skip to main |
skip to sidebar
DINAS KEHUTANAN SOSIALISASIKAN DAERAH RAWAN BENCANA
Pikiran Rakyat, 6 Februari 2009, A-185Foto: http://portalinfaq.org, Banjir Bandang
Pengamat lingkungan Sobirin mengatakan kawasan hutan yang longsor menyebabkan daerah di hilirnya rawan banjir bandang. Sobirin berharap pemerintah segera memulihkan kawasan lindung dengan menggalakkan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis.
BANDUNG, (PR).- Sekitar 22,2 persen lahan yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan merupakan kawasan hutan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar menghindari membuat permukiman yang berbatasan dengan daerah hutan.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna saat menjadi pembicara dalam seminar nasional dengan tema "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mitigasi Dampak Bencana Longsor di Indonesia" di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, Jln. Banda No. 40 Bandung, Kamis (5/2).
Berdasarkan data Dinas Kehutanan, luas hutan di Jawa Barat sebanyak 21 persen dari luas daratan atau 806.630 hektare. Sementara 95.575,18 hektare hutan tersebut berpotensi menyebabkan bencana lingkungan. Total luas lahan baik hutan maupun bukan yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan di Jawa Barat seluas 431.069,35 hektare.
Anang mengatakan, secara geologi daerah hutan tersebut merupakan kawasan rawan longsor. Menurut dia, dampak sosial, ekonomi, dan gangguan jiwa akibat longsor di kawasan hutan memang kecil karena tidak bersentuhan langsung dengan permukiman. Namun, saat ini banyak tumbuh permukiman yang berada di kawasan hutan. Sementara untuk permukiman di dalam hutan, kata Anang, secara hukum sudah dinyatakan dilarang.
Curah Hujan
Adanya longsor di kawasan tersebut dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Hal itu mengakibatkan tingginya kandungan air dalam tanah sehingga terjadi longsor. "Di Jawa Barat hal itu terjadi saat longsor di Leles Kabupaten Garut, daerah itu bukan kawasan hutan, tapi di sana ada bukit yang berbatasan dengan hutan," ujar Anang.
Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian di Leles Garut, Anang mengatakan, Provinsi Jawa Barat dalam revisi tata ruang wilayah telah merekomendasikan kriteria penetapan kawasan lindung. Salah satu dari kriteria tersebut adalah rawan gerakan tanah. Penetapan lokasi tersebut seluas 654.388 hektare yang tersebar di wilayah Jawa Barat.
Anang mengatakan, Dinas Kehutanan juga berupaya untuk melakukan revegetasi terhadap kelas perusahaan yang terdapat daerah rawan longsor. Namun, Dinas Kehutanan mengalami kendala dengan jenis tanaman yang ditanam. "Apabila di daerah ladang, yang cocok ditanam adalah rumput. Itu berarti kita harus menggandeng Dinas Peternakan untuk melakukan revegetasi tersebut," ujar Anang.
Selain itu, Anang mengatakan, Dinas Kehutanan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar daerah rawan bencana. "Kami juga melakukan pelaksanaan preventif dengan memberikan papan peringatan pada daerah rawan bencana," ucapnya.
Sementara itu, pengamat lingkungan, Sobirin, mengatakan bahwa kawasan hutan yang longsor menyebabkan daerah di bagian hilirnya rawan terhadap banjir bandang. Sobirin berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan kawasan lindung dengan menggalakkan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis. (A-185)***
Read More..
Kompas, Jawa Barat, Perkotaan, 5 Februari 2009, MHF
Foto: anduz.blubox.us, Banjir di Riung Bandung
Anggota Dewan Pakar DPKLTS Sobirin, Rabu (4/2), mengatakan, drainase Kota Bandung sangat parah. "Angkutan kota saja memiliki peta. Nah, kenapa drainase Kota Bandung tidak ada petanya?" kata dia menggambarkan amburadulnya drainase Kota Bandung.
Bandung, Kompas - Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki rencana induk atau peta drainase kota. Jaringan drainase yang amburadul menyebakan banjir ciluencang datang setiap musim hujan.
Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Supardiyono Sobirin, Rabu (4/2), mengatakan, drainase Kota Bandung sangat parah. "Angkutan kota saja memiliki peta. Nah, kenapa drainase Kota Bandung tidak ada petanya?" kata Sobirin menggambarkan amburadulnya drainase Kota Bandung.
Tidak adanya peta drainase, lanjutnya, mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik ke sungai. Ini memicu munculnya genangan air di jalan atau banjir cileuncang. Sobirin mengingatkan, jika drainase kota tidak segera diperbaiki, banjir cileuncang selalu mengepung kota.
Titik-titik warga membuang sampah juga harus dipetakan dengan detail sehingga Pemkot dapat mengantisipasi penyumbatan saluran air. Dia mencatat, tidak kurang dari 46 sungai di Kota Bandung mati dan menjadi tempat sampah. Padahal, sungai berfungsi sebagai drainase primer yang menampung aliran air hujan.
Wali Kota Bandung Dada Rosada mengakui, Pemkot tidak memiliki rencana induk ataupun peta drainase. "Saya belum tahu apakah drainase ini nanti akan diperbaiki secara menyeluruh oleh saya atau oleh wali kota sesudah saya. Tapi, tahun 2010 paling tidak harus sudah ada rencana induk drainase," katanya.
Meski demikian, lanjut Dada, Pemkot selalu memperbaiki saluran air yang ditengarai rusak. Perbaikan ini bertahap dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Rusjaf Adimenggala menjelaskan, pihaknya belum memungkinkan merancang ulang sistem drainase kota. Alasannya, itu membutuhkan banyak biaya dan waktu. "Selama ini yang kami lakukan adalah tambal sulam dan pemeliharaan drainase yang ada," ujarnya.
Belum Maksimal
Catatan Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung menyebutkan, sepanjang tahun 2007 Pemkot membangun saluran atau gorong-gorong sepanjang 18,7 km. Selain itu, juga pemeliharaan saluran mencapai 6,2 km. Pada 2008, Dinas Bina Marga dan Pengairan membangun gorong-gorong sepanjang 13,07 km.
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga merehabilitasi saluran irigasi dan melakukan penggelontoran sepanjang 5,8 km selama 2008. Pada saat sama, dinas ini menormalisasi Sungai Cisaranten dan Cinambo sepanjang 3,52 km untuk mengantisipasi banjir di Bandung Timur.
Sobirin menilai, upaya tersebut belum maksimal. Dinas Bina Marga dan Pengairan semestinya mampu meyakinkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tentang pentingnya pembuatan peta drainase. (MHF)
Read More..
Pikiran Rakyat, 5 Februari 2009, A-188
Foto: http://foto.detik.com/, Drainase Perkotaan dan SampahAnggota Dewan Pakar DPLKTS Sobirin Supardiyono menilai, sudah seharusnya Pemkot Bandung segera membuat peta drainase, peta aliran air, dan peta banjir di Kota Bandung. Peta tersebut merupakan gambaran awal penyusunan grand design sistem drainase terpadu.
BANDUNG, (PR).- Kota Bandung belum memiliki grand design sistem drainase terpadu untuk mencegah banjir cileuncang. Hal tersebut diakui Wali Kota Bandung Dada Rosada di Gedung Landmark, Jln. Braga, Bandung, Rabu (4/2).
Dada menuturkan, saat ini permasalahan sistem drainase yang kurang optimal menjadi salah satu pemicu sering terjadinya banjir cileuncang di beberapa daerah dan jalan di Kota Bandung. Terlebih lagi, ketika musim hujan seperti sekarang.
"Memang belum dibuat master plan-nya. Namun, sambil berjalan, drainase yang kurang baik atau tersumbat tengah diperbaiki dengan pembangunan kota yang terus bergulir," ujar Dada.
