/tahun dengan omzet Rp 5-7 triliun/tahun.

Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS), Sobirin, mengatakan, kebutuhan berbagai jenis kayu untuk industri di Jabar saat ini rata-rata 4-5 juta m3/tahun. Namun pasokan kayu yang dapat disediakan perusahan kayu negara (Perum Perhutani) dan swasta, total 250.000 m3-350.000 m3/tahun, sedangkan pasokan kayu rakyat maksimal 1,25 juta m3/tahun.

"Pengusahaan kayu rakyat bukan hanya bersifat bisnis masyarakat, tetapi juga ikut berperan penting berkaitan dukungan terhadap Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) di Jabar. Hal ini dapat memotivasi masyarakat agar ikut sadar memelihara lingkungan untuk mengantisipasi dan menghindari bencana alam," katanya.

Keterangan serupa dilontarkan Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Anang Sudarna, yang juga mengatakan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan pohon kayu rakyat, ikut menentukan keberhasilan GRLK di daerahnya. Apalagi, berkaitan dengan isu global warming (pemanasan global) yang di antaranya disebabkan kerusakan lingkungan kehutanan, termasuk dari areal kehutanan rakyat.

"Yang diperlukan sekarang adalah upaya memperbaiki tata niaganya yang selama ini menjadi `sandungan` bagi usaha kayu rakyat. Perbaikan dan optimalisasi tata niaga, diharapkan menjadi andalan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat dari usaha pohon kayu, agar mampu bernilai ekonomis secara benar," ujarnya.

Disebutkan, dalam kondisi tata niaga usaha kayu rakyat yang kurang memuaskan bagi masyarakat, situasinya dapat pula berdampak kurang baik bagi GRLK. Situasi ini dapat meningkatkan luas kerusakan hutan rakyat setiap tahunnya, dibandingkan dengan luas lahan yang direhabilitasi.

Ia mencontohkan, kendati kualitasnya banyak yang sama dengan Perum Perhutani, namun harga jual produk kayu rakyat umumnya lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya sistem tata niaga kayu rakyat yang cenderung masih terkuasai jaringan pedagang, sehingga nilai jualnya sering tertekan.

Perkuat kelembagaan Menurut Anang, untuk mencoba keluar dari kemelut tersebut sekaligus meningkatkan posisi masyarakat pembudidaya pohon kayu, Dinas Kehutanan Jabar mencoba membantu dengan memperkuat kelembagaan mereka. Masyarakat pembudidaya pohon kayu didorong untuk memperkuat diri melalui kelembagaan koperasi di wilayahnya masing-masing, disamping upaya memperkuat lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang selama ini sudah ada.

Disebutkan, langkah memperkuat posisi melalui koperasi, dapat dilakukan masyarakat pemelihara pohon kayu yang cenderung masih bersifat individu. Mereka dapat lebih memperkuat diri, dengan mencontoh masyarakat desa hutan melalui LMDH yang ada di lingkungan Perum Perhutani.

"Melalui kelembagaan, pemerintah daerah lebih mudah membina usaha kayu rakyat. Hal ini di antaranya untuk mendorong peningkatan kualitas penebangan pohon kayu rakyat, mendongkrak nilai jual, dll, yang akhirnya diharapkan ikut mendukung secara optimal upaya pelestarian lingkungan," ujar Anang. (Kodar S./"PR") ***

Read More..

BERAPA JUMLAH IDEAL PENDUDUK JAWA BARAT?

DPKLTS, 1 Mei 2008, Sobirin
Peta: Sobirin dan Tjoek 2007, Provinsi Jabar dan DAS Jabar
Oleh: Sobirin
Menurut BPLHD Jawa Barat (2002), potensi air Jawa Barat di waktu musim hujan 80 milyar m3/tahun, di musim kemarau hanya 8 milyar m3/tahun dengan kualitas buruk karena pencemaran. Musim penghujan menjadi bencana banjir dan longsor. Kemarau menjadi bencana kekeringan yang kerontang.



Menurut BPLHD Jawa Barat (2002), potensi air Jawa Barat di waktu musim hujan 80 milyar m3/tahun, di musim kemarau hanya 8 milyar m3/tahun dengan kualitas buruk karena pencemaran. Musim penghujan berlebihan tidak tertampung menjadi bencana banjir dan longsor. Musim kemarau tidak ada tabungan air, sangat kekurangan menjadi bencana kekeringan yang kerontang.

