PDAM KEKURANGAN PASOKAN AIR

KOMPAS JAWA BARAT, 26 Mei 2007
Foto: www.pu.go.id/ ditjen_kota/

Debit Mata Air Turun Hingga 50 Persen
"Kota Bandung dlm stadium krisis air dng menyandang tiga masalah klasik, di musim hujan terlalu banyak air sehingga menjadi banjir, di musim kemarau terlalu sedikit air sehingga menjadi kekeringan, dan sepanjang tahun air terlalu kotor sehingga mengakibatkan penyakit," kata Sobirin.

Bandung, Kompas - Memasuki musim kemarau, pasokan air baku Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Bandung berkurang. Menurunnya pasokan ini terutama dari sektor air tanah dan mata air. Selain itu, debit mata air di sejumlah kawasan juga ditengarai turun hingga mendekati titik kritis, yaitu sampai 50 persen.

Tardan Setiawan, Direktur Air Bersih PDAM Kota Bandung, Jumat (25/5), mengatakan, selama musim kemarau tahun ini penurunan pasokan air baku dari mata air mencapai 50 persen, sementara dari air tanah menurun 20 persen.
"Kalau normal, debit mata air 200 liter per detik dan air tanah mencapai 220 liter per detik," kata Tardan di Bandung.

Penurunan pasokan air tersebut, kata Tardan, terjadi antara bulan September dan Desember. Meskipun Desember nanti diperkirakan mulai turun hujan, kondisi mata air ataupun air tanah tidak serta-merta normal, bahkan cenderung menurun. Sebab, air hujan yang terserap ke tanah belum memadai. Untuk menormalkan kondisi mata air dan air tanah, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan setelah hujan turun.

Tardan mengatakan, menurunnya pasokan air baku ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kepada pelanggan. "Kami akan segera merespons begitu ada laporan dari pelanggan," kata Tardan.

Langkah lain yang ditempuh PDAM Kota Bandung untuk meningkatkan pasokan air adalah dengan mencari sumber-sumber air baku baru. "Saat ini kami sedang menangani sumber di Dago Bengkok. Diharapkan nanti bisa menghasilkan 500 sampai 600 liter air per detik," kata Tardan.

Data PDAM Kota Bandung menyebutkan, PDAM Kota Bandung memiliki sekitar 143.000 pelanggan. Sementara debit air yang dihasilkan PDAM Kota Bandung hanya sekitar 2.500 liter per detik.
Jumlah air ini baru mampu melayani 65 persen dari semua kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi semua kebutuhan air pelanggan PDAM, sedikitnya diperlukan lagi air sebanyak 1.400 liter per detik.

Dari sekian banyak sumber air permukaan yang dipakai PDAM Kota Bandung, sumber air di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, yang diambil dari Sungai Cisangkuy merupakan sumber terbesar, yakni sekitar 1.600 liter per detik. Sumber lainnya berasal dari Sungai Cikapundung sebanyak 700 liter per detik, Sungai Cibeureum sebanyak 40 liter per detik, dan Cipanjalu sebanyak 20 liter per detik.

Lingkungan rusak
Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin mengatakan, minimnya pasokan air PDAM Kota Bandung merupakan bukti nyata rusaknya daerah tangkapan air.
"Kota Bandung dalam stadium krisis air dengan menyandang tiga masalah klasik, yaitu di musim hujan terlalu banyak air sehingga menjadi banjir, di musim kemarau terlalu sedikit air sehingga menjadi kekeringan, dan sepanjang tahun air terlalu kotor sehingga mengakibatkan penyakit," kata Sobirin. (MHF)

Read More..

PENYIAPAN TANAH HARUS PROAKTIF

Pikiran Rakyat, 24 Mei 2007
Foto: Sobirin, 2007, Kaki Gunung Cikuray Garut

Sementara itu, Sobirin menegaskan, program distribusi tanah tetap harus memerhatikan konsepsi dan fungsi lahan. ”Pertama, lahan merupakan hak alam (konsep leuweung larangan). Sebagai hak kehidupan flora dan fauna, lahan merupakan leuweung tutupan. Ketiga, sebagai hak manusia bisa menjadi leuweung baladaheun,” katanya.

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Barat harus secara proaktif menyambut program pemerintah pusat yang menyiapkan tanah bagi rakyat miskin seluas lebih dari 9,25 juta hektare. Program itu juga harus menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa tanah dan berbasis pada upaya pelestarian lingkungan.

Demikian rangkuman pendapat dari anggota Komisi A DPRD Jabar Syaiful Huda Syafi'i (F-PKB), anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiyono Sobirin, Ketua Fraksi PAN DPR RI Zulkifli Hasan, dan anggota DPD RI P.R.A. Arief Natadiningrat, di Bandung dan Jakarta, Rabu (23/5).
Meski dalam pemaparan Kepala BPN Pusat sudah disampaikan pengelompokan jenis tanah yang bisa masuk dalam program tersebut, namun kata Huda, pemerintah di daerah harus memberikan masukan lebih komprehensif.

”Dalam pertemuan dengan presiden nanti, mestinya gubernur, bupati, dan wali kota mampu memberikan masukan tentang persoalan pertanahan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Masukan itu terutama untuk menetapkan tanah mana saja di Jabar yang bisa dimasukkan dalam program distribusi tanah untuk rakyat miskin. ”Karena itu, juga diperlukan political will pemerintah daerah untuk benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.”
Keberpihakan itu ditunjukkan dengan menjadikan program pusat itu sebagai bagian integral dari konflik agraria di provinsi ini. Huda menegaskan, gubernur dan bupati/wali kota di Jabar harus mengarahkan program itu untuk menyudahi konflik pertanahan tersebut.

Dari hasil inventarisasi, di Jabar setidaknya mencuat sekitar 1.000-an kasus konflik tanah. ”Hampir 80 persen di antaranya merupakan konflik antara perkebunan dan masyarakat di sekitarnya. Mayoritas konflik tanah melibatkan masyarakat kalangan bawah,” ucapnya.
Kasus yang mencuat juga terkait dengan masalah hak guna usaha (HGU) yang banyak di antaranya terbengkalai. ”Ada wacana melakukan evaluasi terhadap HGU yang terbengkalai tersebut. Dalam hal program tanah untuk rakyat miskin tersebut, mestinya pemerintah di daerah memiliki iktikad kuat untuk mengarahkannya bagi kepemilikan tanah untuk rakyat miskin,” tuturnya.
Berdasarkan data, saat ini terdapat sekitar 10,9 juta rakyat miskin di Jabar. Untuk itu, diperlukan verifikasi lebih jauh kalangan miskin mana yang berhak atas distribusi tanah tersebut.

Sementara itu, Sobirin menegaskan, program distribusi tanah tetap harus memerhatikan konsepsi dan fungsi lahan. ”Pertama, lahan merupakan hak alam (konsep leuweung larangan). Sebagai hak kehidupan flora dan fauna, lahan merupakan leuweung tutupan. Ketiga, sebagai hak manusia bisa menjadi leuweung baladaheun,” katanya.
Ketiga, kata Sobirin, harus tetap merupakan satu kesatuan dalam setiap kebijakan menyangkut pertanahan. Selama ini, konsep kepemilikan tentang lahan justru menjadi penyebab kian terdegradasinya lingkungan.

”Jadi, yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah mengarahkan masyarakat untuk bisa menikmati hasil alam yang sudah ada sekarang ini. Jangan sampai terjadi, bagi-bagi kaveling tanah malah berujung pada kesemrawutan manajemen dan pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Dikuatkan UU

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan mengatakan, rencana pemerintah yang akan menyiapkan tanah sekitar 9,25 juta hektare untuk rakyat miskin perlu didukung semua pihak dengan penguatan oleh undang-undang (UU).
”Itu sangat baik. Kita setuju karena itu bagian dari realisasi land reform. Tapi harus dibicarakan dengan DPR. Tidak hanya didaftarkan pada keppres atau PP. Namun juga harus berdasarkan UU. Sebab hal itu menyangkut nasib masyarakat banyak,” katanya di gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, kemarin.

Menurut Zulkifli, penguatan aturan dengan UU mengenai pemberian tanah itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Selain itu, ungkap Zulkifli, persyaratan dan prosedur memperoleh tanah tersebut dikaji oleh pemerintah secara mendalam. ”Persyaratan dan prosedurnya harus jelas. Jangan sampai yang miskin tidak dapat lahan. Malah diambil yang tidak berhak. Bisa bermasalah nanti,” katanya.