Dada mengakui grand design drainase terpadu memang dibutuhkan Kota Bandung untuk mengatasi masalah banjir cileuncang. Oleh sebab itu, Dada menargetkan pada 2010 grand design tersebut mulai disusun dan segera terealisasi.
Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS) Sobirin Supardiyono menilai, sudah seharusnya Pemkot Bandung segera membuat peta drainase, peta aliran air, dan peta banjir di Kota Bandung. Peta tersebut merupakan gambaran awal penyusunan grand design sistem drainase terpadu.
"Grand design ini mendesak untuk menyelesaikan masalah banjir cileuncang yang terus-terusan terjadi di Bandung," ungkap Sobirin. Selanjutnya, pemkot juga harus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena sampah menjadi salah satu pemicu banjir cileuncang.
Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung Rusjaf Adimanggala menjelaskan, beberapa kawasan di Kota Bandung telah memiliki peta drainase meski belum secara menyeluruh. "Untuk Bandung lama, sebenarnya telah memiliki saluran drainase yang sangat baik ketika dibangun oleh Belanda. Namun, dengan adanya perkembangan dan pembangunan, saluran tersebut banyak yang berubah dan tidak berfungsi," ujar Rusjaf. (A-188)***
Pikiran Rakyat, 5 Februari 2009, A-188Foto: www.goldmedalgrowers.com, Nerium Oleander
Anggota DPLKTS Sobirin mengatakan, Pemkot tidak perlu menebang dan mengganti pohon tersebut. Pasalnya, meski beracun pohon itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Contoh tanaman mentega (Nerium Oleander), sangat kuat menyerap polusi yang ada di udara.
BANDUNG, (PR).- Pohon beracun yang menjadi tanaman hias di Kota Bandung, seharusnya ditebang dan diganti dengan tanaman yang lebih aman. Namun, di sisi lain ada usulan agar pohon tersebut tetap dibiarkan.
"Ada yang minta ditebang, ada juga yang berpendapat jangan ditebang karena berfungsi sebagai tanaman dekorasi bukan tanaman produktif," kata Wali Kota Bandung Dada Rosada seusai membuka acara Pesta Buku Bandung 2009, di Gedung Landmark, Jln. Braga, Bandung, Rabu (4/2).
Mengenai adanya pro-kontra tersebut, Dada saat ini tengah berkonsultasi dengan para ahli untuk membuat kajian yang lebih matang. "Kita sedang memilah dan memilih, mana yang ditebang dan mana yang tidak," ujarnya.
Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS) Sobirin Supardiyono mengatakan, pemkot tidak perlu menebang dan mengganti pohon tersebut. Pasalnya, meski beracun pohon itu juga memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya pohon mentega (Nerium Oleander), lanjut Sobirin, pohon itu sangat kuat dalam menyerap polusi yang ada di udara.
Hal yang sama dikatakan anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali. "Jangan terburu-buru menebang. Pemkot bisa memikirkan sesuatu yang kreatif agar keberadaan pohon bermanfaat. Mungkin saja, ke depan pengunjung datang ke Bandung hanya ingin melihat pohon beracun," kata Lia.
Kepala Dinas Pertamanan (Distam) Kota Bandung, Yogi Supardjo mengatakan telah menebang 30 pohon beracun yang ada di kawasan Dago. Namun, Yogi menjelaskan penebangan tersebut dilakukan karena pohon yang ada dianggap sudah terlalu rimbun dan mengganggu lalu lintas.
Pelaku Perusakan Diamankan
Sementara itu, pelaku perusakan pohon dengan menguliti pohon, berhasil diamankan aparat Kecamatan Lengkong bekerja sama dengan Polsek Lengkong, Koramil Regol-Lengkong, Lurah Lingkar Selatan, serta RT dan RW setempat. RH (33) warga daerah tersebut berhasil diamankan petugas pada pukul 13.00 WIB di kediamannya. Camat Lengkong Susi Susilayani mengatakan, berdasarkan pengakuan pihak keluarga RH memang mengalami gangguan jiwa.
"Tujuh bulan lalu dia baru keluar dari RSJ Provinsi Jabar (Riau) dan dinyatakan sembuh. Namun, sekitar seminggu ke belakang ia kembali kambuh," kata Susi. Kini sebagai tindak lanjut, Susi mengatakan, RH tengah menunggu konfirmasi dari RSJ di Cisarua untuk mendapatkan perawatan. (A-188)***
Pikiran Rakyat, Selisik, 2 Februari 2009, Handri HandriansyahGambar: http://copyservices.tamu.edu, 3R
Sobirin menilai, persoalan sampah adalah persoalan bersama yang harus diatasi secara sinergis oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia menekankan penanganan sampah dimulai dari produsennya. Seharusnya sampah menjadi tanggung jawab masing-masing.
Segera berakhirnya izin pakai lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun 2018, akan menjadi kendala utama dalam penanganan masalah sampah di Kota Bandung. Mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki kota ini.
Adapun rencana penggunaan kawasan Legoknangka di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung yang akan dijadikan TPA bersama, juga masih memiliki kendala. Salah satunya adalah soal biaya pengangkutan sampah. Namun apa daya, Kota Bandung tidak memiliki lahan lagi untuk dijadikan TPA.
Sejak lama, banyak pihak memperkirakan bakal muncul masalah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sistem TPA dianggap tidak lagi sesuai untuk menangani masalah sampah. Berbagai alternatif solusi pun bermunculan, mulai dari penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle), pembuatan kompos, sampai pengolahan sampah menjadi energi listrik.
PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL), sebuah perusahaan swasta, menawarkan pemecahan masalah sampah di Kota Bandung dengan usulan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Munculnya ide itu bukannya tanpa pertimbangan.
Menurut Direktur PT BRIL, Yoseph Soenaryo, pihaknya dan pemerintah Kota Bandung pada awalnya tidak hanya berpikir mengenai PLTSa sebagai solusi masalah sampah Kota Bandung. "Kami sempat mempertimbangkan sistem 3R, pembuatan kompos, dan pembuatan pupuk organik. Semua sudah dipikirkan kelebihan dan kekurangannya," kata Yoseph di Bandung, Sabtu (31/1).
Prinsip 3R, kata Yoseph, memang masih dianggap paling baik, karena bisa membuat orang memberdayakan sesuatu yang sudah tidak digunakan agar dapat digunakan kembali. Namun, pada praktiknya, penerapan 3R memerlukan kesadaran tinggi dari seluruh masyarakat dan harus menjadi suatu budaya. "Untuk membudayakan sesuatu memerlukan waktu sangat lama, sedangkan sampah kita saat ini terus menumpuk," tuturnya.
Sementara itu, untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik memerlukan teknologi tinggi yang biaya investasinya terlampau besar. Dari sudut pandang lain, komposisi sampah Kota Bandung juga tidak mendukung untuk bisa menghasilkan pupuk organik.
"Hal itu juga berlaku untuk pembuatan kompos, terlebih teknologi pembuatan kompos paling modern, paling cepat memerlukan waktu 15 hari. Artinya, kita memerlukan lahan tetap untuk menampung sampah yang terkumpul selama 16 hari. Belum lagi masalah pemasaran kompos yang dihasilkan," ujar Yoseph menjelaskan.
Dari semua pertimbangan tersebut, akhirnya PT BRIL dan pemerintah Kota Bandung menetapkan PLTSa sebagai solusi terbaik dalam memecahkan masalah sampah. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah yang wajar oleh pakar lingkungan dari Pusat Rekayasa Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Ari Darmawan Pasek. Menurut Ari, setiap kota/kabupaten pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam penentuan solusi persampahan mereka, sesuai dengan kondisi yang ada.
