20% POTENSI PANAS BUMI ADA DI JABAR

Pikiran Rakyat, 20 April 2008, CA-170/CA-187
Gambar: www.garut.go.id, Energi Panas Bumi
Pemanfaatan energi panas bumi, menurut pemerhati lingkungan Sobirin, harus berbasis pada tiga hal, yaitu people, profit, dan planet. People berarti harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Profit, mendatangkan keuntungan bagi daerah. Planet, harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya.



BANDUNG, (PR).- Sudah saatnya Jawa Barat terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin hari semakin menipis. Potensi panas bumi yang luar biasa di Jabar, yakni 20% dari seluruh potensi yang ada Indonesia, sudah saatnya dioptimalkan. Sementara untuk mengembangkan potensi tersebut, dibutuhkan regulasi, tidak hanya melindungi energi panas bumi, tetapi juga sistem ekologinya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi "Pengelolaan Energi Panas Bumi" yang diprakarsai Bandung Spirit di Aula Pikiran Rakyat, Jln. Asia Afrika 77 Bandung, Sabtu (19/4). Pembicara dalam diskusi tersebut, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) M.T. Zen, Kepala Distamben Jabar Tb. Hisni, Pemerhati Lingkungan Sobirin Supardiyono, aktivis Bandung Spirit Darmawan Dayat Hardjakusumah (Acil Bimbo), dan Oekan S. Abdoellah dari Lemlit Unpas Bandung . Diskusi yang juga diikuti para aktivis dan pemerhati lingkungan tersebut, dibuka Pemimpin Umum Pikiran Rakyat H. Syafik Umar dengan moderator Dede Mariana.

M.T. Zen mengungkapkan, dengan potensi panas bumi yang sangat besar, Jabar, khususnya Bandung, bisa menjadi pusat pengembangan teknologi geothermy dunia. "Biar nanti para ahli dari negara lain yang mau mengembangkan geothermy datang dan belajar ke Bandung," tuturnya. Namun demikian, Zen mengingatkan perlunya pemeliharaan sistem ekologi di sekitar kawasan pembangkit tenaga panas bumi. Hal ini karena geothermy merupakan bagian dari sistem hidrologi di sekitarnya. "Jika sistem ekologi hancur, sistem hidrologi akan ikut hancur, sistem geothermy-nya juga akan hancur," katanya.

Berbasis tiga hal

Dengan demikian, pemanfaatan energi panas bumi, menurut pemerhati lingkungan Sobirin Supardiyono, harus berbasis pada tiga hal, yaitu people, profit, dan planet. People berarti pemanfaatan panas bumi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Profit berarti pengelolaan panas bumi juga bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah. Sementara planet, berarti pemanfaatan panas bumi harus tetap memerhatikan lingkungan sekitarnya.

Sobirin menambahkan, sejauh ini pengoptimalan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia selalu gagal dalam tahap operasional. "Ada gap antara konsep dengan operasional. Konsepnya selalu sukses, tapi tidak dengan operasionalnya," katanya. Menurut dia, hal ini disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah. "Artinya, diperlukan pengawasan dari regulasi yang sudah ada," ujar Sobirin.

Ditambahkan pula, tidak jarang peraturan pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi. "Misalnya perda tata ruang di kabupaten dan kota, tidak seiring dengan perda provinsi. Misalnya, provinsi mengatakan suatu wilayah sebagai kawasan lindung, namun di kabupaten dan kota menjadi kawasan pertambangan," tutur Sobirin mencontohkan.

Sebelumnya Zen juga mengemukakan, pentingnya melakukan kemitraan dengan DPRD, pemerintah daerah, dan dinas yang terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Energi serta dunia industri. (CA-170/CA-187)***

Read More..

FUNGSI UNIVERSAL AIR TERKIKIS

MENYAMBUT HARI BUMI: BANDUNG MENGALAMI KRISIS AIR
KOMPAS, Jawa Barat, 17 April 2008, YNT
Foto:Modifikasi dari Sinar Harapan, Air Kemasan

Hal itu ditengarai Sobirin, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Rabu (16/4). Menurut dia, krisis sudah tampak, tetapi masyarakat belum menyadarinya karena tumbuhnya budaya konsumtif yang tinggi.



BANDUNG, KOMPAS – Kondisi air di Jawa Barat sudah kritis. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum merasakannya karena terbuai oleh komersialisasi air.

Hal itu ditengarai Sobirin, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Rabu (16/4). Menurut dia, krisis sudah tampak, tetapi masyarakat belum menyadarinya karena tumbuhnya budaya konsumtif yang tinggi.

“Ada yang mengatakan Kota Bandung belum mengalami krisis air. Buktinya, jika dia haus, dia bisa dengan mudah membeli air mineral dengan harga murah,” ujar Sobirin.

Padahal, dari kondisi alam dan ketersediaan air di alam, krisis itu sudah terjadi. Ia menyebutkan, Jawa Barat memiliki 3,7 juta hektar atau 2 persen luas Indonesia. Namun Jawa Barat diisi 20 persen penduduk Indonesia, sehingga antara jumlah penduduk dan lingkungan lahan sebagai sumber tersedianya air tawar tidak seimbang.

Jika dilihat dari kebutuhan dasar pesimis, seperti mandi, masak, dan minum, setiap orang membutuhkan 2.000 meter kubik air per tahun. Dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan air, jumlah penduduk ideal Jawa Barat adalah 10 juta orang. Kenyataannya, saat ini Jawa Barat berpenduduk sekitar 40 juta jiwa.

Berdasarkan kebutuhan air optimis, seperti untuk kebutuhan listrik, dibutuhkan 5.000 meter kubik per kapita per tahun. Jumlah kebutuhan ini ideal untuk Jawa Barat jika penduduknya hanya berjumlah 4 juta jiwa.

Ciri lain krisis air adalah terjadinya kekeringan di bidang pertanian dan perkotaan. Kekeringan perkotaan sangat tidak terasa, karena terpenuhinya air dari perdagangan air.

Kearifan adat

Untuk menumbuhkan budaya merawat air, masyarakat modern perlu mencontoh kearifan masayarakat adat. Dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, Nanu Muda, Rabu, mengatakan masyarakat tradisi di Jawa Barat telah mengenal cara melestarikan air.

Mereka memahami bahwa fungsi air universal. “Air bagi masyarakat modern hanya sebatas alat pemenuh kebutuhan minum. Padahal, di masyarakat tradisi, air berfungsi universal dan memperlihatkan siklus kehidupan,” paparnya.

Bagi masyarakat tradisi, hulu sungai merupakan penyedia air untuk minum, daerah tengah untuk mandi dan mencuci, dan hilir sungai untuk memandikan ternak. Air pemandian ternak dialirkan ke irigasi sehingga kotoran dari ternak yang dibersihkan dapat berfungsi juga untuk pupuk.

Masyarakat adat pun mengajarkan pendidikan pelestarian lingkungan melalui ritual adat, misalnya mapag cai atau kawin cai.

“Orang modern meninggalkan budaya lokal dalam melestarikan air. Mereka merasa tenang bahwa air masih ada dan mudah dibeli. Padahal, apa yang dilakukan masyarakat tradisi sangat rasional dan dapat dijelaskan secara logis, serta ditujukan demi tersedianya air untuk seluruh masyarakat,” kata Nanu. (YNT)

Read More..

DINAMIKA WILAYAH: "BABAKAN" SEMAKIN PADAT

Pikiran Rakyat, 17 April 2008, Endah Asih/ Mega Julianti
Foto: Endah Asih, PR, 17-04-2008, Satu Sudut Babakan Tarogong

Secara geografis, Babakan Ciparay terletak di barat daya Kota Bandung dengan ketinggian +690 m hingga +700 m di atas muka laut. Menurut anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, kawasan ini merupakan dataran rendah, dulunya diyakini berhabitat lahan basah, berupa rawa-rawa, ataupun persawahan.



Suasana di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kec. Babakan Ciparay, Minggu (13/4) pagi itu ramai. Tak heran jika momen seperti itu dimanfaatkan oleh warga asli dan pendatang untuk bercampur baur. Keadaan ini tentu jauh berbeda dengan beberapa ratus tahun lalu, ketika kawasan Babakan Ciparay hanya dihuni oleh keturunan asli.

