CURUG JOMPONG DIPANGKAS 6 METER

MASIH MENUNGGU UJI MATERIIL KAJIAN ILMIAH
Pikiran Rakyat, 30 Desember 2008, A-158
Foto: Budi Brahmantyo 2008, Kualat memangkas Curug Jompong
Sementara itu Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung.



BANDUNG, (PR).- Kepastian pemangkasan Curug Jompong untuk mengatasi banjir di Cekungan Bandung menunggu uji materiil kajian ilmiah tersebut dalam enam bulan ke depan. Sambil menunggu hasil uji materiil, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) berbasis daerah aliran sungai (DAS) diintensifkan dengan anggaran Rp 30 miliar untuk tahun anggaran 2009.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditemui seusai menggelar rapat bersama Komite Perencana Provinsi Jawa Barat di ruang rapat sayap kanan Gedung Pakuan Jln. Otista, Senin (29/12). "Hasil kajian para pakar diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai usulan dari Jabar. Sebaiknya tunggu detail engineering design (DED) selesai dulu. Yang penting, ada solusi komprehensif yang perlu disiapkan oleh Jabar untuk menyelesaikan masalah banjir Cekungan Bandung," katanya.

Tim perencana merekomendasikan pemangkasan Curug Jompong sedalam 6 meter. Dengan metode simulasi, hal tersebut diyakini dapat menghilangkan genangan di Cekungan Bandung. Upaya penanganan banjir ditambah dengan penghijauan di daerah hulu sehingga dapat menurunkan sedimentasi yang mencapai 15 ton/hektare/tahun.

Secara garis besar, metode yang direkomendasikan berupa metode hibrida, yaitu menyiapkan grand design penanggulangan banjir, memprioritaskan penanggulangan banjir metode nonstruktur, seperti penurunan erosi, membangun permukiman akrab banjir, serta DED untuk metode struktur modifikasi Curug Jompong. "Boleh jadi, hasil uji materiil menyatakan kajian untuk pemangkasan Curug Jompong tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perlu menunggu sampai kesimpulan akhir," ucapnya.

Biaya Besar

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar Deny Juanda menyatakan hal serupa. Penanggulangan yang komperehensif tidak boleh menyisakan banjir. "Bila Curug Jompong tidak dipangkas, masih ada 945 hektare lahan permukiman warga yang terletak di Cekungan Bandung akan terus dilanda banjir," katanya.

Diperkirakan, kebutuhan dana untuk pemangkasan Curug Jompong memakan biaya sekira Rp 400 miliar-500 miliar. Kebutuhan dana tersebut akan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum setelah ada kesimpulan akhir dari rekomendasi Komite Perencana Provinsi Jawa Barat. Deny menegaskan, upaya relokasi warga dari daerah banjir tidak mudah dilakukan. Apalagi, menurut Deny, warga juga tidak ingin dipindahkan. Mereka lebih senang tinggal di daerah banjir.

"Dengan dana yang terbatas dan dibagi-bagi dalam beberapa program, tidak menyelamatkan apa-apa. Untuk itu, difokuskan pada penanganan yang paling prioritas dulu, yaitu penanganan DAS Citarum untuk menghentikan banjir serta DAS Cimanuk untuk menyelamatkan Waduk Jatigede," ungkap Deny. Keseimbangan baru Curug Jompong usai dipangkas akan didapat setelah dua tahun berjalan.

Sementara itu Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung. "Sedimentasi malah akan bertambah 2-3 kali lipat kalau Curug Jompong dipangkas," katanya. (A-158)***

Read More..

PETANI SASARAN POLITISASI

Pikiran Rakyat, Opini, 22-12-2008, Kodar Solihat
Foto: dok.LPS-DD/ http://www.pertaniansehat.or.id/
Oleh KODAR SOLIHAT
Anggota DPLKTS, Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan”. Ciptakan situasi para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, pandai melihat peluang usaha.



BAGI sektor pertanian, tahun 2008 adalah masa-masa di mana pemanfaatan petani bagi kepentingan politik kembali meningkat. Banyak politisi dan partai politik, secara terang-terangan kembali berusaha mencari simpati dengan iming-iming perbaikan nasib petani, demi meraih suara pada Pemilu 2009. Euforia politisasi petani pun bukan hanya dilakukan politisi, namun pula menarik hati sejumlah kalangan pengurus organisasi petani. Banyak di antara mereka kini sibuk mempersiapkan dirinya ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala daerah, sampai menjadi presiden.

Pemanfaatan suara petani untuk kepentingan politik merupakan kilas balik 1950-an s.d. 1960-an lalu. Pada 1970-an s.d. 1990-an sektor pertanian kurang dilirik, karena sasaran dialihkan kepada buruh dan pegawai negeri seiring politik pembangunan ekonomi saat itu.

Namun, kembali diliriknya petani sebagai salah satu sasaran politik, tidak otomatis disambut gembira bahkan menimbulkan perbedaan sikap di antara petani sendiri. Belajar dari pengalaman, tak sedikit yang berharap dari manfaat positif, namun banyak pula yang sinis melihat kenyataan.

Yang menilai positif, adalah harapan kemampuan usaha para petani ikut meningkat, dengan tantangan nilai tukar petani (NTP) umumnya terus melemah, dan kepemilikan lahan pertanian semakin berkurang. Manggungnya pimpinan organisasi petani, baik asli petani maupun "petani jadi-jadian" pada kancah politik, diharapkan pemerintah menjadi lebih banyak mengetahui dan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Namun, dari pihak-pihak yang pesimistis, tampilnya tokoh organisasi petani ke panggung politik, dianggap tak lebih dari sekadar barang siar atau mencari usaha tambahan. Banyak petani kini kecewa, karena kehilangan harapan pilihan pengurus dan organisasi yang dinilai masih "bersih" dari kepentingan politik.

Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmaja, mengatakan, petani merupakan pangsa pemilih yang cukup potensial. Apalagi, diketahui bahwa kesadaran politik bangsa ini relatif rendah, karena partai politik "belum optimal menggelar pendidikan" politik bagi rakyat.

Ia melihat, massa mengambang seperti petani, merupakan pangsa yang harus dipertimbangkan ke mana mereka memilih. Wajar saja, kalau petani atau nelayan, serta masyarakat termarginalkan oleh pembangunan, akan menjadi rebutan partai politik untuk mencari simpati, terutama menjelang pemilu. Ada yang membedakan dengan tahun 1960-an, di mana suara petani juga menjadi andalan utama partai politik. Saat itu, petani dijadikan alat politik sekaligus kepentingan politik, sehingga posisinya menjadi objek. Namun sekarang, petani justru menjadi subjek dari partai politik untuk merebut simpati.