Tanpa mengesampingkan pertimbangan tersebut, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono menilai, persoalan sampah adalah persoalan bersama yang harus diatasi secara sinergis oleh pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Untuk itu, ia lebih menekankan penanganan sampah yang dimulai dari produsennya masing-masing.
"Kita bicara dalam konteks rumah tangga di masyarakat yang menjadi sumber awal produksi sampah. Seharusnya sampah menjadi tanggung jawab masing-masing," tuturnya. Menurut Sobirin, berat sampah yang diproduksi di Kota Bandung saat ini sudah hampir menyamai berat 1.000 ekor gajah. "Jika dibentangkan, sampah plastik tiap harinya bisa menutupi 250 lapangan sepak bola. Kertasnya dibuat bubur kertas dalam jumlah yang mengimbangi jumlah bubur kertas dari 500 batang pohon kayu. Di kota besar lain juga keadaannya tidak jauh berbeda.
Namun, Kota Bandung menjadi spesial dalam masalah sampah karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan dan merupakan sentral komunitas manusia," tuturnya. Masalah itu, kata Sobirin, tidak akan selesai jika hampir 90% penduduk Kota Bandung masih tidak peduli dengan sampah masing-masing, seperti sekarang ini.
"Mereka hanya berharap sampah diangkut petugas, karena merasa sudah bayar retribusi. Mereka tidak tahu, kondisi PD Kebersihan kadang tidak ideal. Ada kalanya truk pengangkut mogok karena onderdilnya rusak dan segala macam kendala lain," ujar Sobirin. Ia mengakui, untuk bisa mewujudkan hal ini memang memerlukan proses yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
"Meski banyak yang mengatakan 3R itu hanya slogan, tapi kalau dilaksanakan bisa dilihat hasilnya. Yang penting, ada keyakinan, kesadaran, dan keinginan untuk mendapat keuntungan, kontrak moral, tindakan nyata, dan pembudayaan. Jika itu dipenuhi, saya yakin semua bisa terwujud meskipun menghabiskan waktu satu generasi atau sekitar 30 tahun," tuturnya.
Melihat kondisi sekarang ini, Sobirin menghargai semua rencana yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi sampah yang terus menggunung. Termasuk pembangunan PLTSa sebagai pengganti TPA. "Tetapi kita tidak akan pernah tahu PLTSa itu bagus atau tidak jika tidak dicoba dalam skala kecil. Kalau memang hasilnya bagus, perlihatkan kepada masyarakat dan teruskan. Jika tidak, ya harus dihentikan," ujarnya.
Mengenai kemungkinan uji coba PLTSa skala kecil, Yoseph mengatakan bahwa keputusannya ada di tangan pemerintah. Namun, untuk pelaksanaannya, perlu investasi mati layaknya untuk membangun jalan minimal Rp 35 miliar. "Investasi PLTSa bukanlah investasi bisnis yang menguntungkan. Untuk skala kecil, investasi jelas tidak akan kembali. Namun, sebenarnya kita tidak perlu ragu dan mencoba dalam skala kecil. Toh skala besar yang sudah ada di luar negeri sudah terbukti memang baik dan berjalan tanpa gangguan," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai keuntungan yang akan didapatnya sebagai pengelola PLTSa nantinya, Yoseph tidak memungkiri keuntungan itu memang ada meski jumlahnya tidak besar. Untuk PLTSa Gedebage dengan kapasitas produksi 500 ton sampah/hari dan menghasilkan sekitar 6 mw energi listrik, PT BRIL harus mengeluarkan investasi sedikitnya Rp 300 miliar (perhitungan 2005).
Menurut Yoseph, dari pemasukan biaya pengolahan sampah dan hasil penjualan listrik yang dihasilkan, investasi tersebut baru akan kembali dalam waktu 12-15 tahun. "Oleh karena itu kami meminta waktu pengelolaan 20 tahun. Itu kan lama dan untungnya tidak seberapa. Namun, ini bukan semata bisnis, tapi bentuk kepedulian kami sebagai warga Bandung terhadap masalah sampah. Jika menghitung untung-rugi, masih banyak investasi yang lebih menguntungkan," ujar Yoseph. (Handri Handriansyah/"PR")***
Read More..
Pikiran Rakyat, 19 Januari 2009, Catur Ratna Wulandari/”PR”
Foto: Harry Surjana/"PR", Bulan di antara ilalang, Lembang
Menurut Sobirin DPKLTS, kearifan lokal astronomi sudah saatnya digali kembali. Warisan nenek moyang tersebut berguna untuk pelestarian lingkungan. Masyarakat Sunda tradisional menggunakan gejala alam untuk menandai waktu, jauh sebelum kalender modern digunakan.
ieu nini ucing nyusul
sorangan indit di langit
kadieu ninggalkeun bulan
meureun hayang milu ulin
ucing teh liwar kacida
cik urang sintreuk sing tarik
eta nini ulah kitu
masing karunya ka ucing
keun bae hayangeun incah
heunteu beda kawas nini
lah enya nini karunya
hayu ucing urang ulin
Begitu kira-kira tembang Sunda yang biasa dinyanyikan anak-anak di bawah bulan purnama, zaman dulu. Nyanyian tersebut seolah sedang bercakap dengan Nini Anteh, tokoh imajiner dalam dongeng Sunda. Berharap sang Nini mau turun ke bumi. Dikisahkan, Nini Anteh adalah satu-satunya penghuni bulan. Bahkan, tidak hanya penghuni, Nini Anteh adalah bulan itu sendiri. Setiap hari ia menenun kain ditemani seekor kucing bernama Candramawat.
Nini Anteh digambarkan seorang nenek tua yang berwajah keriput dan bopeng. Namun, dari kejauhan, ia tampak begitu indah. Orang Sunda menyebutnya Sari Gunung.
Konon, kecantikan bulan membuat matahari mabuk kepayang. Membuat matahari terus mengejarnya, berputar mengelilingi bumi.
**
Budayawan Sunda Us Tiarsa mengatakan, penggambaran orang Sunda mengenai bulan berbeda dengan imajinasi bangsa lain. "Hampir semua komunitas di dunia memuja bulan sebagai dewi malam yang sangat cantik. Orang barat menyebutnya the queen with shining golden crown (ratu dengan mahkota bercahaya emas). Ratu dari semua peri cantik penghuni bulan," tuturnya kepada "PR", pekan lalu.
Ternyata, menurut dia, dongeng Sundalah yang lebih akurat. Setelah Neil Armstrong dan rekannya berhasil menginjakkan kaki di bulan, dapat diketahui bahwa rupa bulan tak seindah saat dipandang dari bumi. Permukaannya tidak rata, sebagaimana kulit keriput Nini Anteh.
Bahkan, dongeng Sunda tak hanya berhasil menebak gambaran muka bulan, tetapi juga suasananya. Jika orang di belahan bumi lain beranggapan bulan seperti kerajaan kurcaci dengan seorang ratu yang cantik, orang Sunda justru menggambarkan sebaliknya. Bulan digambarkan sebagai tempat yang tak berpenghuni. Kosong. Seolah, sebelumnya, orang Sunda sudah tahu bahwa tidak ada kehidupan di bulan.
"Bisa jadi, kucing dan alat tenun milik Nini Anteh itu sebagai penegas kesendiriannya. Seperti aksentuasi dalam dunia sastra yang berfungsi mempertegas dominasi suasana," tuturnya. Tidak hanya itu, orang Sunda pun tidak berasumsi bahwa bulan itu berbentuk lingkaran, seperti banyak asumsi yang berkembang. Tetapi bundar seperti batok. "Makanya, ada nyanyian anak yang berbunyi, bulan tok bulan tok, aya bulan segede batok," ujarnya.