Dari foto yang dijepret oleh Endah Asih (PR, 17-04-2008), terlihat salah satu sudut Kelurahan Babakan Tarogong, Kota Bandung. Meski mengambil nama Tarogong, jumlah warga keturunan asli leluhur yang berasal dari Tarogong, Garut tersebut hanya tersisa tidak lebih dari 30%. Warga lama pun sudah berbaur dengan pendatang.

Menurut salah seorang warga asli, Muhtar Budiman (44), berdasarkan cerita dari leluhur, ada tiga orang yang pertama kali menempati Babakan Ciparay, yaitu Mbah Agung dari Ciwidey, Mbah Balung Tunggal dari Ciparay, dan Mbah Jalu Papayung Nagara. Keturunan dari merekalah yang menjadi penduduk Babakan Ciparay berikutnya.

Arti babakan dalam bahasa Sunda sendiri adalah "kampung baru". Kata "ngababakan" artinya membuka kampung baru atau membuka daerah baru. Di Kota Bandung tidak kurang dari 25 kawasan atau jalan yang menggunakan kata "babakan", seperti Babakan Ciamis, Babakan Cianjur, Babakan Surabaya, Babakan Sumedang, Babakan Ciparay, dan Babakan Tarogong.

Secara geografis, Babakan Ciparay terletak di barat daya Kota Bandung dengan ketinggian sekitar +690 m hingga +700 m di atas permukaan laut. Menurut anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin Supardiyono, kawasan ini merupakan dataran rendah, yang dulunya diyakini berhabitat lahan basah, sebagai rawa-rawa, ataupun persawahan. Sebagai perbandingan, kawasan Sangkuriang, Simpang Dago ketinggiannya +790 m hingga +800 m, yang lebih berhabitat lahan kering.

Saat ini, Kecamatan Babakan Ciparay terdiri atas 6 kelurahan, yaitu Sukahaji, Babakan, Margahayu Utara, Margasuka, Cirangrang, dan Babakan Ciparay. Dengan luas lahan sekitar 745,5 hektare, Kec. Babakan Ciparay ditempati 86.771 warga. "Kini jumlah antara warga asli dan pendatang berimbang, sekitar 50 banding 50," ucap Muhtar. Warga pendatang yang memadati Babakan Ciparay mayoritas berasal dari Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Cianjur.

Selain jumlah pendatang, mata pencaharian penduduk Babakan Ciparay juga mengalami pergeseran. Menurut Sekretaris Camat Babakan Ciparay, Iwa Kartiwa, dulu mayoritas penduduk bercocok tanam. "Sekarang di sini (Babakan Ciparay-red.) banyak terdapat pengusaha tahu," ujar Iwa. Awalnya, sekitar tahun 1940-an banyak pengusaha tahu yang datang dari Tasikmalaya yang menetap di Bandung.

"Ada sekitar 470 industri kecil yang hidup di Babakan Ciparay," tutur Iwa. Sebelum dilakukan pemekaran wilayah sekitar 1980 lalu, Kecamatan Babakan Ciparay meliputi daerah Cirangrang, Kopo, Sukahaji, Holis, hingga ke Jamika. Kini ada beberapa wilayah yang masuk dalam Kec. Bojongloa Kaler seperti Kelurahan Babakan Asih dan Babakan Tarogong.

Babakan Tarogong

Menurut Lurah Babakan Tarogong Nawan Ruswan, dengan luas sekitar 54,2 ha, Babakan Tarogong memiliki jumlah penduduk 21.593 orang. "Sebanyak 346 kepala keluarga di antaranya merupakan penduduk musiman, berasal dari Garut, Tasikmalaya, Padalarang, Majalengka, dan Majalaya," ujar Nawan.

Mengenai jumlah penduduk yang masih merupakan keturunan asli leluhur yang berasal dari Tarogong, Garut tersebut, menurut Nawan, hanya tersisa sedikit. "Paling hanya tersisa 30%," ungkap Nawan. Sementara itu, Suhada (75), tokoh masyarakat Babakan Tarogong menceritakan pada awalnya kondisi daerah tersebut masih sepi dan didominasi daerah persawahan. "Jalan di sini belum diaspal, masih dari tanah. Bahkan setelah turun hujan, orang-orang lebih hati-hati saat berjalan karena tanahnya licin dan lengket," katanya.

Selain itu, Suhada juga mengatakan kondisi Babakan Tarogong saat awal kedatangannya pada 1985 merupakan daerah yang tidak aman. "Banyak perampok yang menggunakan senjata tajam. Orang takut, jika melewati daerah ini," tuturnya. Namun, kondisi itu tidak akan ditemui lagi di daerah ini. Daerah ini sekarang sudah aman, tidak banyak terjadi tindak kejahatan. Pendatang yang sudah banyak masuk pun bisa memberikan nuansa baru yang lebih baik lagi untuk kehidupan dan pembangunan di daerah ini.

Menurut Sobirin Supardiyono, pertambahan masyarakat di kampung-kampung baru seperti Babakan Ciparay dan Babakan Tarogong tersebut seiring dengan sejarah Kota Bandung yang mulai berkembang pada zaman pendudukan oleh bangsa Belanda. Banyak masyarakat dari luar daerah masuk ke Kota Bandung dan sekitarnya karena menginginkan kebutuhan yang lebih baik, dan kemudian membangun kawasan permukiman yang mengelompok sesama warga sedaerah asal-usul.

Mengenai aspek lingkungan, menurut Sobirin, pada awal terbangunnya kawasan baru waktu itu belum banyak terjadi masalah lingkungan. "Belum terjadi banjir dan "cileuncang" pada musim hujan, lalu belum terjadi kekeringan akibat kurang air pada musim kemarau, karena waktu itu Bandung masih memiliki banyak kawasan lindung dan penduduknya masih sedikit," kata Sobirin.

Sebagai gambaran, penduduk Bandung pada 1920-an hanya sekitar 250.000 jiwa. Kini penduduk Bandung telah mencapai 3 juta jiwa. "Penduduk yang padat memang tidak mudah untuk dipindahkan," ujar Sobirin. Untuk itu, hal paling prioritas yang harus dilakukan, menurut Sobirin, adalah membangun kapasitas masyarakat di kampung tersebut supaya sadar lingkungan dan memiliki tata cara kehidupan yang sehat dan bersih.

Menurut Muhtar, setidaknya ada 2 penyebab banjir di daerah tersebut. Pertama, karena gorong-gorong yang dulu tembus dari Babakan Ciparay ke Bojongloa Kaler kini ditimbun menjadi jalan. Kedua, karena ada pembangunan rumah di atas selokan yang dulu berfungsi sebagai aliran air. "Bahkan ada beberapa wilayah yang terendam banjir hingga 1,5 meter, makanya berbagai antisipasi dilakukan, mulai kerja bakti, hingga membangun rumah hingga dua lantai," ungkap Muhtar. Sama halnya dengan daerah Babakan Tarogong. Permasalahan banjir yang ditimbulkan akibat tumpukan sampah pun sering terjadi di daerah ini terlebih di tengah permukiman terdapat aliran sungai. (Endah Asih/Mega Julianti)***

Read More..

PEMBANGUNAN DANAU DIANGGAP TAK EFISIEN

Pikiran Rakyat, 14 April 2008, CA-164/CA-165
Gambar: Sobirin, RTRW Tradisional (Otjo, 2002)

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin mengajukan konsep penataan ruang yang saling terkait antara lahan kering (di hulu DAS untuk wanatani dan hutan) dan lahan basah (dihilir untuk persawahan dan balong).


SOREANG, (PR).- Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung Moch. Ikhsan mempertanyakan imbauan Gubernur Jabar Danny Setiawan soal membangun danau di lahan yang tidak produktif untuk mengatasi banjir. Pertanyaan itu timbul sebab projek itu akan memakan biaya sangat besar, tidak efisien, dan membutuhkan waktu yang lama.

"Lebih baik optimalkan tempat penampungan air yang ada seperti Leuwisataun di Kec. Rancaekek dan Waduk Kabuyutan di Kec. Ciparay," tuturnya, Sabtu (12/4). Ikhsan yang dihubungi via telefon mempertanyakan terlambatnya keputusan Gubernur untuk membuat penampungan air karena sejak dua tahun lalu masyarakat di Kec. Rancaekek Kab. Bandung meminta pembenahan Leuwisataun.