Arah Pembinaan

Sementara itu, arah pembinaan usaha petani untuk menghindari dampak politisasi tetap diwaspadai kerawanannya oleh sejumlah kalangan, karena kampanye politik umumnya masih berkutat faktor produksi dan nyatanya ikut dipengaruhi luas lahan. Padahal luas lahan pertanian, khususnya di daerah Jabar, semakin hari terus digalaksak oleh alih fungsi, sehingga mempengaruhi produksi walaupun masih dicoba diperbaiki dari peningkatan produktivitas. Situasinya dimanfaatkan pemain-pemain politik yang berupaya mencari simpati, dengan memanfaatkan petani yang kini "tunalahan". Konflik horizontal pun muncul berkaitan kepentingan lahan, sehingga areal kehutanan dan perkebunan menjadi korban.

Di lain pihak, pemerintah tengah merevitalisasi kehutanan dan perkebunan, yang secara nyata termasuk di antara sub-sektor pertanian. Fungsi lainnya, sebagai kawasan penyangga dan pendukung suplai air bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya.

Politisasi petani secara kurang bertanggung jawab tersebut, ikut memberikan peran besar bagi kerusakan lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan lahan pertanian umum. Yang menderita, adalah rekan-rekan mereka sesama petani sendiri pada lahan lainnya, misalnya suplai air terganggu dan memunculkan serangan hama babi hutan.

Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS), Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan" semua pihak. Ciptakan situasi yang mampu menjadikan para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, semakin pandai melihat peluang usaha. Ada baiknya, politik dan arah pembinaan pembangunan pertanian diubah kepada industri dan perdagangan agro, yang kini menjadi penentu pasar. Tingkatkan keterampilan petani dengan usaha bersifat nilai tambah, sehingga kurang bergantung kepada luas lahan.

Ia juga melihat situasi ironis di mana Pemprov Jabar kini malah terkesan kembali ke masa lalu, di mana sektor budidaya kembali digenjot melalui program Gemar (Gerakan Multiaktivitas Agribisnis), di mana masyarakat petani dimotivasi untuk ramai-ramai menanam produk yang ditargetkan bukan hanya pada lahan-lahan pertanian umum, juga di kawasan kehutanan. Lain halnya sektor industri dan perdagangan agro, terkesan belum jelas lagi perhatiannya.

Perlunya pembangunan pertanian berkelanjutan sudah disadari bagi para petani desa hutan negara. Perum Perhutani Unit III misalnya, menargetkan pembangunan industri pengolahan kopi di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, sebagai upaya stabilisasi harga secara baik dan perolehan nilai tambah petani kopi untuk menghindari dampak krisis global.

Perlu diwaspadai adalah dampak krisis ekonomi dunia menjelang akhir 2008, di mana sebagian harga komoditas pertanian, terkena imbasnya sehingga harganya anjlok bahkan sampai setengahnya. Jika dampak ini belum pulih pada 2009, ditambah kemudian terjadi "ledakan" produksi, patut diantisipasi kemungkinan harga panenan komoditas pertanian yang menurun tajam bahkan kurang bernilai. Jika sudah begini, maenya bakal didahar ku sorangan? *** Penulis, wartawan "Pikiran Rakyat"

Read More..

AGAR HARMONIS DENGAN ALAM

ADA YANG USUL PEMBANGUNAN MAL DIHENTIKAN
Koran Tempo, 06-11-2008, JOBPIE S / IRVAN S (dikutip Prakarsa Rakyat)
Foto: Rian 2007, Banjir Kelapa Gading
Bagi pengamat lingkungan Sobirin, banjir di Kelapa Gading, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa tempat berhentinya air.





Bagi pengamat lingkungan Sobirin, persoalan banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa yang menjadi tempat berhentinya air.

Selanjutnya wilayah itu direklamasi karena menjadi sumber malaria dan pada 1960-an sudah menjadi persawahan. Sekitar 40 tahun kemudian tempat itu berubah menjadi permukiman. "Dulu Jakarta Utara memang daerah parkir air sehingga kalau sekarang banjir, ya, kembali ke sifat alamnya," tutur mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum yang tinggal di Bandung ini.

Sobirin, yang pernah meneliti sistem drainase di Kelapa Gading, mengungkapkan bahwa banjir di Kelapa Gading adalah kombinasi tiga banjir. Kombinasi itu adalah banjir kiriman dari hulu, banjir akibat curah hujan, serta luapan air dari Kali Cakung dan Kali Sunter akibat air berbalik karena air pasang di muara.

Itu sebabnya, sekalipun di tiap waduk dipasang pompa penyedot, tetap tak mampu mengatasi banjir. "Apalagi seluruh drainase dan waduk hampir separuh terisi endapan lumpur dan sampah plastik," ucapnya kepada Tempo, Senin lalu.

Lantas adakah solusi? Sobirin mengajukan empat alternatif. Pertama, membuat polder atau semacam tanggul tangkapan air seperti di Belanda. Dari polder, air disedot ke luar menuju sungai utama atau kanal banjir. Kedua, seperti yang dilakukan Kota Kirigaoka, Jepang, dibuat penampungan air hingga 100 ribu meter kubik. Tapi, pada musim kemarau, bagian atas penampungan air menjadi fasilitas olahraga warga.

Sedangkan alternatif ketiga: memindahkan warga di kawasan banjir. Tapi, "Akan dipindahkan ke mana?" Biaya memindahkan banjir dari suatu wilayah juga mahal. "Solusi lainnya, warga harus hidup harmonis dengan lingkungan. Cara ini murah dan aman," katanya. Keharmonisan dapat dicapai jika masyarakat memahami alam dan musim.

Perilaku bersahabat dengan alam antara lain bagaimana warga suatu kawasan berikut pengembangnya peduli pada kebersihan dan sampah. Selokan dan saluran drainase di sekitar permukiman mesti sering dibersihkan dari sampah. Pemerintah dan pengembang juga perlu mencari terobosan-terobosan anggaran.

Sobirin juga mengimbau lokasi-lokasi langganan banjir dipasangi papan pengumuman: "Di sini rawan banjir, jangan membuang sampah sembarangan". Menurut pengamatan Tempo, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan pengembang sudah melaksanakannya, tapi tetap saja setiap kali dipenuhi sampah.

Warga Kelapa Gading pun punya solusi. David Chandra, misalnya, mengusulkan pembangunan mal dihentikan. Ia beralasan area yang seharusnya menjadi lahan fasilitas sosial malah dijadikan pusat belanja. "Padahal bisa dijadikan situ atau ruang terbuka hijau," ujar principal Ray White Kelapa Gading ini. JOBPIE S / IRVAN SJAFARI

Read More..

KEMBALIKAN CITRA BAIK TAMAN KOTA

BANYAK FASILITAS RUSAK DAN TIDAK BERFUNGSI
Pikiran Rakyat, 19-12-2008, Catur RW/ Tri Joko/ Eva Fahas
Foto: Ade Bayu Indra, PR, 2008, Pemagaran Taman Cilaki
Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung gelandangan, sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian bahkan terkenal sebagai tempat penjaja seks.




Seusai menyelesaikan putaran keduanya mengelilingi Taman Lansia yang terletak di Jln. Diponegoro Kota Bandung, Hendrawan (55) duduk di atas bangku hijau yang terbuat dari besi. Ia mengatur kembali napasnya yang sedikit tersengal setelah berlari pagi. Di bawah pepohonan yang rindang, ia mendapatkan udara segar untuk paru-parunya.