**
Jika melihat hal-hal tersebut, orang Sunda bukanlah masyarakat yang awam terhadap astronomi. Ilmu benda-benda langit, ternyata sudah dikenal sejak zaman dulu. "Orang Sunda purba sudah mampu memaknai peredaran matahari, bumi, dan bulan," kata Us Tiarsa.
Bahkan, mereka menjadikan rasi bintang sebagai pedoman dalam bercocok tanam maupun menangkap ikan. Masyarakat Sunda purba sudah mengenal rasi bintang yang dinamai Bentang Kidang, Bentang Waluku, Bentang Langlayangan, Bentang Timur, Bentang Sulintang, dan Bentang Kuskus. "Orang Sunda tidak akan menanam padi ketika matahari bergeser ke utara. Mereka tidak akan mitembeyan (memulai) bertani jika Bentang Kidang (Bintang Kijang) tidak tampak," ujarnya. Rasi bintang lainnya digunakan sebagai pertanda musim.
Menurut Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), kearifan lokal dalam bidang astronomi sudah saatnya digali kembali. Warisan nenek moyang tersebut berguna untuk pelestarian lingkungan.
Masyarakat Sunda tradisional menggunakan siklus gejala alam untuk menandai lintasan waktu, jauh sebelum kalender modern digunakan. Terbit dan terbenamnya matahari, terang dan gelapnya hari, pasang surut air laut, saat berbunga dan berbuahnya tanaman, berpindah dan berkembang-biaknya hewan, merupakan beberapa gejala yang selalu diamati.
"Masyarakat dulu selalu menggunakan bintang untuk menentukan waktu panen. Jika tidak sesuai itu, maka panen bisa gagal karena diserang hama," kata Sobirin. Warisan semacam itu, seharusnya digali kembali.
Berubahnya keadaan alam dan kemajuan teknologi membuat berbagai gejala alam semacam itu tidak lagi teramati. "Sebaiknya, pakar-pakar biologi melakukan penelitian kembali mengenai hal itu. Kalau memang sekarang terjadi perubahan, bisa diketahui perubahannya sejauh mana," tuturnya.
Tanpa mengesampingkan pentingnya teknologi, langkah ini akan berguna ketika perhitungan angka-angka ternyata meleset. "Jadi, tidak akan kehilangan obor," ujarnya. Jika masyarakat lampau mampu memanfaatkan alam semesta untuk memajukan peradabannya, seharusnya dengan teknologi yang dimiliki, masyarakat modern saat ini juga bisa melakukannya.
Astronomi bukan milik ilmuwan saja. Semua yang tampak bertebaran di langit, hanya sebagian kecil dari tata surya. Alam semesta membentang luas masih menyisakan ribuan misteri yang menunggu terkuak. (Catur Ratna Wulandari/"PR")***
Read More..
MASIH MENUNGGU UJI MATERIIL KAJIAN ILMIAH
Pikiran Rakyat, 30 Desember 2008, A-158
Foto: Budi Brahmantyo 2008, Kualat memangkas Curug JompongSementara itu Dewan Pakar DPKLTS, Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung.
BANDUNG, (PR).- Kepastian pemangkasan Curug Jompong untuk mengatasi banjir di Cekungan Bandung menunggu uji materiil kajian ilmiah tersebut dalam enam bulan ke depan. Sambil menunggu hasil uji materiil, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) berbasis daerah aliran sungai (DAS) diintensifkan dengan anggaran Rp 30 miliar untuk tahun anggaran 2009.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, ketika ditemui seusai menggelar rapat bersama Komite Perencana Provinsi Jawa Barat di ruang rapat sayap kanan Gedung Pakuan Jln. Otista, Senin (29/12). "Hasil kajian para pakar diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai usulan dari Jabar. Sebaiknya tunggu detail engineering design (DED) selesai dulu. Yang penting, ada solusi komprehensif yang perlu disiapkan oleh Jabar untuk menyelesaikan masalah banjir Cekungan Bandung," katanya.
Tim perencana merekomendasikan pemangkasan Curug Jompong sedalam 6 meter. Dengan metode simulasi, hal tersebut diyakini dapat menghilangkan genangan di Cekungan Bandung. Upaya penanganan banjir ditambah dengan penghijauan di daerah hulu sehingga dapat menurunkan sedimentasi yang mencapai 15 ton/hektare/tahun.
Secara garis besar, metode yang direkomendasikan berupa metode hibrida, yaitu menyiapkan grand design penanggulangan banjir, memprioritaskan penanggulangan banjir metode nonstruktur, seperti penurunan erosi, membangun permukiman akrab banjir, serta DED untuk metode struktur modifikasi Curug Jompong. "Boleh jadi, hasil uji materiil menyatakan kajian untuk pemangkasan Curug Jompong tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perlu menunggu sampai kesimpulan akhir," ucapnya.
Biaya Besar
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar Deny Juanda menyatakan hal serupa. Penanggulangan yang komperehensif tidak boleh menyisakan banjir. "Bila Curug Jompong tidak dipangkas, masih ada 945 hektare lahan permukiman warga yang terletak di Cekungan Bandung akan terus dilanda banjir," katanya.
Diperkirakan, kebutuhan dana untuk pemangkasan Curug Jompong memakan biaya sekira Rp 400 miliar-500 miliar. Kebutuhan dana tersebut akan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum setelah ada kesimpulan akhir dari rekomendasi Komite Perencana Provinsi Jawa Barat. Deny menegaskan, upaya relokasi warga dari daerah banjir tidak mudah dilakukan. Apalagi, menurut Deny, warga juga tidak ingin dipindahkan. Mereka lebih senang tinggal di daerah banjir.
"Dengan dana yang terbatas dan dibagi-bagi dalam beberapa program, tidak menyelamatkan apa-apa. Untuk itu, difokuskan pada penanganan yang paling prioritas dulu, yaitu penanganan DAS Citarum untuk menghentikan banjir serta DAS Cimanuk untuk menyelamatkan Waduk Jatigede," ungkap Deny. Keseimbangan baru Curug Jompong usai dipangkas akan didapat setelah dua tahun berjalan.
Sementara itu Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono, menyatakan tetap tidak menyetujui rencana pemangkasan Curug Jompong. Sekalipun dipangkas, sedimentasi tetap akan berlangsung dan banjir pun masih melanda Cekungan Bandung. "Sedimentasi malah akan bertambah 2-3 kali lipat kalau Curug Jompong dipangkas," katanya. (A-158)***
Read More..
Pikiran Rakyat, Opini, 22-12-2008, Kodar Solihat
Foto: dok.LPS-DD/ http://www.pertaniansehat.or.id/
Oleh KODAR SOLIHAT
Anggota DPLKTS, Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan”. Ciptakan situasi para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, pandai melihat peluang usaha.
BAGI sektor pertanian, tahun 2008 adalah masa-masa di mana pemanfaatan petani bagi kepentingan politik kembali meningkat. Banyak politisi dan partai politik, secara terang-terangan kembali berusaha mencari simpati dengan iming-iming perbaikan nasib petani, demi meraih suara pada Pemilu 2009. Euforia politisasi petani pun bukan hanya dilakukan politisi, namun pula menarik hati sejumlah kalangan pengurus organisasi petani. Banyak di antara mereka kini sibuk mempersiapkan dirinya ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala daerah, sampai menjadi presiden.
Pemanfaatan suara petani untuk kepentingan politik merupakan kilas balik 1950-an s.d. 1960-an lalu. Pada 1970-an s.d. 1990-an sektor pertanian kurang dilirik, karena sasaran dialihkan kepada buruh dan pegawai negeri seiring politik pembangunan ekonomi saat itu.