Hal senada diungkapkan anggota DPD RI P.R.A. Arief Natadiningrat. Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat aturan dalam pemberian tanah. ”Jangan sampai, yang miskin tidak dapat tanah. Tetapi justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum terkait, sehingga tujuan baik itu tidak tercapai,” katanya.

Arief mewanti-wanti bahwa rencana pemberian tanah untuk rakyat miskin itu mempunyai muatan politis lain. Pasalnya, rencana itu muncul menjelang Pemilu 2009 yang semakin dekat. ”Kita bukannya curiga, tapi tentunya iktikad baik itu perlu didukung. Hanya saja implementasinya perlu penguatan di segala aspek,” katanya. (A-64/A-109/A-130)***

Read More..

POLITIK LINGKUNGAN DAN PARTAI HIJAU

Forum Rektor, Senin, 29/01/2007
Foto: Sobirin, 2004, Demo Punclut Kota Bandung
Oleh ATIP TARTIANA

Begitu pula banyak pakar lingkungan hidup yang selama ini bersuara vokal. Di Bandung, misalnya, ada banyak intelektual publik bidang lingkungan hidup seperti Prof. Otto Sumarwoto, Dr. Mubiar Purwasasmita, Sobirin, Budi Brahmantyo, dan T. Bachtiar.

Apa yang ada dalam ruang pikiran Anda ketika menyaksikan lumpur panas terus-terusan menyembur, meluber, dan menggenangi rumah-rumah penduduk di beberapa desa di Porong Sidoarjo yang belakangan memakan korban jiwa?
Apa yang ada dalam ruang perasaan Anda ketika mendengar gunungan sampah longsor tumpah ruah hingga mengubur rumah-rumah penduduk berikut para penghuninya di Leuwigajah, Kota Cimahi?
Apa dan bagaimana reaksi Anda ketika membaca berita tentang banjir dan longsor lain yang secara bertubi-tubi melanda berbagai tempat yang di antaranya memakan korban materi dan jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit? Apa dan bagaimana respons Anda ketika mengetahui banyak orang di berbagai wilayah di Indonesia merasakan udara dan air di daerah tempat tinggalnya sudah tidak lagi bersih dan sehat?
Para pakar lingkungan suka melihat gejala-gejala tersebut dengan menggunakan hukum kausalitas bahwa berbagai fenomena alam itu terjadi karena perilaku destruktif manusia dalam memperlakukan alam. Faktanya, pembalakan liar (illegal logging), penambangan liar, serta penyelewengan tata ruang dan wilayah di kawasan lindung dan pembuangan limbah industri secara liar terjadi di mana-mana. Berbagai aksi perusakan alam dan lingkungan dalam bentuk lain juga dapat kita baca setiap hari di berbagai media massa. Ironisnya, praktik tak terpuji itu dilakukan dengan begitu bebas seolah tanpa ada regulasi yang membatasinya.
Oleh karena itu, kita suka bertanya-tanya, di mana aparat terkait yang seharusnya menangani masalah tersebut? Sejauh mana pula elite pemerintah menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya dalam mengelola lingkungan? Pertanyaan ini perlu diapresiasi secara serius mengingat pemerintah tampaknya sering kali kedodoran dan tak berdaya menghadapi problem-problem lingkungan. Pemerintah, terutama yang menangani bidang lingkungan hidup, tampaknya sudah kehilangan energi dan kreativitas untuk melakukan pendeteksian dini bagi kemungkinan terjadinya bencana alam serta antisipasi dini bagi kemungkinan jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam.

Politik lingkungan

Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah berikut potensi bencana yang tak kecil, pemerintah seharusnya memiliki desain kebijakan lingkungan yang visioner dan membumi. Masalahnya, republik ini tampaknya tak memiliki fondasi politik lingkungan yang berwibawa dan berdaya tawar kuat. Rapuhnya fondasi politik lingkungan tersebut bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan.
Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum kapitalis. Gejala politik ini semakin sulit dikendalikan ketika masuk kepentingan kaum kapitalis asing yang tentunya membawa misi politik lingkungan negaranya. Kenyataannya, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Exxon Mobil, misalnya, diduga telah meraup keuntungan yang sangat besar dari hasil eksplorasi migas di Natuna, sebaliknya Indonesia hanya mendapatkan devisa dari pembayaran pajak yang jumlahnya amat kecil. Demikian pula Freeport McMoran belakangan ini mendapatkan penentangan hebat dari masyarakat setempat sebagai protes mereka terhadap Freeport yang dinilai jauh lebih banyak membawa kerugian ketimbang keuntungan. Selain Exxon dan Freeport, ada banyak perusahaan asing lain yang menggiring gajala serupa.
Gejala itu semestinya kita pahami sebagai warning (peringatan) serius bahwa membuka akses yang tak terbatas kepada kaum kapitalis sesungguhnya mengancam kedaulatan rakyat dalam bentuk antara lain terampasnya hak-hak masyarakat lokal untuk menikmati tanah yang subur, air dan udara yang bersih, lingkungan yang indah, suasana yang nyaman dan aman karena kesemuanya sudah "terbeli" kaum kapitalis. Kehadiran kapitalis asing bahkan bukan lagi mengancam kedaulatan rakyat, tapi juga sekaligus merenggut kedaulatan negara.
Lemahnya bargaining politik lingkungan kita tidak lepas dari lemahnya bargaining input politik lingkungan berupa dukungan dan tuntutan politik elite infrastruktur. Hal itu bukan berarti tiadanya dukungan dan tuntutan politik lingkungan yang konstruktif dari masyarakat, tapi lebih disebabkan kemacetan sirkulasi politik lingkungan antara suprastuktur dan infrastruktur politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Buktinya, banyak pegiat lembaga swadaya masyarakat yang begitu vokal menyuarakan kepentingan lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), misalnya, kerap aktif memperjuangkan "idelogi hijau" yang diusungnya. Begitu pula banyak pakar lingkungan hidup yang selama ini bersuara vokal. Di Bandung, misalnya, ada banyak intelektual publik bidang lingkungan hidup seperti Prof. Otto Sumarwoto, Dr. Mubiar Purwasasmita, Sobirin, Budi Brahmantyo, dan T. Bachtiar.
Masalahnya, pemikiran dan suara mereka yang kerap tampil di media massa relatif tak mendapat ruang dalam proses pembuatan kebijakan politik lingkungan. Hal itu terjadi karena tiadanya institusi politik yang sanggup mengagregasi dan mengartikulasikan suara mereka. Partai-partai politik yang ada sekarang tampaknya tidak begitu tertarik menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi isu-isu lingkungan. Maklum, isu lingkungan di Indonesia selama ini dinilai tidak marketable.
Kebanyakan elite parpol kita tampaknya lebih senang membicarakan isu-isu lain yang dipandang bisa mengundang simpati masyarakat serta memelihara dan meningkatkan jumlah konstituen. Isu-isu lingkungan biasanya menjadi agenda pembicaraan mereka setelah muncul bencana alam dan kerusakan lingkungan dalam ukuran yang luar biasa, meski yang dibicarakannya sering tidak menyentuh akar persoalan.