Mengacu kepada penelitian Dr. Salati (1998) seorang ahli hidrologi yang mendalami hutan Amazon di Brazilia, dikatakan bahwa rata-rata evapotranspirasi lahan dan hutan adalah sekitar 75 persen, maka analogi di Jawa Barat pada musim penghujan terjadi sekitar 60 milyar m3 ter-evapotranspirasi menjadi uap air kembali ke angkasa. Tinggal sekitar 20 milyar m3 air yang tersimpan didaratan menjadi air permukaan dan air tanah.


Penduduk Jawa Barat pada tahun 2008 ini diperkirakan sekitar 40 juta jiwa, belum termasuk makhluk hidup lainnya seperti kehidupan fauna dan floranya. Menurut Pusat Litbang Sumber Daya Air (2006) tentang kebutuhan dasar air manusia, baik untuk keperluan domestik, industri dan irigasi, disebutkan pesimistis sekitar 2.000 m3/orang/tahun, dan optimistik sekitar 5.000 m3/orang/tahun.

Berdasar ketersediaan sumber daya air ini, maka jumlah ideal pendududuk Jawa Barat dengan konsep pesimis hanya 10 juta jiwa, dan bahkan dengan konsep optimis hanya 4 juta jiwa. Padahal sekarang jumlahnya telah mencapai hampir 40 juta jiwa.

Daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan Jawa Barat telah melampaui batas Luas Jawa Barat hanya 2% dari total luas Indonesia, potensi air tawar Jawa Barat hanya 2% dari total potensi Indonesia, tetapi jumlah penduduk Jawa Barat 20% dari total penuduk Indonesia

Bagaimana upaya? Harus segera ada political action, educational action, dan cultural action untuk memulihkan kawasan lindung Jawa Barat yang luasnya 45% bahkan lebih dari luas total Jawa Barat.

Read More..

KEARIFAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN KOTA

Workshop Nasional Pelestarian Lingkungan Kota
Cimahi 25-26 April 2008, Yayasan Bitari
Foto: http://www.cirrusimage.com/, Garengpung, muncul bulan Maret-April
Oleh: Sobirin
Kearifan budaya dalam bentuk pemahaman kalender tradisional dapat merupakan alternatif, setidaknya sebagai suplemen atau second opinion terhadap hasil yang diperoleh dengan metode meteorologi, terutama untuk skala lokal dalam rangka membangun iklim mikro melalui RTH.



MENGGALANG KEMITRAAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN KOTA
MELALUI GERAKAN KEARIFAN BUDAYA

Oleh: SOBIRIN
Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)

Workshop Nasional Pelestarian Lingkungan Perkotaan Tahun 2008
Penyelenggara Yayasan Bitari
Kota Cimahi, Jawa Barat, 25-26 April 2008


Batasan pembahasan

Semula judul yang diberikan panitia adalah “Memperkuat Kemitraan Pelestarian Lingkungan Kota Melalui Gerakan Budaya”. Bila diartikan kata demi kata adalah sebagai berikut:
Lingkungan Kota: adalah kesatuan ruang kota dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain yang berada di dalam dan di sekitar kota tersebut.
Pelestarian: adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Kemitraan: adalah kerjasama antar beberapa pihak disertai pembinaan dan pengembangan oleh pihak yang lebih mampu dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Memperkuat: membuat semakin kuat, sebelumnya dalam keadaan telah kuat kemudian dibuat lebih kuat.
Gerakan: perbuatan bergerak, proses menuju peralihan atau perubahan.
Kearifan: kebijakan, kepintaran, kepandaian, kecerdikan, kecerdasan.
Budaya: adab, budi, pekerti, perilaku, cipta rasa, cipta batin.

Kembali kepada judul yang diberikan oleh panitia, secara harifiah dapat diartikan: “membuat semakin kuat mengenai kerjasama antara beberapa pihak pelaku dalam rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan kesatuan ruang kota dan seisinya melalui proses perubahan perilaku warga kota”.

