GALAMEDIA, 26 Januari 2007
Foto: BPLHD Jawa Barat, 2003
Sobirin pun mengakui, tekad Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk memperbaiki kualitas lingkungan daerahnya sangat baik. "Kesadaran pemerintah harus dibarengi konsistensi sehingga bisa ditiru masyarakat," katanya.
PERINTIS KEMERDEKAAN, (GM).-
Rencana mata pelajaran lingkungan hidup (PLH) menjadi muatan lokal (mulok) di Jabar disambut baik para pemerhati lingkungan. Kabarnya, Gubernur Jabar, Danny Setiawan akan meluncurkan mulok PLH tersebut awal Mei mendatang.
"Kami menyambut baik rencana Gubernur Jabar tersebut. Apalagi kondisi lingkungan di Jabar sudah sangat memprihatinkan sekarang ini," ungkap pemerhati lingkungan hidup Jabar, Sobirin yang ditemui "GM", sebelum acara seminar "Quo Vadis Lingkungan Hijau Perkotaan" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Bandung, Kamis (25/1).
Menurut Dewan Pakar Dewan Kehutanan Pemerhati Lingkungan Tatar Sunda (DKPLTS) ini, untuk mewajibkan PLH menjadi mulok di Jabar bukan semata-mata membawa pendidikan LH ke bangku sekolah. Namun bagaimana menciptakan budaya LH kepada anak-anak sekolah melalui PLH. "Memang sangat sulit menjadikan PLH menjadi budaya cinta lingkungan hidup kepada anak-anak," ujarnya.
Setidaknya dibutuhkan satu generasi atau 30 tahun, pendidikan LH ini menjadi budaya lingkungan hidup di masyarakat. Untuk itu, tegas Sobirin, dibutuhkan suatu political will dari pemerintah agar PLH ini menjadi budaya lingkungan hidup di masyarakat.
"Tanpa ada kebijakan yang tegas dari pemerintah, tidak mungkin budaya lingkungan hidup akan tumbuh di masyarakat," tegasnya.
Tidak lama
Menurut Sobirin, jika pemerintah benar-benar serius menjadikan PLH sebagai mulok di Jabar, kemungkinan tidak diperlukan waktu yang cukup lama membangun budaya lingkungan hidup di masyarakat. Paling tidak, sekitar 10 - 15 tahun pemerintah mampu membangun budaya lingkungan hidup asal PLH diajarkan kepada anak-anak sejak dini.
"Satu generasi atau 30 tahun untuk membangun budaya lingkungan di masyarakat terlalu lama, mungkin kondisi lingkungan sudah rusak berat. Hal ini bisa diatasi asalkan pemerintah benar-benar serius sehingga budaya lingkungan menjadi budaya kehidupan sehari-hari masyarakat Jabar," beber Sobirin.
Sobirin pun meminta agar Dinas Pendidikan Jabar mempelajari dan mengkaji mulok PLH yang dilakukan di Kota Bandung. Karena bagaimanapun, mulok PLH di Kota Bandung tidak mungkin bisa digunakan di daerah lain.
"Masing-masing daerah memiliki karakteristik lingkungan sehingga mulok PLH di Kota Bandung mungkin saja tidak cocok digunakan di daerah lain. Oleh karena itu, mulok yang diterapkan di Kota Bandung perlu dikaji dan dipelajari oleh Dinas Pendidikan Jabar," paparnya.
Sobirin pun mengakui, tekad Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk memperbaiki kualitas lingkungan daerahnya sangat baik. "Kesadaran pemerintah harus dibarengi konsistensi sehingga bisa ditiru masyarakat," katanya. (B.81)**
Foto: BPLHD Jawa Barat, 2003
Sobirin pun mengakui, tekad Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk memperbaiki kualitas lingkungan daerahnya sangat baik. "Kesadaran pemerintah harus dibarengi konsistensi sehingga bisa ditiru masyarakat," katanya.
PERINTIS KEMERDEKAAN, (GM).-
Rencana mata pelajaran lingkungan hidup (PLH) menjadi muatan lokal (mulok) di Jabar disambut baik para pemerhati lingkungan. Kabarnya, Gubernur Jabar, Danny Setiawan akan meluncurkan mulok PLH tersebut awal Mei mendatang.
"Kami menyambut baik rencana Gubernur Jabar tersebut. Apalagi kondisi lingkungan di Jabar sudah sangat memprihatinkan sekarang ini," ungkap pemerhati lingkungan hidup Jabar, Sobirin yang ditemui "GM", sebelum acara seminar "Quo Vadis Lingkungan Hijau Perkotaan" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Bandung, Kamis (25/1).
Menurut Dewan Pakar Dewan Kehutanan Pemerhati Lingkungan Tatar Sunda (DKPLTS) ini, untuk mewajibkan PLH menjadi mulok di Jabar bukan semata-mata membawa pendidikan LH ke bangku sekolah. Namun bagaimana menciptakan budaya LH kepada anak-anak sekolah melalui PLH. "Memang sangat sulit menjadikan PLH menjadi budaya cinta lingkungan hidup kepada anak-anak," ujarnya.
Setidaknya dibutuhkan satu generasi atau 30 tahun, pendidikan LH ini menjadi budaya lingkungan hidup di masyarakat. Untuk itu, tegas Sobirin, dibutuhkan suatu political will dari pemerintah agar PLH ini menjadi budaya lingkungan hidup di masyarakat.
"Tanpa ada kebijakan yang tegas dari pemerintah, tidak mungkin budaya lingkungan hidup akan tumbuh di masyarakat," tegasnya.
Tidak lama
Menurut Sobirin, jika pemerintah benar-benar serius menjadikan PLH sebagai mulok di Jabar, kemungkinan tidak diperlukan waktu yang cukup lama membangun budaya lingkungan hidup di masyarakat. Paling tidak, sekitar 10 - 15 tahun pemerintah mampu membangun budaya lingkungan hidup asal PLH diajarkan kepada anak-anak sejak dini.
"Satu generasi atau 30 tahun untuk membangun budaya lingkungan di masyarakat terlalu lama, mungkin kondisi lingkungan sudah rusak berat. Hal ini bisa diatasi asalkan pemerintah benar-benar serius sehingga budaya lingkungan menjadi budaya kehidupan sehari-hari masyarakat Jabar," beber Sobirin.
Sobirin pun meminta agar Dinas Pendidikan Jabar mempelajari dan mengkaji mulok PLH yang dilakukan di Kota Bandung. Karena bagaimanapun, mulok PLH di Kota Bandung tidak mungkin bisa digunakan di daerah lain.
"Masing-masing daerah memiliki karakteristik lingkungan sehingga mulok PLH di Kota Bandung mungkin saja tidak cocok digunakan di daerah lain. Oleh karena itu, mulok yang diterapkan di Kota Bandung perlu dikaji dan dipelajari oleh Dinas Pendidikan Jabar," paparnya.
Sobirin pun mengakui, tekad Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk memperbaiki kualitas lingkungan daerahnya sangat baik. "Kesadaran pemerintah harus dibarengi konsistensi sehingga bisa ditiru masyarakat," katanya. (B.81)**
No comments:
Post a Comment