"Green party"

Untuk membangun sirkulasi sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan, kita tampaknya sangat memerlukan partai hijau (green party). Partai politik seperti yang populer di Jerman, Norwegia, Austria, Australia, Selandia Baru, dan Swedia ini berusaha menawarkan konsep harmoni kehidupan dengan menyeimbangkan antara kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meski menjadikan lingkungan hidup sebagai perjuangan utama, green party tidak hanya berbicara masalah alam dan lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran air, dan udara, melainkan juga berbicara soal peradaban yang di dalamnya termasuk kebudayaan, adat istiadat, politik, ekonomi, teknik, teknologi sistem infrastruktur, dan lain-lain. Mereka berpikir, lingkungan hidup dan manusia saling memengaruhi. Mutu lingkungan hidup bergantung pada manusianya. Sebaliknya, mutu manusia juga bergantung pada lingkungan hidupnya.
Dengan konsep tersebut, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green party bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro-lingkungan. Di Jerman, misalnya, green party berhasil memunculkan kebijakan penerapan pajak lingkungan (eco-tax system) terhadap konsumsi energi dalam rangka menekan penggunaan energi secara berlebihan.
Di Indonesia, popularitas partai hijau justru sangat jauh tertinggal dibandingkan partai-partai lain. Hanya kalangan tertentu yang mengenal nama atau istilah partai hijau. Padahal, secara istitusi, partai hijau telah dideklarasikan di Indonesia tanggal 21 Oktober 1998, meski karena berbagai pertimbangan -- di antaranya agar tidak mengecewakan massa pendukungnya -- sejak awal partai hijau menyatakan tidak ikut Pemilu 1999. Memasuki Pemilu 2004, nama partai hijau juga nyaris tidak terdengar.
Kini, di saat partai-partai politik yang sudah mapan serta partai-partai politik baru bersiap diri menggalang konstituen untuk memenangi Pemilu 2009, lagi-lagi, kiprah partai hijau masih dipertanyakan. Padahal, beragam isu kerusakan lingkungan di antaranya yang melahirkan banyak korban, jika sanggup dikelola dengan baik, sesungguhnya bisa menjadi modal kekuatan partai ini. Lagi pula, masyarakat tampaknya sudah mulai menyadari pentingnya sebuah institusi yang bisa diandalkan menjadi mesin politik atau alat perjuangan kelestarian lingkungan.
Bermodalkan isu-isu lingkungan hidup serta dukungan banyak konsep dan pemikiran para penggiat dan pakar lingkungan hidup yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, menurut saya, sudah saatnya partai hijau menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Melalui partai hijau, bargaining position aktivis dan pakar lingkungan akan lebih diperhitungkan.
Meski budaya politik masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara yang sudah maju, hadirnya partai hijau dinilai sebagai salah satu terobosan atas mandulnya peran state terhadap lingkungan. Rentang waktu yang tersisa untuk memasuki Pemilu 2009 memang bukan waktu yang cukup, apalagi kalau harus bersaing dengan partai-partai mapan dan besar seperti Partai Golkar dan PDIP. Namun, kalau kita tidak serius dari sekarang, harus menunggu kapan lagi? ***
Penulis, dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan dan FISIP Universitas Al-Ghifari, tinggal di Tarate Mekar, Cibaduyut, Bandung.

Read More..

LINGKUNGAN RUSAK BANDUNG SEMAKIN PANAS

KOMPAS Jawa Barat (CHE), 18 Mei 2007, Iklim
Foto: Sobirin, 2006, Hutan Lindung Jawa Barat Gundul

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardijono Sobirin mengatakan, dari 791.519,33 hektar hutan hanya sekitar 300.000 hektar yang masih berupa hutan.

Bandung, Kompas - Predikat Bandung sebagai salah satu kota yang sejuk di republik ini kini terancam. Banyak pembangunan perumahan baru yang tidak terkendali di kota ini merupakan salah satu penyebab utama cuaca Bandung semakin panas. Kerusakan hutan di sekeliling Bandung dan minimnya ruang terbuka hijau atau RTH kota juga menjadi penyebab terbesar lainnya.
Berdasarkan data tahun 2004, suhu di wilayah Kota Bandung berkisar 27 derajat Celcius. Padahal, idealnya untuk jenis kota seperti ini hanya berkisar 23 derajat Celcius.

Menurut ahli planologi Institut Teknologi Bandung Denny Zulkaidi, Senin (14/5), perkembangan perumahan yang pesat di Kota Bandung menjadi penyebabnya. Pasalnya, rumah yang dibangun kebanyakan menggunakan bahan atau material yang memantulkan cahaya dan menyebabkan efek rumah kaca. Apalagi, bentuk kebanyakan bangunan itu rendah dan tidak memendarkan panas.
"Mengenai titik yang paling besar biasanya berada di daerah pembangunan perumahan yang baru dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Di sana, teorinya akan menimbulkan daerah yang dinamakan heat island. Apalagi, bila di rumah itu sangat sedikit ventilasi dan lebih mengandalkan air conditioner," kata Denny.

Selain itu, hal terbesar yang memengaruhinya adalah minimnya RTH kota dan perusakan hutan di daerah sekeliling Bandung, khususnya daerah Cekungan Bandung.
Berdasarkan data tahun 2005, dari luas wilayah 16.729 hektar baru 6,9 persen atau 1.154,9 hektar RTH di Kota Bandung. Potensinya terdiri dari jajaran pohon pelindung yang luasnya mencapai 902 hektar atau 78 persen dari luas RTH. Sisanya disumbang pemakaman sebesar 12 persen dan taman kota sebesar 10 persen. Tidak seimbang

Di lain sisi, luas terbangun mencapai 72 persen. Sekitar 53,4 persen di antaranya dipergunakan sebagai permukiman untuk 2,6 juta penduduk.
Jumlah itu dianggap banyak pengamat lingkungan sangat tidak seimbang dengan kebutuhan RTH wilayah perkotaan yang minimal mempunyai minimal 30 persen dari luas kota. Bahkan, jumlah 6,9 persen masih jauh dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang mengisyaratkan minimal RTH sebesar 10 persen.

Sementara itu, sebagian besar hutan di Jawa Barat rusak berat. Hal ini dapat mengancam keselamatan manusia akibat bencana yang disebabkan rusaknya hutan tersebut. Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardijono Sobirin mengatakan, dari 791.519,33 hektar hutan hanya sekitar 300.000 hektar yang masih berupa hutan.

Data Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten menyebutkan, hingga November 2006 pencurian pohon di Jabar mencapai 6.473 batang, perambahan hutan 448,41 hektar, perusakan hutan 23,2 hektar, penggembalaan 35,5 hektar, bencana alam 57,76 hektar, dan kebakaran hutan menghanguskan 7.495,99 hektar. (CHE)

Read More..

BANDUNG DILANDA KRISIS AIR

KOMPAS Jawa Barat, Cikapundung (MHF), 12 Mei 2007

Foto: Sobirin, 2002, WC model meriam Sekeloa Bandung
Kota Bandung kini tengah dilanda krisis air. Saat hujan Bandung dikepung banjir, sementara saat kemarau kekurangan air. "Ini dampak nyata dari kerusakan lingkungan," kata anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin di Bandung, Jumat (11/5).

Menurut Sobirin, pada tahun 1931 (jaman Bandung disebut Parisj van Java) ketersediaan air mencapai 675 meter kubik per jiwa per tahun. Saat itu kawasan lindung masih sangat baik. Kini, ketersediaan air hanya 10 meter kubik per jiwa per tahun (dalam KOMPAS Jawa Barat, 12 Mei 2007 versi cetak tertulis 100 meter kubik per jiwa per tahun, seharusnya 10 meter kubik per jiwa per tahun, wartawan MHF salah ketik, dengan ini diralat) dan run-off mencapai 95 persen. (MHF)

Read More..

SAMPAH PERKOTAAN

Rencana PLTS Membutuhkan Sosialisasi Lebih Jauh
KOMPAS Jawa Barat (MHF), 12 Mei 2007
Foto: www.town.groton.ct.us/ Waste To Energy Plant, Groton, Connecticut, USA

Demikian dikatakan anggota DPKLTS, Sobirin, di Bandung, Jumat (11/5). "Memang banyak juga sisi positifnya. Namun, kalau sisi negatif ini tidak diperhatikan, akan berbahaya bagi Pemkot Bandung," katanya. (Baca: PLUS MINUS PABRIK SAMPAH GEDEBAGE, Sobirin, 5 Maret 2007, Koran Tribun Jabar, BLOG ARCHIVE: April, 29, 2007).

Bandung, Kompas (MHF) - Pemerintah Kota Bandung berencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS di Gedebage, Bandung, dengan nilai proyek mencapai Rp 500 miliar. Namun, proyek ini masih menyimpan beberapa risiko dan sisi negatif yang dilupakan Pemerintah Kota Bandung.

Demikian dikatakan anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin, di Bandung, Jumat (11/5). "Memang banyak juga sisi positifnya. Namun, kalau sisi negatif ini tidak diperhatikan, akan berbahaya bagi Pemerintah Kota Bandung," katanya.

Sobirin menjelaskan, segi negatif atau kelemahan PLTS yang pertama adalah minimnya sosialisasi yang matang dalam hal kajian lingkungan strategis, analisis mengenai dampak lingkungan, kelayakan, dan desain detailnya. Akibatnya, proyek PLTS ini memunculkan wacana pro dan kontra baik di kalangan ahli maupun rakyat awam. Kedua, masyarakat kurang diberi penjelasan tentang alternatif-alternatif selain pabrik sampah PLTS.