"Saya cukup sering olah raga di sini. Setidaknya seminggu sekali. Kalau pagi-pagi begini sih enak, udaranya segar," katanya sambil mengelap bulir keringat di dahinya.

Pepohonan di Taman Lansia memang sangat rimbun. Seperti hutan di tengah kota, taman ini ditumbuhi pohon-pohon besar dengan daun yang lebat, bercabang ke berbagai arah. Pagi hari, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di sana. Ada yang berolah raga, bermain bersama anak-anaknya, atau sekadar duduk-duduk di bangku taman.

Akan tetapi, tidak demikian halnya saat petang tiba. Nyaris tidak ada kegiatan yang terlihat dari luar. Taman kota seolah mati suri. Gelap. Lampu-lampu yang ada di dalam taman tidak menyala. Suasana serupa ditemui di hampir semua taman kota yang ada.

"Idealnya memang taman kota itu ada lampunya. Kondisi sekarang, banyak lampu di taman yang mati. Ada juga yang dirusak," kata Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Taman Dinas Pertamanan Kota Bandung Evida Artaty di ruang kerjanya di Jln. Seram, Kamis (18/12).

Suasana yang gelap membuat masyarakat enggan pergi ke taman kota pada malam hari. Citra negatif telanjur menempel pada taman kota. Pedagang kaki lima, prostitusi, peredaran narkoba, hingga masalah gelandangan menjadi wajah buruk taman kota di malam hari.

Beberapa upaya sudah pada ambil untuk mengatasi kondisi itu. Fasilitas umum, seperti lampu diberi pelindung agar tidak mudah dicuri. Terakhir, dengan memagari taman seperti yang dilakukan di Taman Maluku. "Itu juga untuk mencegah agar taman tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif tadi," katanya.

Masalah gelandangan dan pengemis memang menjadi salah satu hal yang mengganggu perawatan taman kota. Sering kali mereka menggunakan taman kota untuk tinggal. "Untuk mengatasi itu memang membutuhkan koordinasi dari dinas-dinas yang lain. Selama ini kami juga bekerja sama dengan Satpol PP," katanya.

Pemeliharaan taman kota, menurut Evida, menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterbatasan personel yang memiliki keterampilan pemeliharaan taman. Saat ini, dinas pertamanan mempekerjakan 135 tenaga sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji. "Ya kalau ada rezeki, kita bagi-bagi," katanya.

Kota Bandung memiliki 511 taman, sekitar 50 lebih di antaranya adalah taman kota. Sebagian besar merupakan peninggalan zaman Belanda. Tidak heran kalau ukuran pohonnya besar-besar.

Selain taman "warisan", pemkot juga membangung taman-taman baru. Beberapa di antaranya merupakan bekas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). "Sudah diresmikan tiga taman bekas SPBU. Tahun depan, rencananya akan dibuat lima taman lagi," katanya. Tiga taman yang ia maksud adalah Taman Sukajadi, Taman Cikapayang, dan Taman Pramuka di Jln. L.L.R.E. Martadinata.

**

DALAM pandangan pemerhati lingkungan Supardiyono Sobirin, taman kota tidak boleh terlepas dari fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, berbagai tanaman keras harus ada. Taman jangan hanya berisi bunga-bungaan. Kedua jenis tanaman ini harus disandingkan serasi.

"Kalau taman berisi bunga semua, fungsi penyerapan air dan penghasil oksigen tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, kalau berisi pohon keras saja, taman berkesan menyeramkan, tidak nyaman. Apalagi, jika tidak ada penerangan yang memadai. Bisa-bisa disalahgunakan saat malam," ujar anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda itu.

Membuat taman kota haruslah diikuti dengan proses pemeliharaan yang serius. Jika tidak, semua langkah yang diambil akan mengesankan projek belaka yang bersifat parsial. Kematangan program dan pembiayaan menjadi tuntutan mutlak.

Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang digunakan sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung dan gelandangan, ada yang identik sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian lain bahkan terkenal sebagai tempat mangkal para penjaja seks.

Melihat kenyataan itulah, Sobirin menegaskan pentingnya penegakan hukum. Dia mencontohkan penanganan taman Tegallega. "Dulu Tegallega banyak digunakan sebagai tempat transaksi seks. Tetapi, berkat penindakan tegas, sekarang orang kembali nyaman berkunjung," tutur pria 64 tahun kelahiran Gombong Jawa Tengah ini.

Akan tetapi, menurut Sobirin, penegakan hukum mesti diimbangi dengan sosialisasi dan pengajaran ulang bagi warga tentang arti dan manfaat taman kota. Dengan sosialisasi yang tepat, taman kota akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakatnya. "Fungsi utama taman itu kan membuat orang nyaman? Itu yang harus terus diusahakan," ujarnya.

Menurut pandangan planolog Hetifah Sjaifudian Siswanda, sudah saatnya seluruh masyarakat mengembalikan citra baik sebuah taman kota. "Bisa dimulai dengan membangun fasilitas penunjang taman seperti trotoar dan lampu penerangan serta memudahkan aksesibilitas bagi semua kalangan untuk mendatangi taman," katanya di Jln. Serayu No. 8 Kota Bandung, Senin (15/12).

Ada dua strategi untuk mewujudkannya yaitu melalui pihak investor yang diwajibkan mengalokasikan 10% pembangunannya untuk RTH, serta memberikan tanggung jawab kepada penduduk untuk memelihara taman. Jika perlu, pemkot bisa "membeli" lahan dari masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka publik seperti yang dilakukan beberapa kota di luar negeri.

"Selain itu, masih perlu ditingkatkan fungsi lingkungan dari taman. Dan ini bisa dimulai dari melengkapi fasilitas taman seperti toilet, tempat duduk, penerangan, atau bahkan hotspot seperti yang bisa dijumpai di taman kota Surabaya. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentu fungsi sosial dan edukasi sebuah taman bisa tercapai," ungkap Hetifah.

Hetifah menilai, saat ini kecenderungan terhadap pembangunan taman dan ruang terbuka publik masih pada pendekatan projek. Hal itu terlihat dari belum maksimalnya upaya pemeliharaan taman-taman yang sudah ada. "Banyaknya fasilitas yang kehilangan fungsi memang ditujukan untuk diganti dengan yang baru," katanya.

Bagi pihak-pihak tertentu, "projek" pengadaan akan lebih menguntungkan ketimbang dana untuk pemeliharaan. Oleh karena itu, taman kota terkesan hanya asal ada karena fungsinya tidak dapat dinikmati masyarakat luas. (Catur Ratna Wulandari/Ag. Tri Joko Her Riadi/Eva Fahas/"PR")***

Read More..

DISKUSI BAKSIL DIAKHIRI ADU MULUT

TRIBUN JABAR, 12 Oktober 2008, kisdiantoro, tiah sm
Foto: Google Earth, 2008, Babakan Siliwangi

Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung dan wakilnya terdiam.