Namun, kembali diliriknya petani sebagai salah satu sasaran politik, tidak otomatis disambut gembira bahkan menimbulkan perbedaan sikap di antara petani sendiri. Belajar dari pengalaman, tak sedikit yang berharap dari manfaat positif, namun banyak pula yang sinis melihat kenyataan.
Yang menilai positif, adalah harapan kemampuan usaha para petani ikut meningkat, dengan tantangan nilai tukar petani (NTP) umumnya terus melemah, dan kepemilikan lahan pertanian semakin berkurang. Manggungnya pimpinan organisasi petani, baik asli petani maupun "petani jadi-jadian" pada kancah politik, diharapkan pemerintah menjadi lebih banyak mengetahui dan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Namun, dari pihak-pihak yang pesimistis, tampilnya tokoh organisasi petani ke panggung politik, dianggap tak lebih dari sekadar barang siar atau mencari usaha tambahan. Banyak petani kini kecewa, karena kehilangan harapan pilihan pengurus dan organisasi yang dinilai masih "bersih" dari kepentingan politik.
Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmaja, mengatakan, petani merupakan pangsa pemilih yang cukup potensial. Apalagi, diketahui bahwa kesadaran politik bangsa ini relatif rendah, karena partai politik "belum optimal menggelar pendidikan" politik bagi rakyat.
Ia melihat, massa mengambang seperti petani, merupakan pangsa yang harus dipertimbangkan ke mana mereka memilih. Wajar saja, kalau petani atau nelayan, serta masyarakat termarginalkan oleh pembangunan, akan menjadi rebutan partai politik untuk mencari simpati, terutama menjelang pemilu. Ada yang membedakan dengan tahun 1960-an, di mana suara petani juga menjadi andalan utama partai politik. Saat itu, petani dijadikan alat politik sekaligus kepentingan politik, sehingga posisinya menjadi objek. Namun sekarang, petani justru menjadi subjek dari partai politik untuk merebut simpati.
Arah Pembinaan
Sementara itu, arah pembinaan usaha petani untuk menghindari dampak politisasi tetap diwaspadai kerawanannya oleh sejumlah kalangan, karena kampanye politik umumnya masih berkutat faktor produksi dan nyatanya ikut dipengaruhi luas lahan. Padahal luas lahan pertanian, khususnya di daerah Jabar, semakin hari terus digalaksak oleh alih fungsi, sehingga mempengaruhi produksi walaupun masih dicoba diperbaiki dari peningkatan produktivitas. Situasinya dimanfaatkan pemain-pemain politik yang berupaya mencari simpati, dengan memanfaatkan petani yang kini "tunalahan". Konflik horizontal pun muncul berkaitan kepentingan lahan, sehingga areal kehutanan dan perkebunan menjadi korban.
Di lain pihak, pemerintah tengah merevitalisasi kehutanan dan perkebunan, yang secara nyata termasuk di antara sub-sektor pertanian. Fungsi lainnya, sebagai kawasan penyangga dan pendukung suplai air bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya.
Politisasi petani secara kurang bertanggung jawab tersebut, ikut memberikan peran besar bagi kerusakan lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan lahan pertanian umum. Yang menderita, adalah rekan-rekan mereka sesama petani sendiri pada lahan lainnya, misalnya suplai air terganggu dan memunculkan serangan hama babi hutan.
Anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS), Sobirin, menilai, politisi yang ingin manggung dengan dukungan petani, seharusnya mampu menciptakan kampanye lebih "menyejukkan" semua pihak. Ciptakan situasi yang mampu menjadikan para petani mengubah cara berusaha, mandiri, kompak, semakin pandai melihat peluang usaha. Ada baiknya, politik dan arah pembinaan pembangunan pertanian diubah kepada industri dan perdagangan agro, yang kini menjadi penentu pasar. Tingkatkan keterampilan petani dengan usaha bersifat nilai tambah, sehingga kurang bergantung kepada luas lahan.
Ia juga melihat situasi ironis di mana Pemprov Jabar kini malah terkesan kembali ke masa lalu, di mana sektor budidaya kembali digenjot melalui program Gemar (Gerakan Multiaktivitas Agribisnis), di mana masyarakat petani dimotivasi untuk ramai-ramai menanam produk yang ditargetkan bukan hanya pada lahan-lahan pertanian umum, juga di kawasan kehutanan. Lain halnya sektor industri dan perdagangan agro, terkesan belum jelas lagi perhatiannya.
Perlunya pembangunan pertanian berkelanjutan sudah disadari bagi para petani desa hutan negara. Perum Perhutani Unit III misalnya, menargetkan pembangunan industri pengolahan kopi di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, sebagai upaya stabilisasi harga secara baik dan perolehan nilai tambah petani kopi untuk menghindari dampak krisis global.
Perlu diwaspadai adalah dampak krisis ekonomi dunia menjelang akhir 2008, di mana sebagian harga komoditas pertanian, terkena imbasnya sehingga harganya anjlok bahkan sampai setengahnya. Jika dampak ini belum pulih pada 2009, ditambah kemudian terjadi "ledakan" produksi, patut diantisipasi kemungkinan harga panenan komoditas pertanian yang menurun tajam bahkan kurang bernilai. Jika sudah begini, maenya bakal didahar ku sorangan? *** Penulis, wartawan "Pikiran Rakyat"
Read More..
ADA YANG USUL PEMBANGUNAN MAL DIHENTIKAN
Koran Tempo, 06-11-2008, JOBPIE S / IRVAN S (dikutip Prakarsa Rakyat)
Foto: Rian 2007, Banjir Kelapa Gading
Bagi pengamat lingkungan Sobirin, banjir di Kelapa Gading, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa tempat berhentinya air.
Bagi pengamat lingkungan Sobirin, persoalan banjir di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah suatu keniscayaan. "Jangan lupa, kawasan ini seharusnya tempat penampungan air. Sampai 1939, Kelapa Gading hingga Rawa Badak masih berupa rawa-rawa yang menjadi tempat berhentinya air.
Selanjutnya wilayah itu direklamasi karena menjadi sumber malaria dan pada 1960-an sudah menjadi persawahan. Sekitar 40 tahun kemudian tempat itu berubah menjadi permukiman. "Dulu Jakarta Utara memang daerah parkir air sehingga kalau sekarang banjir, ya, kembali ke sifat alamnya," tutur mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum yang tinggal di Bandung ini.
Sobirin, yang pernah meneliti sistem drainase di Kelapa Gading, mengungkapkan bahwa banjir di Kelapa Gading adalah kombinasi tiga banjir. Kombinasi itu adalah banjir kiriman dari hulu, banjir akibat curah hujan, serta luapan air dari Kali Cakung dan Kali Sunter akibat air berbalik karena air pasang di muara.
Itu sebabnya, sekalipun di tiap waduk dipasang pompa penyedot, tetap tak mampu mengatasi banjir. "Apalagi seluruh drainase dan waduk hampir separuh terisi endapan lumpur dan sampah plastik," ucapnya kepada Tempo, Senin lalu.
Lantas adakah solusi? Sobirin mengajukan empat alternatif. Pertama, membuat polder atau semacam tanggul tangkapan air seperti di Belanda. Dari polder, air disedot ke luar menuju sungai utama atau kanal banjir. Kedua, seperti yang dilakukan Kota Kirigaoka, Jepang, dibuat penampungan air hingga 100 ribu meter kubik. Tapi, pada musim kemarau, bagian atas penampungan air menjadi fasilitas olahraga warga.
Sedangkan alternatif ketiga: memindahkan warga di kawasan banjir. Tapi, "Akan dipindahkan ke mana?" Biaya memindahkan banjir dari suatu wilayah juga mahal. "Solusi lainnya, warga harus hidup harmonis dengan lingkungan. Cara ini murah dan aman," katanya. Keharmonisan dapat dicapai jika masyarakat memahami alam dan musim.
