KELEMBAGAAN POLDER BERKELANJUTAN

Foto: www.flickr.com, Kincir Angin Polder Belanda Abad 17

Oleh: Sobirin/ Pemerhati Lingkungan tinggal di Bandung
Sistem polder merupakan salah satu alternatif rekayasa yang dinilai tepat dan efektif untuk mengendalikan banjir dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan di daerah dataran rendah rawan banjir. Perlu keterlibatan masyarakat untuk suksesnya kelembagaan polder.




Sistem polder terdiri atas tanggul, kolam retensi, sistem drainase, pompa dan komponen lainnya yang merupakan satu sistem, dan dirancang sesuai dengan lokasi dan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan sistem polder tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tata air secara makro.

Kombinasi kapasitas pompa dan kolam retensi harus mampu mengendalikan muka air pada suatu kawasan polder dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem drainase secara makro.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem polder, diperlukan keterlibatan seluruh stakeholders atau masyarakat bertempat tinggal di kawasan polder terkait.


POLDER SEBAGAI KOMITMEN BERSAMA

Peran kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan program polder perkotaan.

Melalui kelembagaan masyarakat polder berkelanjutan, maka masyarakat akan tetap mampu mengelola kegiatan-kegiatan terkait polder secara menerus berkelanjutan, walaupun secara resmiadministrasi proyek yang telah dirintis semasa proyek dibangun.

Apabila kelembagaan tetap berkelanjutan, maka ini pertanda bahwa masyarakat telah mulai mandiri. Mereka telah memiliki keyakinan, kemampuan dan komitmen bersama untuk mengelola infrastruktur polder yang telah dibangun untuk mengatasi masalah banjir dan genangan di tempat mereka tinggal, mengkonservasi lingkungan setempat, mungkin juga meningkatkan keadaan ekonomi, dan meningkatkan kestabilan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang akan melakukan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat polder, yaitu bagaimana menyusun strategi agar pihak-pihak lain juga memberi dukungan penuh pada kelembagaan masyarakat polder ini, agar berkelanjutan.


KRITERIA MASYARAKAT POLDER BERKELANJUTAN

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh kelembagaan masyarakat polder yang berkelanjutan dapat diindikasikan sebagai berikut:

Tata Kelola Organisasi Masyarakat Polder yang baik, yaitu yang dicirikan oleh beberapa sub indikator:
Umumnya organisasi masyarakat pengelola infrastruktur sumber daya buatan hanya mengandalkan kepada pengurus organisasi saja, padahal organisasi masyarakat akan sukses dan berkelanjutan apabila pengurus dan semua para warga anggota merupakan satu kesatuan sinergi. Pengurus pengelola polder hendaknya dipilih secara aklamasi dan terbuka oleh seluruh warga masyarakat yang tinggal di dalam polder. Untuk itu diperlukan adanya pemimpin kelompok masyarakat polder yang berdedikasi dan kompeten. Kualifikasi pemimpin dan pengelola polder meliputi kombinasi antara keahlian dan personal network yang relevan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
Adanya organisasi masyarakat polder yang dinamis, yang selalu mampu melakukan pembelajaran, pengembangan, dan peningkatan kapasitas baik pemimpin maupun anggotanya. Organisasi masyarakat polder sebaiknya mengalokasikan sejumlah dananya setiap tahun untuk pengembangan dan penguatan organisasi, pemimpin dan para anggota organisasi. Visi, misi dan tujuan organisai masyarakat pengelola polder harus dinyatakan secara tertulis. Organisasi masyarakat polder juga harus mampu merencanakan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Organisasi masyarakat polder merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seluruh masyarakat yang berada di dalam kawasan polder sebagai penerima manfaat.
Organisasi masyarakat polder sepantasnya diregistrasi secara resmi oleh instansi Pemerintah Daerah terkait.
Ciri organisasi masyarakat polder yang baik adalah akuntabilitas mekanisme dan sistem yang jelas, transparan, dan berfungsi, sehingga peranan dan tanggung jawab baik pemimpin maupun para anggota organisasi menjadi jelas, tertulis dan dipatuhi.
Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sebuah kawasan polder (kurang lebih 1.500 Kepala Keluarga) harus bersedia sebagai anggota organisasi masyarakat polder ini. Masing-masing warga anggota organisasi masyarakat polder harus jelas kontribusnya, yaitu waktu, tenaga, uang. Besarnya kontribusi sebanding dengan kapasitas masing-masing anggota.
Partisipasi kaum wanita (gender) harus mendapat perhatian dalam pengelolaan polder berbasis masyarakat ini.
Pengurus pengelola polder dan seluruh warga sebagai anggota masyarakat polder mengadakan pertemuan secara periodik untuk mendiskusikan kebijakan dan arahan organisasi dan program. Semua pertemuan dicatat dengan baik.
Organisasi polder harus memiliki kapasitas untuk memecahkan konflik internal. Untuk itu organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup jelas, tertulis mengenai pemecahan konflik internal termasuk konflik antar anggota.