Permintaan itu lantaran adanya projek normalisasi anak Sungai Citarum, yaitu Citarik, Cijalupang, Cikeruh, Cikijing yang menyebabkan debit air di Leuwisataun, menurun. Begitu pun dengan Waduk Kabuyutan. Waduk tersebut menjadi dangkal karena adanya projek pelurusan anak sungai Citarum, yakni Citarik. Menurut Ikhsan, kedua penampungan air itu mampu mencegah terjadinya banjir sebelum adanya projek normalisasi anak Sungai Citarum.

Konsep lain

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiyono mengajukan konsep penataan ruang yang saling terkait antara lahan kering (di hulu DAS untuk wanatani dan hutan) dan lahan basah (dihilir untuk persawahan dan balong). Selain memerhatikan lahan kering di hulu, strategi penanggulangan banjir juga mesti dibarengi dengan pengelolaan tanah rendah yang sering tergenang sebagai lahan basah. Jadi, bukan danau yang dibangun, tapi kolam-kolam di beberapa tempat. (CA-164/CA-165)***

Read More..

HARUS DIMULAI DARI RUMAH TANGGA

Pikiran Rakyat, 11 april 2008, Yulistyne
Foto: Sobirin 2006, Komposter Rumah Tangga Murah Meriah

Sobirin menilai, penanganan masalah sampah harus dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu keluarga. Setiap rumah tangga harus mampu mengelola sampahnya sendiri. "Dengan kata lain sampah rumah tidak di buang keluar rumah. Oleh karena itulah, setiap keluarga harus memiliki manajemen sampah," ujarnya.



Masalah sampah berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Oleh karena itulah, YRP yang diprakarsai Rhenald Kasali, Hidayat, Roy Kuncoro, Moeryati Soedibyo, Aksa Mahmud, dan Martini Husaini berusaha melakukan beberapa perubahan.

Sebagai contoh pada penanganan pengelolaan sampah, YRP dengan menggabungkan sistem yang telah ada sebelumnya dapat memperoleh average secara ekonomi. "Di sini kami hendak mengatakan pada masyarakat, apabila segala sesuatu dilakukan dengan konsep yang tepat maka akan memiliki nilai tambah yang bermanfaat," ujar Roy.

Membina masyarakat dan pengembang dalam membuang sampah dan membentuk motivator-motivator lingkungan pada tataran komunitas serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola limbah adalah salah satu titik yang menjadi fokus perhatian YRP untuk melakukan perubahan, mengingat pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat.

Rhenald Kasali mengatakan awal gerakan menyadarkan masyarakat mengenai pengelolaan sampah ini tidaklah mudah. Ia sengaja memilih Desa Jati Murni menjadi percontohan karena selain bertempat tinggal di sana, ia pun menjabat sebagai ketua Badan Musyawarah (Bamus) di desa tersebut.

Dengan jabatan itu, ia memiliki pengaruh dalam menggerakkan warganya. Sehingga masyarakat yang awalnya enggan memilah dan mengelola sampah, akhirnya belajar dan terbiasa. Selain itu, warga di desa itu pun menjadi terbiasa untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya. Maka, jalan-jalan dan rumah-rumah di desa tersebut bersih tanpa ada sampah berserakan.

Kepatuhan

Hal ini sesuai dengan salah satu kultur masyarakat pedesaan yaitu kepatuhan pada tokoh. Juniarso Ridwan, salah seorang budayawan, mengatakan bahwa kultur masyarakat yang ingin gampangnya saja bukanlah hal yang mudah untuk diubah. Diperlukan tahapan-tahapan sosialisasi yang lebih intens, apalagi di daerah kota seperti Bandung.

Ia menjelaskan untuk desa, perubahan itu akan lebih mudah dilakukan karena masyarakatnya lebih guyub dan secara komunal lebih homogen. Selain itu, juga masih terdapat pola anutan secara vertikal yaitu patuh kepada pemimpin. Namun, akan lain halnya dengan masyarakat di perkotaan. "Perubahan akan lebih sulit dilakukan karena selain lebih heterogen, budaya anutan pun lebih personal," ujar Juniarso.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi melalui pendekatan lewat kelompok-kelompok sasaran dengan pemisahan profesi, fungsi, dan strata sosial seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau organisasi pemuda. Selain itu, ia menambahkan, untuk perkotaan diperlukan pendekatan secara komprehensif dari berbagai aspek dari berbagai arah dan sektor yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemulung.

Senada dengan Juniarso, Ketua MUI Jabar Miftah Faridl mengatakan kesadaran masyarakat yang masih rendah perlu ditingkatkan misalnya dengan melakukan gerakan-gerakan yang berawal dari lingkungan-lingkungan kecil seperti yang dilakukan Salman dan Daarut Tauhiid (DT).

Selain itu, menurut Miftah ada tiga hal yang harus dilakukan agar masyarakat lebih perhatian pada masalah sampah yaitu melalui pendidikan dengan cara memasukkan pelajaran mengenai kebersihan ke dalam kurikulum. Kemudian dengan menanamkan keteladanan mulai dari level terkecil yaitu keluarga, tokoh masyarakat, dan guru.

Sedangkan untuk mempertegasnya, ia mengatakan perlu ada sanksi yang mengikat bagi yang melanggar. "Karena memang ada masyarakat yang harus dipaksa dengan peraturan jika ingin masalah kebersihan dan sampah dapat diselesaikan," ujar Miftah.

Sementara itu, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono mengatakan secara garis besar hampir 90 persen warga Bandung tidak peduli dengan sampah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang dibuang di sembarang tempat termasuk sungai dan jalan.

"Jika diibaratkan, sampah Kota Bandung tiap harinya setara dengan berat 1.000 ekor gajah, lembaran sampah plastiknya bisa menutupi 50 lapangan sepak bola dan sampah kertasnya setara dengan bubur pulp dari 500 batang pohon," jelasnya.

Oleh sebab itu, penanganan sampah bukan lagi hal yang biasa saja, melainkan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan berbagai aspek baik fisik maupun sosial. "Harus dipikirkan mata rantai yang dapat menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat," ujar Sobirin.

Ia menilai, penanganan masalah sampah harus dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu keluarga. Setiap rumah tangga harus mampu mengelola sampahnya sendiri. "Dengan kata lain sampah rumah tidak di buang keluar rumah. Oleh karena itulah, setiap keluarga harus memiliki manajemen sampah," ujarnya.

Sobirin menambahkan tidak berjalannya program 3R (reduce, reuse, recycle) seperti yang diharapkan adalah karena kurangnya kepedulian dari masyarakat. Setiap orang cuma memikirkan gampangnya dan hanya melihat bagaimana sampah dibuang, tetapi asal jangan di tempat saya.

"Hal inilah yang harus diubah," ujarnya. Dengan konsep zero waste "Sampah Bandung Tuntas 1, 2, dan 3" yang ia kemukakan, Sobirin meyakini masalah sampah dapat ditangani. Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian pada konsep ini ialah memproses sampah sejak dari sumbernya.

Pada tuntas 1, rumah tinggal diharapkan mampu mengolah 70 persen sampah yang ia hasilkan menjadi kompos, 20 persen didaur ulang, dan 10 persen yang tersisa terpaksa dibuang ke TPA. "Dengan mengurangi jumlah sampah dari sumbernya, kuantitas sampah yang dibuang ke TPA pun akan berkurang," ujarnya. (Yulistyne)***

Read More..

BELAJAR POLITIK: DEBAT PUBLIK DAN TEBAR JANJI

sobirin is back to nature, 10 April 2008
Gambar: Free Clip Art, Sobirin 2008
Oleh: Sobirin
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 13 April 2008 diawali kampanye yang masih tradisional, pengerahan massa yang mengganggu lalu lintas dan spanduk dimana-mana. Kampanye diakhiri debat publik yang cukup demokratis. Walau para calon hanya sekedar tebar janji, tapi bagus untuk rakyat belajar berpolitik.



Pertanyaan para panelis yang “menguji” para calon Gubernur, dijawab secara normatif dan bernuansa janji-janji. Boleh dikata jawaban-jawaban tidak memuaskan baik bagi para panelis maupun masyarakat yang mendengarkan.

Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Sesdalopbang yang hadir dalam acara debat publik di Hotel Horison Bandung, juga merasa kecewa atas jawaban para calon. Ada 3 (tiga) hal yang sebenarnya diinginkan oleh Solihin GP yang seharusnya menjadi pegangan para calon, yaitu: Revitalisasi Aparatur, Lingkungan Hidup, dan Mobilisasi Masyarakat. Adapun 3 (tiga) hal tersebut adalah sebagai berikut:

REVITALISASI APARATUR

Pertama: Revitalisasi aparatur dan penataan struktur organisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk membangun aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, bebas KKN, menuju “good governance” dan “clean government”.
Kedua: Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus disederhanakan tanpa mengurangi mutu pelayanan, menuju pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Ketiga: Revitalisasi BUMD juga harus dilakukan dengan serius menuju badan usaha yang profesional, mandiri, dan berwawasan lingkungan untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada Daerah.
Keempat: Penempatan personalia harus “the right man in the right place”, berbasis bidang keahlian dan pengalaman, bukan karena koneksi dan nepotisme.
Kelima: Aparatur harus bisa memberikan tauladan kepada rakyat. Tidak konsumptif, tidak bermewah-mewah, tidak berkeliaran pada jam kerja, tidak arogan, tidak menggunakan mobil dinas dan fasilitas dinas lainnya untuk keperluan pribadi.
Keenam: Dalam rangka memotivasi prestasi, harus diberikan penghargaan yang layak kepada aparatur yang secara nyata memiliki prestasi kerja dan kontribusi positif kepada Daerah. Sebaliknya kepada aparatur yang secara nyata melanggar sumpah pengabdian dan merugikan Daerah harus diberikan sanksi tanpa pandang bulu.

LINGKUNGAN HIDUP

Pertama: Lingkungan hidup adalah hak azasi rakyat. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi dasar pembangunan Jawa Barat. Konservasi harus merupakan prioritas pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan basis pemulihan kawasan hutan dan pemulihan kawasan lindung. Oleh sebab merupakan hajat hidup rakyat banyak, maka lingkungan hidup harus dijauhkan dari ancaman privatisasi.
Kedua: Pemulihan kawasan hutan dan kawasan lindung ini dimaksudkan menuju Jawa Barat yang memiliki kemandirian sumber daya air. “No Forest, No Water, No Future” atau “Leuweung Ruksak, Cai Beak, Manusa Balangsak” harus dipakai sebagai “motto” pembangunan berkelanjutan Jawa Barat.
Ketiga: Keberhasilan pembangunan Jawa Barat bukan didasarkan kepada “pertumbuhan ekonomi”, tetapi harus didasarkan kepada “pemerataan ekonomi”. Dengan “pemeratan ekonomi” berarti pembangunan juga difokuskan kepada “pembangunan pedesaan”, antara lain dengan membangun pertanian yang berazas konservasi, “agroforestry”, dan “agropolitan”, sehingga dapat mengurangi laju arus urbanisasi. Konsep “DESA KUAT, NEGARA KUAT” harus menjadi “motto” pembangunan pedesaan di Jawa Barat.
Keempat: Jawa Barat memiliki tanah yang subur dan alam yang sedemikian indah, maka Jawa Barat sangat berpotensi menjadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional. Konsep Ketahanan Pangan ini harus berbasis tanaman pangan “organik” dengan “kompos” buatan rakyat sendiri, bukan dengan pemupukan secara kimia. “Kompos” adalah jaminan suksesnya usaha pertanian Jawa Barat.

MOBILISASI POTENSI MASYARAKAT

Pertama: Berbagai elemen atau unsur yang ada di Jawa Barat, antara lain perguruan tinggi, para ahli/pakar, tokoh agama, pemuda, dan pengusaha, semua itu adalah modal potensi yang harus dapat disinergikan secara kesemestaan dalam rangka membangun Jawa Barat yang berkelanjutan.
Kedua: Birokrasi, masyarakat, dan dunia usaha: adalah pilar pelaku pembangunan Jawa Barat berbasis “sili asih, sili asah, sili asuh” dengan konsep “sili wangi”, yaitu bersama-sama bergandengan tangan, dukung mendukung, meraih cita-cita Jawa Barat yang adil dan sejahtera.
Ketiga: Jawa Barat sangat beruntung karena banyak memiliki perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Jawa Barat juga sangat beruntung memiliki kearifan beragama dan berbudaya Sunda yang sudah teruji dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kombinasi kebersamaan antara pola pikir para ahli/pakar dan pola pikir keagaaman dan kearifan budaya Sunda dapat diyakini akan mempercepat keberhasilan pembangunan Jawa Barat.
Keempat: Kearifan kehidupan dengan konsep kebersamaan antara “batur sakasur - batur sadapur - batur sasumur - batur salembur” harus tetap dipelihara untuk meraih Jawa Barat yang makmur dengan berpegang kepada “tata lampah” kebersamaan dan kesemestaan, yaitu: “urus lembur - akur jeung dulur - panceg dina galur”. Tidak menyeleweng dari tata aturan alam yang disepakati bersama.

Read More..

PUSAT DINILAI GAMANG ATASI PERSOALAN BANJIR

Pikiran Rakyat, 7 April 2008, CA-164/CA-165
Foto: Sobirin 2006, Batuan Beku Keras Curug Jompong

Menanggapi itu, pakar lingkungan, Sobirin, menyatakan ketidaksetujuannya. Hal itu, berkaca pada projek 30-40 sodetan sungai Citarum 1980-an yang hanya menghasilkan kegagalan. Solusi paling tepat adalah memperbaiki hulu sungai. Penghijauan dan pemulihan kawasan lindung mutlak harus dilakukan.


BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesalkan pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas, yang masih gamang bersikap soal pemangkasan Curug Jompong di Desa Margaasih, Kab. Bandung. Padahal, pemangkasan sangat penting bagi kemaksimalan penanggulangan banjir di daerah Bandung Selatan.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar Iding Srihadi, Minggu (6/4), mengatakan itu menanggapi keterangan Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung M. Ikhsan ("PR" 28/3) seusai bertemu Bappenas.

Menurut dia, pemangkasan harus dilakukan karena di dasar Sungai Citarum, tepatnya Curug Jompong, terdapat batuan menonjol yang menghambat laju aliran air dari Citarum. Inilah yang menyebabkan banjir terjadi setiap kali hujan lebat secara simultan di seputar Bandung, meliputi DAS Citarik, Cikeruh atau Cipamokolan, Cidurian, Cikapundung, Citepus, Cisarea, Cisangkuy, dan Citepus.

Tidak setuju

Menanggapi itu, pakar lingkungan, Ir. Soepardiyono Sobirin, menyatakan ketidaksetujuannya. Hal itu, berkaca pada projek pelurusan 30-40 sodetan sungai Citarum 1980-an yang hanya menghasilkan kegagalan.

"Curug merupakan infrastruktur alami, yang harusnya dilestarikan dan bukannya direnovasi sedemikian rupa. Saya khawatir jika pemerintah menuai kegagalan, akan ada efek negatif yang justru merugikan Jabar," ujar Sobirin, Minggu (6/4) malam.

Dampak yang paling mengkhawatirkan jika Curug Jompong dipangkas adalah sampah dan sedimen Sungai Citarum akan lebih cepat masuk dan mengendap di Waduk Saguling. Solusi yang paling tepat adalah memperbaiki hulu sungai. Penghijauan dan pemulihan kawasan lindung mutlak harus dilakukan. (CA-164/CA-165)***

Read More..

PLTS MENYIMPAN DAMPAK NEGATIF

WALIKOTA BANDUNG: KAJIAN TETAP DILANGSUNGKAN
Kompas, Jawa Barat, 2 April 2008, MHF/JON
Foto: www.epa.gov, Pabrik Sampah Menjadi Energi, USA

Secara terpisah, Sobirin, anggota DPKLTS, mengatakan, pemerintah kota tidak bisa menjadikan PLTS sebagai satu-satunya solusi mengatasi persoalan sampah. Perlu ada alternatif lain yang dipandang lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan kontroversi.



Bandung, Kompas - Rencana pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, menyimpan dampak negatif. Pemerintah Kota Bandung akan berkonsultasi lagi dengan Institut Teknologi Bandung tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau amdalnya.

Demikian antara lain yang mengemuka dalam sidang Komisi Amdal PLTS yang dipimpin Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandung Nana Supriatna di Gedung PT Pos Indonesia, Selasa (1/4). Dari sidang Komisi Amdal PLTS ini belum diperoleh keputusan final.