Istilah memperkuat dapat diartikan bahwa sudah ada kemitraan tetapi dianggap kurang kuat kemudian dibuat semakin kuat. Padahal dari pengamatan selama ini, penulis menganggap bahwa “kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan budaya” masih belum muncul. Oleh sebab itu penulis mengganti judul menjadi “Menggalang Kemitraan Pelestarian Lingkungan Kota Melalui Gerakan Kearifan Budaya”, dengan didahului kata “menggalang” yang artinya membangun atau menegakkan.


Kota adalah Kita

Kota adalah Kita, City is Citizen, City is People, wajah sebuah Kota adalah cermin perilaku warganya. Tunjukkanlah padaku sebuah kota, maka aku akan tahu seperti apa kepemimpinan birokrasinya, seperti apa perilaku warganya, dan seperti apa perangai dunia usahanya.

Sebuah kota yang ideal memiliki infrastruktur alami atau mendekati alami dan infrastruktur buatan. Infrastruktur alami atau mendekati alami berfungsi sebagai pelindung kota, menjaga iklim mikro kota, misalnya ruang terbuka hijau termasuk hutan kota, sungai dalam kota dan danau dalam kota. Sedangkan infrastruktur buatan berfungsi sebagai sarana prasarana perekonomian Kota, misalnya jalan, jembatan, drainase, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sejenisnya. Infrastruktur alami atau mendekati alami disebut sebagai “city’s natural hardware”, sedangkan infrastruktur buatan disebut sebagai “city’s man made hardware”.

Baik “city’s natural hardware” maupun “city’s man made hardware” diselenggarakan dan dipelihara secara proporsional oleh seluruh warga kota sebagai “city’s human ware” atau “city’s heart ware” atau “city’s software”. Sebuah kota dapat diibaratkan seekor siput dengan cangkangnya. Warga yang tidak peduli terhadap kota-nya, bagaikan siput yang sedang merusak cangkangnya sendiri.


Siapa Kita?

Kita sering mengucapkan istilah “stake holders” yang kita tujukan kepada mereka yang berperan dalam penyelenggaraan keberadaban wilayah atau kota. Banyak yang beranggapan bahwa “stake holders” ini hanya dari kalangan birokrasi, karena golongan birokrasi ini adalah golongan yang sedang “berkuasa” dalam pemerintahan. Sehingga muncul anggapan bahwa golongan yang bukan birokrasi hanyalah warga biasa yang tidak jelas perannya, dan bahkan sering dikatagorikan sebagai “obyek” pembangunan.

Kalau kita mengamati seluruh warga kota, kita dapat mengelompokkan warga kota ke dalam beberapa golongan, sebagai berikut:
“Space holders”: mereka yang menghuni, baik yang legal maupun illegal
“Knowledge holders”: mereka yang memiliki pengetahuan
“Share holders”: mereka yang merasa sebagai pemilik waris
“Interest holders”: mereka yang bermaksud mengambil keuntungan
“Status holder”: mereka yan terlibat karena aturan jabatan

Multi holders yang heterogen tersebut di atas, yang nota bene juga memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, adalah merupakan warga kota yang diharapkan sebagai satu kesatuan “citizen” yang seharusnya berfungsi sebagai “city’s heart ware”.

“Space holders” juga beragam, ada kelompok yang masih menganut paham kearifan tradisional, ekosentris, sederhana, terbuka, berbasis alam sekitar, dan ada pula kelompok modern, antroposentris, konsumtif, tertutup. Berapa persen jumlah masing-masing kelompok tersebut dalam sebuah kota? Umumnya tergantung dari locus kota.

Berdasar pengamatan, kota di kawasan lindung atau pedalaman yang belum terkontaminasi oleh banyak pendatang, kelompok yang menganut paham kearifan tradisional masih banyak dan bisa mencapai 75% dari total warga kota, dan yang menganut paham modern hanya 25% itupun kebanyakan pendatang. Untuk kota di kawasan budidaya, kelompok yang menganut paham tradisional mungkin kurang dari 25%, dan sisanya lebih dari 75% menganut paham modern yang konsumtif dan antroposentris.


Pelestarian Lingkungan Kota dan Penataan Ruang Kota

Salah satu upaya pelestarian kota adalah dengan membangun kembali iklim mikro kota antara lain dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penataan ruang kota harus menyiapkan RTH minimum seluas 30% dari total luas kota, yang terdiri dari 20% di siapkan oleh pemerintah dan yang 10% disiapkan oleh warga atau privat.