Perilaku bersahabat dengan alam antara lain bagaimana warga suatu kawasan berikut pengembangnya peduli pada kebersihan dan sampah. Selokan dan saluran drainase di sekitar permukiman mesti sering dibersihkan dari sampah. Pemerintah dan pengembang juga perlu mencari terobosan-terobosan anggaran.
Sobirin juga mengimbau lokasi-lokasi langganan banjir dipasangi papan pengumuman: "Di sini rawan banjir, jangan membuang sampah sembarangan". Menurut pengamatan Tempo, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan pengembang sudah melaksanakannya, tapi tetap saja setiap kali dipenuhi sampah.
Warga Kelapa Gading pun punya solusi. David Chandra, misalnya, mengusulkan pembangunan mal dihentikan. Ia beralasan area yang seharusnya menjadi lahan fasilitas sosial malah dijadikan pusat belanja. "Padahal bisa dijadikan situ atau ruang terbuka hijau," ujar principal Ray White Kelapa Gading ini. JOBPIE S / IRVAN SJAFARI
Read More..
BANYAK FASILITAS RUSAK DAN TIDAK BERFUNGSI
Pikiran Rakyat, 19-12-2008, Catur RW/ Tri Joko/ Eva Fahas
Foto: Ade Bayu Indra, PR, 2008, Pemagaran Taman Cilaki
Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung gelandangan, sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian bahkan terkenal sebagai tempat penjaja seks.
Seusai menyelesaikan putaran keduanya mengelilingi Taman Lansia yang terletak di Jln. Diponegoro Kota Bandung, Hendrawan (55) duduk di atas bangku hijau yang terbuat dari besi. Ia mengatur kembali napasnya yang sedikit tersengal setelah berlari pagi. Di bawah pepohonan yang rindang, ia mendapatkan udara segar untuk paru-parunya.
"Saya cukup sering olah raga di sini. Setidaknya seminggu sekali. Kalau pagi-pagi begini sih enak, udaranya segar," katanya sambil mengelap bulir keringat di dahinya.
Pepohonan di Taman Lansia memang sangat rimbun. Seperti hutan di tengah kota, taman ini ditumbuhi pohon-pohon besar dengan daun yang lebat, bercabang ke berbagai arah. Pagi hari, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di sana. Ada yang berolah raga, bermain bersama anak-anaknya, atau sekadar duduk-duduk di bangku taman.
Akan tetapi, tidak demikian halnya saat petang tiba. Nyaris tidak ada kegiatan yang terlihat dari luar. Taman kota seolah mati suri. Gelap. Lampu-lampu yang ada di dalam taman tidak menyala. Suasana serupa ditemui di hampir semua taman kota yang ada.
"Idealnya memang taman kota itu ada lampunya. Kondisi sekarang, banyak lampu di taman yang mati. Ada juga yang dirusak," kata Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Taman Dinas Pertamanan Kota Bandung Evida Artaty di ruang kerjanya di Jln. Seram, Kamis (18/12).
Suasana yang gelap membuat masyarakat enggan pergi ke taman kota pada malam hari. Citra negatif telanjur menempel pada taman kota. Pedagang kaki lima, prostitusi, peredaran narkoba, hingga masalah gelandangan menjadi wajah buruk taman kota di malam hari.
Beberapa upaya sudah pada ambil untuk mengatasi kondisi itu. Fasilitas umum, seperti lampu diberi pelindung agar tidak mudah dicuri. Terakhir, dengan memagari taman seperti yang dilakukan di Taman Maluku. "Itu juga untuk mencegah agar taman tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif tadi," katanya.
Masalah gelandangan dan pengemis memang menjadi salah satu hal yang mengganggu perawatan taman kota. Sering kali mereka menggunakan taman kota untuk tinggal. "Untuk mengatasi itu memang membutuhkan koordinasi dari dinas-dinas yang lain. Selama ini kami juga bekerja sama dengan Satpol PP," katanya.
Pemeliharaan taman kota, menurut Evida, menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterbatasan personel yang memiliki keterampilan pemeliharaan taman. Saat ini, dinas pertamanan mempekerjakan 135 tenaga sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji. "Ya kalau ada rezeki, kita bagi-bagi," katanya.
Kota Bandung memiliki 511 taman, sekitar 50 lebih di antaranya adalah taman kota. Sebagian besar merupakan peninggalan zaman Belanda. Tidak heran kalau ukuran pohonnya besar-besar.
Selain taman "warisan", pemkot juga membangung taman-taman baru. Beberapa di antaranya merupakan bekas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). "Sudah diresmikan tiga taman bekas SPBU. Tahun depan, rencananya akan dibuat lima taman lagi," katanya. Tiga taman yang ia maksud adalah Taman Sukajadi, Taman Cikapayang, dan Taman Pramuka di Jln. L.L.R.E. Martadinata.
**
DALAM pandangan pemerhati lingkungan Supardiyono Sobirin, taman kota tidak boleh terlepas dari fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, berbagai tanaman keras harus ada. Taman jangan hanya berisi bunga-bungaan. Kedua jenis tanaman ini harus disandingkan serasi.
"Kalau taman berisi bunga semua, fungsi penyerapan air dan penghasil oksigen tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, kalau berisi pohon keras saja, taman berkesan menyeramkan, tidak nyaman. Apalagi, jika tidak ada penerangan yang memadai. Bisa-bisa disalahgunakan saat malam," ujar anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda itu.
Membuat taman kota haruslah diikuti dengan proses pemeliharaan yang serius. Jika tidak, semua langkah yang diambil akan mengesankan projek belaka yang bersifat parsial. Kematangan program dan pembiayaan menjadi tuntutan mutlak.
Sobirin tidak menyangkal kenyataan, saat ini banyak taman kota yang disalahgunakan. Ada yang digunakan sebagai gudang sekaligus rumah para pemulung dan gelandangan, ada yang identik sebagai tempat "mojok" saat pacaran. Sebagian lain bahkan terkenal sebagai tempat mangkal para penjaja seks.
Melihat kenyataan itulah, Sobirin menegaskan pentingnya penegakan hukum. Dia mencontohkan penanganan taman Tegallega. "Dulu Tegallega banyak digunakan sebagai tempat transaksi seks. Tetapi, berkat penindakan tegas, sekarang orang kembali nyaman berkunjung," tutur pria 64 tahun kelahiran Gombong Jawa Tengah ini.
Akan tetapi, menurut Sobirin, penegakan hukum mesti diimbangi dengan sosialisasi dan pengajaran ulang bagi warga tentang arti dan manfaat taman kota. Dengan sosialisasi yang tepat, taman kota akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakatnya. "Fungsi utama taman itu kan membuat orang nyaman? Itu yang harus terus diusahakan," ujarnya.
Menurut pandangan planolog Hetifah Sjaifudian Siswanda, sudah saatnya seluruh masyarakat mengembalikan citra baik sebuah taman kota. "Bisa dimulai dengan membangun fasilitas penunjang taman seperti trotoar dan lampu penerangan serta memudahkan aksesibilitas bagi semua kalangan untuk mendatangi taman," katanya di Jln. Serayu No. 8 Kota Bandung, Senin (15/12).
Ada dua strategi untuk mewujudkannya yaitu melalui pihak investor yang diwajibkan mengalokasikan 10% pembangunannya untuk RTH, serta memberikan tanggung jawab kepada penduduk untuk memelihara taman. Jika perlu, pemkot bisa "membeli" lahan dari masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka publik seperti yang dilakukan beberapa kota di luar negeri.
"Selain itu, masih perlu ditingkatkan fungsi lingkungan dari taman. Dan ini bisa dimulai dari melengkapi fasilitas taman seperti toilet, tempat duduk, penerangan, atau bahkan hotspot seperti yang bisa dijumpai di taman kota Surabaya. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentu fungsi sosial dan edukasi sebuah taman bisa tercapai," ungkap Hetifah.
