Banyak Timbulkan Dampak Negatif
Pikiran Rakyat, Kamis 11 Maret 2004
Foto: Nuryaman, Pikiran Rakyat, 10 Juli 2006, Lembah Bakal Tergenang
"Kondisi Sungai Cimanuk sendiri yang nantinya akan dibendung, sebetulnya dalam kondisi "sakit". Sehingga, jangan dulu dibendung atau disodet, karena harus lebih dulu dilakukan rehabilitasi," ungkap Sobirin.
SUMEDANG, (PR).- Mengatasi kekeringan serta ancaman banjir di wilayah Pantura, khususnya Indramayu dan Cirebon, tidak harus dengan Bendungan Jatigede yang rencananya akan dibangun di Kab. Sumedang. Apalagi, masalah sosial yang ditimbulkan sangat kompleks sehingga dampak negatif dari pembangunan Jatigede lebih banyak ketimbang dampak positifnya.
Bencana kekeringan dan ancaman banjir di wilayah Pantura, sebetulnya dapat diatasi melalui merevitalisasi semua aliran sungai yang melintas di wilayah itu. Sungai-sungai tersebut, kini kondisinya memprihatinkan akibat penyempitan dan pendangkalan, sehingga tidak berfungsi normal sebagai infrastruktur distribusi air.
Menurut Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Bandung, S.Sobirin, di Jawa Barat sendiri, terdapat 42 DAS dan banyak sungai, namun kini kondisinya telantar, termasuk di wilayah (Cirebon, Indramayu, Sumedang). Padahal, bila direvitalisasi akan membantu mengatasi banjir dan kekeringan di wilayah tersebut.
"Jadi, yang suka berteriak banjir dan kekeringan, mestinya bersihkan saja dulu kondisi sungai di daerahnya masing-masing. Apalagi, dengan kondisi alam seperti ini, air hujan yang dulunya 75% meresap dan 25% terlimpas, sekarang justru terbalik," kata S. Sobirin, saat meninjau kondisi lingkungan di bakal lokasi Waduk Jatigede, Rabu (10/4).
Kecewa
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ), Kusnadi Tjandrawiguna, menyatakan kekecewaannya karena selama ini pemerintah hanya menggembar-gemborkan, masalah banjir dan kekeringan di wilayah Pantura yang katanya dapat diatasi dengan pembangunan Bendung Jatigede.
Sementara dampak negatif yang juga lebih serius dan dapat diderita warga sekitar Jatigede, kurang mendapat perhatian. "Padahal, di daerah ini terdapat 41.000 jiwa penduduk. Dan sekira 600 KK yang sudah dipindahkan ke daerah lain, kini kembali lagi," ucapnya.
Menurut Kusnadi, dampak negatif yang timbul akibat Bendung Jatigede ini, tidak saja menyangkut aspek geologi dengan adanya struktur tanah patahan potensi bencana, tetapi juga potensi sumberdaya alam, budaya, sosial, dan lainnya. Potensi hasil bumi yang ada di sekitar lokasi genangan misalnya, jika dinilai dengan uang, dapat menghasilkan Rp 1 triliun lebih per tahunnya.
"Di sini ada 3.100 hektare sawah produktif dengan dua kali panen. Jika kita hitung, nilai produksinya mencapai Rp 647 miliar. Belum hasil ladang tembakau yang setiap panen mencapai Rp 220 miliar, serta kacang tanah Rp 109 miliar, dan potensi lainnya," ucapnya.
Pada bagian lain, S. Sobirin, menyebutkan, dampak sosial yang timbul berkaitan pembangunan Jatigede, antara lain karena proses ganti rugi yang belum juga ada ketegasan, kemudian hilangnya akses jalan, infrastruktur bangunan dan jembatan, sekolah, sarana peribadatan dan bangunan.
"Kondisi Sungai Cimanuk sendiri yang nantinya akan dibendung, sebetulnya dalam kondisi "sakit". Sehingga, jangan dulu dibendung atau disodet, karena harus lebih dulu dilakukan rehabilitasi," ungkap Sobirin.
Tidak sedikit pula, lanjut Sobirin, situs sejarah (44 situs-red) yang tentunya bisa menghilangkan nilai-nilai sejarah di lokasi tersebut, dampak dari relokasi atau pemindahan ribuan jiwa penduduk.