BANDUNG, TRIBUN - Suasana tegang dan adu mulut mewarnai diskusi penataan wilayah Babakan Siliwangi (Baksil) di Kantor Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad), Jumat (10/10) malam. Ketua Jaga Lembur, yang juga pemrakarsa diskusi, Acil Bimbo, sempat terlibat adu mulut dengan pengamat militer Herman Ibrahim, hingga Herman akhirnya keluar ruangan.

Saat menutup diskusi, Acil mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pengembangan kawasan Baksil menjadi wilayah privat. Acil menilai setiap jengkal tanah di daerah itu harus dipertahankan seperti semula karena para pejuang mempertahankan dengan tetesan darah. Saat itu, Herman Ibrahim menginterupsi dan meminta diskusi segera ditutup. "Diskusi ditutup saja, itu mitos," kata Herman, meminta Acil menghentikan cerita sejarah Babakan Siliwangi.

Acil spontan membalas dengan kalimat bernada marah. "Bukan mitos," kata Acil membentak. "Saya keluar," kata Herman. "Silakan keluar," balas Acil. Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya, Ayi Vivananda, terdiam. Ekpresi muka mereka tampak tegang.

Para peserta lainnya yang berada di luar ruangan pun merapat hendak mengetahui peristiwa itu. Sesaat kemudian di depan pintu ruang diskusi sudah berdiri beberapa orang petugas keamanan. Ketegangan sudah terasa sejak Acil Bimbo diberi kesempatan memberikan pendapat dan menutup acara diskusi oleh moderator Dede Mariana. Acil berbicara dengan nada yang meledak-ledak.

"Sejak 2003, saya tidak setuju Babakan Siliwangi diprivatisasi. Silakan yang lain setuju, saya tidak," kata Acil. Ia mengatakan, diskusi ini diharapkan akan dihadiri pihak pengembang, PT Esa Gemilang Indah (EGI). Tapi ia kecewa karena tak satu pun wakil PT EGI hadir. Saking kecewanya, Acil menggebrak meja di depan tempat duduk Dada Rosada dan Ayi Vivananda. "Saya sudah tahu PT EGI tidak akan datang. Saya ingin gambar (rencana pembangunan, Red), bukan peta-peta seperti ini," kata Acil.

Ketegangan semakin memuncak ketika Herman Ibrahim meminta diskusi itu ditutup karena pembahasannya sudah irasional. Melihat situasi memanas ini, "Abah" Iwan Abdurahman berdiri dan meminta diskusi ditutup. Ia sangat menyesalkan kejadian itu. Semua orang sangat antusias datang ke Lemlit Unpad untuk memberikan saran tentang penataan Baksil. Namun acara itu dirusak dengan pertengkaran.

"Saya sebagai Ketua Dewan Penyantun menyesalkan rumah ini menjadi tempat untuk memecah belah dan pertengkaran," kata Iwan. Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah juga mengatakan hal serupa. Acil kemudian meminta maaf atas insiden itu. Ia mengaku dirinya emosi. Untuk meredakan amarah dan ketegangan, Iwan meminta mengakhiri acara dengan berdoa bersama. Acil diminta untuk memimpin doa.

Herman, yang dihubungi Sabtu (11/10), mengatakan, masalah adu mulut adalah hal biasa dalam forum. Ia menyambut baik kritikan masyarakat dan pakar atas rencana kawasan Baksil. Namun ia menilai ketua panitia memojokkan dan membentak-bentak serta menggebrak meja di depan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan pejabat lainya. "Sebagai warga negara dan warga Kota Bandung, saya tidak terima sikap Acil yang tidak menghargai pejabat, artinya penghinaan terhadp institusi," ujarnya. (dia/tsm)

Read More..

PEMANGKASAN CURUG JOMPONG PERLU DIKAJI

BANJIR CIEUNTEUNG MULAI SURUT
GALAMEDIA, 18 Desember 2008, B.83/B.89
Foto: Sobirin 2006, Curug Jompong Cadas Alami Citarum
Pengamat lingkungan hidup dari DPKLTS, Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.




DJUANDA,(GM)- Pengamat lingkungan hidup dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.

"Dengan dua kebijakan itu, diperkirakan masih akan ada daerah-daerah yang terkena banjir. Karena itu, saya tidak setuju dengan pemangkasan Curug Jompong," kata Sobirin kepada wartawan seusai pertemuan para pakar di Gedung Bappeda Jabar, Jln. Ir. H. Djuanda Bandung, Rabu (17/12).

Hal senada disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), Mudjiadi pada rapat gabungan yang difasilitasi Komisi C DPRD Kab. Bandung di Soreang, Selasa (16/12).

Menurut Mudjiadi, pemangkasan Curug Jompong hanya akan menyelesaikan masalah secara parsial. Dampaknya setelah itu, air yang mengalir lebih cepat sehingga pada saat musim kemarau banyak daerah yang akan kekeringan.

"Pengaruhnya hanya kecil saja dan debit air yang mengalir setelah pemangkasan tersebut hanya sejauh sekitar 7 kilometer. Jarak dari Dayeuhkolot ke Curug Jompong sekitar 20 kilometer," kata Mudjiadi.

Diungkapkan Mudjiadi, wilayah Bandung Selatan seperti Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot, merupakan daerah rendah tempat bermuaranya sungai. "Usulan harus dikaji dengan seksama, jangan sampai apa yang dilakukan hanya solusi yang sifatnya parsial," jelasnya.

Banjir Surut

Sementara itu, banjir yang melanda RW 20 Kp. Cieunteung, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Rabu (17/12), mulai surut. Tinggal puluhan rumah di RT 02 dan RT 04 yang masih terendam, karena lokasinya di dataran rendah.

Ketua RW 20, Jaja mengatakan, air mulai surut sejak Selasa (16/12) malam. "Kondisi seperti ini sudah sering terjadi. Asalkan tidak hujan, banjir cepat surut. Tapi banjir akan kembali datang bila hujan kembali turun," katanya.

Kondisi tersebut menyebabkan masih ada warga yang bertahan di lokasi pengungsian. "Hanya beberapa warga saja yang rumahnya sudah tidak digenangi air, memilih pulang untuk bersih-bersih rumah. Sebagian besar tetap di tempat ngungsi karena hujan dan banjir masih mungkin terjadi," jelas Jaja. (B.83/B.89)**

Read More..

KAMPUNG CIEUNTEUNG KEMBALI TERENDAM

SISWA SDN MEKARSARI GUNAKAN GEDUNG DARURAT
KOMPAS Jawa Barat, 16 Desember 2008, ELD/REK
Foto: www.opinimasyarakat.com, Banjir Bandung
"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin.




Bandung, Kompas - Kampung Cieunteung di RW 20, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (15/12) dini hari, kembali terendam air yang bersumber dari limpasan Sungai Citarum. Ketinggian air berkisar 70 sentimeter-2 meter. Itu terjadi setelah hujan deras mengguyur Bandung Raya sehari sebelumnya.