Konsultan amdal PLTS, Rohma Manurung mengatakan, pengoperasian PLTS akan mengakibatkan penurunan kualitas air tanah. PLTS dengan 200 karyawan membutuhkan 0,46 liter air per detik. Padahal, titik aman pengambilan air di daerah lokasi PLTS itu hanya 0,114 liter per detik. Pengambilan dalam jumlah besar secara terus-menerus akan mengakibatkan kualitas air menurun. Bahkan, permukaan tanah terancam ambles.

Selain itu, kata Rohma, operasionalisasi PLTS meningkatkan kandungan debu menjadi 561 miligram per meter kubik. Ini akan memicu peningkatan penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Selama ini, ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderita warga di lokasi PLTS, yakni 22 persen.

Menurut Rohma, pembangunan PLTS mengakibatkan banyak orang kehilangan tempat bermukim, harga properti menurun, masyarakat resah, konflik sosial, gangguan keamanan, dan hilangnya kenyamanan. Yang terkena dampak tidak kurang dari 1.656 keluarga atau 75 persen dari 2.196 keluarga.

"Belum lagi konflik pro dan kontra di antara warga. Ini bersifat laten, namun ada juga yang manifes. Dampak ini dikategorikan penting dan besar," ujarnya.

Pengkajian dilanjutkan

Seusai sidang Komisi Amdal PLTS, Nana mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan tokoh lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemungkinan dalam waktu sepekan sudah ada keputusan.

Ditemui di sela-sela melayat pakar lingkungan hidup, Prof Otto Soemarwoto, yang meninggal dunia kemarin, Wali Kota Bandung Dada Rosada menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan kajian PLTS apa pun yang terjadi. Kepergian Otto, sosok yang vokal mengkritisi pembangunan PLTS, juga tidak akan memengaruhi sikap Pemerintah Kota Bandung. "Saya sangat hormat kepada beliau. Yang beliau kritisi itu kan soal dioksin, yang katanya berbahaya jika terbakar di udara. Ini sudah diupayakan diatasi secara teknis oleh ITB dan tim pelaksana," paparnya.

Ia meminta warga tidak perlu khawatir akan dampak negatif proyek pengelolaan sampah itu. Sebab, itu sudah diterapkan di berbagai negara, khususnya negara maju. "Jadi, Bandung itu bukan satu-satunya,"ujarnya.

Secara terpisah, Sobirin, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, mengatakan, pemerintah kota tidak bisa menjadikan PLTS sebagai satu-satunya solusi mengatasi persoalan sampah. Perlu ada alternatif lain yang dipandang lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan kontroversi. (MHF/JON)

Read More..

TIGA PROJEK CITARUM TAK PECAHKAN MASALAH

Pikiran Rakyat, 29 Maret 2008, CA-164
Foto: Sobirin 2004, Utamakan Rembug Warga DAS Citarum

Anggota DPKLTS Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah penyediaan anggaran pembangunan nonfisik kesadaran masyarakat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.



SOREANG, (PR).- Tiga projek besar Sungai Citarum yang digulirkan pemerintah pusat dinilai tak dapat memecahkan persoalan secara menyeluruh di Kabupaten Bandung. Sebab, pembangunan yang memakan biaya jutaan dolar AS tersebut hanya bersifat fisik dengan kemungkinan gagal cukup besar.

Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ir. Soepardiyono Sobirin mengatakan, dana yang demikian besar sebaiknya digunakan juga untuk membuat kebijakan dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. "Segala hal yang dilakukan untuk mengatasi persoalan Citarum adalah sebuah kebaikan. Namun, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah adanya penyediaan anggaran untuk pembangunan nonfisik yakni pembentukan kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sayang sekali kalau dana yang begitu besar tidak menghasilkan apa-apa," tutur pakar lingkungan ini, Jumat (28/3).

Tak sesuai harapan

Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung Moch. Ikhsan menuturkan, pertemuannya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak sesuai dengan harapan. "Bappenas hanya mengungkapkan projek-projek beserta anggarannya. Padahal yang kami inginkan, rencana untuk menangani faktor nonstruktural juga. Sehingga masyarakat Citarum pun akan terlibat di dalamnya," tuturnya saat bertemu anggota Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), di kantor DPRD, Jumat (28/3).

Menurut dia, penanganan Sungai Citarum tidak boleh terbatas pada pembenahan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Sungai Citarum adalah sistem hidrologi dan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan di sekitarnya harus terlibat dalam memperbaiki segala persoalan di sana.

Ketidakpuasan mengenai projek penanganan Sungai Citarum membuat anggota DPRD komisi C berencana mengadakan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan persoalan tersebut di Majalaya, Senin (7/4). Dalam pertemuan itu, akan dibahas penanganan yang efektif untuk mengatasi persoalan fisik dan nonfisik Sungai Citarum. (CA-164)***

Read More..

NORMALISASI CITARUM KEMUNGKINAN JUNI

Pikiran Rakyat, 27 Maret 2008, CA-164
Foto: Trijono 2005, PBPP-BBWS Citarum, Banjir Citarum

Pembuatan terowongan air ini, dianggap masih mengundang kontroversi. Anggota DPKLTS, Sobirin, tidak setuju dengan hal itu. Menurut Sobirin, pembangunan terowongan air di Sungai Citarum dapat melahirkan masalah baru.


SOREANG, (PR).- Normalisasi lima Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yakni Cirasea, Cisangkuy, Citarik, Ciwidey, dan Cihaur segera dilakukan tahun ini, melalui program "Citarum Water River Basin Project". Hal itu, sebagai usaha penanggulangan bencana banjir di lima kecamatan di Kabupaten Bandung, yang kerap terjadi setiap musim hujan.

"Citarum Water River Basin Project ini diharapkan dapat dikerjakan sekitar Juni," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung Moch. Ikhsan, Rabu (26/3).

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), tengah melakukan penelitian mengenai penanganan yang cocok untuk Sub DAS Sungai Citarum. Pembuatan terowongan serta polder penampungan air di pinggir Sungai Citarum, menjadi opsi penanganan yang masih dikaji. "Bappenas masih mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi dana dari pembangunan keduanya," ujar Ikhsan.

Pembuatan terowongan air ini, dianggap masih mengundang kontroversi. Anggota dewan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ir. Soepardiyono Sobirin, tidak setuju dengan hal itu. Menurut Sobirin, pembangunan terowongan air di Sungai Citarum dapat melahirkan masalah baru bagi Jawa Barat.

Menanggapi itu, Ikhsan menyatakan, hal tersebut akan terus diteliti sehingga persoalan baru tak akan muncul. "Kemungkinan pembuatan polder penampungan air yang akan dipilih," ujarnya. Namun, ia menyadari pembuatan polder penampungan air di pinggir Sungai Citarum membutuhkan dana yang sangat besar.

Bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung, mutlak diperlukan untuk merelokasi warga yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. "Sepertinya, akan ada peminjaman dana dari Asia Development Bank (ADP)," katanya. (CA-164)***

Read More..

BANJIR AKAN DIBAHAS DI BAPPENAS

TEROWONGAN AIR DI CITARUM DAPAT MENGATASI?
Pikiran Rakyat, 24 Maret 2008, CA-164
Foto: Trijono 2005, PBPP-BBWS Citarum, Banjir Citarum
Menanggapi rencana terowongan air, Sobirin, anggota DPKLTS, menyatakan ketidaksetujuannya. Terowongan air di Citarum tidak akan menyelesaikan masalah. Ia berkaca dari gagalnya projek pelurusan Citarum yang pernah dikerjakan pemerintah untuk mengatasi bencana banjir setiap tahun di Kabupaten Bandung.



SOREANG, (PR).- Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung akan menemui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (25/3), untuk membicarakan penanganan bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di lima kecamatan di Kab. Bandung.

Sejak tahun lalu Bappenas mencanangkan pembuatan terowongan air di Sungai Citarum yang diperkirakan dapat mengatasi banjir dan longsor. "Kami akan menanyakan perkembangan rencana pembuatan terowongan air. Selama ini, mereka telah melakukan riset mengenai hal itu. Jika terowongan air benar-benar efektif untuk mengatasi bencana, kami ingin agar projek tersebut cepat terlaksana," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung, Moch. Ikhsan, Minggu (23/3).