Hetifah menilai, saat ini kecenderungan terhadap pembangunan taman dan ruang terbuka publik masih pada pendekatan projek. Hal itu terlihat dari belum maksimalnya upaya pemeliharaan taman-taman yang sudah ada. "Banyaknya fasilitas yang kehilangan fungsi memang ditujukan untuk diganti dengan yang baru," katanya.
Bagi pihak-pihak tertentu, "projek" pengadaan akan lebih menguntungkan ketimbang dana untuk pemeliharaan. Oleh karena itu, taman kota terkesan hanya asal ada karena fungsinya tidak dapat dinikmati masyarakat luas. (Catur Ratna Wulandari/Ag. Tri Joko Her Riadi/Eva Fahas/"PR")***
Read More..
TRIBUN JABAR, 12 Oktober 2008, kisdiantoro, tiah sm
Foto: Google Earth, 2008, Babakan Siliwangi
Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung dan wakilnya terdiam.
BANDUNG, TRIBUN - Suasana tegang dan adu mulut mewarnai diskusi penataan wilayah Babakan Siliwangi (Baksil) di Kantor Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad), Jumat (10/10) malam. Ketua Jaga Lembur, yang juga pemrakarsa diskusi, Acil Bimbo, sempat terlibat adu mulut dengan pengamat militer Herman Ibrahim, hingga Herman akhirnya keluar ruangan.
Saat menutup diskusi, Acil mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pengembangan kawasan Baksil menjadi wilayah privat. Acil menilai setiap jengkal tanah di daerah itu harus dipertahankan seperti semula karena para pejuang mempertahankan dengan tetesan darah. Saat itu, Herman Ibrahim menginterupsi dan meminta diskusi segera ditutup. "Diskusi ditutup saja, itu mitos," kata Herman, meminta Acil menghentikan cerita sejarah Babakan Siliwangi.
Acil spontan membalas dengan kalimat bernada marah. "Bukan mitos," kata Acil membentak. "Saya keluar," kata Herman. "Silakan keluar," balas Acil. Semua peserta diskusi lainnya pun kaget. Termasuk Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah, Ketua Dewan Penyantun Unpad "Abah" Iwan Abdurahman, praktisi lingkungan Sobirin, dan sejumlah akademisi tentang lingkungan lainnya. Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya, Ayi Vivananda, terdiam. Ekpresi muka mereka tampak tegang.
Para peserta lainnya yang berada di luar ruangan pun merapat hendak mengetahui peristiwa itu. Sesaat kemudian di depan pintu ruang diskusi sudah berdiri beberapa orang petugas keamanan. Ketegangan sudah terasa sejak Acil Bimbo diberi kesempatan memberikan pendapat dan menutup acara diskusi oleh moderator Dede Mariana. Acil berbicara dengan nada yang meledak-ledak.
"Sejak 2003, saya tidak setuju Babakan Siliwangi diprivatisasi. Silakan yang lain setuju, saya tidak," kata Acil. Ia mengatakan, diskusi ini diharapkan akan dihadiri pihak pengembang, PT Esa Gemilang Indah (EGI). Tapi ia kecewa karena tak satu pun wakil PT EGI hadir. Saking kecewanya, Acil menggebrak meja di depan tempat duduk Dada Rosada dan Ayi Vivananda. "Saya sudah tahu PT EGI tidak akan datang. Saya ingin gambar (rencana pembangunan, Red), bukan peta-peta seperti ini," kata Acil.
Ketegangan semakin memuncak ketika Herman Ibrahim meminta diskusi itu ditutup karena pembahasannya sudah irasional. Melihat situasi memanas ini, "Abah" Iwan Abdurahman berdiri dan meminta diskusi ditutup. Ia sangat menyesalkan kejadian itu. Semua orang sangat antusias datang ke Lemlit Unpad untuk memberikan saran tentang penataan Baksil. Namun acara itu dirusak dengan pertengkaran.
"Saya sebagai Ketua Dewan Penyantun menyesalkan rumah ini menjadi tempat untuk memecah belah dan pertengkaran," kata Iwan. Ketua Lemlit Unpad Oekan S Abdoellah juga mengatakan hal serupa. Acil kemudian meminta maaf atas insiden itu. Ia mengaku dirinya emosi. Untuk meredakan amarah dan ketegangan, Iwan meminta mengakhiri acara dengan berdoa bersama. Acil diminta untuk memimpin doa.
Herman, yang dihubungi Sabtu (11/10), mengatakan, masalah adu mulut adalah hal biasa dalam forum. Ia menyambut baik kritikan masyarakat dan pakar atas rencana kawasan Baksil. Namun ia menilai ketua panitia memojokkan dan membentak-bentak serta menggebrak meja di depan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan pejabat lainya. "Sebagai warga negara dan warga Kota Bandung, saya tidak terima sikap Acil yang tidak menghargai pejabat, artinya penghinaan terhadp institusi," ujarnya. (dia/tsm)
Read More..
BANJIR CIEUNTEUNG MULAI SURUT
GALAMEDIA, 18 Desember 2008, B.83/B.89
Foto: Sobirin 2006, Curug Jompong Cadas Alami CitarumPengamat lingkungan hidup dari DPKLTS, Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.
DJUANDA,(GM)- Pengamat lingkungan hidup dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin Supardiyono menyatakan, pemangkasan Curug Jompong dan pembelian Gunung Wayang oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat mengantisipasi banjir di Kab. Bandung, khususnya di Baleendah dan Dayeuhkolot.
"Dengan dua kebijakan itu, diperkirakan masih akan ada daerah-daerah yang terkena banjir. Karena itu, saya tidak setuju dengan pemangkasan Curug Jompong," kata Sobirin kepada wartawan seusai pertemuan para pakar di Gedung Bappeda Jabar, Jln. Ir. H. Djuanda Bandung, Rabu (17/12).
Hal senada disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), Mudjiadi pada rapat gabungan yang difasilitasi Komisi C DPRD Kab. Bandung di Soreang, Selasa (16/12).
Menurut Mudjiadi, pemangkasan Curug Jompong hanya akan menyelesaikan masalah secara parsial. Dampaknya setelah itu, air yang mengalir lebih cepat sehingga pada saat musim kemarau banyak daerah yang akan kekeringan.
"Pengaruhnya hanya kecil saja dan debit air yang mengalir setelah pemangkasan tersebut hanya sejauh sekitar 7 kilometer. Jarak dari Dayeuhkolot ke Curug Jompong sekitar 20 kilometer," kata Mudjiadi.
Diungkapkan Mudjiadi, wilayah Bandung Selatan seperti Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot, merupakan daerah rendah tempat bermuaranya sungai. "Usulan harus dikaji dengan seksama, jangan sampai apa yang dilakukan hanya solusi yang sifatnya parsial," jelasnya.
Banjir Surut
Sementara itu, banjir yang melanda RW 20 Kp. Cieunteung, Kel./Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Rabu (17/12), mulai surut. Tinggal puluhan rumah di RT 02 dan RT 04 yang masih terendam, karena lokasinya di dataran rendah.
Ketua RW 20, Jaja mengatakan, air mulai surut sejak Selasa (16/12) malam. "Kondisi seperti ini sudah sering terjadi. Asalkan tidak hujan, banjir cepat surut. Tapi banjir akan kembali datang bila hujan kembali turun," katanya.
Kondisi tersebut menyebabkan masih ada warga yang bertahan di lokasi pengungsian. "Hanya beberapa warga saja yang rumahnya sudah tidak digenangi air, memilih pulang untuk bersih-bersih rumah. Sebagian besar tetap di tempat ngungsi karena hujan dan banjir masih mungkin terjadi," jelas Jaja. (B.83/B.89)**
Read More..