Fungsi RTH adalah sebagai sarana bagi warga kota untuk berinteraksi, sedangkan manfaat RTH adalah untuk membangun iklim mikro kota, sarana pendidikan dan penelitian, sarana rekreasi dan aktivitas sosial, menumbuhkan rasa kebanggaan kota, meningkatkan nilai prestise kota, ruang evakuasi dalam keadaan darurat.

Membangun RTH tidak sekedar menunjuk suatu lokasi dan menanaminya dengan pepohonan. Membangun RTH harus disesuaikan dengan bentang alam kota berdasar aspek biogeografis yaitu kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan. Selain itu RTH juga harus disesuaikan dengan struktur ruang kota dan estetika. RTH harus dapat mencerminkan budaya setempat yang bernilai ekologis dan historis. Jadi RTH adalah ruang yang benar, di lokasi yang benar, dengan tanaman dan pepohonan yang benar.


Kearifan Budaya Menjelang Ajal

Kearifan budaya sifatnya universal, istilah dan bentuknya mungkin berbeda untuk berbagai belahan bumi, tetapi pemahaman tetap satu, yaitu bahwa alam ini adalah sahabat kehidupan.

Penulis akan memberi contoh tentang kearifan budaya di wilayah Tatar Sunda (Jawa Barat dan Banten), yaitu tentang “tri tangtu di buana” atau “pitutur tilu”, atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah “tiga ketentuan di bumi” atau “nasihat tiga hal”, yaitu: “tata wilayah” (atau tata ruang, tata wilayah, tata kawasan), “tata lampah” (atau tata laku), dan “tata wayah” (atau tata waktu).

“Tata wilayah” menunjukkan bahwa nenek moyang kita paham betul bagaimana mengelola kawasan untuk kesejaheraan warga dan kelestarian lingkungan, antara lain yaitu: gunung ditanami pepohonan, tebing ditanami bambu, tanah kosong dijadikan kebun, bukit untuk wanatani, dataran untuk sawah, mata air di pelihara, sungai di rawat dan sebagainya. Mereka sangat patuh terhadap aturan yang tidak tertulis tersebut, dan bahkan merupakan pantangan yang bila dilanggar akan mendapat musibah atau bencana.

“Tata lampah” menunjukkan bahwa komunitas nenek moyang kita adalah sangat akrab dan akur satu sama lain, mampu mengurus desa, taat dan patuh kepada hukum yang dibuat oleh komunitasnya.

“Tata wayah” menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat menghargai waktu, walaupun jaman dulu belum ada arloji atau jam tangan. Nenek moyang kita menandai waktu dengan istilah-istilah khusus ketika matahari terbit, matahari tepat di atas langit, matahari di ufuk barat, matahari terbenam. Demikian juga di kala malam menjelang pagi ditandai dengan bunyi ayam jantan berkokok. Semua itu memiliki istilah-istilah khusus sendiri-sendiri sebagai penanda waktu.

“Tata wayah” ini tidak hanya dalam skala harian, tetapi juga bulanan dan tahunan, yang kemudian menjadi kalender tradisional yang menerangkan pemahaman siklus alam disekitar tempat tinggal nenek moyang dari waktu ke waktu. Kalender tradisional ini menjadi patokan penanda waktu kehidupan bagi nenek moyang kita. Kapan waktu harus bercocok tanam, kapan suatu jenis pohon berbunga dan berbuah, perilaku hewan setiap waktu, ke mana arah angin pada suatu waktu, semua menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan antara alam dan nanek moyang waktu itu.

Di beberapa tempat di Indonesia masih ada satu atau dua pemahaman kearifan tradisional ini dalam bentuk kalender tradisional, baik yang berbasis posisi bulan terhadap bumi, posisi matahari terhadap bumi, maupun posisi bintang terhadap bumi. Beberapa kalender tradisional yang menarik untuk dikaji dan digali kembali manfaatnya antara lain “pranoto mongso” di Jawa Tengah dan Jawa Timur, “kala sunda” di Jawa Barat dan Banten, “wariga” di Bali.