Ia menuturkan, persoalan sungai Citarum merupakan masalah nasional. Sehingga 70% rencana utama Sungai Citarum ada di Bappenas. "Selain itu, kami pun akan menemui Dirjen Sumber Daya Air setelah ke Bappeda untuk membicarakan rencana penanganan bencana di Kabupaten Bandung juga," tutur Ikhsan.

Tidak setuju

Menanggapi rencana pembuatan terowongan air, pakar lingkungan, Ir. Soepardiyono Sobirin, anggota dewan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menyatakan ketidaksetujuannya mengenai hal tersebut. Pembangunan terowongan air di Sungai Citarum tidak akan menyelesaikan masalah. "Nantinya bisa jadi masalah baru untuk Jawa Barat," katanya, Minggu (23/3).

Ia mengungkapkan hal itu karena berkaca dari gagalnya projek pelurusan Sungai Citarum yang pernah dikerjakan pemerintah untuk mengatasi bencana banjir setiap tahun di Kabupaten Bandung.

Namun, Sobirin menyatakan, sebenarnya pelurusan sungai merupakan satu alternatif yang baik untuk mengatasi masalah Citarum. "Tapi butuh biaya yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut karena pemerintah tidak siap dari sisi pendanaan, rencana itu malah memperparah kondisi sungai Citarum," tuturnya.

Selain pelurusan Sungai Citarum, cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi bencana banjir dan longsor. Pertama, merelokasi warga yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Kedua, menjalankan kehidupan secara harmonis dan bersahabat dengan alam.

"Cara pertama tidaklah efektif karena biaya dan keengganan warga untuk dipindahkan yang mungkin terjadi. Namun bersahabat dengan alam bisa jadi alternatif terbaik," tuturnya.

Ia mengatakan, manusia harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Misalnya, warga yang tinggal di pinggir sungai harus membuat rumah panggung agar terhindar dari genangan air sewaktu curah hujan tinggi.

Bersahabat dengan alam berarti menyeimbangkan kehidupan dengan memerhatikan kelestarian alam sekitar. "Saat ini dialog antara pemerintah, pengusaha, dan warga hampir tidak ada. Padahal hal itu harus dilakukan sekarang juga," kata Sobirin. (CA-164)***

Read More..

KONDISI AIR DI NEGARA KITA

Bandung, Jl. Alfa No. 92, Cigadung II, 23 Maret 2008
Gambar: PUSAIR 2008, Indek Ketersediaan Air Indonesia

Oleh: Sobirin (DPKLTS) dan Putuhena (PUSAIR)
Ketersediaan air di daratan Indonesia saat ini sesungguhnya sangat besar yaitu 16.800 m3/kapita/tahun. Angka ini lebih 2 kali dari rata-rata ketersediaan per kapita dunia yaitu 7.600 m3/kapita/tahun. Atau lebih dari 4 kali dari rata-rata ketersediaan di Asia yang hanya sebesar 4.000 m3/kapita/tahun.




Ketersediaan Air

Secara makro ketersediaan air di Indonesia sangat berlimpah, tetapi keberlimpahan tersebut keberadaannya tidak merata secara ruang dan waktu. Secara ruang karena bentang Indonesia yang sangat luas, secara waktu karena adanya musim yang berbeda setiap tahunnya.

Secara ruang, Pulau Jawa mempunyai ketersediaan air yang paling kecil yaitu hanya 1.600 m3/kapita/tahun, sebaliknya Papua mempunyai ketersediaan paling banyak yaitu 25.500 m3/kapita/tahun. Sebagai ilustrasi, pulau Jawa luasnya hanya 7% dari daratan Indonesia, dan pulau ini hanya memiliki 4,5% dari seluruh potensi air tawar Indonesia. Permasalahannya yaitu bahhwa pulau ini harus menopang 65% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Oleh sebab itu pulau Jawa merupakan pulau yang mengalami tekanan ketersediaan air yang harus diwaspadai. Daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa telah sangat melampaui batas.

Jawa Barat memiliki luas hanya 2% dari daratan Indonesia, dan pulau ini hanya memilik 2% dari seluruh potensi air tawar Indonesia. Jawa Barat menampung 20% dari seluruh penduduk Indonesia. Pada musim penghujan potensi air Jawa Barat mencapai 80 milyar m3/tahun. Pada musim penghujan, air berlebihan, kawasan lindung yang telah kritis tidak mampu mengendalikan air, maka terjadilah bencana banjir dan longsor. Bila kawasan lindung sesuai tata ruang aturan alam, maka dari 80 milyar m3/tahun ini yang bisa dimanfaatkan manusia adalah seperempatnya, yaitu 20 milyar m3/tahun, sisanya yang tiga perempat kembali ke udara oleh proses evapotranspirasi yang bermanfaat menjaga iklim mikro. Ketika musim kemarau, potensi air Jawa Barat tinggal 8 milyar m3/tahun, kualitasnyapun sangat buruk karena adanya pencemaran-pencemaran. Alhasil di musim hujan selalu terjadi bencana banjir dan longsor, di musim kemarau selalu terjadi kekeringan yang kerontang. Mengacu kepada klasifikasi Indek Ketersediaan Air (IKA) kelas menengah yaitu 5.000 m3/kapita/tahun, maka idealnya penduduk Jawa Barat yang adalah hanya 4 juta orang. Bandingkan dengan kenyataan jumlah penduduk Jawa Barat saat ini, yang telah mendekati 40 juta jiwa. Saat ini IKA Jawa Barat adalah 20 milyar m3/tahun dibagi 40 juta jiwa sama dengan 500 m3/kapita/tahun, sangat sangat kurang.

Rumus logika banjir dan longsor yaitu: (banjir ditambah longsor) sama dengan (curah hujan ditambah kualitas lingkungan). Manakala kita belum mampu mengendalikan curah hujan, maka tugas kita semua adalah menjaga kualitas lingkungan, agar dapat mengurangi ancaman bencana iklim banjir dan longsor.


Indonesia terdiri atas ± 17.000 pulau dengan curah hujan yang berbeda-beda. Ada pulau yang mempunyai curah hujan tahunan tinggi dan ada yang curah hujan tahunannya rendah. Berdasar curah hujan, pulau-pulau di bagian barat sangat melimpah air sedangkan di bagian timur, terutama pulau-pulau kecil, sangat kekurangan air.

Secara waktu, pada musim hujan debit air sungai Cimanuk di Jawa Barat dapat mencapai 600 m3/det, sebaliknya pada musim kemarau hanya mencapai 20 m3/det. Ini berarti terdapat fluktuasi yang sangat besar antara musim hujan dan musim kemarau, dan sungai semacam ini dinyatakan dalam keadaan sakit.


Daftar Index Ketersediaan Air (IKA)

Dunia : 7.600 m3/kapita/tahun
Amerika Utara*) : 17.000 m3/kapita/tahun
Amerika Selatan : 38.000 m3/kapita/tahun
Asia : 4.000 m3/kapita/tahun
Indonesia : 16.800 m3/kapita/tahun
Indonesia proyeksi th 2025 : 9.200 m3/kapita/tahun
Papua/Maluku : 25.500 m3/kapita/tahun
Jawa : 1.600 m3/kapita/tahun

*) Catatan: budaya hemat air di Amerika Utara sudah dimulai sejak 30 tahun lalu


Kategori IKA yang dianut dunia (m3/kapita/tahun)

< 1.000 sangat kurang
1.000- 5.000 kurang
5.000- 10.000 menengah
> 10.000 tinggi


Kebutuhan air

Kebutuhan dasar air untuk kehidupan berkelanjutan antara lain untuk air domestik (minum, pangan, perkotaan) , industri, irigasi, kesehatan, transportasi, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, estetika, religi, budaya, dll. Total kebutuhan dasar pesimistis 2.000 m3/kapita/tahun, optimistis 5.000 m3/kapita/tahun.

Dalam skala yang lebih sempit, tercatat IPA (Indek Penggunaan Air) yaitu rasio antara kebutuhan dan ketersediaan air di WS Ciliwung Cisadane tahun 1995 saja sudah melampaui angka 1 yaitu 1,29 (atau 129.4%). Kondisi ini berdampak terjadinya potensi konflik.