Bebas sampah

Di atas semua itu, Sobirin mengutarakan beberapa keuntungan PLTS. Dengan PLTS, Kota Bandung mampu menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Dengan demikian, Kota Bandung diharapkan bebas dari sampah. Selain itu, kata dia, Kota Bandung tidak lagi tergantung pada TPA di wilayah lain seperti sekarang ini.

Secara terpisah, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, rencana pembangunan PLTS sudah melalui berbagai kajian. Kalaupun masih ada warga yang menolak dan PLTS tidak dapat dibangun, Dada akan menggelar referendum. Dada berjanji, dengan adanya PLTS tidak akan terjadi lagi bencana banjir sampah seperti tahun lalu. (MHF)

Read More..

LUAPAN CITARUM MULAI SURUT

Segera Benahi Kawasan Lindung di Hulu Sungai

KOMPAS Jawa Barat, (MHF), Senin 30 April 2007
Foto: Lucky Fransiska, KOMPAS, 2 April 2005, Banjir Bandung Selatan

Sobirin menjelaskan, saat ini pemerintah tengah berupaya menangani banjir dengan menyodet dan mengeruk Sungai Citarum. Namun, hal itu dianggap tidak efektif. "Sebetulnya yang paling utama adalah memperbaiki kawasan lindung di hulunya," ungkapnya.

Bandung, Kompas - Luapan air Sungai Citarum surut hingga 70 sentimeter. Sebagian warga yang mengungsi mulai mengunjungi rumah masing-masing. Namun, mereka masih tidur dan tinggal di tempat pengungsian meski kondisinya jauh dari layak.

"Sebagian besar warga hanya melihat kondisi rumahnya, malam harinya masih menginap di tenda atau tempat pengungsian lain," kata Camat Dayeuhkolot Tata Irawan di sela-sela mengunjungi korban banjir, Minggu (29/4).

Surutnya luapan air Sungai Citarum ini mulai terasa sejak Sabtu malam. Bahkan Jalan Mohamad Toha yang sempat lumpuh karena terendam banjir kini kembali normal. Wilayah yang luapan airnya sudah tidak begitu berarti antara lain Desa Citereup dan Pesawahan.

Meski demikian, sebagian besar rumah masih terendam banjir setinggi puluhan sentimeter dan belum dapat ditinggali. "Semoga hujan tidak lagi turun dan banjir benar-benar surut," kata Tata.
Sementara itu, beberapa warga mulai terserang berbagai penyakit seperti batuk dan gatal-gatal.

Namun, tidak ada yang terserang penyakit serius. Untuk itu, Tata mengimbau seluruh warganya agar segera melapor atau berobat ke pos pengobatan begitu terserang gejala penyakit pascabanjir.

Di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, secara umum banjir sudah surut. Bahkan, Jalan Raya Andir-Katapang yang lumpuh karena luapan air kini normal kembali. Sebagian besar warga juga sudah kembali ke rumah. Beberapa warga lainnya memilih tinggal di pengungsian karena takut hujan akan turun dan kembali terjadi banjir.

Adapun sebagian rumah di RW 09 dan 13 masih terendam banjir. "Dua RW itu memang daerah yang pertama kali terendam dan paling terakhir surut. Doakan saja air segera surut," kata Lurah Andir Usman.
Hujan yang mengguyur Kabupaten Bandung dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini menyebabkan air Sungai Citarum meluap. Akibatnya, ribuan rumah di empat kecamatan, yakni Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Banjaran, dan Baleendah terkena banjir. Di Kecamatan Dayeuhkolot saja tercatat sedikitnya 1.730 rumah terendam air.

Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin menegaskan, banjir yang rutin terjadi setiap tahun di Sungai Citarum merupakan akibat rusaknya daerah hulu. Hutan-hutan di daerah hulu, seperti di Kecamatan Kertasari, sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan secara maksimal.

Menyodet Citarum

Sobirin menjelaskan, saat ini pemerintah tengah berupaya menangani banjir dengan menyodet dan mengeruk Sungai Citarum. Namun, hal itu dianggap tidak efektif. "Sebetulnya yang paling utama adalah memperbaiki kawasan lindung di hulunya," ungkapnya.
Ia juga tidak setuju dengan upaya pemerintah memangkas Curug Jompong untuk memperlancar aliran sungai. Bagi Sobirin, cara ini akan berdampak buruk, yakni meningkatnya erosi bibir Sungai Citarum. (MHF)

Read More..

HAMPIR SEABAD HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Maaf, Lingkungan Semakin Hancur

Pikiran Rakyat, 15 Mei 2006
Foto: M. Hasan Soedjono (teman Lex Laksamana), 2002, Banjir Jakarta

Oleh Sobirin

HAMPIR seabad yang lalu, di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekelompok pemuda pelajar dan mahasiswa STOVIA mencetuskan momentum membentuk sebuah organisasi modern bernama Boedi Oetomo dengan fokus perhatian pada masalah pendidikan dan kebudayaan. Kemudian sejarah mencatat bahwa sejak itu muncul Sarekat Dagang Islam (1911), Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Muhammadiyah (1912), PKI (1920), PNI (1927), dan lain-lainnya hingga Sumpah Pemuda (1928) dan Proklamasi Kemerdekaan (1945).

Tanpa mengurangi makna pasang surut gerakan Boedi Oetomo waktu itu, namun tanggal kelahirannya kemudian dimitoskan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mitos ini pada zamannya diciptakan untuk memberi semangat perjuangan kepada rakyat, terutama sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam rangka melawan kembalinya penjajah Belanda.

Akhirnya dengan kesemestaan dan semangat juang 45, Indonesia berhasil menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang memiliki daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi, lautan seluas 3,3 juta kilometer persegi, terdiri dari 18 ribu pulau besar dan kecil, panjang pantai 80 ribu kilometer, jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan 370 suku bangsa, dan 67 bahasa induk. Alangkah hebatnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, gunung-gunung berapi yang berderet, sungai-sungai yang mengalir berkelok-kelok diibaratkan sebagai rangkaian zamrud di khatulistiwa.

Namun sangat ironis bahwa kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut tidak pernah membuat bangsa ini makmur sejak kemerdekaan 1945 hingga sekarang di zaman Presiden SBY-JK dengan slogan "Bersama Kita Bisa", bahkan utang negara semakin menumpuk!

Tebang habis

Apa yang terjadi dengan kekayaan alam setelah Indonesia merdeka? Hutan tropis sebagai andalan paru-paru dunia, menurut pengamatan Forest Watch Indonesia (FWI, 2003) tersisa tinggal sekira 98 juta hektare, dan lebih dari separuhnya dipercaya telah mengalami degradasi hebat menjadi lahan kritis akibat intervensi berdalih pembangunan.

Tingkat kerusakan hutan semakin hari semakin parah: pada periode 1985 sampai 1997 Indonesia telah kehilangan kira-kira 17% hutannya. Pada tahun 1980-an Indonesia kehilangan 1 juta ha hutan setiap tahun, dan pada tahun 1990-an meningkat menjadi 1,7 juta ha setiap tahun. Sejak tahun 1996, kerusakan hutan meningkat sampai 2 juta ha setiap tahun, dan pada tahun 2000-an laju kerusakan hutan meningkat menjadi 2,4 juta ha setiap tahun.

Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia antara lain pembalakan liar (illegal logging) dan kegiatan hak pengusahaan hutan (HPH) yang mulai beroperasi sejak tahun 1970-an. Sampai tahun 2001 pemerintah paling tidak telah mengeluarkan izin HPH sebanyak 355 dengan luas total kawasan hutan 38.025.891 ha. Sebagian besar dari HPH ini bermasalah, karena hutan menjadi rusak dan bahkan penduduk lokal di kawasan hutan tersingkirkan. Selain itu, program hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan besar terutama kelapa sawit juga merupakan penyebab kerusakan hutan yang sangat berarti.

Menurut cacatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi, 2001) hingga tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan izin HTI sebanyak 175 dengan luas total kawasan hutan 7.861.251 ha. Diperkirakan hanya 2 juta ha lahan yang telah ditanami, sedangkan sisanya menjadi lahan terbuka yang telantar, kritis, dan tidak produktif.