Menurut Acit, warga RT 1 Kampung Cieunteung, air Sungai Citarum mulai menggenangi wilayah ini pada Minggu pukul 20.00. Setelah itu, kenaikan air terus meningkat dan sekitar pukul 24.00 mencapai minimal 70 cm. Bahkan, di beberapa lokasi ketinggian air berkisar satu meter sampai dua meter.

Melihat kondisi yang makin buruk, masyarakat berinisiatif berlindung di lokasi lebih aman, seperti loteng rumah. Ada juga warga yang mengungsi di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Bandung di pusat Kecamatan Baleendah. Gedung itu memiliki aula besar dan luas.

Menurut pantauan Kompas, kejadian itu membuat ujian di SDN Mekarsari yang berada di tengah Kampung Cieunteung terpaksa dipindah ke Grha Purna Laga Jaya dan sebagian ke Gedung Serbaguna Kelurahan Baleendah. "Banjir masuk ruang kelas dengan ketinggian 30 cm. Padahal, bangunan sekolah sudah ditinggikan sampai 1,2 meter pada 2006," kata guru kelas VI SDN Mekarsari, Cucu Rohayati.

Menurut dia, keputusan memindahkan lokasi ujian dilakukan Camat Baleendah setelah berkoordinasi dengan pengajar. Sejak dini hari ketinggian air terus bertambah. Dikhawatirkan, ada anak yang terpeleset dan cedera jika lantai tergenang air. Akibat keterbatasan tempat, siswa mengerjakan ujian sambil bersila di lantai.

Penjabat Sementara Kepala Sekolah SDN Mekarsari Ela Laela Rusliani menuturkan, pemindahan lokasi ujian ini bergantung kondisi banjir. Jika tinggi air tidak sampai masuk ke ruang kelas, pelaksanaan ujian bisa dilakukan di SDN Mekarsari. "Namun, lumpur yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu agar ada kenyamanan untuk belajar-mengajar," ujar Ela.

Masih dicari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan akan memutuskan solusi penanganan banjir di Bandung selatan secara komprehensif paling lambat 1 Januari 2009. Sebelum itu, Pemprov akan meminta pendapat pakar lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. "Solusi banjir tidak hanya bisa diajukan dalam kerangka ekologi sebab banyak persoalan sosial dan ekonomi yang menyertai bencana ekologis itu," kata Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda.

Warga Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menolak rencana pembelian lahan milik masyarakat di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Rencana itu dinilai tidak realistis sebab kawasan itu bukan satu-satunya penyebab banjir di Bandung selatan. Bahkan, kondisi kawasan itu telah membaik dengan turunnya perambah hutan sejak 2003 (Kompas, 15/12).

Anggota Komite Perencana Jabar, Sobirin, berpendapat, solusi yang diberikan Pemprov sebaiknya mempertimbangkan konsep tata ruang di kawasan hilir. Kawasan Baleendah dan Majalaya, misalnya, adalah tempat parkir air di Cekungan Bandung.

"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin. (ELD/REK)

Read More..

JATIGEDE DAM CAMPAIGN GAINS MOMENTUM

Water For The People Network, 14 February 2008
Contributed by Administrator
Foto: SOBIRIN, 2005, Jatigede Reservoir Area, So Sad……!

According to S. Sobirin of DPKLTS, the whole river system in this area is in a bad condition. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.



A campaign to halt a large dam project in West Java has put government officials in the spotlight over allegations of corruption.

It looks as if more than Rp 6 billion (around USD 700,000) has been embezzled from funds meant for compensation and public facilities for displaced villagers, according to research by the Bandung Legal Aid Institute (LBH Bandung). In February, LBH Bandung publicly announced its suspicions that the huge sum had been misused, throwing government officials involved in project onto the defensive.

The findings come from a 2003 study into land acquisition at the Jatigede dam project, in Sumedang district, West Java, which also documented human rights violations and environmental concerns. The dam, which has been planned since the 1960s, will affect around 6,000 hectares of farm and forest land, forcing around 28,000 people to move. The World Bank, which provided a loan to design the dam, does not think the dam merits further financial support. (see DTE 59 for background).

In one village, Cisurat, for example, the researchers found that villagers received only 12-33% of the land value fixed by the Sumedang district head (Bupati). Overall, from 2000 - 2002, Rp58 million was paid out in compensation, but the sum should have been more than Rp 1 billion. LBH Bandung also found that money allocated for public facilities had not been spent as stated by the Department for Regional Infrastructure and Settlement. For example, the department stated that 105.8 ha in Cibuluh village was used for facilities costing Rp1.4 billion, but when they checked on the ground, this location was still being used by local people and nothing had been constructed.

The West Java governor, Danny Setiawan, was reported to be 'visibly shocked' at LBH Bandung's findings, and said he would check whether the information was true. One former official denied there was any corruption at the project during his term as project leader, and the current co-ordinator of the dam project also denied any wrongdoing. But LBH Bandung points out that these officials are legally responsible for any corruption of funds destined for rights-holders.

LBH Bandung has formed an ad hoc coalition with other NGOs to support the Jatigede community organisation, FKRJ, in bringing the case before Indonesia's Anti-Corruption Commission. The coalition is also pushing for the dam project's environmental impact assessment, completed by Padjajaran University in 1986, to be cancelled because it did not take account of a geological fault in the area and failed to address the social impacts.

Flooding

The provincial and central governments are pushing for the project to proceed, saying it is the only answer to severe flooding and drought problems along the northern coast of the province. Indramayu district experienced bad flooding in February, leaving three people dead and 23,000 hectares of rice-fields submerged. The area was seriously hit by the long dry season in 2002. But opponents of the dam say the social and environmental costs of building the Jatigede dam are too high.

According to S. Sobirin, of the Sunda Forestry and Environment Expert Board (Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) in Bandung, the whole river system in this area is in a bad condition, with narrow river channels and riverbeds silted up. If 'revitalised', the rivers flowing to the coast would be better able to cope with flood waters. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.

Loss of income

Local people represented by FKRJ are angry that their concerns are being ignored, while government officials continue to make pronouncements about a dam being the only solution to the flooding. Estimates of the loss of income to the local economy that the dam will cause range up to Rp 5 trillion (around USD 578 million) per year, from rice, tobacco, groundnuts, forest products and other crops.

Around 1,200 ha is controlled by state forestry company Perhutani, which has agreed to release the land, if replacement forest land is provided.

Local people are also arguing that the area contains a number of important historical or archaeological sites, including graves where the founders of the city of Sumedang are buried.

Water for the People Network - Asia
http://w4pn.org Powered by Joomla! Generated: 15 December, 2008, 08:04
http://dte.gn.apc.org/61DAM.HTM

Read More..

KELEMBAGAAN POLDER BERKELANJUTAN

Foto: www.flickr.com, Kincir Angin Polder Belanda Abad 17

Oleh: Sobirin/ Pemerhati Lingkungan tinggal di Bandung
Sistem polder merupakan salah satu alternatif rekayasa yang dinilai tepat dan efektif untuk mengendalikan banjir dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan di daerah dataran rendah rawan banjir. Perlu keterlibatan masyarakat untuk suksesnya kelembagaan polder.