Hasil kajian tentang krisis air dunia pada World Water Forum tahun 2003, mengingatkan banyak negara akan mengalami krisis air pada tahun 2025 termasuk Indonesia. Jumlah penduduk bertambah, kebutuhan airpun akan bertambah pula. Di lain pihak unsur lingkungan hidup pengendali air (hutan) semakin berkurang dan rusak. Selain itu masalah air semakin besar karena adanya kelemahan dalam manajemen air, antara lain kelembagaan, peraturan perundangan, budaya boros air, pencemaran air, dan lain-lainnya. Muncul tiga masalah klasik tentang air: ”too much” menjadi bencana banjir, ”to little” menjadi bencana kekeringan, ”to dirty” menjadi bencana penyakit.


DAS Kritis

DAS disebut kritis apabila Index Penggunaan Air > 0,5. Kalau kita percaya bahwa masalah kekurangan air pada musim kemarau dan banjir berlebihan di musim hujan menjadi banjir terjadi karena kerusakan DAS akibat penggundulan hutan, dan bila kita tidak berbuat apa-apa, maka dalam 20 tahun mendatang Indonesia mungkin akan mengalami kenyataan krisis air hebat, bahkan sebagian wilayah berubah menjadi padang pasir. Dari hasil pencatatan terlihat bahwa dari 136 DAS besar yang ada di Indonesia, 22 DAS kritis pada tahun 1984, meluas menjadi 39 DAS kritis pada tahun 1992, semakin bertambah menjadi 62 DAS kritis pada tahun 1998.


Kualitas Air

Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan dibagi dalam beberapa kategori sesuai kualitasnya sebagai berikut:
Kelas I : air baku air minum
Kelas II : rekreasi, perikanan, peternakan, pertanaman
Kelas III : perikanan, peternakanir, pertanaman
Kelas IV : pertanaman

Sungai-sungai di Indonesia umumnya tercemar air limbah penduduk dan air limbah industri, hasil kajian menunjukan 46.1% tercemar ringan sampai berat. Bila hanya dilihat pada sungai-sungai ”penting” saja, kurang lebih 80% telah tercemar sangat berat. Sebagai contoh S. Ciliwung, Citarum, Cisadane, Kali surabaya, Kali Garang umumnya tercemar amonia, phenol, deterjen, bakteri coli, logam, dan limbah padat berupa sampah.

Perihal air tanah di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dll, umumnya telah tercemar limbah penduduk dan di beberapa lokasi tercemar limbah industri. Di Jakarta, dari 303 sumur dangkal yang di survey, 99% tercemar oleh bakteri golongan coliform group, dan 66% tercemar oleh deterjen. Di Bandung, dari 48 sumur dangkal, 85% tercemar oleh bakteri golongan coliformgroup dan 90 % tercemar oleh deterjen dengan pH yang rendah.

Read More..

22 MARET HARI AIR SEDUNIA

BANDUNG DALAM STADIUM KRISIS AIR
Pikiran Rakyat, 22-03-2007, Feby Syarifah
Gambar: www.solve.csiro.au/ Krisis Air
"Di musim hujan, terpaksa engkau kutenggelamkan dalam nestapa. Di musim kemarau, terpaksa engkau kutinggalkan dalam kehausan. Karena engkau telah merampas hak-hak azasiku". PENGGALAN puisi berjudul “Hak Azasi Air” itu adalah ciptaan Sobirin, anggota DPKLTS.




DI musim hujan,terpaksa engkau kutenggelamkan dalam nestapa. Di musim kemarau, terpaksa engkau kutinggalkan dalam kehausan. Karena engkau telah merampas hak-hak azasiku.

PENGGALAN puisi berjudul “Air Yang Menuntut Hak Azasinya” itu adalah ciptaan pakar lingkungan, Ir. Soepardiyono Sobirin, anggota dewan pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).

Menurut Sobirin, Kota Bandung sudah masuk stadium krisis air. Di musim hujan banjir di mana-mana, tapi saat kemarau kesulitan air bersih. Ditemui di Kantor Puslit Sumber Daya Air Jln. Ir. H. Djuanda, Bandung, Rabu (21/3), ia menegaskan, jika perbaikan lingkungan tidak dilakukan dengan kesungguhan, Kota Bandung akan semakin terancam bencana iklim dan bencana lingkungan.

”Musim hujan terjadi banjir cileuncang dan musim kemarau kering kerontang. Kota Bandung menuju ajal,” tuturnya. Sobirin dimintai pendapatnya, berkaitan Hari Air Sedunia, Kamis (22/3) ini. Jika dibandingkan keadaan Kota Bandung sekarang dengan era 1920-1940 ketika dijuluki sebagai Parijs van Java, sangat jauh berbeda. “Luas Kota Bandung saat itu kira-kira hanya 3.000 hektare dengan jumlah penduduk kurang lebih 250.000 jiwa. Daerah tangkapan hujannya hanya sub-DAS Cibeureum dan Cikapundung seluas 15.000 hektare,” ucapnya.

Menurut Hidayat Pawitan (2002) yang dikutip Rizaldi Boer (2004), curah hujan di Citarum Hulu pada awal abad ke-20 kira-kira 3.000 mm/ tahun. Walaupun waktu itu perkebunan sudah banyak terdapat di utara Kota Bandung, lingkungan hijaunya masih mendominasi kawasan tersebut.

Sedangkan saat ini, akibat kondisi kawasan lindung di Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah sangat rusak, Kota Bandung defisit air. Berdasarkan penelitian, potensi air yang bisa dimanfaatkan, khususnya di musim kemarau tinggal 10% atau 28.750.000 m3/tahun.

“Itu pun kualitasnya sangat jelek karena tercemar limbah. Padahal kebutuhan air per tahun 182.500.000 meter kubik. Jadi sudah sangat defisit,” tuturnya. (Feby Syarifah/”PR”)***

Read More..

ADAKAH YANG TAHU SEKARANG HARI AIR?

Pikiran Rakyat, 22-03-2005, Eriyanti N. Dewi/ Erwin Kustiman
Foto: Andri Gurnita/ PR 2005: Air adalah kristalisasi nilai Sunda
Tanggal 22 Maret adalah Hari Air Sedunia. Artikel Pikiran Rakyat 3 tahun lalu masih hangat untuk dibaca kembali.....Anggota DPKLTS Sobirin menguraikan data yang membuat kita prihatin. "Potensi air Jawa Barat 80 miliar m3/tahun, namun saat kemarau hanya 8 miliar m3/tahun, mutunyapun jelek. Padahal, kebutuhan masyarakat 17 miliar m3/tahun."

"WATER FOR LIFE" atau air untuk kehidupan. Itulah tema peringatan Hari Air Sedunia (HAS) 2005. Tema ini diusung sejalan dengan adanya permasalahan air yang mendorong dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian perlunya upaya bersama dari seluruh komponen bangsa, bahkan dunia, untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air (SDA) secara berkelanjutan.

Hari Air Sedunia (World Water Day) diperingati setiap 22 Maret. Peringatan ini sebagai wahana untuk memperbarui tekad kita untuk melaksanakan Agenda 21 yang dicetuskan pada tahun 1992 dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, atau secara populer disebut sebagai Earth Summit (KTT Bumi).

Pada Sidang Umum PBB ke 47 tanggal 22 Desember 1992 melalui Resolusi Nomor 147/1993, usulan Agenda 21 diterima dan sekaligus ditetapkan pelaksanaan Hari Air Dunia pada setiap tanggal 22 Maret mulai tahun 1993 di setiap anggota PBB. Tema-tema yang dipilih tiap tahun sejak tahun 1994 meliputi Peduli Akan Sumber daya Air adalah Urusan Setiap Orang (1994), Wanita dan Air (1995), Air untuk Kota-kota yang Haus (1996), Air Dunia Cukupkah? (1997), Air Tanah-Sumber Daya yang tak Kelihatan (1998), Setiap Orang Tinggal di Bagian Hilir (1999), Air untuk Abad 21 (2000), Air untuk Kesehatan (2001), Air untuk Pembangunan (2002), Air untuk Masa Depan (2003), dan Air dan Bencana (2004).

Cukup berasalan jika peringatan HAS 2005 adalah Water for Life. Karena menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pusat, jumlah volume air total di Bumi adalah sekira 1,4 miliar km3. Namun jumlah yang sungguh besar tersebut, tidak banyak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena 97,3% di antaranya merupakan air laut. Hanya 2,7% jumlah air yang tersedia di permukaan bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu yang merupakan air tawar yang terdapat di daratan.