Keruk habis

Ancaman kerusakan hutan datang pula dari kegiatan pertambangan. Departemen Kehutanan tidak mampu mempertahankan kawasan hutannya ketika desakan dan tekanan pemodal baik dari dalam negeri maupun asing sangat berkeinginan berinvestasi di sektor pertambangan yang lokasinya di kawasan hutan. Seluas 11,4 juta ha kawasan hutan yang berstatus hutan lindung dan kawasan konservasi terancam diubah menjadi kawasan pertambangan dengan alasan cadangan mineral potensial yang tersisa di Indonesia terdapat di kawasan-kawasan lindung termasuk kawasan konservasi.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam, 2001) lebih dari 35% kawasan daratan Indonesia telah memiliki izin untuk ditambang. Belum lagi termasuk izin pertambangan galian C, yang terdapat di mana-mana. Dari luasan tersebut lebih dari 20% di antaranya berada di kawasan lindung, termasuk taman nasional, cagar alam, tahura, hutan lindung dan lainnya.

Jatam (2001) mengibaratkan bahwa konsep pertambangan di Indonesia adalah "jual murah dan gali habis". Indonesia tidak memiliki konsep mineral reserve, yaitu cadangan mineral untuk warisan anak cucu di masa datang. Jaminan keamanan bagi perusahaan tambang bahkan lebih tinggi dibanding yang diberikan negara terhadap rakyatnya. Akibatnya, keselamatan lingkungan dan rakyat menjadi taruhan. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan kehilangan hutan, kehilangan cadangan mineral, dan kehancuran lingkungan.

Dampak kehancuran lingkungan ini telah kita rasakan bersama, musim hujan datang bencana banjir dan longsor, musim kemarau datang bencana kekeringan ekstrem. Bahkan penyakit yang aneh-aneh pun muncul ketika daya dukung dan daya tampung lingkungan serta iklim mikro di suatu wilayah telah rusak.
Demikianlah setelah hampir seabad peristiwa Hari Kebangkitan Nasional, bahkan bangsa kita kembali terpuruk, utang menumpuk, lingkungan hancur. Bahasan singkat tadi baru mengenai aspek kehancuran lingkungan, belum lagi dari aspek keterpurukan ekonomi, kerawanan sosial, dan politik.

Barangkali persis seperti dikatakan oleh peneliti sosial Michael J. Bonnell (1997) yang mengatakan bahwa bangsa semacam kita ini memang berbakat miskin, karena tidak memiliki etika sebagai prinsip dasar, kurang dalam integritas, kurang dalam tanggung jawab, tidak menghormati hukum dan peraturan, kurang menghargai hak warga lainnya, tidak senang bekerja, tidak mampu berpikiran menabung dan berinvestasi, dan tidak menghargai waktu. Atau mungkin lebih cocok pada pendapat ahli ekonomi Gunnar Myrdall (1960), bahwa kebanyakan bangsa yang dimanja dengan kekayaan sumber daya alam yang berkelimpahan, akhirnya menjadi bangsa yang lemah. Yang jelas bukan rakyatnya yang lemah, tetapi pemimpinnya!

Saya jadi percaya kepada Prof. Dr. Nina Lubis (“PR”, 24 Mei 2004) ketika mengatakan bahwa kita perlu melakukan kaji ulang dan redefinisi terhadap makna Hari Kebangkitan Nasional. Harus dimaknai sesuai situasi saat ini dan bukan sekadar peringatan seremonial seperti biasanya.***
Penulis, Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) dan Bandung Spirit.

Read More..

CITARUM RIVER DREDGING CONTINUES

The Jakarta Post.com, National News - March 27, 2007
Photo: Sobirin, 2003, Citarum River
"It will not be effective if catchment areas in the north and south are not reforested. Erosion will still occur and run-off will enter tributaries and eventually silt up the Citarum," said an expert from the Sunda Forestry and Environmental Observation Council (DPKLTS), Sobirin, in Bandung.

Yuli Tri Suwarni, The Jakarta Post, Bandung
The West Java provincial administration has continued to dredge the Citarum River in a bid to minimize the impact of flooding in low lying areas of Bandung despite criticism from experts and environmentalists. Project security head Rochendi said dredging activities, which commenced in September last year, had already covered 50 percent of a planned 20-km stretch of the river from Dayeuhkolot to Nanjung.

The administration believes dredging the river will be a temporary solution to minimize flooding in the southern part of the city. It has set aside Rp 108 billion (approximately US$12 million), Rp 70 billion of which is from overseas loans, from the provincial budget for the 15-month project. Rochendi said workers could dredge up to 100 trucks full of mud per day from the river.

The administration has dredged the river three times since 1986 and has spent hundreds of billions of rupiah doing so. However, experts and ecologists claim the project will not be effective if reforestation is not accelerated in damaged forest areas in northern Bandung.
"It will not be effective if catchment areas in the north and south are not reforested. Erosion will still occur and run-off will enter tributaries and eventually silt up the Citarum," said an expert from the Sunda Forestry and Environmental Observation Council (DPKLTS), Sobirin, in Bandung.

Based on DPKLTS data, catchment areas are currently only able to retain 25 percent of run-off. As a result, the Citarum River has to sustain billions of cubic meters of sediment, especially during the rainy season. The level of silt in the river has risen to four meters since it was last dredged in 1994, causing water to overflow during the rainy season and flood low lying areas around Dayeuhkolot and Baleendah, as well as several districts in South Bandung.

Sobirin doubts the planned disbursement of Rp 6 trillion for the dredging project by the National Development Planning Board (Bappenas) will resolve the problem. "Let's reforest critical land in northern and southern Bandung. This will be the cheapest, most permanent and beneficial solution," said Sobirin. He said if there was around 200,000 hectares of critical land in the upstream Citarum area and a reforestation fund of Rp 5 million per hectare of damaged land, then only approximately Rp 1 trillion would be required to overcome flooding permanently. At the same time, catchment areas could also be saved.

West Java Governor Danny Setiawan said his office would continue with the dredging works and was waiting for the disbursement of funds from Bappenas. He said that the dredging should be combined with the re-greening of approximately 650,000 hectares of damaged forest. "But we cannot dredge and fully restore damaged areas simultaneously. It could take 10 years for the trees to perform according to their proposed function," he said.

Read More..

PELAJARAN PLH JANGAN HANYA PADA SISWA SEKOLAH FORMAL

GALAMEDIA, 11/05/2007
Photo: Sobirin, 2006, Anak Jalanan Kota Bandung



JL. SUPRATMAN, (GM).-
Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin menegaskan, pelajaran pendidikan lingkungan hidup (PLH) jangan hanya disampaikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah formal. Namun, anak-anak jalanan yang tersebar di penjuru Kota Bandung, juga harus memperoleh pengetahuan tentang PLH.

"Jika pelajaran PLH hanya disampaikan kepada siswa, manfaat PLH tidak akan maksimal. Sebab, penumbuhan kesadaran untuk mencintai lingkungan harus diberikan kepada berbagai kalangan, termasuk anak jalanan. Melalui cara begitu, kesadaran untuk mencintai lingkungan di kalangan anak-anak, akan tumbuh secara bersamaan," kata Sobirin kepada "GM" seusai menjadi pembicara pada dialog publik "Keadaan Lingkungan di Kota Bandung: Banjir di Jakarta Akankah Terjadi Juga di Kota Bandung?" di Hotel Mitra, Jln. Supratman 98 Bandung, Kamis (10/5). Acara itu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Unpas.

Menurut Sobirin, disampaikannya PLH kepada anak jalanan, akan menghilangkan persepsi yang menyebutkan, selama ini anak jalanan selalu menjadi kaum yang tersingkirkan. Selain itu, keefektifan PLH juga akan lebih terasa.

"Semua anak, termasuk anak jalanan, merupakan pihak yang selalu berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Diharapkan, setelah mereka mendapatkan materi tentang PLH, kecintaannya terhadap lingkungan akan terlihat," ungkapnya.

Tolok ukur yang jelas

Menyinggung keefektifan penyampaian pelajaran PLH yang dimulai tahun ini, Sobirin mengatakan, akan bisa tercapai jika memiliki tolok ukur yang jelas.

"Disampaikannya pelajaran itu, harus mengubah perilaku dan sikap siswa terhadap lingkungan. Tentunya, untuk mewujudkannya, memerlukan proses dan waktu yang lama. Sebab, untuk menempa kesadaran siswa terhadap pelestarian lingkungan, harus dilakukan secara bertahap," kata Sobirin.

Dikatakannya, untuk mengetahui keefektifan penyampaian pelajaran PLH kepada siswa, bisa diketahui dari munculnya kesadaran untuk mencintai lingkungan. (B.80)**

Read More..