Sistem polder terdiri atas tanggul, kolam retensi, sistem drainase, pompa dan komponen lainnya yang merupakan satu sistem, dan dirancang sesuai dengan lokasi dan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan sistem polder tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tata air secara makro.

Kombinasi kapasitas pompa dan kolam retensi harus mampu mengendalikan muka air pada suatu kawasan polder dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem drainase secara makro.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem polder, diperlukan keterlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat bertempat tinggal di kawasan polder terkait.


POLDER SEBAGAI KOMITMEN BERSAMA

Peran kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan program polder perkotaan.

Melalui kelembagaan masyarakat polder berkelanjutan, maka masyarakat akan tetap mampu mengelola kegiatan-kegiatan terkait polder secara menerus berkelanjutan, walaupun secara resmiadministrasi proyek yang telah dirintis semasa proyek dibangun.

Apabila kelembagaan tetap berkelanjutan, maka ini pertanda bahwa masyarakat telah mulai mandiri. Mereka telah memiliki keyakinan, kemampuan dan komitmen bersama untuk mengelola infrastruktur polder yang telah dibangun untuk mengatasi masalah banjir dan genangan di tempat mereka tinggal, mengkonservasi lingkungan setempat, mungkin juga meningkatkan keadaan ekonomi, dan meningkatkan kestabilan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang akan melakukan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat polder, yaitu bagaimana menyusun strategi agar pihak-pihak lain juga memberi dukungan penuh pada kelembagaan masyarakat polder ini, agar berkelanjutan.


KRITERIA MASYARAKAT POLDER BERKELANJUTAN

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan dapat diindikasikan sebagai berikut:

Tata Kelola Organisasi Masyarakat Polder yang baik, yaitu yang dicirikan oleh beberapa sub indikator:
Umumnya organisasi masyarakat pengelola infrastruktur sumber daya buatan hanya mengandalkan kepada pengurus organisasi saja, padahal organisasi masyarakat akan sukses dan berkelanjutan apabila pengurus dan semua para warga anggota merupakan satu kesatuan sinergi. Pengurus pengelola polder hendaknya dipilih secara aklamasi dan terbuka oleh seluruh warga masyarakat yang tinggal di dalam polder. Untuk itu diperlukan adanya pemimpin kelompok masyarakat polder yang berdedikasi dan kompeten. Kualifikasi pemimpin dan pengelola polder meliputi kombinasi antara keahlian dan personal network yang relevan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
Adanya organisasi masyarakat polder yang dinamis, yang selalu mampu melakukan pembelajaran, pengembangan, dan peningkatan kapasitas baik pemimpin maupun anggotanya. Organisasi masyarakat polder sebaiknya mengalokasikan sejumlah dananya setiap tahun untuk pengembangan dan penguatan organisasi, pemimpin dan para anggota organisasi. Visi, misi dan tujuan organisai masyarakat pengelola polder harus dinyatakan secara tertulis. Organisasi masyarakat polder juga harus mampu merencanakan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Organisasi masyarakat polder merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seluruh masyarakat yang berada di dalam kawasan polder sebagai penerima manfaat.
Organisasi masyarakat polder sepantasnya diregistrasi secara resmi oleh instansi Pemerintah Daerah terkait.
Ciri organisasi masyarakat polder yang baik adalah akuntabilitas mekanisme dan sistem yang jelas, transparan, dan berfungsi, sehingga peranan dan tanggung jawab baik pemimpin maupun para anggota organisasi menjadi jelas, tertulis dan dipatuhi.
Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sebuah kawasan polder (kurang lebih 1.500 Kepala Keluarga) harus bersedia sebagai anggota organisasi masyarakat polder ini. Masing-masing warga anggota organisasi masyarakat polder harus jelas kontribusnya, yaitu waktu, tenaga, uang. Besarnya kontribusi sebanding dengan kapasitas masing-masing anggota.
Partisipasi kaum wanita (gender) harus mendapat perhatian dalam pengelolaan polder berbasis masyarakat ini.
Pengurus pengelola polder dan seluruh warga sebagai anggota masyarakat polder mengadakan pertemuan secara periodik untuk mendiskusikan kebijakan dan arahan organisasi dan program. Semua pertemuan dicatat dengan baik.
Organisasi polder harus memiliki kapasitas untuk memecahkan konflik internal. Untuk itu organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup jelas, tertulis mengenai pemecahan konflik internal termasuk konflik antar anggota.

Manajemen organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Struktur organisasi masyarakat polder yang efektif dan efisien harus sudah dibuat dan berfungsi. Bagan organisasi secara jelas mengindikasikan garis kewenangan, alur kegiatan, dan akuntabilitas yang meliputi tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengurus.
Perencanaan dan program organisasi masyarakat polder yang harus tertulis. Perencanaan dan program harus berdasarkan pada komitmen, visi, misi dan tujuan organisasi.
Perencanaan dan program mencakup daftar kegiatan yang diusulkan untuk dua tahun ke depan dengan target yang ingin dicapai serta dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan.
Perencanaan dan program harus jelas, menyangkut kebutuhan person yang diperlukan atau sukarelawan untuk masing-masing kegiatan yang diusulkan.
Adanya kebijakan yang jelas untuk klasifikasi penerima manfaat, partisipasi dan distribusi manfaat.
Sistem monitoring dan evaluasi harus sudah dibuat dan bisa dioperasikan. Pengukuran dan penilaian indikator keberhasilan harus melibatkan partisipasi seluruh penerima manfaat termasuk kaum wanita (gender).
Sistem pelaporan baik teknis, administrasi, maupun keuangan harus dikerjakan sesuai dengan jadwal dan pokok masalah yang telah disepakati oleh semua anggota masyarakat polder. Sistem pelaporan ini dilengkapi dengan dokumentasi hal-hal terkait.
Memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan manajemen polder berbasis masyarakat. Staf teknis dan administrasi termasuk sukarelawan harus memiliki keahlian terkait dengan kegiatan polder dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Manajemen keuangan organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berikut:
Organisasi pengelola polder memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengikuti prinsip akuntansi dan audit internal yang telah diterima oleh umum.
Organisasi pengelola polder memiliki anggaran tahunan.
Organisasi pengelola plder memiliki dana internal yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
Organisasi pengelola polder memiliki beragam sumber dana dan kapasitas untuk meningkatkan dana selain dari penerimaan rutin warga dan bantuan pemerintah.
Dokumen masuk dan keluarnya uang disertai data pendukungnya harus dikelola dengan baik untuk tujuan mempermudah kegiatan audit.
Audit tahunan dilaksanakan oleh auditor independen.
Harus ada komitmen kemandirian organisasi pengelola polder, yaitu mampu mengembangkan dan melaksanakan perencanaan keuangan yang berkelanjutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sistem pelayanan yang baik dari organisasi kepada seluruh anggota masyarakat polder, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berikut:
Memiliki kemampuan teknis pengelolaan polder sehingga seluruh masyarakat anggota polder terhindar dari bencana banjir dan genangan.
Organisasi mampu melakukan kajian kinerja secara berkala dan dampaknya bagi keselamatan seluruh anggota masyarakat polder.