Namun jumlah air tawar yang tersedia di planet ini, sebanyak 37,8 juta km3 air tawar tersebut adalah berupa lapisan es di puncak-puncak gunung dan gleyser, dengan porsi 77,3%. Sementara air tanah dan resapan hanyalah 22,4%, serta air danau dan rawa hanya 0,35%, lalu uap air di atmosfir sebanyak 0,04%, dan sisanya merupakan air sungai sebanyak 0,01%.

Air tanah merupakan timbunan air yang meresap melalui pori-pori tanah selama berabad-abad ke lapisan bawah dari ekosistem yang ada di atasnya, dan bagian terbesar ada di kedalaman lebih dari 800 meter, di luar jangkauan manusia untuk dapat mengeksploitasinya. Dewasa ini, hanya 0,3 juta km3 atau sekira 0,79% dari keseluruhan air tawar yang dapat dijangkau. Teknologi untuk memompa air lebih dari kedalaman 800 meter masih membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karenanya masih banyak orang yang memanfaatkan air permukaan dan sebagian air tanah untuk memenuhi kebutuhannya akan air.

Sedangkan menurut Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI), Indonesia memiliki 6% potensi air dunia atau 21% potensi air di Asia Pasifik. Namun dari waktu ke waktu Indonesia mengalami krisis air bersih, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kecenderungan konsumsi air naik secara eksponensial, yaitu diperkirakan sebesar 15-35% perkapita per tahun. Sedangkan ketersediaan air bersih cenderung melambat akibat kerusakan alam dan pencemaran. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta, kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak.

Sumber bahan baku air bersih di Indonesia berasal dari sungai, sumur, air artesis, mata air, dll. Sumber air perusahaan daerah air minum (PDAM) berasal dari 201 sungai, 248 mata air, dan 91 artesis. Pada akhir PJP II (2019) diperkirakan jumlah penduduk perkotaan mencapai 150,2 juta jiwa dengan konsumsi per kapita sebesar 125 liter, sehingga kebutuhan air akan mencapai 18,775 miliar liter per hari. Menurut LIPI, kebutuhan air untuk industri akan melonjak sebesar 700% pada 2025. Untuk perumahan naik rata-rata 65% dan untuk produksi pangan naik 100%.

Pada umumnya sungai-sungai di Jawa berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebagian besar sungai, yang merupakan sumber air bagi masyarakat, telah tercemar oleh limbah industri maupun domestik.

**

SEPERTI juga yang berlaku bagi banyak suku bangsa di dunia, air bagi masyarakat Sunda memiliki kedekatan tersendiri. Air tidak dipandang sebatas fungsi dan kegunaan. Tetapi air dalam filosofi kesundaan menurut sejarawan Dr. Nina Lubis adalah kristalisasi nilai-nilai yang pesan dan amanatnya akan selalu aktual sepanjang masa.

"Seperti yang dapat disimak pada peribahasa-peribahasa yang berbunyi, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Caina herang beunang laukna, Pindah cai pindah tampian, dan masih banyak lagi," kata Nina.

Dalam peribahasa itu tercermin kearifan lokal (local wisdom) bagaimana urang Sunda yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, merasa begitu dekat dan bergantung pada air. "Bahkan dalam penyebutan lemah cai, air menjadi semacam pengikat. Jika di Belanda dikenal vaderland, maka di Sunda dikenal sebutan lemah cai (tanah air)."

Dalam kehidupan keseharian, air bagi orang Sunda juga dikenal sebagai tempat-tempat yang disakralkan. Sebutan sirah cai mengisyaratkan sebuah tempat yang angker. Bila dilihat sepintas, penamaan tersebut terkesan berbau animisme. Padahal justru di balik penamaan itu tersimpan pesan-pesan lingkungan agar tempat tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Kedekatan lain masyarakat Sunda dengan air, dapat dilihat dalam penamaan tempat secara legendaris. Seperti penamaan suatu daerah/wilayah yang mengacu pada nama sungai. Bukan sebaliknya, penamaan sungai berdasarkan tempat. Seperti dalam penamaan Kota Cimahi. Disebut Cimahi karena dulunya di kawasan tersebut terdapat sungai (ci dari cai) Cimahi. Berbeda dengan yang berlaku di Jawa, meski esensinya sama penamaan digunakan kali seperti Kali Opak, dst.

Begitu juga dalam aspek politis masyarakat Sunda. Air sering dipergunakan sebagai batas wilayah administratif. Bahkan kebiasaan ini menurut Nina Lubis, diadopsi pula oleh Belanda seperti pada Perjanjian No.05. Dalam perjanjian yang berisi penyerahan wilayah Priangan dari Mataram ke VOC itu disebutkan, bahwa wilayah yang diserahkan dibatasi Citanduy di bagian barat dan Cimanuk di timur sampai ke selatan dibatasi Cidonan.

Bukan itu saja, kedekatan orang Sunda dengan air juga tampak letak-letak ibu kota kerajaan yang berlokasi selalu berada di tepi sungai. Di mana air bukan saja menjadi sumber kehidupan tetapi juga menjadi sumber transformasi yang membawa perubahan bagi kerajaan tersebut.

**

SAYANGNYA, kearifan lokal yang terbukti menjadi pengikat harmoni antara alam dan lingkungannya, kini hanya sebatas manuskrip masa lalu yang tidak pernah menjadi uswah atau refleksi masa kini. Cara pandang pengelolaan lingkungan yang terjebak pada "antroposentrisme" yang sekadar memandang manusia sebagai pusat dunia, terbukti telah mendegradasi kualitas lingkungan pada titik nadirnya. Termasuk air.

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ir. S. Sobirin menguraikan data yang semakin membuat kita prihatin tentang kondisi air di provinsi ini. "Neraca air memang telah hancur. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat sebetulnya memiliki potensi air sampai 80 miliar m3/tahun. Namun, kenyataannya yang dapat dimanfaatkan hanya 8 miliar m3/tahun. Padahal, kebutuhan air masyarakat Jabar adalah 17 miliar m3/tahun," urai Sobirin.

Berarti, setiap tahun potensi air Jabar terbuang percuma (run off) sebanyak 70 miliar m3! "Potensi air sebesar 81 miliar meter kubik itu pada musim hujan tidak tertahan dan tersimpan di hutan dan kawasan hutan. Penyebabnya tak lain karena kawasan hutan di Jabar mengalami degradasi parah, sehingga tidak mampu lagi menahan limpasan air. Dampak nyata lainnya adalah banjir di musim penghujan dan sebaliknya kering kerontang kekurangan air ketika kemarau," paparnya.

Sobirin mengungkapkan erosi kolosal sebagai dampak gundulnya hutan juga telah mencapai 33 juta ton per tahun. "Angka tersebut setara dengan 1 juta truk tronton berkapasitas 30 ton. Erosi mengangkut lapisan tanah subur di gunung-gunung, di hulu lalu terbawa ke daratan rendah hingga ke laut. Akibatnya potensi sumber daya laut pun terancam karena pelumpuran," jelas Sobirin.

Bagaimana kondisi pada musim kemarau? Pada musim ini potensi air yang bisa dinikmati masyarakat Jabar hanya sisa 8 miliar meter kubik (10 persen). Penyebabnya, cadangan dan simpanan air tidak ada lagi, sehingga terjadi defisit kebutuhan air.

Ironisnya di tengah gejala alam yang semakin tidak bersahabat bagi manusia penghuninya itu, praktik-praktik perusakan alam atas nama keuntungan material tetap saja dilakukan. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang sejatinya telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi, misalnya, selalu saja menimbulkan kontroversi karena lemahnya konsistensi penegakan aturan. Seribu kilah bisa dikedepankan hanya demi kuasa modal.

Akankah semua praktik perusakan alam itu terus dilakukan, hingga alam menebarkan "azab"-nya sendiri? Semoga, momen Hari Air Sedunia tidak sekadar berlalu sebatas seremoni belaka. Kuasa modal sungguh tidak sebanding dengan risiko kerusakan dan bencana alam yang kian hari kian menggayuti pelupuk mata.(Eriyanti N. Dewi/Erwin Kustiman/"PR")***

Read More..