Satu hal lagi ada seluas 1.200 hektare hutan Perhutani akan turut terendam. Oleh karenanya, Sobirin menegaskan, harus adanya keberanian dari pihak Pemda Sumedang untuk menolak pembangunan Bendung Jatigede. (A-98)***
SUMEDANG, (PR).- Mengatasi kekeringan serta ancaman banjir di wilayah Pantura, khususnya Indramayu dan Cirebon, tidak harus dengan Bendungan Jatigede yang rencananya akan dibangun di Kab. Sumedang. Apalagi, masalah sosial yang ditimbulkan sangat kompleks sehingga dampak negatif dari pembangunan Jatigede lebih banyak ketimbang dampak positifnya.
Bencana kekeringan dan ancaman banjir di wilayah Pantura, sebetulnya dapat diatasi melalui merevitalisasi semua aliran sungai yang melintas di wilayah itu. Sungai-sungai tersebut, kini kondisinya memprihatinkan akibat penyempitan dan pendangkalan, sehingga tidak berfungsi normal sebagai infrastruktur distribusi air.
Menurut Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Bandung, S.Sobirin, di Jawa Barat sendiri, terdapat 42 DAS dan banyak sungai, namun kini kondisinya telantar, termasuk di wilayah (Cirebon, Indramayu, Sumedang). Padahal, bila direvitalisasi akan membantu mengatasi banjir dan kekeringan di wilayah tersebut.
"Jadi, yang suka berteriak banjir dan kekeringan, mestinya bersihkan saja dulu kondisi sungai di daerahnya masing-masing. Apalagi, dengan kondisi alam seperti ini, air hujan yang dulunya 75% meresap dan 25% terlimpas, sekarang justru terbalik," kata S. Sobirin, saat meninjau kondisi lingkungan di bakal lokasi Waduk Jatigede, Rabu (10/4).
Kecewa
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ), Kusnadi Tjandrawiguna, menyatakan kekecewaannya karena selama ini pemerintah hanya menggembar-gemborkan, masalah banjir dan kekeringan di wilayah Pantura yang katanya dapat diatasi dengan pembangunan Bendung Jatigede.
Sementara dampak negatif yang juga lebih serius dan dapat diderita warga sekitar Jatigede, kurang mendapat perhatian. "Padahal, di daerah ini terdapat 41.000 jiwa penduduk. Dan sekira 600 KK yang sudah dipindahkan ke daerah lain, kini kembali lagi," ucapnya.
Menurut Kusnadi, dampak negatif yang timbul akibat Bendung Jatigede ini, tidak saja menyangkut aspek geologi dengan adanya struktur tanah patahan potensi bencana, tetapi juga potensi sumberdaya alam, budaya, sosial, dan lainnya. Potensi hasil bumi yang ada di sekitar lokasi genangan misalnya, jika dinilai dengan uang, dapat menghasilkan Rp 1 triliun lebih per tahunnya.
"Di sini ada 3.100 hektare sawah produktif dengan dua kali panen. Jika kita hitung, nilai produksinya mencapai Rp 647 miliar. Belum hasil ladang tembakau yang setiap panen mencapai Rp 220 miliar, serta kacang tanah Rp 109 miliar, dan potensi lainnya," ucapnya.
Pada bagian lain, S. Sobirin, menyebutkan, dampak sosial yang timbul berkaitan pembangunan Jatigede, antara lain karena proses ganti rugi yang belum juga ada ketegasan, kemudian hilangnya akses jalan, infrastruktur bangunan dan jembatan, sekolah, sarana peribadatan dan bangunan.
"Kondisi Sungai Cimanuk sendiri yang nantinya akan dibendung, sebetulnya dalam kondisi "sakit". Sehingga, jangan dulu dibendung atau disodet, karena harus lebih dulu dilakukan rehabilitasi," ungkap Sobirin.
Tidak sedikit pula, lanjut Sobirin, situs sejarah (44 situs-red) yang tentunya bisa menghilangkan nilai-nilai sejarah di lokasi tersebut, dampak dari relokasi atau pemindahan ribuan jiwa penduduk.
Satu hal lagi ada seluas 1.200 hektare hutan Perhutani akan turut terendam. Oleh karenanya, Sobirin menegaskan, harus adanya keberanian dari pihak Pemda Sumedang untuk menolak pembangunan Bendung Jatigede. (A-98)***
No comments:
Post a Comment