Dapat diyakini bahwa setiap daerah di Indonesia ini memiliki kearifan budaya yang sama seperti tersebut di atas sebagai peninggalan nenek moyang masing-masing daerah. Sebagian telah hilang, punah oleh kemajuan jaman, sebagian masih tersisa sepotong-sepotong menunggu ajal, karena sedikit sekali peninggalan tertulis dari nenek moyang kita. Selain itu banyak yang mengatakan bahwa kearifan tersebut tidak cocok lagi dengan kondisi iklim sekarang yang telah banyak berubah.


Kearifan Alam Penanda Waktu dan Iklim Mikro Kota

Kalender tradisional seperti “pranoto mongso” di Jawa Tengah dan Jawa Timur, “kala sunda” di Jawa Barat, diyakini pasti ada di daerah-daerah lain di Indonesia dengan nama-nama yang lain.

Kalender tradisional terutama yang berbasis posisi matahari terhadap bumi ini tentu berbeda karakternya antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena Indonesia sangat luas terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Perilaku alam, baik fauna dan flora di setiap daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu masing-masing daerah seyogyanya perlu menggali kembali kearifan budaya ini untuk membangun dan menghayati iklim mikro di daerah masing-masing.

Sebagai gambaran, penulis mengambil contoh Pulau Jawa yang memiliki posisi 7 sampai 8 derajat lintang selatan, memiliki karakter fauna dan flora yang dapat dipakai sebagai pegangan membangun iklim mikro. Jenis-jenis pepohonan tertentu bisa dipakai sebagai penanda waktu untuk memperkaya dan menghayati RTH, misalnya:

Sekitar bulan Juni sampai Agustus:
jambu, durian, manggis, nangka sedang berbunga
jeruk, sawo kecik sedang berbuah
telur binatang melata seperti ular mulai menetas

Sekitar bulan September sampai Oktober:
kepel (burahol), asam, bungur sedang berbunga
durian, randu, petai mulai berbuah
binatang: burung pipit bersarang, binatang berkaki empat kawin

Sekitar bulan Oktober sampai November:
pohon asam berdaun muda
mangga, durian, cempedak mulai berbuah
binatang melata keluar dari sarang, lalat bertebaran

Sekitar bulan November sampai Desember:
mangga, durian, rambutan berbuah masak
lipas dan kumbang air berkembang biak di parit-parit

Sekitar bulan Desember sampai Februari:
sawo manila berbunga
durian, kepundung, salak, sirsak, kelengkeng, gandaria berbuah
burung-burung sulit mencari makan, kunang-kunang bertebaran

Sekitar bulan Maret sampai April:
durian, kawista berbunga
kepundung, advokat, duku berbuah
tonggeret dan jengkerik berbunyi, burung berkicau mengerami telurnya

Sekitar bulan April sampai Mei:
umbi-umbian siap dipanen
telor burung menetas

Sekitar bulan Mei sampai Juni:
nanas, kesemek berbuah

Catatan tersebut perlu dikaji dan dikembangkan lebih mendalam kembali, karena setiap daerah memiliki karakter fauna dan flora yang berbeda.


Menggalang Kemitraan Gerakan Kearifan Budaya

Seyogyanya ada pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang kaitan antara kearifan budaya kalender tradisional dengan unsur-unsur meteorologi, kaitan sifat masing-masing bulan dengan radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban, curah hujan, ancaman angin ribut, dan lain-lainnya.

Kearifan budaya dalam bentuk pemahaman kalender tradisional dapat merupakan alternatif, setidaknya suplemen atau second opinion terhadap hasil yang diperoleh dengan metode meteorologi, terutama untuk skala lokal mikro atau lokal dalam rangka membangun iklim mikro melalui RTH. Apalagi bila kalender tradisional ini bisa benar-benar dikembangkan menjadi kalender fenologi, yaitu mengkaitkan antara proses yang terjadi secara periodik pada flora dan fauna dikaitkan dengan cuaca dan lingkungan sekitar, akan lebih besar lagi manfaatnya.

Hal itulah yang menjadi alasan untuk “menggalang kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya”. Ada dua hal yang dapat diselamatkan, yaitu pelestarian lingkungan kota dan menyelamatkan budaya warisan nenek moyang.