BLAME GAME BEGINS AS JAKARTA GOES "DOWN UNDER"

Singapore Institute of International Affairs

The Southeast Asia Peace and Security Network (SEAPSNet)
February 2007
Photo: Rian - Info Gading, 2007


Even without any settlements, Jakarta would still suffer from flooding, including the five-year periodical one like what is happening now. This was expressed by a geologist from Council of Sundanese Forestry and Environment Watch (DPKLTS), Soepardijono Sobirin.


Indonesia's capital is under a state of emergency as floods, caused by heavy rainfall and poorly-planned drainage system, extended to around 70% of Jakarta’s area.

The floods also affected those in Bogor and Greater Jakarta area (Depok, Tangerang and Bekasi). Death toll has increased to 20 and 200,000 became homeless. Daily activities have almost grind to a halt with transportation chaos, troubled telecommunication networks, power supply cuts and held up deliveries.
The flooding on Friday and Saturday, brought back memories of the massive floods of 2002 that affected hundreds of thousands of people. In 2002 at least 13 people were killed, the city suffered about US$44 million in damages and some 18,000 people were affected by a diarrhea epidemic. Reported to be even more severe than those in 2002, this year's flood will likely lead to more fatalities and damage. Rupiah exchange rate against US dollar is weakened on Monday's transaction. The depreciation is due to the disruption in economic activities after flooding in the last four days.

About 50 years ago, Jakarta was mostly covered by swamplands. Naturally, Jakarta is vulnerable to floods. Around 40% of Jakarta City area has the same elevation as sea surface. Even without any settlements, Jakarta would still suffer from flooding, including the five-year periodical one like what is happening now. This was expressed by a geologist from Council of Sundanese Forestry and Environment Watch (DPKLTS), Soepardijono Sobirin. This is worsened by partial drainage management. There appears to be no synergy among drainage systems in the settlements. The water will be retained in certain area without possibility to be flushed out.

Heavy rainfall during the first months of the year is usual and floods have become a normal phenomenon for those living in certain areas of Jakarta. The five-year periodical extreme rainfall has also been predicted by Meteorology and Geophysics Agency. But the government has not taken concrete actions to prevent the floods from wreaking such extensive havoc.

As usual, after the severe flooding, the government officials tend to blame each other. The development in drainage basin appears to be the main culprit behind this year's flooding. Jakarta Governor Sutiyoso placed the blame on villas in Puncak, West Java, while State Minister for the Environment Rachmat Witoelar insisted the floods were caused by excessive development in the city's water catchment areas. Local authorities had been overzealous in issuing building permits. There is no proper city spatial plan and environmental impact assessment carried out for new building development.

The floods would not have been this bad if Jakarta still maintains its drainage basin. The local government, tempted by high tax and revenue from the growing property and commercial sectors, has issued dozen of permits for shopping centers and apartments.

Sutiyoso put the blame on the environmental damage in Bogor. Too many luxurious villas in the water catchment area in Puncak have caused the downpour to run straight into the river.

Jakarta, being fed by 13 rivers, which originated in West Java, depends on its surrounding area to supply its water. To resolve the annual problem, Jakarta has to cooperate with other provinces. Water supply and drainage should be managed across the administrative boundaries. The megacity plan which will integrate Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak and parts of Cianjur is the key to prevent the same old story in the years to come.

However, the capability of the government to tackle the problem is questioned and criticized for being inadequate and disappointing. A member of parliament accused the Jakarta provincial government for “criminal negligence” for not being able to prevent its citizens suffering from economic and health loss. (SEAPSNet)

Read More..

RELOKASI WARGA SEKITAR CITARUM

KOMPAS JAWA BARAT, 07 Mei 2007

Dipastikan Menelan Biaya Tinggi
Foto: Dudi Sugandi, Pikiran Rakyat, 02/04/2005

Di atas semua itu, kata Sobirin, yang terpenting adalah perlakuan terhadap daerah aliran sungai di hulu sungai Citarum, seperti di Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari dan Kawasan Bandung Utara. “Yang di atas di bangun villa, sementara yang di bawah disodet-sodet, ini tidak benar”, katanya.

BANDUNG, KOMPAS, MHF– Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan meminta warga yang tinggal di pinggir sungai Citarum direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ini untuk menghindari jatuhnya korban akibat banjir yang selalu datang setiap tahun.

“Saya sudah minta Pemerintah Kabupaten Bandung agar dipikirkan relokasi. Mengenai pembiayaan dan sebagainya, nanti bisa ditanggung bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat”, kata Danny dalam sebuah seminar politik, Sabtu (5/5).

Hari ini, Danny rencananya akan meminta perkembangan rencana relokasi ini dari Pemerintah Kabupaten Bandung. “Katanya warga Kelurahan Andir sudah mau direlokasi”, kata Danny.

Danny mengatakan, banjir yang terjadi akibat luapan air sungai Citarum, tidak bisa diatasi dalam waktu singkat dan seketika. Pasalnya, dana yang dibutuhkan masih sangat terbatas. “Kalau semua biaya dialokasikan ke Citarum, juga susah, karena bidang lain juga butuh biaya”, kata Danny.

Selain itu, kata Danny, sebagian besar biaya proyek Citarum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Itu pun pembiayaannya dicicil. Sebab, sebagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat juga banyak memfokuskan bidang lain selain Citarum”. “Dengan biaya bertahap itu, proyek Citarum tidak tuntas dalam waktu singkat”, ujarnya. Pemerintah pusat mengalokasikan dana sampai Rp. 20 miliar per tahun.

Saat ini, kata Danny, pemerintah sedang berupaya menormalisasi sungai Citarum dengan pengerukan dasar sungai. Selain itu, untuk membendung air agar tidak meluap, pemerintah memasang tanggul dari hulu hingga hilir. Daerah yang rawan banjir antara lain Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah, dan Banjaran.

Camat Dayeuhkolot, Tata Irawan mengatakan, selama ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah mengenai relokasi itu. Tata juga mempertanyakan konsep relokasi.

“Kalau warga direlokasi dengan disediakan lahan dan biaya gratis, tentu saja tidak akan menolak. Namun, juga perlu diperjelas status tanah yang sekarang mereka tinggali. Apakah nanti menjadi hak milik pemerintah atau masih menjadi hak milik warga?”, ujar Tata.

Anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin mengatakan, dalam mengatasi banjir dikenal adanya tiga konsep. Pertama, memindahkan air dari warga. Kedua, memindahkan warga dari air. Ketiga, hidup harmonis bersama air.

Sobirin menjelaskan, pemerintah telah berupaya memindahkan air dari warga dengan menyodet sungai Citarum. Saat ini sedikitnya 30 sodetan. Namun, ternyata cara ini belum efektif mengatasi banjir walaupun biayanya mahal.

Biaya mahal

Sekarang, kata Sobirin, pemerintah berusaha memindahkan warga dari air dengan merelokasinya. Cara ini memang efektif kalau hanya sekadar menyelamatkan warga. Akan tetapi, biayanya sangat mahal. “Warga mau dipindah ke mana? Mencari lokasi baru ini tidak mudah”, kata Sobirin.

Sobirin mengatakan, salah satu cara yang relatif murah dan efektif adalah dengan membuat rumah panggung. Dengan demikian, pada saat air sungai Citarum meluap, warga tetap bisa selamat.

Di atas semua itu, kata Sobirin, yang terpenting adalah perlakuan terhadap daerah aliran sungai di hulu sungai Citarum, seperti di Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari dan Kawasan Bandung Utara. “Yang di atas di bangun villa, sementara yang di bawah disodet-sodet, ini tidak benar”, katanya. (MHF)

Read More..

RTH BANDUNG TAK MAKSIMAL

Koran SINDO, Seputar Indonesia, 28/01/2007
Daerah/ Jawa Barat
Foto: Sobirin, 2004, Taman Cilaki Bandung


BANDUNG (SINDO) – Kota Bandung belum memaksimalkan penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).RTH yang ada hanya berkisar 6,9% padahal potensinya mencapai 49,8%. Menurut Dewan Pemerhati Konservasi dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin, potensi RTH Kota Bandung mencapai 8.338,04 hektare (ha).Jumlah lahan itu melebihi ketentuan PP 63/2002 yang mewajibkan pemilikan hutan kota minimal 10%.