Memiliki jejaring atau networkning yang luas dengan pihak-pihak luar, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berkut:
Memiliki jejaring atau networkong yang aktif dan efektif. Organisasi masyarakat polder sebaiknya merupakan anggota dari network LSM atau network lainnya yang satu pandangan dengan organisasi.
Organisasi mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, swasta dan lainnya.
Organisasi mampu meningkatkan partisipasi politik dan advokasi yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.
Kemampuan organisasi untuk menegosiasi dan mengakses sumber daya baik berupa sumber daya manusia, alam, tekonologi, informasi dan keuangan.
Organisasi memiliki kontrol pada proses kebijakan dan pendanaan.

Mampu memelihara budaya organisasi yang baik, memiliki kekompakan, rasa memiliki, kebanggaan organisasi, sehingga organisasi menjadi lebih solid dan sehat. Keadaan ini bisa diindikasikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Selalu taat dan disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
Selalu melakukan review visi, misi dan tujuan organisasi sesuai nilai dan budaya organisasi Rasa persaudaraan yang erat, tidak saling curiga, saling membantu antar anggota secara sukarela
Organisasi mempunyai reputasi/ image yang positif
Memiliki kebiasaan memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa, dan berani memberikan sanksi kepada anggota yang menyeleweng dari kesepakatan tugas pokok dan fungsi.


REDEFINISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan adalah proses: perubahan dari status rendah ke status lebih tinggi, kapasitas rendah ke kapasitas lebih tinggi (capacity building).
Pemberdayaan adalah metode: pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya.
Pemberdayaan adalah program: tahapan2 dng hasil terukur menuju kehidupan rakyat mandiri dan sejahtera.
Pemberdayaan adalah gerakan: peluang bg masyarakat utk berpartisipasi dlm pembangunan.
Pemberdayaan adalah keterbukaan: No Hidden Agenda, No Tricky, No Hit and Run, No Single Model.
Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi: menempatkan dan mempercayakan masyarakat sbg subyek dlm pembangunan.

Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi para pihak pelaku pemberdayaan masyarakat untuk memiliki orientasi agar kelompok yang didampingi memiliki organisasi dengan ciri-ciri menuju kemandirian dan berkelanjutan.

Jika kelompok sasaran mampu mewujudkan ciri-ciri organisasi masyarakat mandiri dan berkelanjutan, berarti kita telah mengantarkan pada proses kemandirian mereka.

Bila kelompok ini telah memiliki ciri-ciri kelembagaan menuju kemandirian dan berkelanjutan, maka ketika oleh pendamping disapih, dan ketika diperkenalkan dengan berbagai pihak baru (melalui technical building atau penambahan modal), maka diharapkan organisasi sasaran akan mampu mengelolanya.

Tetapi sebaliknya jika organisasi sasaran sejak awal sudah terburu-buru diberikan technical building tanpa penguatan kapasitas kelembagaan melalui capacity building, maka sudah dapat dipastikan organisasi sasaran segera akan berakhir dengan berakhirnya program.


ENAM SUKSES SEBUAH ORGANISASI MANDIRI

Sebuah organisasi berpotensi menjadi organisasi yang sukses, mandiri, dan berkelanjutan, apabila memiliki 6 (enam) komponen sukses, yaitu: visi, misi, program keja, sumber daya modal dan sumber daya manusia, ketrampilan profesional, motivasi dan insentif.

Bila organisasi memiliki 6 (enam) komponen sukses, maka dapat dipastikan bahwa organisasi ini akan sukses dan berkelanjutan.
Bila organisasi tidak memiliki visi, maka organisasi akan berkembang tanpa arah
Bila organisasi tidak memiliki misi, maka perkembangan organisasi akan tersendat-sendat
Bila organisasi tidak memiliki program kerja, maka organisasi menjadi tidak efektif dan banyak terjadi pemborosan.
Bila organisasi tidak memiliki sumber daya modal dan sumber daya manusia, maka organisasi akan frustasi.
Bila organisasi tidak memiliki ketrampilan profesional, maka organisasi akan lambat berkembang dan tidak kompetitif.
Bila organisasi tidak mampu memberikan motivasi dan insentif kepada para pengurus dan anggotanya, maka organisasi akan berjalan penuh keraguan dan setengah-setengah.

Sebagai penyegaran, berikut disampaikan pengertian dan batasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program:

VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang bersisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi

Rumusan visi antara lain:
mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
memiliki orientasi masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi

Rumusan visi diharapkan:
menarik komitmen dan menggerakkan orang
menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi
menciptakan standar keunggulan
menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

MISI
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran organisasi.
Misi suatu organisasi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Rumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Memberikan peluang utk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Rumusan misi:
Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh organisasi

TUJUAN
Tujuan adalah apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat targetnya masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

STRATEGI
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

KEBIJAKAN
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yg sistematis dan terpadu utk mendptkan hasil yg dilaksanakan oleh satu atau beberapa institusi atau dlm rangka kerjasama dng masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Program dilakukan setiap tahun dlm kurun waktu 5 (lima) tahun.
Pembiayaan melalui sumber pendanaan tertentu atau dalam rangka kerjasama dengan pihak lain. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang dirinci ke dalam kegiatan yang merupakan peran aktif masyarakat dan peran aktif wanita (gender).


MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN MENGGALI KESADARAN

Sukses sebuah organisasi tidak terlepas dari keyakinan bahwa suatu masalah yang menimpa masyarakat hanya bisa diselesaikan bila seluruh masyarakat ikut menangani masalah tersebut secara kebersamaan.
Oleh sebab itu perlu dibangun trust, awareness, interest, decision, action, dan akhirnya merupakan culture.

PUSTAKA
Rimun Wibowo. 2008. Pentingnya Kelembagaan Masyarakat Yang Berkelanjutan. LSM Nasional Program PIDRA. 15 Mei 2008.

Sobirin. 2008. Peran Ganda Masyarakat Sebagai Pemakai dan Penyelamat Air. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air dengan tema: Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Globalisasi. Penyelenggara: UNJANI, UNPAR, ITENAS, PUSAIR, HATHI, Bandung 29 Juli 2008.

Read More..

RENSTRA PUSLITBANG PERMUKIMAN 2010-2014

MASUKAN UNTUK PUSLITBANG PERMUKIMAN
Foto: www.tzuchi.or.id, Oase di Muara Angke
Oleh: Sobirin - 10 Desember 2008

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN HAK DASAR MANUSIA
UU No. 11 Th 2005 telah meratifikasi tentang “Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.



PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN HAK DASAR MANUSIA

• UU No. 11 Th 2005 telah meratifikasi tentang "Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya".
• Masalah kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk didalamnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman kumuh, melekat dengan kovenan tersebut.
• Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia. Hak dasar adalah hak setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.
• Menjadi kewajiban setiap negara dan pemerintahan untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak dasar manusia atas perumahan ini bagi seluruh penduduk dan warganya dengan tanpa pilih-pilih. Tanpa mempedulikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara/ pemerintahan, kewajiban pokok minimum atas pemenuhan hak dasar tersebut harus dilaksanakan. Demikian pula kewajiban internasional untuk mendukung segenap upaya pelaksanaan hak atas perumahan yang layak.

HAK DASAR MANUSIA DAN HAK DASAR ALAM

• Perlu diperhatikan bahwa hak dasar manusia tidak boleh melanggar hak dasar alam. Banyak perumahan dan permukiman berkembang dengan dalih hak dasar manusia, tetapi mengintervensi kawasan lindung, yang akhirnya menimbulkan bencana. Pembangunan perumahan dan permukiman seharusnya menganut filosofi: “low impact development” dan “zero delta Q”, serta “living harmony together between people and nature”.

TANTANGAN

• Tantangan internal: Konversi lahan pertanian produktif dan kawasan lindung menjadi permukiman (urban sprawl) menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Masalah lain yg menyangkut perumahan dan permukiman: air minum, sanitasi (PLP), kebutuhan perumahan, penataan bangunan dan penataan kota/desa, transportasi, sumber daya air lokal, pengembangan daerah perbatasann/terpencil, sumber daya manusia peneliti bidang permukiman.
• Tantangan external: global public goods (pemanasan global, krisis ekonomi global), tuntutan "sustainable development", tuntutan Indek Pembangunan Manusia (IPM), kerawanan sosial, gangguan keamanan, dinamika politik, MDG 2005, tuntutan kelestarian lingkungan.

LANDASAN ASPEK LEGAL

Seyognyanya penyusunan Renstra Pusat Litbang Permukiman ini menggunakan landasan aspek legal, antara lain:

• UUD 1945
• UU No 04 Th 1992: Perumahan dan Permukiman
• UU No 23 Th 1997: Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No 07 Th 2004: Sumber Daya Air
• UU No 25 Th 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  
• UU No 32 Th 2004: Pemerintahan Daerah
• UU No 24 Th 2007: Penanggulangan Bencana
• UU No 26 Th 2007: Penataan Ruang

VISI

• Visi adalah suatu gambaran menantang ttg keadaan masa depan yg bersisikan cita2 dan citra yg ingin diwujudkan sebuah institusi
• Rumusan visi antara lain:
• mencerminkan apa yg ingin dicapai sebuah institusi
• memberikan arah dan fokus strategi yg jelas
• memiliki orientasi masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan institusi
• mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm lingkungan institusi
• mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan institusi

• Rumusan visi diharapkan:

• menarik komitmen dan menggerakkan orang,
• menciptakan makna bagi kehidupan anggota institusi
• menciptakan standar keunggulan
• menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

MISI

• Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi, sbg penjabaran visi yg tlh di tetapkan. Dng pernyataan misi diharapkan pihak2 yg berkepentingan dptt mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi. Misi suatu instansi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rumusan misi harus memperhatikan masukan pihak2 yg berkepentingan. Memberikan peluang utk perubahan sesuai dng tuntutan perkembangan lingkungan strategik.
• Rumusan misi:
• Melingkup semua pesan yg terdpt dlm visi
• Memberikan petunjuk terhdp tujuan yg akan dicapai
• Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh institusi

TUJUAN

• Tujuan adalah apa yg akan dihasilkan dlm jangka waktu 1 (satu) sampai dng 5 (lima) tahunan.
  
• Tujuan ditetapkan dng mengacu kpd pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu2 dan analisis strategik.
  
• Tujuan tdk harus dinyatakan dlm bentuk kuantitatif, akan tetapi hrs dpt menunjukkan suatu kondisi yg ingin dicapai di masa mendatang.
  
• Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dlm rangka merealisasi misi.

SASARAN

• Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh institusi dlm rumusan yg lebih spesifik, terukur, dlm kurun waktu yg lebih pendek dari tujuan.
  
• Dlm sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran utk diwujudkan pd tahun bersangkutan.
  
• Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat targetnya masing2.
  
• Sasaran diupayakan utk dpt dicapai dlm kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dng tujuan yg ditetapkan dlm rencana strategik.

STRATEGI

• Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yg dijabarkan ke dlm kebijakan2 dan program2.

KEBIJAKAN

• Kebijakan adalah ketentuan2 yg telah ditetapkan oleh yg berwenang utk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dlm pengembangan atau pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya keterpaduan dlm perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

PROGRAM

• Program adalah kumpulan kegiatan yg sistematis dan terpadu utk mendptkan hasil yg dilaksanakan oleh satu atau bbrp institusi atau dlm rangka kerjasama dng masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
  
• Program dilakukan setiap tahun dlm kurun waktu 5 (lima) tahun.
  
• Pembiayaan melalui APBN atau dlm rangka kerjasama dng pihak lain. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang dirinci ke dalam kegiatan yg merupakan peran aktif masyarakat.

COMMON GOALS

• Belum dapat dipastikan apakah agenda RPJM 2010-2014 akan sama dengan RPJM 2004-2009, yaitu Indonesia yang Aman-Damai, Indonesia yang Adil-Demokratis, Indonesia yang Lebih Sejahtera? Namun melihat kondisi Indonesia saat ini, maka Renstra Puslitbang Permukiman 2010-2014 perlu digali tujuan bersama atau ”common goals” yang masih bisa mengacu kepada butir-butir Renstra sebelumnya. Paling tidak terindikasi ada 5 “common goals” utama yaitu: sumber daya manusia peneliti, NSPM, teknologi bidang permukiman, kelembagaan, kemitraan, dan peran masyarakat.
• Beberapa indikasi “common goals” litbang permukiman antara lain:
• Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia peneliti Bidang Permukiman.
  
• ----------------------
  
• Penyusunan, revisi, pemutakhiran NSPM bidang permukiman
• -------------------------------
  
• Litbang teknologi permukiman mendukung issu strategis dengan perhatian khusus pada daerah perbatasan, terisolir, kawasan endemis, kawasan bencana/ rawan bencana.
• Litbang teknologi permukiman mewujudkan eco-settlement.
• Litbang teknologi permukiman pedesaan mandiri (mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air baku, mandiri infrastruktur pedesaan)
• Litbang teknologi permukiman di kawasan yang berfungsi lindung.
• Litbang teknologi permukiman tradisional.
• -------------------------------
  
• Membangun jejaring kelembagaan litbang teknologi bidang permukiman dalam dan luar negeri.
• -------------------------------
  
• Membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam bidang permukiman.
• -------------------------------
  
• Membangun kapasitas peran masyarakat dalam bidang permukiman.

Bandung, 10 Desember 2008 Supardiyono Sobirin (Kapuskim Periode 1998-1999)

Read More..