Untuk kota di kawasan lindung atau pedalaman dengan jumlah warga yang menganut paham kearifan tradisional masih banyak akan lebih mudah dalam menggalang kemitraan, karena masyarakatnya lebih guyub dan secara komunal lebih homogen. Selain itu, juga masih terdapat pola anutan secara vertikal yaitu patuh kepada pemimpin.

Namun, akan lain halnya dengan kota di kawasan budidaya dengan jumlah warga yang menganut paham kearifan budaya hanya beberapa gilintir saja. Sebagian besar warga kota di kawasan budidaya hanya ingin gampangnya saja dan tidak mudah untuk diajak guyub. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi dan rembug warga melalui pendekatan lewat kelompok-kelompok sasaran dengan pemisahan profesi, fungsi, dan strata sosial seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau organisasi pemuda. Selain itu, diperlukan pendekatan secara komprehensif dari berbagai aspek, berbagai arah dan sektor yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemulung, PKL, dan sejenisnya.


Kontrak Ekologi

Gerakan kearifan budaya ini tidak akan berhasil bila tidak ada “political will” dari pemerintah, dan juga diperlukan langkah nyata dalam bidang pendidikan lingkungan kota, baik formal maupun informal.

Diperlukan paling tidak 6 langkah dalam “menggalang kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya”, yaitu:

Trust (kepercayaan): membangun kepercayaan dan keyakinan bahwa pelestarian lingkungan kota dapat dicapai dengan cara menggalang kemitraan gerakan kearifan budaya.

Awareness (kesadaran): menggugah kesadaran dan kepekaan terhadap pentingnya kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya.

Interest (keuntungan): menggali keuntungan bersama berbasis kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya.

Decision (keputusan): membuat keputusan bersama berupa kontrak moral atau kontrak ekologi menggalang kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya.

Action (tindak nyata): melaksanakan kontrak moral kemitraan pelestarian lingkungan kota melalui gerakan kearifan budaya.

Culture (budaya): Berperilaku arif, guyub dalam kemitraan pelestarian kota, menjadi “city’s heart ware” menuju kota yang bermartabat dan berkelanjutan.


Pustaka

Indrowuryanto. 1999. Pranata Mangsa Dalam Aktivitas Pertanian di Jawa. Petani merajut tradisi era globalisasi. Editor: Kusnaka Adimihardja. Humaniora Utama Press Bandung.

Sobirin. 2006. Kala Sunda dan Antisipasi Bencana. Bandung: Pikiran Rakyat, 9 Januari 2006.

Sobirin. 2006. Kala Sunda Kala Lingkungan Hidup, Diskusi Terbatas tentang Kala Sunda di Institut Teknologi Bandung, 18 Januari 2006.

Sobirin, 2007, Tragedi Kawasan Lindung dan Hilangnya Hak Azasi Alam, Sundalana, Majalah Budaya dan Ilmiah Sunda, Seri Menyelamatkan Alam Sunda.

Read More..

PANAS BUMI: JANGAN TONJOLKAN EKONOMI SAJA

PENDAPAT MEREKA TENTANG PANAS BUMI
Pikiran Rakyat, 22 April 2008, Catur Ratna Wulandari
Foto: www.inforse.dk, Geothermal Power Plant, USA
Sobirin Supardiyono, DPKLTS: Masyarakat masih awam terhadap panas bumi untuk dikelola menjadi energi alternatif sehingga muncul kehawatiran. Terutama, karena pada umumnya lokasi geotermal berada di daerah sensitif, baik secara alam maupun sosial.


Padahal, konsep pengelolaan panas bumi harus mampu menggunakan konsep "3P". P (pertama) "for people", untuk kesejahteraan rakyat. P (kedua) "for profit", untuk memberikan keuntungan kepada daerah. P (ketiga) "for planet", untuk kelestarian lingkungan.

Namun, selama ini undang-undang kita cenderung masih menonjolkan ekonomi saja dan meninggalkan kesejahteraan rakyat serta lingkungan. Oleh karena itu, saya sangat setuju jika ada pengawasan terhadap regulasi yang ada.

Sering kali dalam menerjemahkan kebijakan tidak ada pengawasan sehingga terjadi gap antara konsep dan pelaksanaannya. Ini yang menyebabkan operasionalnya gagal jika dibandingkan dengan konsepnya.