SISWA SDN MEKARSARI GUNAKAN GEDUNG DARURATKOMPAS Jawa Barat, 16 Desember 2008, ELD/REKFoto: www.opinimasyarakat.com, Banjir Bandung"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin.
Bandung, Kompas - Kampung Cieunteung di RW 20, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (15/12) dini hari, kembali terendam air yang bersumber dari limpasan Sungai Citarum. Ketinggian air berkisar 70 sentimeter-2 meter. Itu terjadi setelah hujan deras mengguyur Bandung Raya sehari sebelumnya.
Menurut Acit, warga RT 1 Kampung Cieunteung, air Sungai Citarum mulai menggenangi wilayah ini pada Minggu pukul 20.00. Setelah itu, kenaikan air terus meningkat dan sekitar pukul 24.00 mencapai minimal 70 cm. Bahkan, di beberapa lokasi ketinggian air berkisar satu meter sampai dua meter.
Melihat kondisi yang makin buruk, masyarakat berinisiatif berlindung di lokasi lebih aman, seperti loteng rumah. Ada juga warga yang mengungsi di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Bandung di pusat Kecamatan Baleendah. Gedung itu memiliki aula besar dan luas.
Menurut pantauan Kompas, kejadian itu membuat ujian di SDN Mekarsari yang berada di tengah Kampung Cieunteung terpaksa dipindah ke Grha Purna Laga Jaya dan sebagian ke Gedung Serbaguna Kelurahan Baleendah. "Banjir masuk ruang kelas dengan ketinggian 30 cm. Padahal, bangunan sekolah sudah ditinggikan sampai 1,2 meter pada 2006," kata guru kelas VI SDN Mekarsari, Cucu Rohayati.
Menurut dia, keputusan memindahkan lokasi ujian dilakukan Camat Baleendah setelah berkoordinasi dengan pengajar. Sejak dini hari ketinggian air terus bertambah. Dikhawatirkan, ada anak yang terpeleset dan cedera jika lantai tergenang air. Akibat keterbatasan tempat, siswa mengerjakan ujian sambil bersila di lantai.
Penjabat Sementara Kepala Sekolah SDN Mekarsari Ela Laela Rusliani menuturkan, pemindahan lokasi ujian ini bergantung kondisi banjir. Jika tinggi air tidak sampai masuk ke ruang kelas, pelaksanaan ujian bisa dilakukan di SDN Mekarsari. "Namun, lumpur yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu agar ada kenyamanan untuk belajar-mengajar," ujar Ela.
Masih dicari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan akan memutuskan solusi penanganan banjir di Bandung selatan secara komprehensif paling lambat 1 Januari 2009. Sebelum itu, Pemprov akan meminta pendapat pakar lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. "Solusi banjir tidak hanya bisa diajukan dalam kerangka ekologi sebab banyak persoalan sosial dan ekonomi yang menyertai bencana ekologis itu," kata Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda.
Warga Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menolak rencana pembelian lahan milik masyarakat di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Rencana itu dinilai tidak realistis sebab kawasan itu bukan satu-satunya penyebab banjir di Bandung selatan. Bahkan, kondisi kawasan itu telah membaik dengan turunnya perambah hutan sejak 2003 (Kompas, 15/12).
Anggota Komite Perencana Jabar, Sobirin, berpendapat, solusi yang diberikan Pemprov sebaiknya mempertimbangkan konsep tata ruang di kawasan hilir. Kawasan Baleendah dan Majalaya, misalnya, adalah tempat parkir air di Cekungan Bandung.
"Seharusnya, lokasi itu (Baleendah dan Majalaya) memang tidak ditempati. Namun, dengan keadaan sekarang, harus dipikirkan solusi bagaimana lokasi bisa ditempati tanpa menyusahkan warga, misalnya dengan membangun rumah panggung," ujar Sobirin. (ELD/REK)
Read More..
Water For The People Network, 14 February 2008
Contributed by Administrator
Foto: SOBIRIN, 2005, Jatigede Reservoir Area, So Sad……!According to S. Sobirin of DPKLTS, the whole river system in this area is in a bad condition. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.
A campaign to halt a large dam project in West Java has put government officials in the spotlight over allegations of corruption.
It looks as if more than Rp 6 billion (around USD 700,000) has been embezzled from funds meant for compensation and public facilities for displaced villagers, according to research by the Bandung Legal Aid Institute (LBH Bandung). In February, LBH Bandung publicly announced its suspicions that the huge sum had been misused, throwing government officials involved in project onto the defensive.
The findings come from a 2003 study into land acquisition at the Jatigede dam project, in Sumedang district, West Java, which also documented human rights violations and environmental concerns. The dam, which has been planned since the 1960s, will affect around 6,000 hectares of farm and forest land, forcing around 28,000 people to move. The World Bank, which provided a loan to design the dam, does not think the dam merits further financial support. (see DTE 59 for background).
In one village, Cisurat, for example, the researchers found that villagers received only 12-33% of the land value fixed by the Sumedang district head (Bupati). Overall, from 2000 - 2002, Rp58 million was paid out in compensation, but the sum should have been more than Rp 1 billion. LBH Bandung also found that money allocated for public facilities had not been spent as stated by the Department for Regional Infrastructure and Settlement. For example, the department stated that 105.8 ha in Cibuluh village was used for facilities costing Rp1.4 billion, but when they checked on the ground, this location was still being used by local people and nothing had been constructed.
The West Java governor, Danny Setiawan, was reported to be 'visibly shocked' at LBH Bandung's findings, and said he would check whether the information was true. One former official denied there was any corruption at the project during his term as project leader, and the current co-ordinator of the dam project also denied any wrongdoing. But LBH Bandung points out that these officials are legally responsible for any corruption of funds destined for rights-holders.
LBH Bandung has formed an ad hoc coalition with other NGOs to support the Jatigede community organisation, FKRJ, in bringing the case before Indonesia's Anti-Corruption Commission. The coalition is also pushing for the dam project's environmental impact assessment, completed by Padjajaran University in 1986, to be cancelled because it did not take account of a geological fault in the area and failed to address the social impacts.
Flooding
The provincial and central governments are pushing for the project to proceed, saying it is the only answer to severe flooding and drought problems along the northern coast of the province. Indramayu district experienced bad flooding in February, leaving three people dead and 23,000 hectares of rice-fields submerged. The area was seriously hit by the long dry season in 2002. But opponents of the dam say the social and environmental costs of building the Jatigede dam are too high.
According to S. Sobirin, of the Sunda Forestry and Environment Expert Board (Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) in Bandung, the whole river system in this area is in a bad condition, with narrow river channels and riverbeds silted up. If 'revitalised', the rivers flowing to the coast would be better able to cope with flood waters. The Cimanuk river, which would be dammed at Jatigede, is itself a 'sick' river, according to Sobirin, and needs restoring, before anything else.
Loss of income
Local people represented by FKRJ are angry that their concerns are being ignored, while government officials continue to make pronouncements about a dam being the only solution to the flooding. Estimates of the loss of income to the local economy that the dam will cause range up to Rp 5 trillion (around USD 578 million) per year, from rice, tobacco, groundnuts, forest products and other crops.
Around 1,200 ha is controlled by state forestry company Perhutani, which has agreed to release the land, if replacement forest land is provided.
Local people are also arguing that the area contains a number of important historical or archaeological sites, including graves where the founders of the city of Sumedang are buried.
Water for the People Network - Asia
http://w4pn.org Powered by Joomla! Generated: 15 December, 2008, 08:04
http://dte.gn.apc.org/61DAM.HTM
DINAS KEHUTANAN SOSIALISASIKAN DAERAH RAWAN BENCANA 