”Tapi, sayang kelebihan ruang itu justru tidak dimaksimalkan,” ujar Sobirin di Bandung. Menurut data akhir tahun 2005, Kota Bandung telah memiliki RTH seluas 1.154,93 ha atau 6,9% dari luas wilayah. Terdiri atas 120,53 ha (0,72%) RTH pertamanan dan kebun pembibitan, 132,70 ha (0,79%) RTH pemakaman, dan 901,69 ha (5,39%) RTH jalur hijau. ”Potensi penghijauan terbesar itu ada di kawasan kompleks permukiman atau pekarangan rumah. Jumlahnya mencapai 29% dari luas kota. Dengan memanfaatkan kawasan ini, luas RTH Kota Bandung dapat bertambah cukup besar,”katanya.

Sementara itu, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) Kota Bandung menargetkan penanaman satu juta pohon untuk penambahan ruang terbuka hijau. Menjelang awal 2007, realisasinya baru mencapai 80% meliputi revitalisasi taman, penataan 43 taman strategis melalui pola kemitraan, serta upaya ekstensifikasi RTH pengembalian lima SPBU menjadi taman kota. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Lembaga Penelitian (PPSA-LLP) Universitas Padjadjaran Oekan Abdullah menjelaskan, di Kota Bandung telah tertanam 850.916 pohon.

”Namun tingkat keberhasilan tumbuh pohon berkisar 50% saja.Nilai rata-rata kematian pohon berkisar antara 10–40%,”paparnya. Data dari gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK) 2005,jumlah tanaman yang mati sekitar 1.709 pohon (37,9%) dari 4.500 pohon yang ditanam. Beberapa di antaranya mati dengan penyebab kematian tidak jelas. Secara terpisah,Wali Kota Bandung Dada Rosada masih optimistis dapat menyelesaikan sisa 20% dari target sejuta pohon yang dicanangkannya.

Dia tetap akan mengoptimalkan gerakan penyelamatan lingkungan hidup seperti Program Udara Bersih dan Gerakan Cikapundung Bersih. ”Pohon mati itu kan akibat beberapa faktor. Tapi, pemkot akan segera melakukan perhitungan untuk penyulaman maupun penambahan penanaman baru. Secara kuantitatif dan kualitatif, keberadaan sejuta pohon pasti dapat bertambah,” komentar Dada Rosada. Dada pun masih mewajibkan para pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama menyumbangkan satu pasang bibit untuk penghijauan.Dia meminta peranan camat dan pemuka agama untuk meningkatkan kesadaran warga.”Buktikan kualitas keimanan dengan menaman pohon. Lakukan penghijauan sebagai bukti kita beriman,” katanya. (evi panjaitan)

Read More..

HIDUP BERMANFAAT SETELAH PURNA BHAKTI

REUNI GEA ITB (1960-1965)
IAGI-NET, 27 Maret 2007
From: miko mail to:[EMAIL PROTECTED]

Sent: Tuesday, March 27, 2007 10:48 AM
To: IAGI Subject: [iagi-net-l] GEA ITB RE-UNI
Foto: Sobirin, 2006, Old Geologists Never Die (Hillman-63, Etty-65, Tjakra-63)
Di acara re-uni ini beberapa Alumni yang telah purna bakthi ternyata carier nya malah justru cemerlang. Mengambil contoh misalnya Pak Sobirin yang terus gigih memperhatikan lingkungan Jawa Barat yang amburadul.


Rekan-rekan IAGI yang budiman,
Hari Minggu 25 Maret 2007 yang lalu, bertempat di rumah kediaman Bapak Surachman Suari,Jl. Budisari V No. 14 A, Setiabudhi Bandung, rekan-rekan anggota GEA-ITB mengadakan re-uni yang dihadiri oleh sekitar 30 Alumni (Angkatan 1960 - 1965) ditambah dengan pasangan mereka.

Re-uni ke empat (?, ya benar mas!) ini berlangsung meriah dan penuh keakraban berkat kepiawaian Event Organizer yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Bu Etty Nuay, Bu Emmy Suparka, Pak Giovani Wiyarto, Pak Sobirin (nama lama Supardiyono), dll.

Tampak hadir di rumah Pak Cecep yang asri dengan kebun yang penuh dengan tanaman kelas yang sedang berbunga ini, Pak Adjat Sudradjat, Pak Darwin, Pak Suparka, Pak Tjahyo Hadi, Pak Kohar, Pak Herman, dan --------- yang lainnya lihat di foto yaa.

Dalam acara yang dimeriahkan dengan lantunan musik key-board, para Alumni yang hadir khususnya yang baru muncul setelah sekian kali pelaksanaan re-uni diminta untuk memperkenalkan diri. Mang Okim manfaatkan kesempatan tersebut untuk menceritakan tentang kiprah mang Okim di Rotary Indonesia (masih ingat kan laporan mang Okim dari Amerika bulan Februari 2006, sewaktu mang Okim dan neng Ai ditraining untuk menjadi Gubernur Rotary Indonesia 2006-07?). Pokoknya rame deeh, saling memberi inspirasi dan motivasi untuk terus maju mengabdi dan berkarya di masa purna bakthi.

Di acara re-uni ini beberapa Alumni yang telah purna bakthi ternyata carier nya malah justru cemerlang. Mengambil contoh misalnya Pak Sobirin yang terus gigih memperhatikan lingkungan Jawa Barat yang amburadul. Pak Sobirin tidak hanya mengritik tetapi memberikan solusinya (Masyarakat Cinta Citarum bersama Pak Kuntoro, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda bersama Pak Solichin GP dll). Pak Sobirin ini pulalah yang beberapa kali dalam sebulan menulis buah-buah pikirannya di koran-koran utama (Pikiran Rakyat dll), berbicara di Radio dan Televisi, dll. Buah pikirannya dalam membantu kesulitan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah dituangkan dalam satu konsep yang disebut ZERO WASTE (diadopsi oleh Rotary sebagai program nasional di lingkungan Rotary).

Rekan-rekan IAGI yang budiman,

Re-uni yang sangat mengasikkan ini ditutup pada pukul 15.00 dengan lantunan lagu Permohonan Tobat dan Do'a yang diikuti dengan hikmat oleh seluruh hadirin:

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami
Berikanlah petunjuk dan jalan terang di hadapan kami sehingga langkah-langkah kami tidak tersesat
Dan limpahilah kami dengan rachmat, berkah, rezeki yang luas, kesehatan yang baik dan ilmu yang bermanfaat
Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa dengki, irihati, sombong, takabur, menyakitkan hati orang lain, dan merendahkan orang lain
Dan berikanlah perlindungan atas jiwa, harta benda, dan kehormatan kami beserta keluarga kami

Ya Allah, izinkanlah kami mengirimkan doa kasih sayang untuk para orang tua kami
Untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia, lapangkanlah kubur beliau dan berikanlah tempat terhormat bagi beliau
Untuk orang tua kami yang masih hidup, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah pula dosa-dosa beliau
Dan berikanlah kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk menyenangkan dan menggembirakan hati beliau

Ya Allah, kami juga memiliki anak-anak beserta keluarga yang sangat kami cintai
Ampunilah dosa-dosa kami yang kurang sempurna dalam memberikan perhatian, pendidikan, kebahagiaan dan kesejahteraan
Dan ampunilah pula dosa-dosa anak-anak kami beserta keluarga mereka Jadikanlah kami sebagai keluarga yang penuh limpahan kemuliaan, kehormatan, dan terhormat di dunia dan akherat.

Ya Allah, jadikanlah re-uni kami ini sebagai ibadah yang akan mendapatkan pahalaMU
Berikanlah pahala berlipat ganda kepada Bapak Surachman Suari dan keluarganya yang telah menerima kami dengan sempurna
Dan kalau Kau selamatkan kami untuk hadir di tempat re-uni ini
Maka selamatkanlah perjalanan pulang kami ke keluarga kami yang sangat kami cintai,
Kabulkanlah permohonan dan do'a kami ini, Amiiiin.

Semoga reportase singkat ini bermanfaat dalam meningkatkan semangat kebersamaan kita semua.
Sampai bertemu di re-uni mendatang (konon akan mengundang para dosen kita Insya Allah),

Salam batumulia, mang Okim (Mang Okim teh Bapak Sudjatmiko)

Read More..