Satu lagi, kita sering melupakan "kekuasaan" ekologi. Padahal kalau alam rusak, atau penataannya tidak benar akan menimbulkan bencana. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan asas kehati-hatian, termasuk tidak lupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. (Catur Ratna Wulandari)***

Read More..

HIDUP TANPA SAMPAH TERKENDALA SIKAP FEODAL

DAGO WALKING DAY DIGELAR MINGGU PAGI
KOMPAS, Jawa Barat, 21 April 2008, YNT
Gambar: Sobirin, 2008, logo blogspot clearwaste

Kampanye hidup tanpa sampah juga dilakukan Sobirin dari DPKLTS. Ia mengampanyekan pemanfaatan sampah melalui blog di internet, yaitu http://clearwaste.blogspot.com. Dalam enam bulan, blog tersebut telah dikunjungi sebanyak 26.000 pengunjung.



Bandung, Kompas - Hidup tanpa sampah atau zero waste bukan hal mudah untuk dikampanyekan di Indonesia. Paradigma masyarakat Asia, termasuk Indonesia, yang masih feodal membuat gerakan penyadaran akan pentingnya lingkungan bersih tanpa sampah sulit diterapkan. Hal itu diungkapkan David Sutasurya, pendiri Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Minggu (20/4) di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), dalam acara Dago Walking Day. Acara yang diprakarsai Republic of Entertainment itu digelar untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada Selasa besok.

Dago Walking Day diikuti lebih dari 100 orang yang terdiri dari mahasiswa dan keluarga. Peserta berjalan kaki dari Taman Cikapayang di Jalan Ir H Djuanda menuju Sabuga di Jalan Tamansari. Peserta juga diajak menanam pohon. Di sepanjang perjalanan mereka diharuskan memunguti sampah. Ironisnya, pada acara itu justru tampak beberapa peserta membuang sampah berupa gelas air mineral dan dus makanan di sembarang tempat di Sabuga.

Kampanye budaya hidup bersih tanpa sampah, menurut David, memang sulit dilaksanakan sampai tingkat komunitas formal seperti rukun warga atau rukun tetangga. Penyebab utamanya adalah paradigma dalam masyarakat bahwa sampah adalah urusan pemerintah. Pemerintah pun mengambil peran terlalu besar mengurusi sampah.

Pengelolaan sampah, lanjutnya, berkaitan erat dengan budaya dan pendidikan sebuah negara. Ia mencontohkan negara seperti Singapura, China, Amerika serikat, dan negara-negara di Eropa yang secara ekonomi memiliki kesetaraan. Akan tetapi, dalam pengelolaan lingkungan, negara Eropa lebih maju karena budaya dan pendidikannya lebih baik.

Menurut dia, negara di Asia terkenal sebagai negara kaya, tetapi masyarakatnya feodal. "Mereka maunya tinggal bayar dan semua beres. Budaya ini pun berlaku di Indonesia," kata David. Menghadapi kondisi seperti itu, YPBB mengatur strategi baru dalam mengampanyekan zero waste.

Strategi tersebut adalah menyasar kalangan menengah atas perkotaan melalui kegiatan Zero Waste. Mereka mengampanyekan zero waste dalam konser musik, pesta ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. "Dalam acara tersebut kami menawarkan acara yang menggunakan konsep tanpa sampah atau tidak menggunakan barang yang tidak dapat didaur ulang oleh alam," papar David.

Lewat "blog"

Kampanye hidup tanpa sampah juga dilakukan Sobirin dari DPKLTS, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda. Ia mengampanyekan pemanfaatan sampah dengan melalui blog di internet, yaitu http://clearwaste.blogspot.com. Dalam enam bulan, blog tersebut telah dikunjungi sebanyak 26.000 pengunjung. Selain itu ia juga memiliki blog lingkungan www.sobirin-xyz.blogspot.com. Sobirin memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos yang berguna bagi pertanian rumah tangga atau pertanian independen, misalnya dalam penanaman stroberi, padi dalam pot, dan kangkung untuk konsumsi domestik. Melalui pendekatan ekonomi independen rumah tangga, banyak orang tertarik mempelajari hidup tanpa sampah. (ynt)

Read More..