Manajemen organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Struktur organisasi masyarakat polder yang efektif dan efisien harus sudah dibuat dan berfungsi. Bagan organisasi secara jelas mengindikasikan garis kewenangan, alur kegiatan, dan akuntabilitas yang meliputi tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengurus.
Perencanaan dan program organisasi masyarakat polder yang harus tertulis. Perencanaan dan program harus berdasarkan pada komitmen, visi, misi dan tujuan organisasi.
Perencanaan dan program mencakup daftar kegiatan yang diusulkan untuk dua tahun ke depan dengan target yang ingin dicapai serta dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan.
Perencanaan dan program harus jelas, menyangkut kebutuhan person yang diperlukan atau sukarelawan untuk masing-masing kegiatan yang diusulkan.
Adanya kebijakan yang jelas untuk klasifikasi penerima manfaat, partisipasi dan distribusi manfaat.
Sistem monitoring dan evaluasi harus sudah dibuat dan bisa dioperasikan. Pengukuran dan penilaian indikator keberhasilan harus melibatkan partisipasi seluruh penerima manfaat termasuk kaum wanita (gender).
Sistem pelaporan baik teknis, administrasi, maupun keuangan harus dikerjakan sesuai dengan jadwal dan pokok masalah yang telah disepakati oleh semua anggota masyarakat polder. Sistem pelaporan ini dilengkapi dengan dokumentasi hal-hal terkait.
Memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan manajemen polder berbasis masyarakat. Staf teknis dan administrasi termasuk sukarelawan harus memiliki keahlian terkait dengan kegiatan polder dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Manajemen keuangan organisasi masyarakat polder yang baik, yaitu dicirikan oleh beberapa sub indikator sebagai berikut:
Organisasi pengelola polder memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengikuti prinsip akuntansi dan audit internal yang telah diterima oleh umum.
Organisasi pengelola polder memiliki anggaran tahunan.
Organisasi pengelola plder memiliki dana internal yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
Organisasi pengelola polder memiliki beragam sumber dana dan kapasitas untuk meningkatkan dana selain dari penerimaan rutin warga dan bantuan pemerintah.
Dokumen masuk dan keluarnya uang disertai data pendukungnya harus dikelola dengan baik untuk tujuan mempermudah kegiatan audit.
Audit tahunan dilaksanakan oleh auditor independen.
Harus ada komitmen kemandirian organisasi pengelola polder, yaitu mampu mengembangkan dan melaksanakan perencanaan keuangan yang berkelanjutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sistem pelayanan yang baik dari organisasi kepada seluruh anggota masyarakat polder, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berikut:
Memiliki kemampuan teknis pengelolaan polder sehingga seluruh masyarakat anggota polder terhindar dari bencana banjir dan genangan.
Organisasi mampu melakukan kajian kinerja secara berkala dan dampaknya bagi keselamatan seluruh anggota masyarakat polder.

Memiliki jejaring atau networkning yang luas dengan pihak-pihak luar, yaitu dicirikan dengan beberapa sub indikator sebagai berkut:
Memiliki jejaring atau networkong yang aktif dan efektif. Organisasi masyarakat polder sebaiknya merupakan anggota dari network LSM atau network lainnya yang satu pandangan dengan organisasi.
Organisasi mampu mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, swasta dan lainnya.
Organisasi mampu meningkatkan partisipasi politik dan advokasi yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.
Kemampuan organisasi untuk menegosiasi dan mengakses sumber daya baik berupa sumber daya manusia, alam, tekonologi, informasi dan keuangan.
Organisasi memiliki kontrol pada proses kebijakan dan pendanaan.

Mampu memelihara budaya organisasi yang baik, memiliki kekompakan, rasa memiliki, kebanggaan organisasi, sehingga organisasi menjadi lebih solid dan sehat. Keadaan ini bisa diindikasikan oleh beberapa sub indikator sebagai berkut:
Selalu taat dan disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
Selalu melakukan review visi, misi dan tujuan organisasi sesuai nilai dan budaya organisasi Rasa persaudaraan yang erat, tidak saling curiga, saling membantu antar anggota secara sukarela
Organisasi mempunyai reputasi/ image yang positif
Memiliki kebiasaan memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa, dan berani memberikan sanksi kepada anggota yang menyeleweng dari kesepakatan tugas pokok dan fungsi.


REDEFINISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan adalah proses: perubahan dari status rendah ke status lebih tinggi, kapasitas rendah ke kapasitas lebih tinggi (capacity building).
Pemberdayaan adalah metode: pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya.
Pemberdayaan adalah program: tahapan2 dng hasil terukur menuju kehidupan rakyat mandiri dan sejahtera.
Pemberdayaan adalah gerakan: peluang bg masyarakat utk berpartisipasi dlm pembangunan.
Pemberdayaan adalah keterbukaan: No Hidden Agenda, No Tricky, No Hit and Run, No Single Model.
Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi: menempatkan dan mempercayakan masyarakat sbg subyek dlm pembangunan.

Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi para pihak pelaku pemberdayaan masyarakat untuk memiliki orientasi agar kelompok yang didampingi memiliki organisasi dengan ciri-ciri menuju kemandirian dan berkelanjutan.

Jika kelompok sasaran mampu mewujudkan ciri-ciri organisasi masyarakat mandiri dan berkelanjutan, berarti kita telah mengantarkan pada proses kemandirian mereka.

Bila kelompok ini telah memiliki ciri-ciri kelembagaan menuju kemandirian dan berkelanjutan, maka ketika oleh pendamping disapih, dan ketika diperkenalkan dengan berbagai pihak baru (melalui technical building atau penambahan modal), maka diharapkan organisasi sasaran akan mampu mengelolanya.

Tetapi sebaliknya jika organisasi sasaran sejak awal sudah terburu-buru diberikan technical building tanpa penguatan kapasitas kelembagaan melalui capacity building, maka sudah dapat dipastikan organisasi sasaran segera akan berakhir dengan berakhirnya program.


ENAM SUKSES SEBUAH ORGANISASI MANDIRI

Sebuah organisasi berpotensi menjadi organisasi yang sukses, mandiri, dan berkelanjutan, apabila memiliki 6 (enam) komponen sukses, yaitu: visi, misi, program keja, sumber daya modal dan sumber daya manusia, ketrampilan profesional, motivasi dan insentif.

Bila organisasi memiliki 6 (enam) komponen sukses, maka dapat dipastikan bahwa organisasi ini akan sukses dan berkelanjutan.
Bila organisasi tidak memiliki visi, maka organisasi akan berkembang tanpa arah
Bila organisasi tidak memiliki misi, maka perkembangan organisasi akan tersendat-sendat
Bila organisasi tidak memiliki program kerja, maka organisasi menjadi tidak efektif dan banyak terjadi pemborosan.
Bila organisasi tidak memiliki sumber daya modal dan sumber daya manusia, maka organisasi akan frustasi.
Bila organisasi tidak memiliki ketrampilan profesional, maka organisasi akan lambat berkembang dan tidak kompetitif.
Bila organisasi tidak mampu memberikan motivasi dan insentif kepada para pengurus dan anggotanya, maka organisasi akan berjalan penuh keraguan dan setengah-setengah.

Sebagai penyegaran, berikut disampaikan pengertian dan batasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program:

VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang bersisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi

Rumusan visi antara lain:
mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
memiliki orientasi masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi

Rumusan visi diharapkan:
menarik komitmen dan menggerakkan orang
menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi
menciptakan standar keunggulan
menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

MISI
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran organisasi.
Misi suatu organisasi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Rumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Memberikan peluang utk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Rumusan misi:
Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh organisasi

TUJUAN
Tujuan adalah apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.
Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat targetnya masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

STRATEGI
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

KEBIJAKAN
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yg sistematis dan terpadu utk mendptkan hasil yg dilaksanakan oleh satu atau beberapa institusi atau dlm rangka kerjasama dng masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Program dilakukan setiap tahun dlm kurun waktu 5 (lima) tahun.
Pembiayaan melalui sumber pendanaan tertentu atau dalam rangka kerjasama dengan pihak lain. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang dirinci ke dalam kegiatan yang merupakan peran aktif masyarakat dan peran aktif wanita (gender).


MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN MENGGALI KESADARAN

Sukses sebuah organisasi tidak terlepas dari keyakinan bahwa suatu masalah yang menimpa masyarakat hanya bisa diselesaikan bila seluruh masyarakat ikut menangani masalah tersebut secara kebersamaan.
Oleh sebab itu perlu dibangun trust, awareness, interest, decision, action, dan akhirnya merupakan culture.

PUSTAKA
Rimun Wibowo. 2008. Pentingnya Kelembagaan Masyarakat Yang Berkelanjutan. LSM Nasional Program PIDRA. 15 Mei 2008.

Sobirin. 2008. Peran Ganda Masyarakat Sebagai Pemakai dan Penyelamat Air. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air dengan tema: Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Globalisasi. Penyelenggara: UNJANI, UNPAR, ITENAS, PUSAIR, HATHI, Bandung 29 Juli 2008.