KONSEP MEGAPOLITAN ANCAM EKSISTENSI PERKEBUNAN

Pikiran Rakyat, 04 Februari 2006

Foto: Kodar Solihat, Pikiran Rakyat, 2006, Perkebunan bisa terancam Megapolitan
Meneg BUMN, ”Kami tak Akan Melepas Sejengkal pun”

Tergusurnya areal perkebunan, berdasarkan pengalaman ternyata tak membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Keterangan senada dilontarkan Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKS), Sobirin.

BANDUNG, (PR).-
Puluhan ribu hektare areal perkebunan di Jawa Barat terancam tergusur, jika dua wilayah terutama Kab. Bogor dan Kab. Cianjur, tercaplok Pemprov DKI Jakarta dalam kaitan konsep megapolitan. Lahan perkebunan tersebut menjadi rawan incaran untuk dijadikan pembangunan permukiman, kawasan bisnis, industri, dan perkantoran.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jabar-Banten, Dede Suganda Adiwinata mengatakan hal itu kepada "PR" di Bandung, Jumat (3/2).

Dikatakan, berdasarkan berbagai pengalaman, terutama konsep Jabotabek tahun awal dan akhir tahun 1990-an, lahan perkebunan di Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, "dikorbankan" untuk kepentingan pengembangan kota. Saat itu, sedikitnya 20 unit perkebunan milik negara (PTP XI) dan swasta, digusur untuk kepentingan pengembangan kota.

"Ironisnya, penggusuran sejumlah lahan perkebunan tersebut malah berefek negatif, bagi lingkungan Jabotabek dan Jabar sendiri. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) atas ratusan ribu orang karyawan perkebunan sudah jelas. Selain itu, sering muncul banjir dan berkurangnya sumber mata air bagi warga," jelasnya.

Menurut Dede, sejak lama kawasan perkebunan di Bogor dan Cianjur (terutama daerah puncak dan wilayah lain yang berdekatan dengan Jakarta) menjadi incaran "mafia" tanah. Ini bukan hanya untuk kepentingan pembangunan permukiman mewah, namun belakangan ada indikasi untuk dibangun tempat hiburan, misalnya tempat judi.
Di Bogor dan Cianjur terdapat puluhan unit perkebunan, yang sekira 10 unit di antaranya berdekatan atau berada pada jalur ke Jakarta. Sebagian lahan perkebunan ada yang sengaja dijarah, yang kemudian dijual secara tak sah.

"Diduga kuat, pihak-pihak yang mengincar areal perkebunan itu menggunakan berbagai cara, termasuk jalur birokrasi, agar lahan yang diinginkan akhirnya dilepas pihak perkebunan. Soalnya, belakangan ini manajemen perkebunan negara (PTPN VIII) dan pihak swasta pun, tegas-tegas menolak lahan mereka dialihfungsikan," ujar Dede.

Tergusurnya areal perkebunan, berdasarkan pengalaman ternyata tak membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Keterangan senada dilontarkan Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKS), Sobirin. Ia sebelumnya menyebutkan, pengembangan areal kota memang sangat rawan mengincar lahan perkebunan dan kehutanan.
"Apa kita belum mau belajar juga dari pengalaman? kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya, akibat kerusakan atau tergusurnya lahan perkebunan dan kehutanan," katanya.

Yang kini paling dirasakan, adalah efek kerusakan sebagian lahan Perkebunan Gunung Mas yang dijarah atau dijual secara tak sah oleh pihak lain untuk dijadikan bangunan. Padahal, areal perkebunan itu merupakan salah satu sumber mata air dan daerah resapan Sungai Ciliwung, yang melintasi Bogor dan Jakarta.

Harus dipertahankan
Sementara itu, Meneg BUMN, Sugiharto, sebelumnya juga melontarkan tekad, untuk mempertahankan lahan perkebunan negara di seluruh Indonesia dari ancaman alihfungsi lahan. Ini terutama di wilayah Jabar, di mana eksistensi lahan perkebunan termasuk paling rawan, karena berdekatan dengan Jakarta.
"Kami tak akan melepas sejengkal pun lahan perkebunan. Kelestarian lahan perkebunan, terutama BUMN, merupakan aset berharga yang harus dipertahankan, karena memiliki arti dan peran penting bagi negara," tegasnya, saat mengunjungi kantor direksi PTPN VIII di Bandung, pekan lalu. (A-81) ***

Read More..

MENANGGULANGI SAMPAH

GALAMEDIA, 19/06/2006

Foto: Sobirin, 2006, Komposter Rumah Tangga Murah Meriah

Oleh M. RIDLO 'EISY

Andaikan tiap rumah tangga dapat meniru apa yang dilakukan Pak Sobirin, pakar lingkungan kita yang mampu membuat zero waste rumah tangganya, artinya rumah tangga Pak Sobirin tidak memproduksi sampah sama sekali, masalah sampah akan lebih mudah diatasi.

Bandung menjadi kurang menarik karena sampah. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bandung tampak sangat menurun. Beberapa kegiatan nasional yang menurut rencana diselenggarakan di Bandung, dipindahkan ke kota lain untuk menghindari sampah. Inilah tambahan kerugian karena sampah. Penduduk Bandung jelas tidak nyaman karena sampah dan karena sampah pula rezeki orang-orang Bandung juga berkurang karena menurunnya jumlah wisatawan ke Bandung.

Factory outlet, hotel, restoran, dan pengelola tempat wisata terkena dampak dari musibah sampah di Kota Bandung. Dampak ini juga segera dirasakan oleh penjahit, penjual kain, pabrik baju, penjual sayur, petani sayur, penjual daging, peternak, dan supplier semua kebutuhan hotel. Daftar ini dapat diperpanjang lagi dan pada akhirnya semua orang Bandung dirugikan oleh sampah. Untuk itu, tidak ada kata lain, semua masyarakat Bandung perlu menanggulangi sampah secara bersama-sama.

Secara umum, ada tiga masalah utama yang harus ditanggulangi untuk mengatasi masalah sampah. Pertama adalah tempat pembuangan akhir (TPA). Kedua tempat pembuangan sementara (TPS) dan ketiga adalah sampah rumah tangga.

***

Masalah pertama dan kedua adalah urusan pemerintah (Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi). Usaha menanggulangi TPA dan TPS sudah sering kita baca di koran-koran dan kita dengan di radio. Bahkan kita saksikan di berbagai stasiun televisi Jakarta. Ikhtiar pemerintah belum berhasil secara memuaskan, tetapi para pejabat tampak berusaha sekuat tenaga. Sungguh diharapkan ikhtiar pemerintah bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin.

Sedangkan untuk masalah ketiga, itu adalah tugas bersama, terutama masyarakat. Andaikan tiap rumah tangga dapat meniru apa yang dilakukan Pak Sobirin, pakar lingkungan kita yang mampu membuat zero waste rumah tangganya, artinya rumah tangga Pak Sobirin tidak memproduksi sampah sama sekali, masalah sampah akan lebih mudah diatasi.

Diperkirakan produksi sampah rumah tangga mencapai 50% dari produksi sampah Kota Bandung secara keseluruhan. Jika tiap rumah tangga di Kota Bandung berhasil menerapkan zero waste, masalah sampah Kota Bandung lebih mudah diatasi.

Untuk itu masyarakat perlu mendapat contoh bagaimana caranya agar tidak memproduksi sampah sama sekali. Masyarakat perlu contoh bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik; bagaimana cara mengubah sampah organik menjadi kompos; dan bagaimana melenyapkan sampah-sampah anorganik. Peralatan apa yang diperlukan? Apakah mudah diperoleh atau dibeli dengan harga murah? Apakah dapat dibuat sendiri dengan mudah? Di mana harus mendapatkan informasi cara pengelolaan sampah rumah tangga tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan berbagai fasilitas agar masyarakat mampu melakukan program zero waste sendiri.

Dalam upaya menanggulangi sampah rumah tangga ini, HU Galamedia akan berusaha mencari informasi tentang bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga dan kemudian menyosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat luas agar secepat mungkin terjadi gerakan massal di seluruh rumah tangga untuk mengatasi sampah mulai dari rumah tangga masyarakat kita.

Sudah banyak kerugian dan kekesalan kita akibat musibah sampah yang menimpa masyarakat Bandung. Terlalu mahal musibah ini, jika kita mau mengambil hikmahnya dan kemudian bertekad untuk menciptakan Kota Bandung yang bersih. Seperti kata Aa Gym, kita mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini. Tampaknya tiap rumah tangga akan mampu mengatasi sampah rumah tangga. Insya Allah. **

Read More..